BIOGRAPHY LUKAS ENEMBE : ” SUMBER DAYA ALAM PAPUA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAPUA”

DRAFT BUKU )

BIOGRAPHY LUKAS ENEMBE :

SUMBER DAYA ALAM PAPUA  BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAPUA 

 

” JIKA KITA BICARA PERTUMBUHAN EKONOMI PAPUA TIDAK LEPAS DARI KONTRIBUSI SIGNIFIKAN SEKTOR PERTAMBANGAN. MENURUT DATA 2016, SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN BERKONTRIBUSI PALING TINGGI (36%) DIBANDINGKAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI LAINNYA “ ( LUKAS ENEMBE )  

BAB I PENDAHULUAN

SUMBER DAYA ALAM PAPUA

      Tanah Papua yang terletak di Timur Nusantara ini menyimpan kekayaan sumber daya alam terbesar dan terkaya yang tidak terdapat di belahan dunia mana pun, baik fauna dan flora, tambang di perut bumi, sungai dan biota lautnya. Proven deposit bahan tambang emas dan tembaga berjumlah 2,5 miliar ton, hanya di kawasan konsesi PT. Freeport Indonesia saja di Tembagapura, Kabupaten Mimika yang nilainya lebih dari US$100 miliar. Suatu penelitian menunjukkan setidak-tidaknya masih ada sepuluh titik lagi di kawasan Pegunungan Tengah Papua yang mengandung bahan tambang yang berlimpah yang nilainya kurang lebih sama dengan yang dikelola oleh Freeport Indonesia sekarang ini.  Deposit emas, perak dan tembaga di Papua cukup melimpah. Cadangan emasnya saja diperkirakan mencapai mencapai 32,2 juta ons atau sekitar 961,046 kilogram. Tentu itu jumlah yang sangat besar. Apa lagi bila dibandingkan dengan cadangan emas milik Freeport di Amerika Selatan dan Afrika.

     Demikian pula tembaga, setidaknya Papua menghasilkan 31,6 juta pon atau sekitar 54,3 miliar kilogram, atau ketiga terbesar setelah Amerika Selatan dan Amerika Utara. Bila dihitung, cadangan tembaga Papua akan habis tahun 2035 dan emas pada tahun 2025. PT Freeport Indonesia, unit usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan, sepanjang tahun 2016 membukukan pendapatan sebesar US$ 3,29 miliar atau sekitar Rp 44 triliun. Angka itu melonjak 24 persen dibandingkan 2015 sebesar US$ 2,65 miliar atau sekitar Rp 35,3 triliun. Menurut laporan keuangan perusahaan per Desember 2016, disebutkan nilai pendapatan dari tambang Grasberg, Papua adalah merupakan yang terbesar dibandingkan pendapatan dari tambang-tambang Freeport di negara lain. Seiring kenaikan pendapatan, laba operasi Freeport Indonesia tahun lalu juga melonjak 128 persen dari sebelumnya US$ 449 juta (Rp 5,98 triliun) pada 2015 menjadi US$ 1,02 miliar (Rp 13,6 triliun) di 2016. Perusaahan merealisasi belanja modal US$ 1,02 miliar (Rp 13,6 triliun) atau naik 13,7 persen dibandingkan 2015 yang sebesar US$ 901 juta (Rp 12 triliun). Kenaikan pendapatan dan laba Freeport Indonesia salah satunya ditopang oleh kenaikan volume produksi dan penjualan tembaga. Pada 2016, realisasi produksi dan penjualan tembaga Freeport Indonesia masing-masing melonjak 41 persen.Produksi tembaga naik dari 752 juta pound pada 2015 menjadi 1,06 miliar pound pada 2016, kemudian penjualan tembaga juga naik dari 2015 sebesar 744 juta pound menjadi 1,05 miliar pound pada 2016. Berbeda dengan tembaga, produksi dan penjualan emas perusahaan sepanjang tahun lalu menurun. Pada 2015, produksi emas Freeport Indonesia sebesar 1,23 juta ounce, namun sepanjang tahun lalu menurun 14 persen menjadi 1,06 juta ounce. Tidak berbeda penjualan emas juga menurun 14 persen dari sebelumnya 1,22 juta ounce di 2015 menjadi 1,05 juta ounce di 2016. Meski begitu, rata-rata harga emas pada 2016 naik 9,5 persen menjadi 1.237 per ounce. Hingga akhir Desember 2016, nilai total aset tambang Grasberg milik Freeport Indonesia adalah sebesar US$ 10,95 miliar atau setara Rp 146 triliun. Angka itu melonjak 17 persen dibandingkan 2015 yang sebesar US$ 9,35 miliar atau setara Rp 124 triliun.

       Tanah Papua menyimpan potensi lestari kayu komersial mencapai 540 juta meter kubik. Potensi apabila diolah menjadi berbagai produk industri kayu seperti flooring, molding, meubel, dll dapat mencapai nilai paling sedikit US$500 miliar. Papua juga menyimpan kawasan hutan produksi konversi untuk pembangunan perkebunan berskala besar seluas 9 juta hektar. Setiap satu juta hektar kawasan hutan produksi konversi yang ditanami kelapa sawit bisa menghasilkan bahan bakar nabati (BBN) dalam bentuk minyak bio-diesel sebanyak 130.000 barel per hari, yang nilai ekspornya bisa mencapai 5,6 miliar dolar AS per tahun.

   Tanah Papua memiliki hutan sagu seluas 1.300.000 hektar dengan asumsi tingkat tegakkan optimum-lestari sebanyak 200 batang sagu per hektar, pengolahan pati sagu dari hutan, sagu ini bisa menghasilkan 15.000 kiloliter bio-etanol per hektar. Selain itu, Papua ini menyimpan potensi nipah yang diperhitungkan bisa menghasilkan hampir 6 juta kilo liter bio-etanol dengan ekspor sekitar US$3,7 miliar setiap tahunnya.

     Papua  juga menyimpan potensi pantai terindah serta sungai dan pegunungan yang menjadi daya tarik wisatawan dalam negeri dan mancanegara sekaligus terdapat 240 suku dan bahasanya yang berbeda-beda dengan pola hidup yang paling unik di lereng-lereng gunung, payau hingga hulu dan hilir sungai jeram.

BAB II : SUMBER DAYA ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

     Pada tanggal 22 Desember 2017 di Jayapura, Gubernur Lukas Enembe mengimbau seluruh Bupati dan Walikota di Bumi Cenderawasih, agar mampu mengelola sumber daya alam (SDA) didaerahnya masing-masing, untuk seluas-luasnya dipergunakan mensejahterakan masyarakat. Gubernur Lukas Enembe berharap, SDA yang dikelola itu, akan mampu membiayai program pembangunan pemerintah setempat, berkenaan dengan akan habisnya masa berlaku UU Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua. Dana Otsus ini berakhir sisa 6 tahun lagi. Karena itu, Gubernur Lukas Enembe minta Bupati dan Walikota harus mulai berpikir untuk memanfaatkan SDA maupun potensi daerahnya masing-masing. Bupati dan Walikota harus mulai berpikir untuk mengantisipasi minimnya anggaran pembangunan.

   Apalagi jika UU Otsus berakhir, sehingga Gubernur Lukas Enembe berharap SDA dimanfaatan untuk kelola dan sejahterakan masyarakat. Saat ini APBD kabupaten dan kota masih mendapat sokongan 80 persen dana Otsus yang diturunkan ke seluruh Papua. Sementara Provinsi Papua hanya mengelola 20 persen sisa dana Otsus, yang sebelumnya dipotong 10 persen untuk pendanaan bagi lembaga keagamaan. Kebijakan memberikan 80 persen dana Otsus ke kabupaten dan kota, merupakan sebuah keputusan yang diambil agar dapat mempercepat pembangunan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun perekonomian rakyat.

     Oleh karenanya, Gubernur Lukas Enembe berharap seluruh kabupaten dan kota dapat memaksimalkan 80 persen dana Otsus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebelum masa berlaku UU itu habis sekitar enam tahun mendatang. Kita tak tahu apakah nanti UU Otsus ini diperpanjang atau sudah ditiadakan sama sekali, ini tentunya menjadi keputusan pemerintah pusat. Pun begitu, Gubernur Lukas Enembe minta semua kepala daerah wajib bersiap diri. Diantaranya dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam Papua. Sehingga kekayaan alam ini bisa dipergunakan seluas-luasnya untuk membantu program pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya.

     Sektor pertambangannya sudah mampu memberikan kontribusi lebih dari 36 % perekonomian Papua, dengan tembaga, emas, minyak dan gas menempati posisi dapat memberikan kontribusi ekonomi itu. Di bidang pertambangan, provinsi ini memiliki potensi 2,5 miliar ton batuan biji emas dan tembaga, semuanya terdapat di wilayah konsesi Freeport. Di samping itu, masih terdapat beberapa potensi tambang lain seperti batu bara berjumlah 6,3 juta ton, batu gamping di atas areal seluas 190.000 ha, pasir kuarsa seluas 75 ha dengan potensi hasil 21,5 juta ton, lempung sebanyak 1,2 jura ton, marmer sebanyak 350 juta ton, granit sebanyak 125 juta ton dan hasil tambang lainnya seperti pasir besi, nikel dan krom.

  1. Potensi Mineral Daerah Prospek Wabu

 Berdasarkan hasil eksplorasi yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia cadangan emas yang ada di daerah Wabu adalah sebesar + 116 juta ton biji dengan kandungan Au rendah. Dari hasil pemboran diketahui bahwa pada BO401 sampai kedalaman 203 meter dijumpai adanya 4 lapisan batuan yang mengandung emas dengan ketebalan total 27 meter dengan kandungan emas berkisar dari 0,97 gram/ton sampai 5,13 gram/ton. Pada BO402 dijumpai lapisan tunggal setebal 45 meter dengan kandungan emas 2,59 gram/ton

Daerah Prospek Pagane

  Dari contoh batuan paritan uji di daerah Pagane, perubahan serisit + pirit pada intrusi di daerah tersebut berkaitan dengan adanya nilai kandungan emas. Sebagian alterasi pilik dipotong oleh alterasi mineral lempung. Zona skarn berkembang di bagian tepi dari alterasi pilik. Mineralisasi tembaga terbentuk pada endoskarn yang bersumber dari larutan hidrotermal. Dari hasil pemboran pada lubang BO20 dijumpai adanya lapisan batuan yang mengandung emas dengan kadar 14,33 gram/ton. Analisa terhadap inti pemboran di lubang lubang lain terus dilaksanakan sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih detail dari daerah prospek ini.

Tembaga

Daerah Prospek Holomana

 Keterdapatan Au-Cu-Pb-Zn  dengan nilai tinggi di dalam kelompok Batugamping New Guinea sebagaimana tercermin dari hasil pemboran pada lubang HL07-1 dan HL07-2 yang mengandung lapisan batuan dengan tebal total 18 meter dengan kandungan emas sebesar 29,39 gram/ton diinterpretasikan sebagai bagian tepi atau bagian atas dari sebuah sistem propiri. Sebagai tambahan, batulanau gampingan-batulempung dan batugamping dari kelompok batugamping new guinea yang tersingkap di daerah ini mungkin dapat diperkirakan sebagai sumber dari mineralisasi skarn, dimana terdapat kontak dengan porfiri diorit. Pengutupan Terimbas metode dwi kutup berpasangan mengindikasikan bahwa di daerah ini terdapat anomali logam.

Daerah Prospek Duabu

 Dari hasil analisa contoh paritan uji dan contoh tanah terdapat nilai yang menarik di area tersebut. Anomali Pb+ Zn-Cu terdapat di selatan. Batuan di daerah +tersebut adalah Diorit – mikrodiorit. dengan ubahan silika menunjukkan nilai As+Sb+Ag yang cukup tinggi. Pemetaan di sekitar H# 51 menunjukkan adanya zona ubahan silika secara intensif yang berasosiasi dengan anomali geokimia logam dasar dan emas. Singkapan diorit berbutir kasar sampai sedang di daerah ini kemungkinan berhubungan dengan ubahan, meskipun intrusi itu sendiri hanya mengalami ubahan secara lemah.

 Daerah Prospek Minjauh

 Silika lempung dan atau silika-lempung-serisit-klorit dijumpai pada daerah ini yang terkontrol oleh patahan atau rekahan. Hal ini mengesankan bahwa patahan dan perekahan terjadi sebelum alterasi. Hasil soil sampling mengindikasikan nilai tinggi Ni dan Cu dengan lebar 400 meter berarah barat laut dengan sedikit zona Pb dan Zn, Mo dan Ag yang bernilai tinggi dijumpai secara lokal. Zona ini sejajar dengan patahan dalam berarah baratlaut. Patahan ini mungkin merupakan jalan bagi intrusi dalam yang telah disebutkan. Pola lain dari anomali adalah nilai tinggi Cu-Pb-Zn, yang ditemui pada bagian utara dengan panjang 600 meter dan lebar 200 meter. Pola ini sejajar dengan batas sedimen-volkanik dan atau patahan anjak.

Daerah Prospek Mandoga

   Mineralisasi Cu-Au semakin berkembang di Mandoga dan dibatasi ke zona alterasi skarn dalam breksia dan daerah yang berkembang tiff yang menjari. Secara petrografi mineral sulfida yang dikenali terdiri atas chalcopirit, bornite, pyrite, pyrrhotite dan asrnopirit. Magnetit dan hematit sering berasosiasi. Au dipikirkan berasosiasi dengan fase Cu-Sulfida.
Skarn metasomatisme sekali-sekali ditemukan tetapi berkembang luas di breksia di Prospek Mandoga. Mineral skarn yang dikenali adalah granet, magnetit, hematit, clinopiroksen dan allanite. Alterasi skarn secara istimewa hadir di dalam breksia sebagai batuan induk berupa komponen matriks. Breksia adalah hasil ubahan jauh lebih kuat di dalam batuan vulkanik. Bagian tepi mineralisasi Pb/Zn/Ag berada di selatan dari Mandoga meungkin hadir kembali Gossan yang berkembang di tas struktur yang dikontrol oleh skarn mendatar yang menyerupai model “Big Gossan”.
Mineralogi penyusun komposisi Cu-Fe mengklasifikasikan skarn Mandoga sebagi model percampuran antara tembaga-emas skarn dari Ertzberg dan Big Gossan, dan tidak menunjukkan hubungan yang dekat dengan skarn emas seperti di Wabu.

  1. Potensi Minyak dan Gas Bumi

   Cadangan minyak dan gas bumi di Indonesia berhubungan erat dengan cekungan sedimen berumur Tersier. Di sekitar Propinsi Papua telah diidentifikasi sejumlah cekungan yang penyebarannya berada di sebelah utara maupun selatan Papua . Dua (2) buah cekungan di sebelah utara Jayapura belum pernah dilakukan pemboran, tiga (3) cekungan telah dilakukan pemboran tetapi belum menghasilkan penemuan, satu (1) buah cekungan sudah menghasilkan penemuan tetapi belum sampai pada tahap produksi, dan dua (2) buah cekungan telah berproduksi . Potensi Migas  di Pulau Papua cukup menjanjikan, sebagian  cadangan yang terdapat di daerah Kepala Burung dan Bintuni telah berproduksi, sedangkan daerah lainnya masih dalam tahap eksplorasi. Ekploitasi minyak dan gas bumi dilakukan melalui beberapa lapangan minyak dan gas bumi di sekitar Sorong seperti lapangan Klamono, Linda, Salawati dan sekitar Bintuni. Produksi dari lapangan minyak tersebut umumnya masih relatif kecil. Ekplorasi untuk menemukan cadangan baru terus dilakukan dengan mempergunakan berbagai cara seperti pemetaan, geofisika (seismik) maupun pemboran. Akhir-akhir ini telah ditemukan pula cadangan gas yang cukup besar di sekitar Bintuni (Wiriagar). Cadangan gas ini disamping sebagai sumber energi juga dapat dipergunakan sebagai bahan baku untuk industri petrokimia.

  1. Potensi Batubara

Paling tidak ada 8 lokasi singkapan batubara dijumpai di daerah prospek, yaitu :

Di tepi Pantai Desa Kelobo (S3)

Singkapan batubara di lokasi ini mempunyai kedudukan N 284oE/75o, tebal lapisan 1,65 m, panjang singkapan mencapai 30 meter, batubara ini berwarna hitam kecoklatan dan agak lunak, serta mengandung sedikit pirit.

Di tepi S. Waiboe

    Batubara di daerah ini berwarna hitam kecoklatan, agak lunak, mengandung pirit (<1%), struktur sisa tumbuhan kadang masing masih tampak. Kedudukan lapisan batubara N 330oE/9o, dimensi singkapan sekitar 30 x 10 meter, ketebalan sulit ditentukan karena terbatasnya singkapan dan diperlukan pemboran eksplorasi. Hasil analisa yng dilakukan di Laboratorium Kimia Mineral Direktorat Sumberdaya Mineral di Bandung menunjukkan bahwa batubara di daerah ini mempunyai kadar air 12,2%, kadar abu 2,9%, Nilai Kalori 5600 Kal/gram, kandungan belerang 0,33%. Dalam klasifikasi ASTM termasuk jenis “brown coal”.

Di dekat S. Waiboe

   Batubara di lokasi ini hitam kecoklatan, agak lunak, ketebalan 10 meter, kedudukan lapisan batubara N 270oE/70o panjang tersingkap 50 meter. Hasil analisa yng dilakukan di Laboratorium Kimia Mineral Direktorat Sumberdaya Mineral di Bandung menunjukkan bahwa batubara di daerah ini mempunyai kadar air 13,1%, kadar abu 5,4%, Nilai Kalori 5315 Kal/gram, kandungan belerang 0,42%. Dalam klasifikasi ASTM termasuk jenis “brown coal”.

Di Warir

    Batubara di daerah ini berwarna hitam kecoklatan, keruh, agak lunak, perlapisan kurang baik, kedudukan lapisan N 275oE/15o. Dimensi singkapan 8 x 13,30 meter dan ketebalan 67,2 meter. Batubara ini tersingkap pada daerah perbukitan dengan sudut lereng 25o.

Di S. Wailen

    Singkapan di lokasi ini mempunyai kedudukan lapisan N 228oE/30o, berwarna hitam kecoklatan, agak lunak, dimensi singkapan 2 x 4 meter, ketebalan 25 cm. Lapisan diatasnya berupa batulanau gampingan, abu-abu, agak lapuk. Sedangkan lapisan bawahnya berupa lempung abu-abu, gampingan, lunak.

Di dekat dermaga Desa Kelobo

Batubara di lokasi ini berwarna hitam kecoklatan, agak lunak, kedudukan perlapisan N 260oE/25o. Dimensi  singkapan 21 x 2,9 m, tebal 2,3 meter.

Di Lokasi S14

Batubara di lokasi ini berwarna coklat kehitaman, agak lunak, kusam, kedudukan lapisan N 250oE/70o, tebal 16,8 meter. Kondisi di sekitar singkapan berupa perbukitan bergelombang

Di P. Reef (S9)

  Batubara di lokasi ini berwarna hitam kecoklatan, agak lunak, kusam, kedudukan lapisan  N 210oE/30o. Dimensi  singkapan 19,9 x 29,8  m, ketebalan belum dapat ditentukan karena perlu pemboran eksplorasi. Pada saat air pasang pulau ini akan tenggelam. Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Papua, sebaiknya jangan lagi mempergunakan Pola Perizinan dari atas ke bawah ( topdown ), sebaiknya melibatkan Pemerintah Provinsi dan tokoh-tokoh adat setempat. Agar bisa dihindari hal-hal yang akan merusak tatanan dan tujuan yang ingin dicapat dalam pengelolaan sumber daya alam itu.

   Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan berbagai peraturan daerah khusus (perdasus) untuk melindungi berbagai sumber daya alam agar dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah paling Timur Negara kesatuan Repubik Indonesia. Gubernur Papua Lukas Enembe di Biak, Kamis, mengatakan, selama ini pengelolaan potensi kekayaan alam di tanah Papua tidak dibuatkan peraturan daerah khusus sehingga hasil kekayaan alam berupa kayu, tambang, hutan dan perikanan belum memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat.

” Melalui penyiapan Perdasus SDA Papua,  maka setiap perusahaan yang beroperasi di Papua wajib memberikan kontribusi buat daerah dan masyarakat, ya dengan cara membangun pabrik pengolahan di tanah Papua atau juga dengan dana CSR nya “ ( Lukas Enembe )

    Gubernur Lukas Enembe mengharapkan pembuatan Perdasus yang nanti akan diajukan ke DPRD untuk mendapat pengesahan bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dihasilkjan di tanah Papua supaya tetap terpelihara serta memberikan manfaat ekonomi bagi penduduk setempat. Untuk membuat perdasus sumber daya alam, menurut Lukas Enembe, pihak Prmprov akan membahasnya bersama Majelis Rakyat Papua selaku representasi masyarakat adat, perempuan dan agama sebelum diajukan ke DPR Papua untuk dibahas serta mendapat pengesahan.

“Dengan membuat perdasus inilah maka semua potensi kekayaan alam dimiliki Papua bisa terjaga dengan aman,” ( Lukas Enembe )

Gubernur Lukas Enembe optimistis jika perlindungan sumber daya alam diperkuat dengan perdasus maka setiap orang, dan perusahaan manapun yang berkeinginan mengolah potensi kekayaam alam Papua dapat mengikuti aturan payung hukumnya dalam perdasus.

 

BAB III  MASYARAKAT ADAT PEMILIK TANAH ULAYAT DISEKITAR TAMBANG PT FREEPORT

Suku  Pemilik Hak Ulayat Adat

  • Suku Amungme

     Suku Amungme adalah bagian dari suku bangsa di Papua yang mendiami beberapa lembah luas di kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak Jaya antara gunung-gunung tinggi yaitu lembah Tsinga, lembah Hoeya, dan lembah Noema serta lembah-lembah kecil seperti lembah Bella, Alama, Aroanop, dan Wa. Sebagian lagi menetap di lembah Beoga (disebut suku Damal, sesuai panggilan suku Dani) serta dataran rendah di Agimuga dan kota Timika.

Secara harafiah Amungme terdiri dari dua kata yang memiliki makna berbeda yaitu “amung” yang artinya utama dan “mee” yang artinya manusia, menurut legenda yang diwariskan turun temurun, konon orang Amungme berasal dari derah Pagema (lembah baleim) Wamena. Hal ini dapat ditelusuri dari kata kurima yang artinya tempat orang berkumpul dan hitigima yang artinya tempat pertama kali para nenek moyang orang-orang Amungme mendirikan honey dari alang-alang.

     Orang Amungme percaya bahwa mereka adalah keturunan pertama dari anak sulung bangsa manusia, mereka hidup disebelah utara dan selatan pegunungan tengah yang selalu diselimuti salju abadi yang dalam bahasa Amungme disebut nemangkawi (anak panah putih).Orang Amungme berasal dari suku Damal, keluarga besar eogam-e, anak sukunya adalah suku Delem yang hidup di sepanjang sungai Memberamo. Tingkah laku dan watak orang Amungme identik dengan alamnya, mereka menggangap dirinya penakluk, pengusa serta pewaris alam amungsa dari tangan Nagawan Into (Tuhan). Kerasnya alam pegunungan telah membentuk karakter masyarakat Amungme menjadi keras, non kompromi, fair dan gentlemen serta selalu melakukan tindakan preventif dalam segala aktifitas. Bahasa daerahnya ada dua yaitu Amung-kal yang digunakan oleh orang Amungme yang hidup disebelah selatan dan Damal-kal untuk orang Amungme yang hidup di sebelah utara, selain itu  suku Amungme juga memiliki bahasa simbol yang berbeda dengan bahasa komunikasi sehari-hari yaitu Aro-a-kal adalah jenis bahasa simbol yang paling sulit dimengerti dan dikomunikasikan, serta Tebo-a-kal sebagai jenis bahasa simbol yang hanya diucapkan sewaktu berada di wilayah tertentu yang dianggap keramat.

      Konsep mengenai tanah, manusia dan lingkungan alam mempunyai arti yang intergral dalam kehidupan sehari-hari. Tanah digambarkan sebagai figure seorang ibu yang memberi makan, memelihara, mendidik dan membesarkan dari bayi hingga lanjut usia dan akhirnya mati. Tanah dengan lingkungan hidup habitatnya dipandang sebagai tempat tinggal, berkebun, berburu dan pemakaman juga tempat kediaman roh halus dan arwah para leluhur sehingga ada beberapa lokasi tanah seperti gua, gunung, air terjun dan kuburan dianggap sebagai tempat keramat. Magaboarat Negel Jombei-Peibei (tanah leluhur yang sangat mereka hormati, sumber penghidupan mereka), demikian suku Amungme menyebut tanah leluhur tempat tinggal mereka. Beberapa model kepemimpinan suku Amungme yaitu menagawan, kalwang, dewan adat, wem-wang, dan wem-mum, untuk menjadi pemimpin tidak ditentukan oleh garis keturunan, seorang pemimpin dapat muncul secara alamiah oleh proses waktu dan situasi sosial serta lingkungan ekologis yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan tradisonal pada tingkat budaya mereka sendiri.

      Kontak pertama dengan dunia luar terjadi pada tahun 1936 ketika ekpedisi Carstensz yang pimpinan Dr.Colijn cs, melalui  misi katolik pada 1954 yang dipimpin oleh Pastor Michael Cammerer dibantu penduduk lokal bernama Moses Kilangin dan pemerintah Belanda, sebagian besar masyarakat Amungme dipindahkan ke daerah pesisir, di Akimuga sampai saat ini, alasan pemindahan disebabkan proses penyebaran agama dan pelayanan terhadap masyarakat Amungme tidak mungkin dilakukan di daerah pegunungan. Sebagai warga suku Amungme telah menetap di kota Timika dan sekitaranya karena proses permukiman kembali oleh PT. Freeport Indonesia (PTFI), selain larangan membuka perkampungan di dekat lokasi penambangan menyebabkan mereka bermigrasi ke Timika sebagai alternatif mencari pekerjaan. Penduduk Amungme khususnya yang berasal dari pegunungan Jayawijaya, telah mendapatkan fasilitas perumahan serta lahan perkebunan dari PTFI. Namun banyak pula yang akhirnya memilih tetap tinggal di kampung-kampung di sekitar pertambangan, yakni Kampung Banti, Waa, Tsinga, Arwanop

      Umumnya suku Amungme telah menggunakan uang tukar resmi (rupiah) sebagai alat jual-beli, tidak lagi menggunakan sistem barter. Barang-barang yang dijual masih sangat terbatas, seperti: makanan pokok; petatas, keladi, umbi-umbian, minyak goreng, sayur-mayur, alat jahit-menjahit sederhana, dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari lainnya seperti garam, sabun dan rokok. Saat ini budaya barter maupun alat tukar eral sudah tidak pernah lagi digunakan oleh sebagian besar suku Amungme yang tinggal di perkotaan atau berdampingan dengan budaya kota. Berbeda dengan masyarakat suku Amungme yang tinggal di pedalaman bagian Utara, yaitu di daerah pegunungan masih menggunakan eral.

Eral sendiri adalah sistem tukar – menukar barang dengan alat tukar sah yang diakui masyarakat Amungme, berupa kulit bia (siput). Kulit bia ini diperoleh dengan tukar-menukar barang dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Setelah kulit bia diperoleh, mereka membawa pulang ke tempat tinggalnya di pedalaman dan membentuknya menjadi alat tukar suku. Mata pencaharian suku Amungme umumnya berburu karena ditunjang faktor alam dengan berbagai  jenis flora yang tumbuh lebat dan terdapat berbagai jenis fauna seperti babi hutan, burung kasuari, burung mambruk, kakaktua, dll, bertani dan bercocok tanam serta beternak, banyak di antara mereka telah bekerja di kota sebagai pedagang, pegawai  maupun karyawan swasta.

      Suku Amungme memiliki beragam marga yang ada di atas tanah Amungsa Kabupaten Mimika mulai dari kampung Bella , Alama, Opiliga, Noema, Jila,Hoya,Stinga , WaaBanti , Aroanop , Agimuga , Dan Kota Timika.dari sekian kampung ini memiliki beberapa marga sebagai berikut:

  1. Egatmang                                12.Dolame
  2. Uamang                                   13.Dekme
  3. Kelabetme                               14.Tsunme
  4. Kum                                        15.Mesawarol
  5. Jawame                                   16.Kasiamol
  6. Amisim                                    17.Aim
  7. Anggaibak                               18.Amokwame
  8. Alomang                                 19.Piligame
  9. Stugumol                                 20.Oanmang
  10. Kelanangame                          21.Murib
  11. Dolame                                    22.Onawame
  12. Senawatme 37.Omabak

24.Mamukang                               38.Tenbak

25.Ogolmagai                                39. Beanal

26.Obagame                                  40.Magal

27.Oneyoma                                  41.Jamang

28.Stenamum                                42.Natkime

29.Kiwak                                      43.Omaleng

30.Ilimagai                                    44.Bugaleng

31.Wandikbo                                45.Janampa

32.Wandik                                    46.Diwitau

33.Kemong                                   47.Dimpau

34.Pinimet                                     48.Amingkawak

35.Misini                                       49.Katagame

36.Tugubal                                    50.Kwalik

  • Suku Kamoro

   Suku Kamoro adalah kelompok adat yang mendiami sepanjang 300 km pesisir selatan Papua, di kawasan ujung timur Indonesia. Dari segi bahasa, mereka bersaudara dengan suku Asmat  yang tinggal di sebelah timur yang sangat terkenal karena kesenian mereka. Jumlah penduduk Kamoro sekitar 18.000 jiwa  terbagi dalam kurang lebih 40 kampung. Sekitar 1.500 penduduk Kamoro tinggal di berbagai lokasi transmigrasi sekitar Kota Timika.Penduduk Kamoro memiliki satu bahasa bersama dan berbagi banyak ciri kebudayaan.Tanah Kamoro dimulai dari Teluk Etna di sebelah barat dan menyatu ke arah timur di kawasan Sempan, sebuah kelompok etnis yang masih bersaudara, dan yang juga turut berpartisipasi dalam acara tahunan Festival Kamoro.Tanah Sempan berbatasan dengan daerah Asmat.Ketiga kelompok etnis tersebut membentuk keluarga bahasa Kamoro-Asmat dan berbagi beberapa ciri kebudayaan seperti misalnya bitoro suku Kamoro dan bisj suku Asmat, keduanya merupakan ukiran-ukiran besar yang melambangkan para leluhur yang baru saja meninggal dunia.

   Menuju arah barat tanah Kamoro, membentang rangkaian pegunungan Papua tengah mendekati daerah pesisir, dengan puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi dekat Laut Arafura.Kampung-kampung di lokasi ini adalah kampung pesisir.Deretan pohon sagu yang amat luas berawal di batas teratas daerah dampak arus pasang.Keadaan ini memungkinkan tersedianya makanan pokok bagi penduduk Kamoro di dekat kampung-kampung yang menghadap ke arah pedalaman.Bagi kampung pesisir, para penduduk menggunakan perahu-perahu lesung untuk menjangkau kawasan pohon sagu.

Kontak pertama antara penduduk Kamoro dan dunia luar kemungkinan terjadi dengan para pedagang dari Indonesia bagian barat yang mencari kulit kayu massoy (banyak digunakan untuk obat tradisional Jawa), bulu burung cenderawasih, getah damar untuk bahan penerangan dan mencari budak. Sebagai alat tukar, digunakan perkakas logam, gong dan kain-kain. Perubahan besar-besaran pada suku Kamoro terjadi pada tahun 1925 ketika sebuah pos pemerintah kolonial Belanda dan misi Katolik Roma didirikan di Kokonau.Maka segera terjadilah pengendalian kekuasaan dan penduduk Kamoro dipaksa/dibujuk untuk meninggalkan beberapa aspek kehidupan adat mereka misalnya upacara tindik hidung (tidak higienis), lalu mereka tinggal dalam kampung-kampung permanen dimana terdapat sekolah-sekolah dan rumah-rumah untuk satu kepala keluarga (lebih mudah dikendalikan), serta pemindahan kepercayaan dari animisme hingga memeluk agama Katolik Roma.Namun, menyusupnya dunia modern tersebut membawa pula segi-segi positif.

    Tersembunyi oleh zona bakau yang terkaya dan berlimpah di dunia, masyarakat Kamoro yang sebelumnya menjalani kehidupan yang semi-nomadis (mengembara), memindahkan milik mereka yang tak seberapa antara hutan-hutan pohon sagu (yang dimulai dari kawasan pedalaman terjauh pada zona arus pasang) dan kawasan penangkapan ikan yang amat berlimpah di dekat pantai. Walaupun ada desakan-desakan yang cukup kuat dari dunia luar, masyarakat suku Kamoro tetap mempertahankan gaya hidup mereka yang semi-nomadis. Banyak sekali alasan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka di desa untuk beberapa hari atau beberapa minggu: akses terhadap basis kekayaan alam yang lebih luas, peluang-peluang untuk bergaul dengan teman dan saudara, tidak perlu tunduk pada perintah-perintah dan kegiatan rutin di desa dan bagi anak-anak, hal ini merupakan liburan yang menyenangkan dan tidak perlu sekolah.

      Makanan pokok penduduk Kamoro adalah sagu yang dibuat dengan cara menebang pohon palem sagu, membelah intisari batang pohon dan menghanyutkan bagian sagu/karbohidrat yang murni dari serat-serat selulosa. Sementara hal ini merupakan kerja berat sesaat, namun tidak mengeluarkan tenaga seberat pembudidayaan selanjutnya, yaitu menjadikannya makanan siap-santap, baik dalam bentuk beras, gandum, jagung atau jenis biji-bijian lainnya. Suku Kamoro juga suka berburu untuk mendapatkan makanan.Jenis hewan yang terutama diburu adalah babi liar, kasuari dan kuskus. Hewan lain termasuk ikan, buaya air tawar dan buaya laut, kadal bakau dan beragam jenis burung baik untuk dikonsumsi telur maupun dagingnya.

     Tugas utama kaum wanita adalah menjamin agar ada cukup bahan makanan untuk tiap kali bersantap. Di samping makanan pokok sagu, tiap hari mereka mengayuh perahu lesung  untuk mencari kayu bakar, udang dan moluska. Sejumlah besar gastropoda juga dikumpulkan untuk dimakan.Ada cukup banyak jenis krustasea (binatang berkulit keras) yang ditangkap, namun yang terutama adalah kepiting bakau untuk dikonsumsi di rumah serta untuk dijual. Penduduk Kamoro bukan petani. Walau mereka telah diarahkan selama berpuluh-puluh tahun, makanan dari tumbuh-tumbuhan masih merupakan jumlah kecil bahan pangan mereka. Sebagaimana halnya di Afrika, Oseania, di antara suku Dayak dan dimanapun, warga Kamoro mampu menghasilkan patung-patung yang sangat mengagumkan, benda-benda seni penuh ekspresi namun dengan garis-garis dan perkakas yang amat sangat sederhana. Jenis kesenian yang demikianlah yang memberi ilham kepada banyak pelukis modern, terutama para penganut aliran kubus dan terutama Pablo Picasso yang lukisan ternamanya Les Demoiselles D’Avignon menampilkan wujud-wujud wanita dengan dua wajahnya seperti topeng-topeng Afrika.
Tanah Sempan berbatasan dengan daerah Asmat.Ketiga kelompok etnis tersebut membentuk keluarga bahasa Kamoro-Asmat dan berbagi beberapa ciri kebudayaan seperti misalnya bitoro suku Kamoro dan bisj suku Asmat, keduanya merupakan ukiran-ukiran besar yang melambangkan para leluhur yang baru saja meninggal dunia.

      Menuju arah barat tanah Kamoro, membentang rangkaian pegunungan Papua tengah mendekati daerah pesisir, dengan puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi dekat Laut Arafura.Kampung-kampung di lokasi ini adalah kampung pesisir.Deretan pohon sagu yang amat luas berawal di batas teratas daerah dampak arus pasang.Keadaan ini memungkinkan tersedianya makanan pokok bagi penduduk Kamoro di dekat kampung-kampung yang menghadap ke arah pedalaman.Bagi kampung pesisir, para penduduk menggunakan perahu-perahu lesung untuk menjangkau kawasan pohon sagu. Masyarakat, ada yang pro dan ada yang kontra mengenai PT Freeport ini, dan masalah-masalah yang ada nantinya perlu segera diselesaikan agar semuanya dapat berjalan dengan baik Suku Amungme dan Kamoro adalah dua suku yang memiliki lahan tempat Freeport saat ini mengoperasikan tambang tembaga dan emasnya. Suku Amungme hidup di pegunungan sedangkan Suku Kamoro tinggal di pesisir pantai.
Sejak awal Freeport beroperasi, tak pernah sekalipun mereka dilibatkan dalam pembuatan kontrak karya. Padahal, mereka lah pemilik tanah ulayat. Dalam Pasal 135 Undang-undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan bahwa pemegang IUPK hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.  Orang-orang barat dan luar Papua beberapa kali mengunjungi Suku Kamoro dan Amungme sebelum kedatangan Freeport. Mereka yang datang termasuk ekspedisi naturalis Inggris, tim pendaki gunung, pasukan Jepang, misionaris Kristen Protestan dan Katolik, hingga pemerintahan kolonial Belanda.

   Tak seperti kehadiran kelompok-kelompok sebelumnya, kehadiran Freeport mengakibatkan masalah yang masif, permanen, dan berulang bagi kehidupan sosial suku Amungme dan Komoro. Hal itu dituliskan Abrash Abigail dalam laporannya berjudul The Amungme, Kamoro, and Freeport: How Indigenous Papuans Have Reisted The World’s Largest Gold and Copper Mine.  Abigail menyebutkan kehadiran Freeport sebagai invansi alien. “Kontrol dan perampokan yang dilakukan Freeport atas Suku Amungme dan Kamoro telah merusak kehidupan dan perekonomian masyarakat lokal,” katanya.  Konflik antara dua suku itu dengan Freeport mulai terjadi pada 1967, saat Freeport telah mendapatkan kontrak karya pertama dari Soeharto. Freeport kemudian menguasai dan menyita teritori Suku Amungme dan Kamoro tanpa persetujuan dari para pemilik lahan.

Kontrak karya I yang dibuat oleh Freeport memberikan perusahaan tambang itu kekuasaan penuh atas sumber daya dan populasi lokal. Dalam klausul kontrak karya, mereka berhak merelokasi penduduk lokal jika dibutuhkan. Kompensasi yang diberikan hanya menggantikan tempat tinggal. Freeport tidak membayar ganti rugi atas kebun, lahan memancing dan berburu mereka, air bersih, situs sakral, dan hasil-hasil hutan yang selama ini menghidupi penduduk lokal.  Ketua Lemasa Odizeus Beanal mengatakan sekitar 70 persen warga suku Amungme dan Kamoro masih hidup dalam kemiskinan. Mereka tak menikmati apa-apa yang dinikmati banyak kelompok dari keberadaan Freeport.

“Padahal mereka datang dan pergi, tapi kami tetap akan ada di atas tanah leluhur kami yang sudah dirusak oleh Freeport,” ( Odizeus Beanal )

   Saat ini, yang mereka inginkan adalah pengakuan, dan dilibatkan dalam segala polemik tentang kontrak Freeport saat ini termasuk tentang divestasi saham Freeport oleh pemerintah. Sebab tak ada garansi kondisi akan lebih baik bagi warga Papua bila Freeport diambil alih Indonesia. Suara para pemilik bumi tembaga dan emas ini harus didengar.

     Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) mendukung PT Freeport Indonesia beroperasi kembali, karena telah memberikan manfaat positif bagi rakyat Papua. Wakil Ketua I Lemasko Gerry Okoare mengatakan, dukungan tersebut sekaligus membantah informasi sebelumnya yang menyebutkan dalam pertemuan perwakilan Lemasko di Kementerian ESDM beberapa waktu lalu, lembaga adat tersebut menginginkan Freeport ditutup.

“Kami atas nama Lemasko, mewakili masyarakat Suku Kamoro dari Nakai sampai ke Waripi berkomitmen mendukung Freeport untuk beroperasi kembali,” ( Gerry Okoare, 16/3/22017)

   Lebih lanjut Gerry mengatakan, Freeport telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Mimika melalui program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, menurut dia, semua pihak jangan menyalahkan Freeport dan semestinya bersyukur karena telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Papua, khususnya Suku Amungme dan Kamoro, serta lima suku kekerabatan lainnya. Gerry pun berharap Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan datang langsung ke Mimika, sehingga mengetahui kondisi yang terjadi sekarang ini. Ia mengatakan, pembicaraan persoalan Freeport harus dilakukan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat di Mimika sebagai pemilik hak ulayat. Menurut dia, polemik kedua belah pihak itu telah berdampak negatif pada masyarakat kecil Mimika yang bergantung pada keberadaan Freeport.

“Mari bersama-sama melihat kepentingan masyarakat di sini terhadap permasalahan Freeport ini, sehingga masyarakat di daerah ini tidak terkena masalah di kemudian hari,”  ( Gerry Okoare, 16/3/22017)

    Menurut data kajian Lembaga Pengembangan Ekonomi Masyarakat (LPEM) UI , kehadiran Freeport berkontribusi 91% terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Mimika, 38% kepada PDRB Papua, 1,7% dari total APBN, 0,8% dari seluruh pendapatan rumah tangga nasional, dan 44% dari pemasukan rumah tangga di Provinsi Papua.

BAB IV PAPUA BERHASIL MENDAPATKAN 10% SAHAM PT FREEPORT INDONESIA

  1. TINTA EMAS SEJARAH DITOREHKAN OLEH GUBERNUR LUKA ENEMBE

    Tinta Emas sejarah telah mencatat, bahwa di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Lukas Enembe, masyarakat Papua bisa mendapatkan 10 % saham PT Freeport ini. Ini merupakan kado yang sangat indah bagi masyarakat Papua, dalam waktu akhir jabatan Gubernur Lukas Enembe, sebagai Gubernur Papua periode yang pertama ini.  

     Rasa haru dan sumringah Gubernur Lukas Enembe, mungkin tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, sebab Gubernur Lukas Enembe, sangat menyadari, hasil dari pembagian saham PT Freeport ini, bisa dipergunakan untuk biaya membangun Papua dan mensejahterahkan masyarakatnya. Gubernur Lukas Enembe, berkali-kali mengucapkan apresiasinya kepada Presiden Joko Widodo dan para Menterinya yang juga ikut berjuang dalam upaya disvestasi saham PT Freepot ini dan memberikan 10% untuk Provinsi Papua.

     Dalam perjuangan panjang untuk mendapatkan 10 % saham PT Freeport ini, Gubernur Lukas Enembe sempat juga berkali-kali kesal dan juga marah karena PT Freeport dalam beberapa kebijakannya, tidak sesuai dengan semangat untuk membangun Papua. Gubernur Lukas Enembe bukan hanya memperjuangkan soal saham saja, tetapi juga soal Pembangunan Smelter yang harus di Papua, soal pajak air permukaan tanah, soal PHK Karyawan PT Freeport dan juga soal limbah PT Freeport. Selain itu juga diperjuangkan Selain soal kontrak karya, luas wilayah, divestasi dan penggunaan barang dan jasa dalam negeri, Pemda Papua juga ajukan poin-poin lainnya seperti tenaga asli Papua dan perannya di semua level manajemen, industri hilirisasi di perpindahan kantor Pusat Freeport ke Papua, hasil-hasil pertanian rakyat diterima di Freeport. Poin tentang kontribusi PT Freeport bagi infrastruktur wilayah maupun perbaikan lingkungan hidup di sekitar tambang dan peran sosial masyarakat adat.

     Satu hal yang menarik dari sejarah perjuangan Gubernur Lukas Enembe ini, bahwa Gubernur Lukas Enembe selalu mengutamakan kepentingan masyarakat Papua dan Negara diatas kepentingan pribadi ataupun golongan. Gubernur Lukas Enembe berjuang dengan Tegas, Keras, berani dan tidak kenal lelah serta putus asa. Dalam mempimpin Provinsi Papua, Gubernur Lukas Enembe memang telah terbukti berkali-kali memliki suatu pandangan kepemimpinan yang jauh kedepan, atau istilah Visioner Leadership. Visi Gubernur Lukas Enembe, sejalan dengan Visi Presiden R.I, Bp Joko Widodo, yaitu ingin membangun Papua dan mensejahterakan masyarakatnya.

     Untuk melaksanakan pembangunan itu, diperlukan suatu dana yang besar, dan sudah menjadi tugas dari setiap Kepala Daerah di era Otonomi Daerah ini, untuk mencarikan dan menggali sumber dana untuk membiayai pembangunan itu. Gubernur Lukas Enembe, melihat bahwa salah satu yang dapat diupayakan adalah dari bagi hasil pengelolaan sumber daya alam Papua, yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Namun, bukan hal yang mudah untuk bisa meminta kepemilikan saham PT Freeport Indonesia. Berbagai unsur politik dan kepentingan pihak-pihak tertentu dinegeri ini, adalah suatu rintangan yang harus dilalui dengan suatu perjuangan yang cukup keras dan tidak mengenal lelah. Berikut ini kami paparkan “ Sejarah kilas balik perjuangan panjang dalam upaya mendapatkan 10 % saham PT Freeport Indonesia untuk Papua “

   

2. SEJARAH PERJALANAN PANJANG GUBERNUR LUKAS ENEMBE MEMPERJUANGKAN HAK MASYARAKAT PAPUA, ATAS SAHAM PT FEEPORT

      PT Freeport Indonesia sejak tahun 1967 telah beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua. Dalam masa lebih kurang 50 tahun, ada 3 orang Gubernur yang berupaya untuk bisa mendapatkan saham dari PT Freeport, 2 orang Gubernur hasilnya selalu kandas, dan barulah ketika era Gubernur Lukas Enembe, hal itu bisa terwujud. Awalnya sebatas pembagian hasil yang dilakukan oleh Gubernur J. P.  Salossa (alm). Beliau meneriakkan kenapa hasil freeport hanya 1 persen saja ke Pemda setempat dan Provinsipun sedikit sekali. Desakan J.P. Salossa yang jaya di awal Otsus tersebut berakhir dengan tidak adanya jawaban realisasi atas tuntutannya. Gubernur J.P. Salossa mengatakan akan menanyakan besaran royalti yang dibayarkan PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah Pusat selama ini. Menurutnya, Pemda Papua belum pernah mengetahui total royalti yang dibayarkan Freeport tiap tahunnya kepada pemerintah.

     Berikutnya periode Gubernur Barnabas Suebu yang getol membbangun kerjasama pembangun pabrik smelter untuk mengelola limbah freeport. Kewajiban Freeport sesuai kontrak karya misalnya, Freeport wajib membangun smelter dan peruntukan produk konsentrat tembaga perusahaan itu demi kepentingan lokal, diatur dalam pasal 10. Pasal 10 ayat 4 dan 5 di kontrak tersebut mengatur persetujuan Indonesia dan perusahaan itu untuk membangun pabrik peleburan serta pemurnian di Indonesia. Pabrik peleburan seharusnya sudah ada pada tahun 1995, lima tahun setelah perjanjian ditandatangani pada 1991,  nyatanya tidak ada. Selama ini freeport mengekspor sebanyak 70 persen konsentrat tembaga untuk proses peleburan. Untuk Indonesia, Freeport memasok konsentrat tembaga ke PT Gresik Smelter sebanyak 30 persen, atau sekitar 300 hingga 500 ribu ton per tahun.

Berikutnya era Gubernur Lukas Enembe, yang dilakukan ialah sebagai berikut:

18 April 2013

     Ketika baru  dilantik bulan April tahun 2013, Gubernur Lukas Enembe  membuat statemen penolakan undangan freeport. Ia akan mendorong renegoisasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia agar Pemrpov Papua dan pemerintah kabupaten yang wilayahnya menjadi bagian dari tambang Freeport memiliki saham.

“Presiden Freeport mengundang saya tapi saya tolak. Saya bilang ke dia, harusnya saya yang mengundang mereka. Bukan mereka yang mengundang saya. Selain itu saya tidak ingin mengecewakan masyarakat Papua. Saya tidak mau nantinya ada dugaan yang negatif jika saya memenuhi undangan itu ’’   ( Lukas Enembe, 18/04/2017 )

“Yang sepantasnya mengundang, adalah saya sebagai Gubernur dan sebagai Kepalanya para Kepala Suku yang dipercaya rakyat Papua untuk memimpin tanah lokasi penambangan Freeport,”

( Lukas Enembe, 18/04/2013 )

“Kita tidak hanya minta kompensasi dalam bentuk dana, tapi  kompensasi atas hak ulayat dan adat. Kita akan hitung berapa ribu hektar luas areal penambangan, dan meminta kompensasi atas hak ulayat dan adat agar diberikan karena sudah puluhan tahun perusahaan itu beroperasi. Mereka tidak bisa seenaknya beroperasi di wilayah masyarakat adat Papua,” ( Lukas Enembe, 18/04/2017 )

    Gubernur Lukas Enembe meminta renegoisasi kontrak karya yang terus didorong, agar Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten juga ambil bagian atas 10 persen saham milik Indonesia atau setara Rp. 84 triliun. Selain itu kompensasi atau dana satu persen yang diberikan Freeport ke masyarakat pemilik hak ulayat disekitar lokasi tambang tidak juga diketahui dari mana asalnya. Apakah dari keuntungan bersih atau kotor.

“Sampai sekarang kita tidak tahu. Selain itu tailing atau limbah perusahaan, harusnya diperuntukkan guna pembangunan jalan di Papua. Freeport tidak usah memberikan royalti karena masyarakat tidak merasakannya. Lebih baik membantu dengan memberikan tailing untuk pembangunan jalan, agar masyarakat bisa merasakannya secara langsung,” ( Lukas Enembe, 18/04/2013 )

      Apa yang disampaikan oleh Gubernur Lukas Enembe diatas, sudah sesuai dengan amanat konstitusi. Mulai dari penerapan UU Mineral dan Batu Bara 2009, UU N0.21 tahun 2001 jo PERPU N0.1 Tahun 2008 tentang otonomi khusus Papua yaitu pembagian hasil 80/20. Terkini adalah Peraturan Presiden No. 45/2012 yang memuat tujuh hal perbaikan investasi asing, salah satunya freeport diwajibkan menaikkan pajak dari 1 persen ke 3,75 persen. Penerapan aturan diatas mengacu pada tegakkan pasal 33 UUD 1945.

      Apa lagi yang belum diatur sehingga belum adanya kepastian hukum bagi usaha asing di Indonesia. Yang jelas, pada saat itu  Freeport tetap berkukuh pada kontrak karya mereka dan berkat tangan tangan dibalik layar semakin membuat perusahaan AS tersebut tak mau ambil pusing dengan tuntutan perbaikan. Sikap Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe yang menolak undangan perusahaan tambang raksasa, PT Freeport, mendapat dukungan dari DPRD Papua. Bahkan dengan tegas, lembaga legislatif itu meminta Freeport tidak lagi bersikap arogan kepada rakyat Papua.

“Sebaiknya perusahaan tambang itu mengubah sikap, jangan lagi semaunya mengatur-ngatur Papua,” ( Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda, Jumat 19 April 2013 )

   Menurut Yunus Wonda, selama ini Freeport selalu bersikap arogan dan banyak menginjak hak warga Papua. Kini, kata dia, sikap itu harus segera dihentikan jika ingin tetap berada di Papua.  Mengenai langkah Pemerintah Provinsi yang mendorong dilakukannya renegosiasi kontrak karya, DPR Papua juga sangat mendukungnya. Bahkan langkah itu memang sudah harus dilakukan.

“ Sebab Freeport sudah terlalu banyak mengeruk kekayaan di Papua, tapi timbal baliknya kepada rakyat Papua sangat minim. Renegosiasi kontrak karya juga harus melibatkan semua elemen yang ada di Papua. DPRP, MRP (Majelis Rakyat Papua), adalah sebagai representasi rakyat Papua yang harus dilibatkan dalam setiap kesepakatan baru. Karena rakyatlah pemilik hak penuh atas areal tambang lokasi Freeport melakukan ekploitasi. Jika nanti ada kesepakatan baru semua harus dilaksanakan di Papua, bukan di tempat lain,” ( Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda, Jumat 19 April 2013 )

Sebelumnya, Gubernur Lukas Enembe menyatakan, saat ini masih dilakukan negosiasi kontrak karya dengan Freeport. Dengan target 10 persen setara dengan Rp 84 triliun saham nasional saat ini, sebagian bisa menjadi saham pemerintah provinsi dan kabupaten.

     Tampaknya Gubernur Lukas Enembe sudah kesal pada saat itu,  lantaran renegosiasi kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport terus menggantung. Bahkan berita tentang hasil kerja Tim Evaluasi Penyesuaian Kontrak Karya yang dibentuk dengan Keppres No. 3 Tahun 2012 tgl 10 Januari 2012 seperti hilang ditelan bumi. Khabar terakhir yang kita dengar waktu itu, Freeport sudah mengantongi kontrak hingga tahun 2041. Ada enam poin yang dinegosiasikan ulang, yaitu luas wilayah kerja pertambangan, perpanjangan kontrak, penerimaan negara/royalti, kewajiban pengelolaan dan pemurnian, kewajiban divestasi, dan kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dari dalam negeri. Untuk luas areal dari 170 ribu Ha sudah dikurangi menjadi 100 Ha.

   Untuk kewajiban pengelolaan dan pemurnian, Freeport sudah mengolah hasil tambang mereka di pabrik pengolahan (smelter) PT Smelting Gresik. Begitu juga soal kewajiban divestasi dan penggunaan barang dan jasa dalam negeri, juga sudah dilakukan. Sedangkan mengenai besaran royalti emas sebesar 3,75 persen seperti yang diminta pemerintah, itulah yang masih alot. Padahal aturannya jelas. Peraturan Pemerintah No. 45/ 2003 yang direvisi PP No. 9/2012, menetapkan royalti emas sebesar 3,75 persen, tembaga 4 persen, dan perak sebesar 3,25 persen dari penjualan. Freeport saat ini hanya memberi royalti kepada pemerintah sebesar 1 persen untuk emas dan 1,5-3,5 persen untuk tembaga.

‘’1 persen itu dari mana, dari keuntungan bersih atau kotor, sampai saat ini kita semua tidak tau,” ( Lukas Enembe 17/4/2013)

   Karena tidak jelas hitungannya, Gubernur Lukas Enembe ingin menggantinya dengan tailing (limbah) PT. Freeport untuk dijadikan material pembuatan jalan raya yang dapat langsung dinikmati warga. Ia minta pihak Freeport mau memberikan tailing (limbah) perusahaan, untuk material pembangunan jalan di Papua.

    Hasil penelitian Daniel Bassang ST. MT, yang dipublikasikan di Cendrawasih Post 4 January 2010 dengan judul “Tailing PT Freeport Indonesia Sebagai Sumber Daya, Untuk Membangun Papua Baru”, Total tailing yang diproduksi oleh PT. Freeport Indonesia dari Grasberg adalah kurang lebih 230.000 ton/hari. Menurutnya Tailing atau pasir sisa tambang bukanlah hal yang harus ditakuti tetapi tailing dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Tailing dapat dipakai sebagai bahan bangunan, pengerasan jalan, konkrit jalan, dapat dibuat batu bata, sebagai bahan coran pada bangunan jembatan dan perumahan dan lain-lain.

21 Mei 2013

     Pada tanggal 21 Mei 2013, Gubernur Lukas Enembe kembali menyuarakan tentang pentingnya bagi PT Freeport Indonesia, untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Freeport ke depan harus lebih banyak mendengar suara pemerintah daerah dan rakyat Papua, karena sejak berdirinya perusahaan tambang ini, masih sangat kecil yang dilakukan Freeport untuk Papua,” ( Lukas Enembe 21/5/2013)

 Gubernur Lukas Enembe berpandangan bahwa  Freeport seharusnya  melakukan sesuatu yang lebih besar lagi, bukan hanya untuk tujuh suku atau masyarakat Mimika saja, tetapi harus untuk seluruh rakyat Papua.

“Semua tahu hanya beberapa suku saja yang dilihat oleh Freeport. Sementara perusahaan ini ada di tanah Papua. Untuk itu, ke depan perhatian perusahaan tambang raksasa ini perhatiannya harus menyeluruh dan merata untuk kepentingan masyarakat yang hidup diatas tanah Papua,” ( Lukas Enembe 21/5/2013)

“ Pemerintah Provinsi Papua harus dilibatkan dalam revisi kontrak karya PT Freeport Indonesia, bahkan pihak Freeport akan diundang ke Jayapura guna mendengar apa yang akan dipresentasikan kepada mereka. Dengan begitu, program yang akan kita presentasikan tersebut bisa dibangun oleh Freeport,” ( Lukas Enembe 21/5/2013)

Dipaparkan oleh Gubernur Lukas Enembe, Pemerintah Provinsi Papua merencanakan akan membangun jaringan rel kereta api sebagai sumbangannya kepada rakyat Papua.

“Freeport sebagai perusahaan investasi besar telah memberikan banyak manfaat bagi negara, dan terutama masyarakat lokal di Mimika, tetapi kita inginkan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang mendiami tanah Papua,” ( Lukas Enembe 21/5/2013)

Gubernur Lukas Enembe juga menjelaskan, dengan kondisi geografis dan topografis wilayah seperti itu, maka Papua membutuhkan sarana transportasi alternatif seperti kereta api.

“Dalam waktu dekat, kita akan panggil manajemen Freeport, kita akan presentasikan program dan mereka akan bangun, itu baru kita bisa bilang mereka Freeport hebat, jangan hanya melihat sebagian masyarakat tujuh suku saja,”  ( Lukas Enembe 21/5/2013)

25 JUNI 2013

     Gubernur Lukas Enembe, tiada kenal lelah, terus berupaya untuk memperjuangkan hak- masyarakat Papua atas saham PT Freeport Indonesia. Gubernur Lukas Enembe memandang, bahwa segala upaya dan loby-loby harus dilakukan baik didalam negeri maupun diluar negeri. Lalu Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe bersama 16 Bupati wilayah Pegunungan Papua akan bertolak ke Amerika Serikat untuk menemui Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Pertemuan pejabat Papua dengan Obama difasilitasi oleh Maya Soetoro yang merupakan adik perempuan Presiden Obama.

“Saya akan memimpin para Bupati di Wilayah Pegunungan Tengah ke Amerika untuk bertemu dengan Presiden Barack Obama” ( Lukas Enembe 24/6/2013)

    Kesempatan ini berawal dari kunjungan Maya Soetoro ke Papua. Maya yang sempat mengunjungi beberapa kota di Indonesia, menyempatkan diri untuk menyambangi Papua, tidak hanya takjub dengan keindahan alam di Papua, Maya juga sangat tertarik untuk mendukung program pendidikan dan kesehatan di tanah Papua. Keinginannya tersebut disampaikan langsung kepada gubernur dan disambut baik gubernur.

     Tak kalah penting dengan pertemuannya dengan Presiden AS, gubernur juga menjadwalkan untuk bertemu dengan pemilik PT Freeport Indonesia di Amerika. Lukas mengatakan pertemuannya dengan PT Freeport guna membahas masalah Freeport di tanah Papua. Ia berharap pertemuannya nanti ada pembicaraan terkait keberpihakannya Freeport kepada rakyat Papua, khususnya pemilik tambang yang sampai saat ini merasa belum menikmati hasil bumi sendiri.

“Kami berharap, dengan cara ini, Freeport bisa berbuat yang lebih banyak lagi bagi rakyat Papua, khususnya masyarakat pemilik tambang, seperti kabupaten Puncak dan Intan Jaya, karena satu persen yang diberikan selama ini tidak imbang dengan apa yang diambil dari perut bumi Papua” ( Lukas Enembe 24/6/2013)

13 JUNI 2014

      Pada tanggal 13 Juni 2014 Gubernur Lukas Enembe kembali menyuarakan untuk meminta agar PT. Freeport Indonesia tidak main-main dengan permintaan Pemerintah Provinsi Papua soal pembangunan smelter di Bumi Cendrawasih.

“Kita sampai pada hari ini masih tetap pada 17 point yang kita ajukan, termasuk pembangunan smelter dan saya dengar smelter akan dibangun di Jawa Timur bersama Newmont. Ini tidak bisa terjadi, pembangunan harus dilakukan di Papua. Kita konsisten dengan itu, jangan main-main soal ini,” ( Lukas Enembe 13/6/2014)

Sementara mengenai pembelian saham Freeport, ujar Gubernur, pemerintah provinsi belum bisa memastikan berapa besar saham yang akan dibeli, karena hitung-hitungannya harus sesuai, apakah dibeli sesuai dengan harga pasar atau apa, namun pembicaraan awal kemungkinan bisa sebesar 10,4 persen.

“Kemungkinan bisa 10,4 persen, tapi kami kan tidak punya uang, jadi harus dengan cara apa kita bisa dapatkan apakah dengan libatkan perbankan atau dengan perusahaan-perusahaan besar untuk membeli. Jadi belum ada kepastian, yang jelas angka-angka yang pernah kita taHu itu 10 lebih dan pada waktu itu 25 persen, tetapi sekarangkan yang dilepas 30 persen, jadi muda-mudahan ini ada kenaikan sedikit atau seperti apa. Atau tetap di 10,4 itu,”

( Lukas Enembe 13/6/2013)

      Sebelumnya, renegoisasi Kontrak Karya Freeport menyepakati setidaknya enam poin. Salah satunya adalah divestasi saham sebesar 30 persen. Pertemuan Renegoisasi Kontrak Karya Pertambangan antara Pemerintah Indonesia dengan Direktur Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto serta Chief Executive Officer Freeport McMoran Copper & Gold Inc Richard C Adkerson pada tanggal 3 Juni lalu akhirnya menyepakati Freeport Indonesia melepas (divestasi) 30 persen saham Freeport Indonesia. Kesepakatan ini bisa dikatakan mengejutkan karena selama ini Freeport hanya bersedia melepas 20 persen sahamnya. Vice President Corporate Communications (Corcom) PTFI, Daisy Primayanti membenarkan pertemuan yang berujung divestasi 30 persen saham Freeport Indonesia ini.

“Divestasi merupakan bagian dari poin-poin strategis dalam kontrak karya yang dibahas dalam renegosiasi kontrak karya denga pemerintah,”  ( Daisy Primayanti, Humas PT FI 13 Juni 2014 )

Daisy menambahkan sepanjang pertemuan, diskusi antara kedua belah pihak berjalan sangat baik, positif dan banyak kemajuan. Namun mengenai bagaimana tahapan divestasi, kepada siapa saja 30 persen saham ini akan ditawarkan, apakah Pemerintah Daerah Papua juga akan mendapatkan penawaran kepemilikan saham ini hingga landasan hukum untuk proses divestasi ini, belum bisa dijelaskan oleh Daisy.

5 JANUARI 2015

     Pada tanggal 23 Januari 2015, Gubernur Lukas Enembe melayangkan protes keras kepada Freeport atas kebijakan membangun smelter diluar Papua yang dinilai salah sasaran. Bukan membangun di Papua sebagai tempat eksplorasi, Freeport berencana mendirikan smelter Gresik, Jawa Timur.

“Saya menolak keras rencana Freeport  untuk membangun smelter di luar Provinsi Papua,” ( Lukas Enembe 23/Jan/2015)

Gubernur Lukas Enembe menyampaikan hal itu dalam keterangan pers di gedung parlemen DPR RI, Jakarta, . Dalam penyampaian keterangan pers itu, dia didampingi anggota Komisi VII DPR Tony Wardoyo dan perwakilan dari DPRD Papua.

“ Pembangunan smelter merupakan amanat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Berdasar UU itu, perusahaan eksplorasi diwajibkan membangun smelter sebagai bagian dari kebijakan pengembangan industri hilir. Namun, rencana Freeport membangun smelter di Gresik dinilai merugikan. Sebab, tidak ada nilai tambah bagi masyarakat Papua. Freeport tidak memiliki itikad baik untuk membangun integrasi industri pengolahan di tanah Papua, Pemerintah Provinsi Papua memiliki posisi mendasar atas pembangunan smelter Freeport. Dengan membangun smelter, Freeport diharapkan bisa membangkitkan kawasan potensial di Papua, mengentaskan kemiskinan yang akut, membuka lapangan kerja, dan menguatkan kapasitas fiskal di Papua. “Sejak bercokol di tanah Papua pada 1967, investasi Freeport-McMoran tidak serius. Sangat rendah kontribusi dalam kapasitas fiskal daerah,” ( Lukas Enembe 23/Jan/2015)

     Dalam pernyataan di sebuah media, Freeport beralasan bahwa smelter dibangun di Gresik karena waktu yang diberikan pemerintah sangat terbatas. Freeport juga menyatakan, tidak ada kesiapan infrastruktur di Papua untuk membangun smelter yang diperkirakan menelan biaya Rp 25 triliun. Gubernur Lukas Enembe lantas membantah anggapan dari PT Freeport itu.

“Perlu diingat, UU Minerba dibentuk sejak 2009. Selama ini, Freeport tidak pernah mau bergerak,” ( Lukas Enembe 23/Jan/2015)

       Gubernur Lukas Enembe berharap Pemerintah Pusat bisa ikut mengevaluasi rencana pendirian smelter PT Freeport di Gresik. Dia meminta pemerintah mengajak gubernur, Majelis Rakyat Papua, dan DPRD Papua untuk terlibat dalam negosiasi.

“Kami berharap ada renegosiasi demi meraih kesepakatan win-win solution,” ( Lukas Enembe 23/Jan/2015)

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Tony Wardoto menambahkan, selaku anggota komisi VII yang membidangi energi, dirinya sependapat dengan Lukas. Tony berharap pemerintah mendengar permintaan gubernur Papua dan segera membahas rencana renegosiasi.

“Kami meminta, jangan melangkah terlalu jauh dulu sebelum pemerintah Papua dan DPRD diberi kesempatan melakukan pembahasan dan pertemuan dengan Freeport,” ( Tony Wardoyo 23/Jan/2015)

29 January 2015

      Pada tanggal 29 Januari 2015 Gubernur Papua Lukas Enembe, sudah sangat kesal sekali dan  meminta perusahaan tambang PT Freeport keluar dari wilayah Papua. Warga Papua, Jika PT Freeport tetap akan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Gubernur lalu menghadap Presiden Joko Widodo dan beberapa anggota DPR RI di Jakarta.

“Saya didampingi oleh para Bupati, pemilik tanah, pemilik wilayah, para Kepala Suku, sepakat menolak pembangunan Smelter diluar Papua. Kalau tidak mau bangun smelter di Papua, Silahkan Freeport keluar saja dari Papua,” ( Lukas Enembe 29/Jan/2015)

    Gubernur Lukas Enembe mempertanyakan alasan PT. Freeport yang mengklaim bahwa pembangunan smelter di Papua terkendala lahan sehingga memilih di Gresik. Pasalnya, kata Lukas, wilayahnya memiliki lahan yang luas hingga berhektar-hektar. Selain itu, Papua juga memiliki potensi sumber daya air yang besar, yaitu 600 megawatt. Pemerintah, kata dia, hanya bertugas untuk membuat jalan sampai lokasi air terjun terbesar di Papua.

“Soal listrik itu tanggungjawab utama Freeport. Kita punya potensi air namanya romuka itu 600 mega watt potensi air kita. Kalau freeport tidak mau, kami tolak. Kapan majunya kalau semua industri ada di luar Papua. Kapan majunya kami dari kemiskinan dan kebodohan. Papua bagian dari NKRI,” ( Lukas Enembe 29/Jan/2015)

    Gubernur Lukas Enembe bersama jajaran Bupati seluruh Provinsi Papua bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (29/1) malam. Dalam pertemuan itu, Lukas bersama para Bupati menyampaikan penolakan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia yang akan dilaksanakan di Gresik, Jawa Timur. Warga Papua, kata Lukas, juga mempertanyakan alasan Presiden mengizinkan Freeport membangun smelter di Gresik dibanding di Papua. Ia menyatakan dihadapan Presiden, jika tak dibangun di Papua, Freeport diminta keluar dari wilayah Bumi Cendrawasih tersebut. Gubernur Lukas Enembe menegaskan jika dibangun di Papua, seluruh ekonomi masyarakatnya akan lebih merata dan meningkatkan masyarakat Papua.

“Kalau tak membangun Smelter di Papua, silahkan keluar dari Papua. Seluruh sumber daya alam di Papua hutan, ikan, tambang untuk kesejahteraan Papua. Wajib hukumnya bangun di Papua,” ( Lukas Enembe 29/Jan/2015)

      Gubernur Lukas Enembe menyatakan Presiden Joko Widodo menyambut baik pendapat-pendapat yang disampaikannya bersama para bupati tersebut dan Presiden Joko Widodo berjanji akan memanggil Freeport kembali. Gubernur Lukas Enembe juga menyampaikan bahwa warga pemilik hak ulayat di Timika kepada PUSAKA, sekitar 80 persen warga d menolak rencana PT  Freeport yang akan membangun Smelter di luar Papua, dan jika hal ini dibiarkan berlarut-larut bisa menyebakan suatu kegaduhan di Papua yang merupakan luapan rasa kekecewaan masyarakat Papua.

2 Desember 2015

 

      Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin melakukan pertemuan dengan Gubernur Lukas Enembe di Tembagapura, Timika dalam rangka meningkatkan tahapan komunikasi bersama antara Freeport sebagai investor dan Pemprov Papua sebagai regulator. Pada kesempatan itu, Maroef mengatakan, pertemuan dengan Gubernur Lukas Enembe, bahwa pertemuan itu dilakukan agar ada pemahaman bersama tentang keberadaan Freeport dalam rangka memberikan nilai tambah untuk pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi di Papua. Dikatakanya, selama ini masih banyak hal-hal yang belum dibicarakan bersama Pemerintah Provinsi Papua, sehingga diharapkan Freeport kedepan setelah masa kontrak karya selesai dapat melanjutkan operasionalnya di Papua. Maroef mengatakan, pertemuannya dengan Gubernur Papua telah membahas enam isu yang menjadi pembahasan pokok kesepakatan dalam perbaikan MoU. Misalnya kepastian berinvestasi dan kontribusi Freeport untuk percepatan pembangunan Papua.

10 Febuari 2016

     Gubernur Lukas Enembe risau dengan masa depan pembangunan Papua, khususnya terkait dengan keberlangsungan operasional PT. Freeport Indonesia. Untuk itu, masa depan perjalananan investasi Freeport Indonesia di Provinsi Papua perlu dibahas secara komprehensif dan terpadu antara Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Energi dan Pemerintah Provinsi Papua serta sejumlah kabupaten di sekitar tambang Freeport Indonesia. Provinsi  Papua, kata  Gubernur Enembe,  memiliki posisi dasar dalam konteks Freeport Indonesia.

Pertama, operasional Freeport Indonesia haruslah dilihat dalam konteks geo-politik yang lebih luas, dan janganlah dilihat semata urusan bisnis murni. Investasi Freeport ini hadir di Papua sejalan dengan proses integrasi Irian Jaya ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di pertengahan 1960-an. Freeport juga hadir sebagai investasi asing pertama pasca terbitnya UU No. 1 Tahun 1967 perihal Penanaman Modal Asing (PMA).

Keduadalam konteks perencanaan wilayah Pulau Papua dalam RPJM Nasional 2015-2019, Pemerintah telah arahkan percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, pengembangan kawasan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung adat.

“ Dalam RPJMD Papua 2013-2018, kita mendorong Timika menjadi sentra pertumbuhan ekonomi berbasis tambang yang lebih terbuka, inklusif dan bernilai tambah. Ini berarti Papua dan Pemerimtah Pusat telah sejalan dari sisi perencanaan wilayah jangka menengah dan jangka panjang.“  ( Lukas Enembe 10/Feb/2016)

 Aspek ketigainvestasi Freeport Indonesia masih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dan daerah Papua.

“Simak saja, struktur PDRB Kabupaten Mimika masih tergantung 91 persen dari investasi Freeport dan ekonomi Papua masih dominan sekitar 50 persen disumbang oleh investasi pertambangan. Ada sekitar 8.000 karyawan asli Papua dan keluarga besarnya yang tergantung sebagai lapangan kerja. Ditambah lagi ekonomi ikutan atau multiply effects yang disebabkan oleh beroperasinya Freeport Indonesia,“  ( Lukas Enembe 10/Feb/2016)

      Menyimak situasi yang cukup pelik ini, dan dampak-dampak sosial politik lokal yang terjadi di Papua, alangkah baiknya perlu ada kepastian arah terhadap keberlanjutan investasi Freeport Indonesia.

“Memang pembicaraan kontrak karya akan dibicarakan tahun 2019, namun perlu ada tahapan dan langkah yang terukur secara komprehensif antara pusat – daerah- Freeport, “ ( Lukas Enembe 29/Jan/2015)

Dikatakan, jangan Pemda Papua ditinggalkan dalam proses renegosiasi, termasuk skema divestasi Freeport Indonesia. Dalam soal re-negosiasi ini. Sementara itu,  Sekretaris Daerah Papua Heri Dosinaen juga menjelaskan, selama ini Pemda Papua telah ajukan 17 poin yang perlu dibicarakan dan menjadi kepentingan Papua. Selain soal kontrak karya, luas wilayah, divestasi dan penggunaan barang dan jasa dalam negeri, Pemda Papua juga ajukan poin-poin lainnya seperti tenaga asli Papua dan perannya di semua level manajemen, industri hilirisasi di perpindahan kantor Pusat Freeport ke Papua, hasil-hasil pertanian rakyat diterima di Freeport. Selain itu, poin tentang kontribusi PT Freeport bagi infrastruktur wilayah maupun perbaikan lingkungan hidup di sekitar tambang dan peran sosial masyarakat adat. Semua poin-poin itu, perlu dibahas bersama. Gubernur Enembe berharap pihak DPR dapat mendorong pembahasan yang utuh dalam melihat proses re-negosiasi, dan pentingnya keterlibatan rakyat Papua dalam re-negosiasi ini.

12 Febuari 2016

     Pada tanggal 12 Febuari 2016 Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan perlunya pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan provinsi duduk bersama membahas masa depan PT Freeport Indonesia.

“Masa depan perjalananan investasi Freeport Indonesia di Papua perlu dibahas secara komprehensif dan terpadu antara Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Energi bersama Pemerintah Provinsi Papua serta sejumlah kabupaten di sekitar tambang perusahaan itu,” ( Lukas Enembe 10/Feb/2016)

Pernyataan itu disampaikan karena risau dengan masa depan pembangunan Papua, khususnya terkait dengan keberlangsungan operasional PT Freeport Indonesia. Bagi Papua, kata dia, memiliki posisi dasar dalam konteks Freeport Indonesia, pertama terkait operasional Freeport Indonesia haruslah dilihat dalam konteks geo-politik yang lebih luas dan janganlah dilihat semata urusan bisnis murni.

“Investasi Freeport ini hadir di Papua sejalan dengan proses integrasi Irian Jaya ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia pertengahan 1960-an. Freeport juga hadir sebagai investasi asing pertama setelah terbitnya UU No 1 Tahun 1967 perihal Penanaman Modal Asing (PMA),” ( Lukas Enembe 10/Feb/2016)

Kedua, kata dia, terkait dalam konteks perencanaan wilayah Pulau Papua dalam RPJM Nasional 2015-2019, pemerintah telah arahkan percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, pengembangan kawasan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung adat.

“Demikian pula, dalam RPJMD Papua 2013-2018, kita mendorong Timika menjadi sentra pertumbuhan ekonomi berbasis tambang yang lebih terbuka, inklusif dan bernilai tambah. Ini berarti Papua dan pusat telah sejalan dari sisi perencanaan wilayah jangka menengah dan jangkah panjang,” ( Lukas Enembe 10/Feb/2016)

Sementara untuk, aspek ketiga, kata dia, investasi Freeport Indonesia masih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dan daerah Papua.

“Lihat saja, struktur PDRB Kabupaten Mimika masih tergantung 91 persen dari investasi Freeport dan ekonomi Papua masih dominan sekitar 50 persen disumbang oleh investasi pertambangan,” ( Lukas Enembe 10/Feb/2016)

      Gubernur Lukas Enembe menyatakan, bahwa ada sekitar 8.000 karyawan asli Papua dan keluarga besarnya yang bergantung di Freeport, sebagai tempat lapangan kerja, ditambah lagi ekonomi ikutan atau ‘multiply effects’ yang disebabkan oleh beroperasinya Freeport Indonesia.

“Menyimak situasi yang cukup pelik ini dan dampak-dampak sosial politik lokal yang terjadi di Papua, alangkah baiknya perlu ada kepastian arah terhadap keberlanjutan investasi Freeport Indonesia,”  ( Lukas Enembe 10/Feb/2016)

Memang, kata dia, pembicaraan kontrak karya akan dibicarakan tahun 2019, namun perlu ada tahapan dan langkah yang terukur secara komprehensif antara pusat – daerah – Freeport.

“Jangan  sampai  Pemprov Papua ditinggalkan dalam proses re-negosiasi, termasuk skema divestasi Freeport Indonesia,” ( Lukas Enembe 10/Feb/2016)

26 Oktober 2016

     Masyarakat Kamoro di Pulau Karaka, Mimika, yang berhadapan tepat dengan Portsite, pelabuhan logistik dan pengapalan konsentrat PT. Freeport Indonesia. Masyarakat mengkonsumsi air sungai di sekitar pulau yang dilaporkan mengandung limbah konsentrat Dalam lawatannya ke Amerika Serikat 25-29 Oktober yang bertujuan mengundang lebih banyak investor ini. Di tengah hiruk pikuk perdebatan yang masih hangat mengenai perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI) di Mimika, Papua, suara dari Papua jarang terdengar. Namun bagi orang Papua, perpanjangan Kontrak PTFI bukan semata-mata soal waktu. Gubernur Papua, Lukas Enembe, meragukan niat PTFI untuk membangun Papua.

“Kami sudah ajukan 17 poin usulan yang diajukan Pemerintah Provinsi Papua dalam renegoisasi kontrak karya dengan Freeport. Sebelas dari Pemerintah Papua dan 6 poin dari Pemerintah Pusat. Keterlibatan Freeport dalam membangun infrastruktur di Papua, peningkatan pembayaran royalti dan pajak kepada pemerintah provinsi, divestasi saham, isu lingkungan dan prioritas tenaga kerja asal Papua, itu prioritas kami,” ( Lukas Enembe 26/Oct/2016)

Dia menuding sampai saat ini PTFI tak punya niat membangun Papua. Ia memberikan contoh Kota Timika yang masih belum memiliki infrastruktur yang layak.

“Freeport sudah beroperasi sejak tahun 1967, tapi bagaimana kota Timika saat ini dan bagaimana Papua saat ini? Infrastruktur di Timika masih minim. Pekerja Orang Asli Papua masih belum sebanding dengan pekerja dari luar Papua. Kalau masih terus seperti ini, lebih baik Freeport angkat kaki saja dari Papua. Tak ada Freeport, orang Papua tak akan mati,” ( Lukas Enembe 10/Feb/2016)

Pihak berwenang setempat memperkirakan hanya ada 30 persen pegawai perusahaan tersebut yang berasal dari Papua, sementara sisanya adalah pekerja yang direkrut dari luar Papua. Gubernur LukasEnembe, lebih lanjut merujuk pada sikap PTFI yang menurutnya menghindari pajak air permukaan. Setiap tahun, pajak air permukaan yang harus dibayar oleh Freeport adalah sekitar 360 miliar rupiah. Kenyataannya, hingga saat ini menurutnya PTFI membayar sekitar 1,5 miliar rupiah per tahun.

“Freeport banyak memanfaatkan rotasi pemerintahan setiap lima tahun. Dan komitmen yang dibuat antara pemerintah dan Freeport dilanggar. Dan pemerintah tidak mau tahu. Tetapi yang jelas, setiap tahun harusnya Freeport bayar 360 miliar,” ( Lukas Enembe 10/Feb/2016)

      Gubernur Enembe mengatakan pemerintahnya juga mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Mimika yang menuntut PTFI membayar ganti rugi hak ulayat suku-suku di sekitar pertambangan perusahaan itu sebesar 3,6 miliar dolar Amerika atau setara Rp 481 triliun.

“Itu tuntutan masyarakat karena Freeport menghabiskan gunung dan isinya sejak beroperasi, tapi tak pernah memberikan manfaat yang setimpal untuk masyarakat di situ,” ( Lukas Enembe 10/Feb/2016)

   Musa Sombuk, Dosen Universitas Negeri Papua dan kandidat doktor di Australia National University menilai masalah pajak, pembagian keuntungan dan masalah lain yang sudah berlangsung puluhan tahun ini dikarenakan kontrak karya PTFI adalah “perjanjian politik” dengan pemerintah, bukan perjanjian ekonomi. Juru bicara PTFI, Riza Pratama, menolak berkomentar mengenai proses renegosiasi dengan pemerintah pusat, namun dia membantah bahwa tanah yang digunakan PTFI diambil dengan cara yang tidak benar. Dia mengatakan masyarakat adat di area PTFI telah mengizinkan penggunaan dan melepaskan hak ulayat mereka sejak PTFI mulai beroperasi. PTFI, menurut Riza, juga telah memberikan ganti rugi dan terus melanjutkan program pengembangan bagi masyarakat adat sekitar.

       Sombuk, yang mengaku terlibat audit PTFI pada tahun 1997, mengatakan perusahaan itu tidak hanya mengambil hasil tembaga dan emas, tapi juga tailing, pasir limbah yang mengandung bijih besi, yang mencapai 30 miliar ton. Beberapa gram tailing tersebut menurutnya bisa didapatkan 1 gram emas 23 karat.  Menurut Sombuk Sekarang ada 30 miliar ton tailing dan pastinya ada emas disitu … Kemana emas berkilo-kilo dari tailing ini? Bayangkan saja, Freeport seharusnya menggunakan dump truck untuk membuang tailing. Tapi mereka hanya mengalirkan tailing begitu saja di sungai Aijkwa yang tentunya punya resiko dan dampak terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan.

Menurut Sombuk, PTFI bisa bertahan hingga saat ini karena memang dibiarkan dan diberi fasilitas oleh pemerintah, baik lokal maupun provinsi. Aturan yang tidak jelas dan sikap pemerintah dan perusahaan yang tidak transparan, membuat penegakan aturan ini juga rentan praktik korupsi.

27 Januari 2017

      Pada tanggal 27 Januari 2017 Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada pihak PT Freeport Indonesia untuk segera membayar pajak air permukaan berserta dendanya yang mencapai Rp 3,6 Triliun yang telah berlangsung selama tahun 2011 hingga 2016.

“Selama ini Freeport enggan membayar pajak air permukaan sejak 2011 jika dirupiahkan mencapai angka Rp 3,6 triliun. Berdasarkan Peraturan Daerah Papua Nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah, sudah ditetapkan pajak air dari Rp 10 permeter kubik/detik ditetapkan menjadi Rp 120 permeter kubik/detik,” ( Lukas Enembe 27/Jan/2016)

   Gubernur Lukas Enembe menjelaskan, sidang gugatan yang sudah dilaksanakan dari 2015 hingga 2017 gugatan terkait masalah air permukaan, yang kini dimenangkan pemerintah provinsi Papua, maka PT Freeport harus menjalankan putusan sidang tersebut. Ia berharap, Freeport mau mematuhi Perda yang telah ada dan juga keputusan pengadilan, dengan membayar pajak plus sejumlah denda.

“Dengan demikian uang tersebut untuk pembangunan stadion utama PON 2020 dan juga kita distribusikan ke Kabupaten/ kota,” 

( Lukas Enembe 27/Jan/2016)

23 Febuari 2017

     Permasalahan PT Freeport  dengan pemerintah Indonesia pada sekitar tanggal 23 Febuari 2017 semakin memanas. Pasalnya Setelah sekian lama mengelolah tambang emas di Papua dengan mengantongi Kontrak Karya (KK), Freeport kini hanya akan diberikan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan proses produksi konsentrat emas di Tembagapura. Pemerintah Indonesia inginkan 51% saham Freeport buat Indonesia sedangkan sisanya buat Asing. kita kuasai 51% saham Freeport, maka Freeportlah yang menjadi karyawan kita karena dia hanya kuasai 49%. Gubernur Papua Lukas Enembe juga menegaskan bahwa ia mendukung sikap pemerintah pusat yang ingin menguasai saham mayoritas PT. Freeport Indonesia yang sudah 48 tahun beroperasi di Papua.

“Sudah waktunya bagi mereka untuk tunduk dan taat mengikuti aturan Indonesia. Sudah 48 tahun mereka menggali emas dengan menggunakan Kontrak Karya, itu sudah cukup. Sekarang waktunya mengikuti peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia,” ( Lukas Enembe 21/02/2017)

“Ini wajib hukumnya karena UU Nomor 4 tahun 2009 ditambah dengan Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2017, Freeport harus tunduk pada UU itu, Freeport sudah banyak ambil (kekayaan alam Papua),” ( Lukas Enembe 21/02/2017)

Gubernur Lukas Enembe juga Mengatakan

“ Papua ini sangat kaya akan hasil alam dan menjanjikan bagi semua negara, China dan Amerika berlomba-lomba memperebutkan kawasan ini. Sekarang menjadi incaran bagi negara-negara maju yang ingin mengelola potensi tambang yang ada. Oleh karena itu, sebagai negara yang berdaulat, sektor-sektor ekonomi harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ( Lukas Enembe 21/02/2017)

16 Maret 2017

      Polemik antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah masih belum usai. Freeport masih menolak mengubah izin usaha dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), divestasi saham 51 persen dan kewajiban pajak yang belum dibayar. Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan akan tetap mendukung regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah pusat. Dia secara langsung meminta Freeport tunduk pada aturan Indonesia.

” Papua mendukung kebijakan Pemerintah Pusat termasuk perubahan rezim KK jadi IUPK. Jadi Freeport harus tunduk dengan aturan Indonesia. Sumber-sumber kekayaan alam dikuasai Negara, oleh maka itu kembali ke peraturan,” ( Lukas Enembe, 16/03/2017)

Tak hanya dalam perubahan status, Lukas juga mendukung pemerintah dalam menagih pajak kepada Freeport. Sekali lagi, dia mengingatkan agar Freeport membayar kewajibannya kepada pemerintah Indonesia.

“Kita juga sepakat divestasi saham 51 persen, Pemerintah Papua mendukung itu. Kita juga sepakat untuk kepentingan Papua, kepentingan masyarakat Papua kan kita butuh pembangunan Papua,” ( Lukas Enembe 16/03/2017)

Namun demikian, dia mengakui polemik berkepanjangan saat ini cukup menganggu perekonomian sebagian Papua. Kalau Timika ya terganggu karena hampir 98 persen itu terpengaruh pada Freeport kalau yang di Papua tidak terganggu.

22 Maret 2017

    Gubernur Papua Lukas Enembe bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Lukas memastikan sikapnya dengan Jokowi sama soal polemik PT Freeport Indonesia.

“Presiden setuju sekali sikap kita menyangkut Freeport. Setuju, apa yang diperjuangkan Papua dan Jakarta sama,” ( Lukas Enembe, 22/Mar/2017 )

      Gubernur Lukas Enembe menjelaskan, dari awal pembahasan hingga saat ini, permintaan masyarakat Papua masih sama, yakni ada 17 poin permintaan. Sebanyak enam poin di antaranya berurusan dengan pemerintah pusat, yakni dari kepemilikan 51 persen saham pemerintah pusat, sebanyak 10 persen diberikan kepada Pemerintah Papua.

“Ini negeri kita, diatur kedaulatan negara yang kita jaga. Seluruh potensi ekonomi harus dikuasai negara. Makanya, 51 persen harus sahamnya diberikan ke Indonesia. Dan kita minta 10 persen saham ke pemerintah Papua dari saham 51 persen,” ( Lukas Enembe, 22/Mar/2017 )

Selain itu, Gubernur Lukas Enembe menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait status karyawan, alih fungsi hutan, penggunaan produk lokal, hingga area penambangan PT Freeport. Enembe memastikan Jokowi juga sepakat soal itu.

“Apa yang kita ( Papua ) usulkan,  Presiden Joko Widodo setuju. Langkah yang dilakukan Pemerintah Pusat sama dengan kita,” ( Lukas Enembe, 22/Mar/2017 )

11 Juni 2017

      Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mendesak manajemen PT Freeport Indonesia, kontraktor dan privatisasi yang ada di lingkungan perusahaan pertambangan itu untuk mempekerjakan kembal karyawan yang telah di-PHK.

“Freeport tidak boleh seenaknya mem-PHK karyawan dan kembali pekerjakan mereka yang sudah di-PHK,” ( Lukas Enembe 11/06/2017)

   Menurut Gubernur Lukas Enembe, persoalan PHK karyawan sebenarnya bermula dari program manajemen tentang merumahkan karyawan dengan alasan efisiensi karena waktu itu pemerintah belum memberikan izin ekspor.  Namun dengan situasi saat ini bahwa Freeport telah mengantongi izin ekspor oleh pemerintah pusat maka tidak ada alasan Freeport terus mem-PHK karyawannya.

“Wajib hukumnya manajemen Freeport untuk mempekerjakan kembali karyawan yang telah di-PHK, bahwa jika Freeport masih bersikukuh untuk tidak mempekerjakan kembali ribuan karyawan yang kini telah di-PHK oleh Freeport maka sebaiknya manajemen mem-PHK semua karyawannya tanpa terkecuali “  ( Lukas Enembe 11/06/2017)

      Gubernur Lukas Enembe juga mengatakan bahwa dirinya tidak perduli dengan persoalan internal perusahaan namun karena Freeport sudah mem-PHK karyawan maka wajib mengembalikan mereka untuk bekerja.  Selain itu, Gubernur Papua juga mendesak PT Freeport Indonesia untuk wajib membayar secara rutin kewajiban-kewajiban kepada pemerintah termasuk pemerintah pusat. Manajemen Freeport masih pada pendirian dengan terus mem-PHK ribuan karyawan secara khusus karyawan yang melakukan mogok kerja karena memprotes kebijakan Freeport yang dinilai merugikan pekerja dan tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

4 Agustus 2017

      PT Freeport Indonesia menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan hasil Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-70853/PPMXVB/24/2017 tanggal18 Januari 2017, yakni membayar Pajak Air kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp5.3 triliun. Kesepakatan tersebut terlontar dalam rapat Fasilitasi Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) Hasil Putusan Pengadilan Pajak, antara Pemerintah Provinsi Papua dan PT. Freeport Indonesia yang difasilitasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Jumat (04/08/2017) di Jakarta.

“Poin paling penting yang dirumuskan dalam berita acara kesepakatan sebagai hasil dari pertemuan ini ialah dalam waktu dekat, Freeport harus bertemu dengan Gubernur Papua untuk membicarakan pembayaran secara bertahap, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan,”  ( Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Papua, Gerson Jitmau 6/8/2017)

Gerson Jitmau menjelaskan, poin pertama isi kesepakatan dari hasil pertemuan itu adalah Freeport berkewajiban membayar Pokok Pajak Air Permukaan (PAP) sejak tahun 2011 hingga Juli 2017, termasuk sanksi administrasi berupa denda 100 persen dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2002.

“Dengan adanya pertemuan yang menghasilkan tiga kesepakatan ini, maka ke depan tidak ada lagi upaya negosiasi dari pihak Freeport untuk mengulur-ulur waktu pembayaran PAP, yang selama ini menjadi utangnya kepada Pemerintah Provinsi Papua.  Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Papua masih menghargai itikad baik dari Freeport sehingga tidak mengambil tindakan atas kelalaiannya pasca-Putusan Pengadilan Pajak itu, semisal melakukan penyitaan aset Freeport di Tembagapura dan Jakarta sebagai jaminan,” ( Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Papua, Gerson Jitmau 6/8/2017)

     Menurut Gubernur Lukas Enembe, Kementerian Keuangan dan Kemendagri sudah tegaskan, usai rapat fasilitasi tidak ada lagi rapat-rapat negosiasi di Jakarta karena keputusan pengadilan pajak sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly menyambut baik dan mengapresiasi pihak Pemerintah Provinsi Papua, mulai dari Gubeernur Papua, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Biro Hukum dan DPR Papua yang cukup gigih memperjuangkan hak rakyat Papua dalam kasus sengketa PAP.

“Proses pengadilan cukup lama, lebih kurang tiga tahun. Kami berterima kasih kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang memfasilitasi pertemuan ini,”  ( Carolus Bolly )

     Untuk itu, Gubernur Lukas Enembe meminta pihak Freeport konsisten dengan poin kesepakatan bersama dalam rapat tersebut yakni segera bertemu Gubernur Papua untuk melakukan pembayaran secara bertahap. Sebab jika itu dilakukan dalam waktu dekat, maka akan berpengaruh pada aspek penerimaan daerah dan APBD Perubahan 2017 yang hendak dibahas dan ditetapkan. Sebelumnya, pada Feberuari 2017 lalu, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada PT. Freeport Indonesia wajib menjalankan keputusan Pengadilan Pajak Indonesia berkaitan pembayaran pajak air permukaan.

“Itu harus segera diselesaikan, Freeport harus menerima keputusan hukum,, munculnya gugatan pajak oleh PTFI disebabkan Pemerintah Papua menagih kekurangan pembayaran pajak oleh PT. Freeport sebagaimana disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil auditnya, yang mempertanyakan kekurangan pembayaran pajak PTFI terhadap penggunaan air permukaan dari tahun 2011 sampai 2015.Dasar itulah sebagai pemerintah daerah kemudian mengirimkan surat kepada Freeport untuk segera menyelesaikan kekurangan pajak dimaksud. “Namun PTFI menolak untuk menyelesaikan kekurangan tersebut dan melakukan gugatan ke Pengadilan Pajak Indonesia. Puji Tuhan gugatan tersebut ditolak. Nah, sekarang itu harus segera diselesaikan,” ( Lukas Enembe )

Sekadar diketahui, rapat fasilitasi Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) Hasil Putusan Pengadilan Pajak dihadiri anggota PT Freeport Indonesia, anggota DPD RI Perwakilan Papua, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, DPR Papua, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktorat Penataaan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

16-Agustus 2017

     Majelis Hakim Pengadilan Pajak, pada Rabu (16/08/2017) kembali menolak upaya banding dari PT Freeport yang pada putusan sebelumnya diperintahkan untuk segera membayar pajak air pemukaan kepada pemerintah provinsi Papua senilai Rp.5,3 triliun. Dalam amar putusan Majelis Hakim yang diketuai Aman Santosa dan anggota masing-masing Seno Hendra dan Hartoyo di ruang sidang II Pengadilan Pajak Jakarta itu, Majelis bersepakat menolak Lima nomor keputusan yang di mohonkan untuk banding oleh PT Freeport. Diakhir sidaang yang sempat molor sejam dari jadwal yakni pukul 13.00 WIB, Hakim ketua Aman Santosa juga menyebut salinan putusan akan diperoleh paling lambat 30 hari setelah putusan itu. Sidang dihadiri langsung Pemohon Banding dari PT Freeport melalui pengacaranya dan Pemprov Papua yang dihadiri perwakilan antara lain pengacara ibu Sophia (Biro Hukum), Pak Wahyudi dari Dinas Pendapatan Daerah serta kepala BPKAD Papua Ridwan Rumasukun.

   Gubernur Papua Lukas Enembe kala itu menjelaskan, keberatan yang dilayangkan Freeport soal perhitungan biaya penggunaan air di atas permukaan sungai. Freeport menghitung dengan biaya Rp10 per kubik per detik, padahal sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 maka perhitungan penggunaan permukaan air dibiayai sekira Rp130 per meter kubik per detik. Perda ini dibuat setelah ada Perubahan UU terkait Pemanfaatan Air Permukaan No 5 Tahun 1990. Freeport menurut Lukas masih diperbolehkan untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas kekalahan perkara pajak air di atas permukaan sungai ini. Namun, Lukas tidak yakin pengadilan tidak akan mengubah keputusan, Freeport harus membayar denda pajak yang telah diputuskan. Pemerintah Pusat sendiri sebelumnya telah meminta PT Freeport Indonesia (PT FI) tidak mangkir lagi  dalam melaksanakan kewajibannya dengan segera membayar utang Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat. Demikian salah satu poin utama Berita Acara Kesepakatan dalam rapat Fasilitasi Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) Hasil Putusan Pengadilan Pajak antara Pemerintah Provinsi Papua dan PT Freeport Indonesia yang difasilitasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Jumat (04/08/2017) di Jakarta.

      Menurut Gubernur  Lukas Enembe, munculnya gu­gatan pajak oleh PTFI disebab­kan Pemerintah Papua menagih kekurangan pembayaran pajak oleh PT Freeport Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil audit­nya, yang mempertanyakan kekuran­gan pembayaran pajak PTFI terhadap penggunaan air permukaan dari ta­hun 2011 sampai 2015.

9/OKT/2017

      Pemerintah Propinsi Papua menyatakan dukungan dan sepakat terhadap langkah pemerintah pusat dalam memyelesaikan permasalahan yang terkait dengan operasi PT. Freeport Indonesia di tanah Papua. Hal tersebut diutarakan oleh Gubernur Propinsi Papua, Lukas Enembe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017). Menurut Gubernur Lukas enembe, kerangka dasar (framework) yang telah disepakati pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia merupakan acuan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan pembahasan detail dan teknis menyangkut divestasi 51 persen saham PT. Freeport untuk kepemilikan nasional serta penerimaan Negara secara agregat lebih baik.

“Pemerintah Propinsi Papua mendorong PT. Freeport Indonesia untuk lebih baik kooperatif dan memahami aspirasi rakyat Papua khususnya dan Indonesia umumnya sehingga perundingan tidak berkepanjangan dan bisa segera diselesaikan,” ( Lukas Enembe. 9/Okt/2017 )

Lebih lanjut Gubernur  Lukas Enembe mengapresiasi dan menyambut baik alokasi saham 10 persen PT. Freeport Indonesia hasil divestasi untuk rakyat Papua. Hal ini kata Lukas belum pernah terjadi sebelumnya baik dalam kontrak karya pertama atau kedua.

“Hal ini mencerminkan konsistensi kepedulian Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terhadap rakyat Papua,” ( Lukas Enembe, 9/Okt/2017 )

      Seperti diberitakan sebelumnya, Perundingan panjang atara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia akhirnya berujung pada kepastian tentang pelepasan saham kepada pemerintah Indonesia sebesar 51% dan perpanjangan kontrak di Papua hingga tahun 2041. Disebutkannya, Freeport juga setuju melepas sahamnya, atau melakukan divestasi, sebesar 51 persen kepada pemerintah Indonesia dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian yang harus selesai Januari 2022 dan ada stabilitas penerimaan negara. Dalam jumpa pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, Jonan menambahkan bahwa raksasa pertambangan tembaga dan mineral dunia itu sepakat untuk untuk menjaga besaran penerimaan negara yang lebih besar untuk Indonesia. Oleh karena itu, Freeport Indonesia harus mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin IUPK. Jonan menerangkan kedua pihak akan menuntaskan detail-detail kesepakatan dalam minggu ini, termasuk soal skema divestasi dan formula penerimaan negara yang musti dibayar oleh perusahaan tambang itu.

7 Oktober 2017

      Papua akhirnya tanggal 7 Oktober 2017 mendapatkan 10 persen salam Freeport Indonesia setelah pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri ESDM Ignatius Jonan mensepakati hal tersebut dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Hal ini diungkapkan Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M. Jurait, Ia mengatakan kesepakatan ini diambil setelah Lukas Enembe melakukan pertemuan dengan Menteri ESDM Iganasius Jonan, Sabtu (7/10/2017) di Jakarta. Selain Lukas Enembe, pertemuan ini dihadiri juga oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan Bupati Puncak Jaya Willem Wandik.

Sementara Gubernur Lukas Enembe mengatakan Pemerintah Provinsi Papua sudah satu bahasa dengan Pemerintah Pusat terkait kepemilikan saham PT. Freeport ini. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Papua baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang berkaitan dengan Freeport sangat mendukung langkah dan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

“Pemerintah Papua juga mendorong agar perundingan berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat Papua dan Indonesia,”  ( Lukas Enembe, 7/Okt/2017 )

7 Desember  2017

      Gubernur Lukas Enembe, bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Hadiyanto, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE, MM, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan perwakilan PT Inalum (Persero) secara resmi memparaf draf perjanjian induk saham divestasi saham PT Freeport Indonesia, Selasa (5/12/2017) di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta. Sebelum draf tersebut dilakukan paraf terlebih dahulu dilakukan pembahasan perjanjian induk antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Inalum (Persero) ditempat yang sama. Pembahasan yang cukup panjang tersebut dihadiri dari Kementerian Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum (Persero). Setelah dinilai rampung dan disepakati seluruh pasal-pasal yang berkaitan dengan draf tersebut, akhirnya diparaf sebagai draf perjanjian induk yang nantinya akan ditandatangani kembali pada 15 Desember 2017 mendatang oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Papua, Bupati Mimika.

Ini sifatnya sebagai draf saja untuk adanya suatu kesepakatan. Nantinya akan dilakukan seremonial penandatanganan langsung oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Papua bersama Bupati Mimika dan PT Inalum (Persero),” (  Sekjen Kementerian Keuangan, Hadiyanto dihadapan Gubernur Papua )

Diakuinya, paraf yang dilakukan untuk draf ini tak lain dalam rangka menyamakan persepsi dan menyikapi isi dari perjanjian tersebut lebih kepada formulasi apa-apa saja yang menjadi komitmen bersama. Dijelaskannya, dalam draf tersebut diatur secara detail tentang para pihak terkait kemudian bagaimana hak dan kewajiban serta hal-hal lainnya. Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH mengungkapkan, draf perjanjian yang disiapkan Pemerintah Pusat ini memang sudah dibahas jauh-jauh hari dan sudah dipelajari sehingga kalaupun ada hal-hal yang perlu diperbaiki maka akan dilakukan.

Dikatakannya, isi dari perjanjian induk ini pada dasarnya menguntungkan kepada Indonesia karena 51 persen divestasi saham PT Freeport adalah milik Indonesia dimana didalamnya terdapat juga Pemerintah Provinsi Papua.

“Pada dasarnya kita sudah sepakati dan paraf. Nanti tanggal 15 Desember 2017 akan dilakukan penandatanganan perjanjian itu antara PT Freeport Indonesia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika,” ( Lukas Enembe )

      Mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia, nantinya Pemprov Papua akan mendapat jatah 10 persen dimana 7 persen akan diserahkan kepada Pemkab Mimika sehingga yang dikelola oleh Pemprov Papua sebanyak 3 persen. Gubernur menekankan bahwa divestasi saham ini tidak boleh jatuh kepada sembarang orang tapi ini milik pemerintah dan bahkan tidak dijual kepada siapapun.

“PT Inalum (Persero) telah ditunjuk sebagai holding company untuk mengelola divestasi saham ini. Jadi kita ikuti saja,” ( Lukas Enembe )

Ditempat yang sama, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE, MM menambahkan, alokasi 7 persen kepada Pemkab Mimika dari 10 persen divestasi saham untuk Pemprov Papua nantinya akan dibagi untuk masyarakat sebanyak 3 persen kemudian 3 persen untuk Pemkab Mimika sedangkan 1 persen lagi nantinya akan dikelola oleh BUMD.

Menurutnya, 1 persen divestasi saham yang dikelola BUMD tersebut bertujuan untuk menambah pemasukan kepada Pemkab Mimika.

“Kami akan bentuk perusahaan daerah seperti BUMD khusus yang mengelola saham ini. Kemudian untuk 3 persen masyarakat akan diberikan kapada dua suku yang ada disana dalam bentuk yayasan untuk dikelola,” ( Eltinus Omaleng )

12 Januari 2018

      Pemerintah pusat akhirnya sepakat untuk memberikan 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatangan perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Inalum (Persero) tentang pengambilan saham divestasi Freeport Indonesia. Pihak yang menandatangani perjanjian adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN yang diwakili Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar F Sampurno, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika, dan Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin. Sri Mulyani bilang, pemberian 10% saham Freeport Indonesia untuk Papua menjadi bagian dari 51% yang masih dalam tahap negosiasi. Dengan begitu, pemerintah daerah Papua baru bisa benar-benar menjadi terlibat sebagai pemegang saham setelah tahap negosiasi rampung atau Indonesia berhasil menguasai 51% saham Freeport Indonesia. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, pengambilan saham divestasi Freeport Indonesia akan dilakukan dengan mekanisme korporasi sehingga tidak membebani APBN dan APBD, dan menjadi salah satu manfaat dari pembentukan holding BUMN Pertambangan. Dia berharap, kepemilikan 51% saham Freeport oleh Indonesia nantinya akan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat hilirisasi industri tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan di daerah.

Gubernur Lukas Enembe menyambut baik penandatanganan perjanjian antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia.

“Ini kan sejak Freeport ada di Papua, baru kali ini pemerintah beri kepercayaan kepada rakyat. Itu yang utama dan harus dibanggakan,” ( Lukas Enembe, 12/1/2018).

      Gubernur Lukas Enembe menyebutkan, nantinya porsi 10 persen saham Freeport yang mereka miliki akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sana bersama dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). PT Inalum ditunjuk oleh pemerintah untuk proses divestasi melalui mekanisme korporasi tanpa membebani APBN dan APBD. Menurut Gubernur Lukas Enembe, nama BUMD yang akan mengelola 10 persen saham Freeport adalah PT Papua Divestasi Mandiri. BUMD itu baru saja dibentuk berdasarkan poin dalam peraturan daerah (Perda) yang dibuat khusus untuk mengatur hal tersebut. Dalam waktu dekat, Pemprov Papua bersama Pemkab Timika dan PT Inalum berencana membahas secara teknis pengelolaan 10 persen saham Freeport yang akan menjadi hak mereka. Secara umum, porsi 10 persen saham itu akan dipakai untuk kepentingan masyarakat di Papua, terutama pemilik hak kawasan adat serta mereka yang terdampak kegiatan Freeport selama ini.

Posisi Dasar Pemerintah Provinsi Papua Atas Renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia.

KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT:

  1. Arahan dan Direktif Presiden Republik Indonesia tentang re-negosiasi kontrak karya yang tidak adil, telah disampaikan di dalam beberapa kesempatan, antara lain:
  2. Keterangan Pers Presiden di Rio de Janeiro, Brasil, 22 Juni 2012, menegaskan komitmen Presiden untuk tetap melanjutkan kebijakan renegosiasi pada kontrak-kontrak yang merugikan negara dan rakyat Indonesia pada umumnya.
  3. Kontrak-kontrak dengan mitra kita yang dilakukan 20–30 tahun lalu, ternyata tidak tepat atau adil. Ini karena ada kewajiban moral kita untuk melakukan perubahan. Saya memiliki kewajiban moral untuk melakukan perubahan,” katanya.
  4. SBY mengatakan, keputusan itu diambil agar Indonesia memiliki konsep kegiatan ekonomi yang lebih baik dan adil, termasuk kebijakan terhadap kontrak karya dengan mitra asing.
  5. SBY lalu memberikan contoh tentang sejumlah kontrak kerja di bidang pertambangan dengan mitra asing yang dinilainya merugikan Indonesia dalam jangka panjang.
  6. Oleh karena itu, Pemerintah menyusun kebijakan untuk merenegosiasi kontrak-kontrak kerja jangka panjang dengan investor asing yang merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia.
  7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi tentang Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara. Tugas utama Tim Evaluasi ini adalah:
  8. Melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PASAL-PASAL KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA, YANG PERLU DISESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  9. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk PENYELESAIAN PENETAPAN LUAS WILAYAH KERJA DAN PENERIMAAN NEGARA , sebagai posisi pemerintah dalam melakukan renegosiasi penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.
  10. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMEGANG KONTRAK KARYA dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, TERHADAP PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA .
  11. Arahan Presiden Republik Indonesia kepada Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kantor Presiden, Istana Negara, 29 April 2013 agar Pemerintahan Provinsi Papua merumuskan Otonomi Khusus Plus untuk Papua yang memberikan kewenangan luas kepada Papua dan agar PT. Freeport Indonesia memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat dan Pemerintahan Papua. Salah satunya adalah dengan KEPEMILIKAN SAHAM PEMERINTAH PAPUA DI PT. FREEPORT INDONESIA (PT.FI). Bapak Presiden sampaikan bahwa usulan Pemda Papua tentang PT. Freeport Indonesia ini dimasukkan ke dalam UU Otonomi Khusus Plus untuk Papua.
  12. Arahan Menteri Koordinator bidang Perekonomian kepada Gubernur Papua di Kantor Menko Perekonomian, pada 6 Mei 2013, bahwa setuju agar Pemerintah Papua ikutserta di dalam pembahasan re-negosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia.

KEBIJAKAN PEMERINTAH PAPUA:

  1. Pada saat pertemuan dengan Bapak Presiden di Istana Negara, pada 29 April 2013, Gubernur Papua sampaikan ke Bapak Presiden bahwa kami rakyat Papua sangat mendukung langkah berani Bapak Presiden dan Bapak Menko untuk melakukan Re-Negosiasi Kontrak Karya Tambang yang tidak adil, khususnya untuk PT. Freeport Indonesia.
  2. Sesuai amanat UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, bahwa “Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
  3. Hal ini juga sejalan dengan Keppres No. 3 tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, yang proses evaluasi kontrak karya melibatkan Pemerintah Daerah.
  4. Dalam pandangan Pemerintah Daerah, bahwa saatnya PT. Freeport Indonesia memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Papua. Re-negosiasi Kontrak Karya ini sebagai bagian dari kerangka fiskal yang afirmatif dalam kerangka Otonomi Khusus Plus. Kebijakan renegosiasi ini harus Win-Win Solution bagi semua pihak.
  5. Pemerintah mengajukan 17 Poin Usulan Penataan yang terkait dengan Re-Negosiasi Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia, yakni:
  6. Luas wilayah kerja
  7. Perpanjangan kontrak
  8. Penerimaan negara baik pajak maupun royalti
  9. Kewajiban divestasi
  10. Kewajiban pengolahan dan permurniaan di dalam negeri
  11. Kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri (seperti supply pangan, barang konsumsi, dsb)
  12. Pemindahan Kantor Pusat PT. Freeport Indonesia ke Papua
  13. Penataan Program Pembangunan Masyarakat atau Corporate Social Responsibility (CSR)
  14. Penataan Dampak Lingkungan Hidup
  15. Pemda Papua memiliki Saham di PT. Freeport Indonesia
  16. Penataan hubungan PT. FI – Provinsi Papua – Timika – Puncak, Intan Jaya dan kabupaten lainnya yang terkait dengan wilayah eksploitasi PT.FI
  17. Kontribusi PT. FI untuk pembangunan infrastruktur kampung dan infrastruktur wilayah seperti pembangunan sejumlah ruas Trans Papua
  18. Masalah tenaga kerja orang asli Papua
  19. Optimalisasi penggunaan Bandar Udara Moses Kilangin untuk pelayanan kemasyarakatan
  20. Peran serta Pemda (BUMD) dan pengusaha-pengusaha Papua di dalam kegiatan usaha PT. FI maupun kegiatan sub-kontrak yang terkait dengan PT. FI
  21. Rencana Pasca Tambang dari PT. Freeport Indonesia
  22. Kewajiban PT. Freeport Indonesia untuk menggunakan jasa perbankan dalam negeri, terutama Bank Papua (membuka rekening di Bank Papua)

“ SEJAK KONTRAK KARYA I HINGGA KONTRAK KARYA II AKAN SELESAI, PROVINSI PAPUA BELUM MENDAPATKAN PORSI SAHAM PERUSAHAAN TAMBANG ASAL AMERIKA SERIKAT ITU. BARU DI BAWAH KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKOWI, MASYARAKAT PAPUA MENDAPATKAN HAKNYA “ ( LUKAS ENEMBE )

3. SEJARAH PT FREEPORT HADIR DI TANAH PAPUA

    Suatu siang pada tanggal 26 Desember 2017, Gubernur Lukas Enembe diwawancarai oleh beberapa media asing dari Yunani dan Ingris serta Australia dan juga ada beberapa media lokal di Pantai Holtecamp, Jayapura. Gubernur Lukas Enembe menyampaikan bahwa telah bertahun-tahun berjuang agar PT Freeport Indonesia membangun Smelter di Papua dan juga membayar tagihan kekurangan pajak air permukaan. Sudah sangat pantas jika Papua mendapatkan saham dari PT Freeport karena bertahun-tahun kekayaan alam Papua dikeruk oleh PT Freepot Indonesia. Ini sudah saatnya Papua mendapatkan pembagian yang fair dari pengelolaan sumber daya alamnya. Masyarakat Asli Papua juga berhak untuk bisa hidup sejahtera dari hasil alamnya yang dikelola oleh berbagai perusahaan yang ada di Papua. Dengan adanya kepemilikan saham oleh Pemprov Papua dan Pemkab Mimika ini, akan semakin menambah amunisi untuk melaksanakan pembangunan di Papua guna mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera. Porsi 10 persen itu disepakati untuk menyejahterakan kawasan dan warga Papua yang selama ini terdampak kegiatan Freeport.

   Gubernur Lukas Enembe lalu memaparkan perihal awal hadirnya PT Freeport di Bumi Papua.

Lisa Pease, seorang penulis asal Amerika Serikat, membuat artikel menarik berjudul “ JFK, Indonesia, CIA & Freeport” Artikel heboh ini dimuat dalam Majalah Probe, edisi Maret-April 1996. Kemudian, artikel ini disimpan di dalam National Archive di Washington DC, Amerika Serikat. Yang menarik dari artikel tersebut adalah penjarahan Freeport atas gunung emas di Papua sudah dimulai sejak tahun 1967.

Namun, kiprah Freeport sendiri di Indonesia sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Freeport, yang awalnya bernama Freeport Sulphur, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959. Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun selalu pula menemui kegagalan. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur Pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen.

   Pada saat itu, Gruisen bercerita bahwa dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Mountain Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy pada tahun 1936. Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pimpinan Freeport Sulphur kalau selain keindahan alamnya yang luar biasa, di dalam gunung itu terdapat pula kandungan biji tembaga yang terhampar luas. Lebih jauh lagi, kandungan biji tembaga yang melimpah itu terhampar di tanah, tidak tersembunyi dalam tanah seperti tambang lainnya. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

Forbes Wilson (kanan) saat berada di Ersberg

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survei dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini ditulisnya dalam sebuah buku berjudul “The Conquest of Cooper Mountain”. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi, karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah di sekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila dan melebihi ekspektasinya. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak. Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama Gold Mountain, bukan Ersberg Mountain atau Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dan dalam waktu tiga tahun sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur menekan kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

   Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Sukarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat. Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah sepertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat.

Kennedy dan Soekarno

Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat. Ketika itu, sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut. Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company gagal. Para pimpinan Freeport jelas marah besar. Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan. Namun, segalanya berubah drastis ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil siap yang bertolak-belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya.

Presiden Lyndon B. Johnson

Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C Long. Ia juga salah seorang anggota dewan direksi Freeport. Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Sukarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia.

Augustus C Long (kanan) (Archives & Special Collections)

Caltex, sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Sukarno ini. Augustus C Long amat marah terhadap Sukarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya. Lisa Pease, sang penulis artikel, dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pimpinan Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial. Lisa mendapakan data jika pada Maret 1965, Augustus C Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelijen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri.

Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Sukarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai â??our local army friendâ?. Salah satu buktinya adalah sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan ada kelompok Jenderal Suharto yang akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Sukarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph McGehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.

Setelah Sukarno lengser dan Suharto berkuasa, maka Freeport dengan leluasa menjarah Gunung Ersberg yang disamping terkandung tembaga juga terdapat kandungan emas dan perak, bahkan terdapat kandungan uranium. Sungguh sangat disayangkan kekayaan kita yang melimpah ini harus dikuasai oleh asing, dan kita sebagai pemiliki kekayaan itu tak bisa menikmati hasilnya walau sedikit. Padahal, menurut Rizal Ramli, Menko bidang Maritim dan Sumber Daya, jika saja Freeport sepenuhnya dikuasai oleh Indonesia, maka harga USD 1 bisa setara dengan Rp 2 ribu. “Saudara kebayang nggak, cadangan devisa emas Bank Indonesia (BI) hanya 100 ribu kg, China hanya beberapa juta kg, Freeport cadangan emasnya itu 16 juta kg. Bayangin setengahnya saja kita masukin ke dalam cadangan devisa BI, rupiah menguat ke berapa? Bisa menguat ke Rp 2.000 per dolar,” ujarnya.

Di atas ketinggian sekitar 4 ribu meter di atas permukaan laut, gunung bijih Grasberg ibarat kawah raksasa. Setelah dikeruk sejak 1988, gunung itu menganga dengan lubang besar berdiameter 4 kilometer dan kedalaman satu kilometer.

“GRASSBERG MERUPAKAN PENEMUAN PERMATA PALING BESAR DAN BERKILAU DALAM MAHKOTA FREEPORT,” TULIS KOMISARIS PT FREEPORT INDONESIA( GEORGE A MEALEY, DALAM BUKU GRASBERG YANG DITERBITKAN TAHUN 1996 )

Grasberg tidak hanya memukau sebagai ‘mahkota’ Freeport. Temuan cadangan emas di sana juga menyilaukan masyarakat dunia. Tambang emas terbesar di dunia itu memiliki cadangan 29,8 juta troy ons bijih emas. Selain menyimpan emas, Grasberg terkenal dengan cadangan tembaga paling banyak ketiga di dunia. Hingga kini hanya Freeport yang menambang di Papua, pulau di Indonesia dengan kekayaan sumber daya mineral melimpah. Sebelum mengeksploitasi Grasberg, Freeport menambang emas dan tembaga di Erstberg sejak 1972. Penemuan dua kawasan “harta karun” ini berkat jasa penjelajahan Jean Jacques Dozy pada 1936.

Awal Mula Freeport ke Papua

      Geolog muda kebangsaan Belanda, Jean Jacques Dozy, pada 1936 bersama rombongan kecil mengembara Papua atas prakarsa dan biaya sendiri. Tujuan utama Dozy adalah mendaki gletser Cartensz yang ditemukan Jan Cartenszoon pada 1623 saat menjelajah Papua. Dozy penasaran dengan temuan Cartensz mengenai puncak gunung yang tertutup salju di Papua. Laporan Cartensz ini sempat menjadi bahan olok-olok karena dinilai mustahil ada gletser di kawasan khatulistiwa.

Ketika sedang menjelajah Cartensz ini, Dozy terpukau melihat pegunungan tanpa pepohonan atau tundra yang kemudian dia namakan Grasberg yang artinya Gunung Rumput. Grasberg Penambangan Tembaga dan Emas di Pegunungan Irian Jaya Pada Endapan yang Terpencil di Dunia karya George A. Mealey. Tak jauh dari Gunung Rumput, Dozy juga membuat sketsa batuan hitam kokoh berbentuh aneh, menonjol di kaki pegunungan setinggi 3.500 meter. Batuan hitam itu dia namakan Erstberg yang artinya Gunung Bijih. Dalam penjelajahannya itu, Dozy juga mengambil batuan yang kemudian dikirim ke laboratorium. Hasil analisis serta penjelasan batuan diterbitkan dalam Jurnal Geologi Leiden tahun 1939. Pecahnya perang dunia membuat laporan itu tak mendapatkan perhatian. ksekutif dari perusahaan tambang asal Amerika, Freeport Sulphur, yang pertama kali menggali ‘kekayaan’ catatan Dozy pada 1959.

Pada awal tahun yang sama, Freeport baru saja kehilangan pertambangan bijih nikel di Kuba akibat nasionalisasi perusahaan di bawah pimpinan Fidel Castro. Forbes K. Wilson, manajer eksplorasi Freeport Sulphur yang kemudian menjadi Presiden Director Freeport Mineral, mendapatkan informasi mengenai catatan Dozy dari Jan Van Gruisen, eksekutif dari perusahaan East Borneo Company. Wilson sangat tertarik untuk mengeksplorasi Erstberg. “Saya akan melihat sendiri Erstberg dan akan berusaha sampai mati,” kata Wilson kepada Mealey. Freeport pun tak tanggung-tanggung membiayai ekspedisi dan eksplorasi Wilson senilai US$120 ribu. Menurut Mealey, nilai itu pada 1996 sekitar US$1 juta dolar. Meski saat itu Wilson berusia 50 tahun, dia bertekad berhasil mencapai Gunung Bijih yang berwarna hitam. Menurut Mealey, sebagai persiapan ekspedisi, Wilson menghentikan kebiasaan merokok yang sudah 30 tahun dan menerima imunisasi dari hampir semua penyakit yang pernah dikenal manusia.

“DIA MELATIH DIRI HIDUP DI HUTAN RIMBA DAN PEGUNUNGAN TINGGI YANG DINGIN,” ( MEALEY )

      Penjelajahan Wilson dibantu beberapa ahli seperti geolog, insinyur, botanis serta perwira polisi. Wilson membuat catatan khusus perjalanannya dalam buku The Conquest of Cooper Mountain. Penjelajahan Wilson dan tim berhasil memastikan cadangan bahan tambang berharga di Erstberg. Pada masa awal ditemukan, diperkirakan adanya cadangan 33 juta ton bijih besi dengan kandungan tembaga sebesar 2,5 persen. Namun, Freeport masih membutuhkan izin dan kepastian investasi. Di periode itu, Indonesia mengalami gonjang-ganjing politik, mulai dari perang perebutan wilayah Papua Barat hingga Tragedi 1965. Freeport memproses perizinan dengan mendapatkan bantuan dari Julius Tahija yang berperan sebagai perantara. Menurut Mealey, Julius yang mengatur pertemuan antara pejabat Freeport dengan Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia, Ibnu Sutowo di Amsterdam. Selain itu, Freepot menyewa pengacara Ali Budiarjo yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal dan Pertahananan Direktur Pembangunan Nasional pada 1950an. Berkat bantuan Ali, Freeport menjadi perusahaan yang pertama kali mendapatkan Kontrak Karya dengan masa 30 tahun, setelah lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal pada 1967. Belakangan Ali didaulat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia pada 1974-1986.

Eksplorasi Grasberg

      Pada 1980, Freeport bergabung dengan Mc.Moran, perusahaan eksplorasi minyak dan gas yang dipimpin James Robert Jim Bob Moffett. Perusahaan kemudian berganti nama menjadi Freeport McMoran dengan Freeport Indonesia sebagai anak usaha. Menurut Mealey, sejak Moffet ditunjuk sebagai pimpinan Freeport McMoran pada 1984, dia memerintahkan seluruh jajaran Freeport meningkatkan eksplorasi. Selain itu, cadangan Erstberg diperkirakan habis pada 1987.

Eksplorasi pertama dilakukan geolog Dave Potter dengan meneliti Grasberg. Potter dan rekan-rekannya mengebor gunung dengan kedalaman 200 meter pada 1985. Namun, hasil pemboran pertama itu tidak meyakinkan. Kemudian pada 1987, Potter mendarat dengan helikopter di atas puncak gunung dan mulai mengumpulkan contoh batuan permukaan. Hasil analisis laboratorium menyatakan batuan mengandung emas dengan kadar yang sangat tinggi. Moffet pun mendorong pemboran di Grasberg.

      Pada akhir 1980-an, Mealey turut bergabung dengan Potter membuat beberapa lubang bor. Dari pengalaman eksplorasi, tulis Mealey, Grasberg berbeda dengan puncak-puncak yang mengelilinginya. Grasberg yang ketinggiannya lebih rendah, memungkinkan pepohonan besar tumbuh, tetapi dalam kenyataannya vegetasi yang tumbuh di atas permukaan hanyalah sejenis rumput kasar.

“ANOMALI VEGETASI INI YANG MERUPAKAN INDIKASI YANG DICARI PARA GEOLOG,”  ( MEALEY )

Menurut Mealey, pertumbuhan pohon dan semak di Grasberg terhalang oleh tanah yang bersifat asam, tetapi tidak menjadi masalah bagi jenis rumput kasar untuk tumbuh.

“KEASAMAN TANAH ADALAH HASIL PROSES PELINDIAN ALAM TERHADAP MINERAL-MINERAL SULFIDA YANG MENGANDUNG TEMBAGA DAN EMAS,”  ( MEALEY )

Pengetahuan di atas merupakan kesimpulan yang diperoleh belakangan. Namun, lanjut Mealey, banyak anomali vegetasi seperti itu terjadi di dunia, tetapi tidak selalu berkaitan dengan mineralisasi komersial seperti di Grasberg. Pemboran di Gunung Grasberg dilakukan di lima titik dimulai dari bagian puncak. Empat lubang pertama menunjukkan kadar emas dan tembaga, namun tidak terdapat konsentrat endapan emas. Hasil pemboran ke lima membuat Freeport terkesima karena dari 611 meter kedalaman bor, 591 meter menembus lapisan bijih yang mengandung kadar tembaga 1,69 persen dan kadar emas 1,77 gram per ton.

“Hasil pemboran ini dianggap yang paling hebat yang pernah ada dalam sejarah industri pertambangan,” ( Mealey )

      Grasberg mulai dieksploitasi pada 1988. Tiga tahun setelah pengerukan itu, Freeport mendapat perpanjangan Kontrak Karya II dengan masa 30 tahun dan akan habis pada 2021. Pada 1995, cadangan Grasberg sebanyak 40,3 miliar pon tembaga dan 52,1 juta ons troy emas. Dengan eksploitasi Grasberg, cadangan Freeport meningkat dua kali lipat.

“KAMI MENGOPERASIKAN PABRIK PENGOLAHAN YANG CANGGIH DAN BIAYA PRODUKSI KAMI MUNGKIN YANG TERENDAH DI DUNIA. ADA PERKIRAAN BAHWA FREEPORT AKAN TETAP MAMPU MERAIH KEUNTUNGAN DARI TAMBANG DI IRIAN JAYA UNTUK 45 TAHUN KE DEPAN,”  ( MEALEY )

Setelah dikeruk hampir 30 tahun, cadangan emas dan tembaga di penambangan terbuka (open pit) Grasberg akan habis pada 2017. Freeport pun terus melanjutkan eksploitasi dengan menambang bawah tanah. Ada tiga tambang bawah tanah yang akan menjadi masa depan Freeport, yakni Deep Ore Zone (DOZ), Big Gossan dan Deep Mill Level Zone (DMLZ). Sejak 2010 tambang bawah tanah DOZ mulai beroperasi. Produksinya berupa bijih yang mengandung tembaga, emas, dan peraknya mencapai 60 ribu ton bijih per hari dengan puncaknya pernah mencapai 80 ribu ton bijih per hari. Adapun Big Gossan yang saat ini produksinya sangat selektif dan tidak banyak. Sejak September 2015, tambang DMLZ dibuka. Setiap harinya, Freeport‎ mengolah sekitar 220 ribu – 240 ribu ton ore atau bijih.

KADO MANIS DI AWAL TAHUN 2018 BAGI MASYARAKAT PAPUA

      PT Freeport Indonesia memberikan gambaran sepakat untuk mendivestasikan sahamnya pada Pemerintah Indonesia sebesar 51%. Selain itu, PT Freeport menyatakan kesiapannya membangun smelter hingga Januari 2022. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam keterangan pers bersama dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson, di Gedung ESDM Jakarta Selasa (29/8/2017) menjelaskan, perundingan yang memakan waktu lama antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport sejak tiga sampai empat bulan lalu bisa dikerjakan dengan maksimal. Bahwa hasil perundingan ini adalah sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Joko Widodo, untuk mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat Papua dan kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kesepakatan yang dihasilkan pertama lanjut Jonan, Freeport setuju mendivestasikan 51% sahamnya kepada negara. Hal ini akan dimasukkan dalam lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang tidak akan bisa diubah sampai konsesi atau kontraknya selesai. Hal kedua adalah, Freeport sepakat berkomitmen membangun smelter dalam lima tahun sampai Januari 2022 atau sewaktu perjanjian IUPK diterbitkan. Hal ketiga yang disepakati adalah Freeport sepakat untuk menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dari penerimaan di saat berstatus Kontrak Karya (KK). Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama menjelaskan setoran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan dibayar PT Freeport Indonesia pasca perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan lebih besar dibandingkan saat berstatus Kontrak Karya (KK).

Meskipun demikian, Sri Mulyani mengaku belum menetapkan skema setoran pajak perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat tersebut. Yang pasti lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan melihat secara lebih detail potensi penerimaan per sektor seperti Pajak Pertambahan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan hingga royalti. Hal ini akan dituangkan secara khusus dalam Peraturan Pemerintah. Sri Mulyani juga memastikan bahwa kesepakatan ke depan tak hanya dilihat dari sisi besaran tarif pajak, tetapi juga keseluruhan penerimaan negara. Sementara itu CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson menjelaskan pihaknya sepakat atas keempat poin negosiasi mulai dari pembangunan smelter, divestasi, dan berjanji akan memberikan bagian penerimaan negara yang lebih besar dibandingkan kontrak sebelumnya. Freeport lanjut Adkerson juga sepakat untuk mengikuti aturan yang berlaku terkait skema perpanjangan kontrak hingga 2041.

“KAMI KOMITMEN UNTUK MENGIKUTI SEGALA ATURAN HUKUM DI INDONESIA, DAN KAMI JUGA KOMITMEN UNTUK TRANSPARAN TERKAIT OPERASIONAL PERUSAHAAN. KAMI SEPAKAT UNTUK BISA MENAIKKAN KEPEMILIKAN SAHAM INDONESIA DARI 9 PERSEN MENJADI 51 PERSEN. KAMI JUGA AKAN MEMBANGUN SMELTER DAN AKAN MEMBERIKAN BAGIAN PENERIMAAN NEGARA JAUH LEBIH BESAR KEPADA PEMERINTAH SESUAI UU MINERBA YANG BERLAKU,” ( ADKERSON )

Pemerintah Indonesia dan PT Freeport lanjut Adkerson masih akan melanjutkan pembahasan skema divestasi secara detail pada pekan ini. Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia sepakat untuk menempuh jalur perundingan, guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017. Berikut kesepakatan final antara pemerintah dan Freeport :

  1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).
  2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.
  3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.
  4. Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia.
  5. Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati 4 poin di atas, sebagaimana diatur dalam IUPK maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2×10 tahun hingga tahun 2041.

Untuk sementara waktu, meski pernyataan pemerintah mengenai divestasi 51 persen saham Freeport masih satu sisi, mari kita mencoba mengetahui terlebih dahulu berapa besar nilai jual Freeport. Pada 14 Januari 2016, PT Freeport Indonesia telah mengajukan penawaran resmi divestasi saham sebesar 10,64 persen kepada Pemerintah Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1,72 miliar. Lalu, per Januari 2017 Kementerian ESDM menyatakan bahwa penawaran tersebut terlampau mahal dan nilai seharusnya adalah US$ 630 juta. Dengan mengambil nilai saham PT Freeport Indonesia menurut Kementerian ESDM, rencana pemerintah untuk memiliki 51 persen saham Freeport, serta asumsi ceteris paribus, maka Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan uang paling sedikit US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 33 triliun.

      Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo  tidak hanya menggertak dengan berani Perusahaan negara adidaya ( USA ) dengan dalil-dalil konstitusional sarat perspektif nasional, tetapi juga menghidupkan kembali apa yang disebut dalam Pasal 33 UUD 1945, kekayaan alam yang dikelola sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan kondisi seperti ini, peluang RI meletakkan dasar-dasar industrialisasi nasional sebagai prasyarat membangun kemandirian ekonomi nasional sangat terbuka lebar. Akan tetapi, kita tidak boleh ‘tidur nyenyak’ dalam selebrasi, apalagi euforia berlebihan. Sampai saat ini, pemerintah belum memberikan keterangan jelas seperti apa proses pembelian saham dilakukan. Apakah pemerintah juga mengikutkan kewajiban perizinan, revenue, dan lain-lain sebagai bagian pembelian saham? Jika itu terjadi, tentu keadaan negara sekarang, termasuk aset BUMN tidak mungkin memenuhi hal itu. Dalam konteks inilah sesungguhnya arti penting perundingan divestasi saham. Pemerintah harus memastikan pencapaian ini membawa berkah bagi rakyat RI. Sebab tantangan dan jebakan salah urus bisa jadi akan lahir sebagai momok yang membuyarkan tujuan sejati divestasi saham Freeport Indonesia itu. Pada akhirnya, saham divestasi jatuh ke tangan swasta, kembali listing di pasar saham sehingga kembali jatuh ke pihak korporasi asing. Tentu saja ini tidak kita inginkan.

4. MENAKAR NILAI SAHAM PT FREEPORT INDONESIA

    Saham 51 persen memang ‘ibarat berkah menanti pancing’, bisa jadi jalan negara untuk memakmurkan rakyat dan menjadi bencana bila jatuh pada permainan elite, terutama broker saham. Integritas dan rasa nasionalisme memang bisa dimaknai dari beragam sudut pandang, tetapi jumlah uang yang diperlukan untuk membayar seluruh total saham tidak sedikit. Dalam konteks inilah, substansi perundingan saham Freeport itu harusnya dibicarakan. Seiring dengan keberhasilan perundingan, banyak pihak kini mendorong isu pembayaran saham divestasi dalam konteks perhitungan pasar. Asumsi itu dipatok lebih tinggi dari jumlah yang sanggup dibayarkan seluruh BUMN yang digabungkan, yakni sebesar Rp 107 triliun. Mereka berpendapat, kalaupun seluruh aset mereka dijaminkan, tidak akan bisa memperoleh utang sampai Rp 107 triliun. Rujukan itu menggunakan aturan BI, utang tak boleh melebihi nilai seluruh aset yang dimiliki. Dalam berbagai perhitungan nilai dari 51 persen saham Freeport diperkirakan mencapai ratusan triliun apabila akan dikonversi dalam metode pembayaran.

Katakanlah, misalnya, perhitungan secara fair market value, berdasarkan nilai cadangan dengan masa kontrak sampai 2041, nilai 100 persen saham PT Freeport Indonesia adalah USD15,9 miliar atau sekitar Rp211 triliun. Dengan demikian, nilai 51 persen saham sekitar Rp107 triliun, sedangkan pemerintah menggunakan metode perhitungan replacement cost. Jika pada metode ini nilai 100 persen saham Freeport adalah USD5,9 miliar atau sekitar Rp78 triliun, nilai 51 persen saham kurang lebih Rp40 triliun. Metode replacement cost inilah yang menjadi acuan pemerintah berani mematok divestasi saham 51 persen karena dengan gambaran holding BUMN pertambangan dianggap memiliki kemampuan mengumpulkan jumlah uang yang diperlukan. Holding BUMN pertambangan yang merupakan gabungan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk, dan PT Inalum. Dalam taksiran kasar berdasarkan data yang tersedia, prediksi total nilai aset BUMN-BUMN bila digabungkan mencapai Rp58 triliun. Artinya, merujuk nilai itu, kita memiliki kesanggupan membayar saham yang dilepaskan Freeport Indonesia.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, pada tanggal 7 Oktober 2017  mengundang Gubernur Papua Lukas Enembe makan siang. Dalam kesempatan itu hadir pula Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Sekretaris Jendral ESDM M Teguh Pamuji, dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono. Sementara Lukas didampingi oleh Bupati Puncak Jaya Willem Wandik dan anggota Komisi VII DPR Dapil Papua Tonny Wardoyo. Pertemuan itu sendiri merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Jonan kembali terlibat dalam perundingan dengan PTFI. Presiden Joko Widodo melalui Menteri ESDM Iganasius Jonan akhirnya sepakat untuk membagi porsi saham PT Freeport Indonesia sebanyak 10 persen kepada masyarakat Papua. Disinggung juga bahwa Papua akan mendapat porsi 10 persen saham, dibagi dengan Kabupaten Puncak Jaya dan Mimika, serta masyarakat adat.

“KAMI DALAM HAL INI SEBAGAI PEMIMPIN DAERAH PROVINSI PAPUA PERLU MENJELASKAN TERKAIT PERSOALAN PT FREEPORT INDONESIA YANG SEMPAT BERGEJOLAK YANG BAHKAN DAPAT MENGANCAM PROSES KEBERLANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT TANAH PAPUA DI TIMIKA. MAKA, DENGAN DISEPAKATINYA DIVESTASI 51 % SAHAM PT FREEPORT DAN DIVESTASI 10 % SAHAM BAGI DAERAH PAPUA, SAYA YAKIN KESEPAKATAN INI SANGAT KAMI HARGAI DAN KAMI HORMATI”  ( LUKAS ENEMBE )

Lukas Enembe menyampaikan dalam menyikapi perkembangan yang tengah berlangsung, maka kami menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, Pemerintah Provinsi Papua sepakat dan mendukung langkah dan kebijakan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan operasi PT Freeport Indonesia di Tanah Papua.

Kedua, Kerangka dasar (Framework) yang telah disepakatani merupakan acuan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan pembahasan detail dan teknis menyangkut divestasi 51 % saham PT Freeport untuk kepemilikan nasional dan penerimaan negara secara agregat lebih baik.

Ketiga, bahwa pemerintah Provinsi Papua mendorong PT Freeport Indonesia untuk lebih kooperatif dan memahami aspirasi rakyat Papua khususnya dan Indonesia umumnya. sehingga perundiungan tidak berkepanjangan dan bisa segera diselesaikan.

Keempat, Pemerintah Provinsi dan masyarakat Papua mengapresiasi dan menyambut baik alokasi 10 % saham PT Freeport Indonesia hasil divestasi untuk rakyat Papua. Hal mana belum pernah terjadi sebelumnya baik dalam kontrak rakyat pertama atau kedua. Hal ini mencerminkan konsistensi kepedulian pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap masyarakat Papua.

4. SMELTER PT FREEPORT HARUS DIBANGUN di PAPUA

      Dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 memang tidak disebutkan bahwa lokasi smelter harus berada di lokasi tambang.  Namun, dengan adanya pembangunan smelter di Papua tersebut dapat mendorong pemerataan industri dan kesejahteraan ekonomi ke kawasan timur, dikawasan timur juga butuh industrilisasi. Supaya tidak semua datang ke Pulau Jawa. Berdasarkan kesepakatan final terkait perundingan PT Freeport Indonesia dengan pemeritah disebutkan bahwa perusahaan tambang asala Amerika Serikat (AS) ini mendapat perpanjang masa operasi 2 x 10 tahun. Freeport pun menyetujui utuk membangun smelter dengan waktu hingga Januari 2022 atau setelah ditandatangi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Tujuannya guna menstimulus industrilisasi di kawasan tertinggal itu. Pembangunan smelter ini dapat diintegrasikan dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Papua.  Konektifitas infrastruktur harus diisi dengan pembangunan kawasan-kawasan industri dan ekonomi baru di Papua. Maka smelter Freeport ini sangat relevan.

      Saat ini sebanyak 40% konsentrat PT Freeport Indonesia dikapalkan dan diserap oleh smelter di Gresik, Jawa Timur. Meski demikian, agar isu pengambilalihan PT Freeport sebaiknya dikelola dengan baik. Pasalnya, puluhan ribu pekerja tambang sudah dirumahkan. Tak hanya itu, jika ini terus berlangsung perekonomian di Papua akan ikut terguncang. Sebab, lebih dari 90% produk domestik bruto regional (PDRB) Kabupaten Mimika, sekitar 37% PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Papua berasal dari Freeport. dampak-dampak ekonominya dan politik lokal juga harus dipertimbangkan. Makanya kita harap dikelola dengan baik. Keinginan warga Papua agar smelter Freeport dibangun di Papua akhirnya terwujud. Hal itu disepakati setelah dilakukan pertemuan tertutup antara Menteri ESDM Sudirman Said , Menteri PU dan Perumahan Rakyat   Basuki Hadimuljono, Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua DPRP Yunus Wonda, Ketua MRP Timotius Murib, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Anggota DPR-RI Komisi VII Tony Wardoyo dan Wellem Wandik di Rimba Papua Hotel Timika, Minggu (15/2/2017).

     Menteri ESDM  mengatakan, dalam pertemuan yang sudah dilakukan telah menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Pusat, termasuk pemerintah Provinsi Papua serta sejumlah kabupaten di wilayah telah menyepakati rencana pembangunan smelter di Papua. menjadi catatan penting bahwa pembangunan smelter di Papua adalah merupakan bagian pembangunan smelter nasional. Jadi yang dibangun adalah national capasility.  Smelter merupakan bagian dari pembangunan kawasan industri yang sedang disiapkan oleh Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. Yang perlu diperhatikan, ini bukan saja soal smelter tapi soal pembangunan kawasan industry. Saat ini sedang dipersiapkan pabrik pemotongan semen sebagai salah satu starting poin yang nantinya akan berkembang menjadi pabrik semen, karena memang dibutuhkan di Papua. Bahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menyatakan akan mendukung sepenuhnya upaya Pemprov Papua untuk penyiapan kawasan dan akan mencocokkannya dengan strategis nasional. Dengan demikian proses rencana pembangunan smelter dapat berjalan lancar kedepan.

      Disamping itu, PT Freeport Indonesia akan mendukung sepenuhnya proses dan upaya untuk menerobos daerah tersulit dengan membuka infrastruktur dasar. Untuk itu, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika supaya segera menyiapkan tim kerja yang akan bertugas mengelola kawasan.  Tim ini akan menjadi penyaring bagi siapa saja menjadi mitra dan investor yang akan berhubungan dengan tim pengelolaan kawasan. Harus ada tim profesional yang bekerja secara penuh untuk menjaring atau menyeleksi mitra-mitra yang bonafit karena Papua harus jadi tanah yang dikelola dengan baik.  Bukan hanya itu, pihaknya dari Kementerian ESDM juga akan segera membentuk tim yang disebut tim penelaahaan kapasitas nasional pengelolaan smelter. Tim ini akan memetakan kembali bagaimana melanjutkan pembangunan kedepan. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan, untuk pembangunan smelter pasti akan didukung sepenuhnya, bukan saja untuk membangun smelter tapi ada kawasan industri yang harus dibangun. Smelter salah satu aspek dari kawasan industri yang akan dibangun di Timika. Kami mempunyai kewajiban dan tugas untuk mengembangkan dan mendorong pengembangan kawasan industri.

      Gubernur Papua Lukas Enembe, atas nama pemerintah dan masyarakat Papua menyampaikan terima kasih atas kebijakan nasional, yang saat ini mengarah pembangunan di Papua. Gubernur mengatakan, telah disepakati bersama untuk pembangunan integrasi industri di kawasan Kabupaten Mimika. Dikatakan  Gubernur Lukas Enembe, secara perencanaan, pihaknya sudah siap hanya tinggal bagaimana menyiapkan tim untuk menyeleksi orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk membangun perencanaan tersebut. Lahan sudah kami siapkan. Lukas Enembe sudah mengumpulkan beberapa bBpati di kawasan dan ternyata sudah sepakat untuk membantu dana kalau investor secara bersama-sama. Lukas Enembe menyatakan, hal ini adalah upaya Pemerintah Provinsi Papua untuk meyakinkan rakyat Papua bahwa pemerintah masih sungguh-sungguh menbangun Papua karena memang Papua mengalami ketertinggalan yang cukup luar biasa. Dengan adanya kunjungan dua menteri ini akan menjawab persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi.

      PT Freeport wajib membangun smelter di Papua. Hal ini sesuai dengan UU Minerba No 4 Tahun 2009 yakni setiap perusahan tambang harus mengolah hasil tambang di lokasi tambang. Sehingga Freeport tak ada alasan untuk membangun di tempat lain karena itu perintah UU. Dalam membangun smelter, lanjutnya, minimal PT Freeport membutuhkan sejumlah hal guna memuluskan niat baiknya itu, diantaranya pertama, harus ada lokasi lahan yang tersedia untuk membangun. Ini tentunya, minimal aksesnya juga dekat dengan pelabuhan sehingga hasil produksi dari smelter itu yang sudah dimurnikan, yang tadinya diolah dari bahan mentah berupa logam mentah yang belum terurai dan belum terpisah kemudian dimurnikan melalui smelter, disitulah nanti terurai ada emasnya, ada tembaga, ada peraknya, ada macam-macamlah sesuai dengan apa yang mereka inginkan.”  Jika konsentrat sudah diolah, lebih gampang untuk memasarkan hasil tambang tersebut, lebih mudah juga untuk proses pengapalannya.  Sehingga kedepannya setelah smelter ini jadi, memang juga ada perusahaan-perusahaan penunjang yang harus dibangun disitu, seperti pabrik semen dan pabrik pupuk karena hasil buangan itu yang tak terpakai masih bisa dimanfaatkan untuk bahan-bahan lain yaitu semen, pupuk dan lain-lain sehingga mendorong industri di Papua berkembang.”

Di samping itu, selain lahan yang tersedia memadai adalah infrastruktur transportasinya juga harus menunjang, untuk memudahkan akses bahan-bahan ke smelter.  Ini juga untuk memudahkan pengiriman barang dari lokasi tambang ke pelabuhan sehingga akses itu harus juga diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian juga tentunya akses modal, perlu juga karena kalau disana sudah dipasang Smelter maka otomatis daerah itu berkembang dan pengusaha-pengusaha akan lari kesana sehingga pihak perbankan, baik swasta dan pemerintah juga bisa hadir kesitu untuk membantu kemudahan akses pembiayaan dalam tambang disitu, bukan saja Freeport yang hadir, perusahaan lain juga bisa disitu. Itulah resiko sebagai bisnis harus diterima oleh Freeport kalau itu diamanatkan oleh UU. Kalau tak mau membangun smelter di Papua berarti harus menutup tambang karena di Indonesia harus mengikuti aturan di negara ini. Tak boleh maunya dia. Jadi begini memang kenapa, ini harus dibangun di Papua, karena kan menyerap tenaga kerja yang begitu besar karena membangun smelter juga.”

     Untuk itu, penyediaan sumber daya listrik harus tersedia dengan porsi yang memadai. Maka pemerintah juga mungkin setidaknya dalam hal harus memikirkan hal itu.  Harapan kalau ini sudah jadi, maka penyerapan tenaga kerja tentu akan ribuan disitu, diterima baik pada saat konstruksi mulai dibangun sampai pada tenaga kerja nanti yang akan bekerja disitu. Karena itu mulai sekarang harus bisa dididik dan disiapkan terutama anak-anak Papua yang berdomisili di lokasi pembangunan sehingga mereka bisa ambil bagian didalam pembangunan maupun sebagai tenaga kerja ataupun sebagai person-person yang ditugasi untuk membantu proses pekerjaan ini. Namun, sebelum semua hal itu dilakukan, kepastian pembangunan pabrik Smelter harus ditetapkan, yang seharusnya dilaksanakan sejak 2014.  Jadi sebenarnya sudah terlambat barang ini.  Freeport bangun smelter di Papua mengurangi biaya transportasi karena kan barang-barang mentah yang diangkut dari Freeport keluar untuk diolah mungkin butuh biaya besar. Tapi kalau sudah dimurnikan, harus punya akses ke pelabuhan transportasi mungkin kereta api, jangan hanya lewat darat.  Rel kereta api perlu dibangun disitu untuk menunjang trasportasi dari tambang ke pabriknya,”  Dengan adanya smelter Ini kesempatan untuk meningkatkan perekonomian Papua, meningkatkan PAD Papua yang cukup besar. Bisa-bisa nanti kalau smelter sudah dibangun mungkin juga bisa sampai berapa puluh triliun juga itu PAD masuk ke Papua melalui hasil tambang itu.

BAB V

POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN PAPUA

Provinsi Papua memiliki panjang pantai kurang lebih 1.170 mil laut dan luas perairan laut yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Provinsi Papua (WPP 6 & WPP 8) adalah seluas 25.300 Km2. dengan ribuan pulau-pulau kecil baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Berbagai type ekosistem yang menyusunnya antara lain eksosistem mangrove, estuaria, padang lamun dan terumbu karang serta eksosistem laut dalam.

1. Potensi Pesisir dan Lautan

  1. Ekosistem Mangrove (mangrove)

     Ekosistem mangrove di Provinsi Papua tersebar mulai dari pesisir sebelah Utara Papua (perairan Jayapura–teluk Cenderawasih) hingga di sepanjang pesisir Selatan Papua (Kabupaten Mimika, Agats, Merauke), Luas lahannya mencapai ± 1,049,172.69 Ha. Ciri-ciri kondisi mangrove di Papua yakni memiliki ragam jenis tinggi, kepadatan dan ketebalan tinggi, volume tegakan tinggi dengan luas tutupan lahan yang besar. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Mimika oleh Tim Peneliti dari Universitas Diponegoro (2005), ditemukan 27 Jenis mangrove Hasil 28 jenis mangrove di bumi.

Data luas tutupan kawasan mangrove di provinsi Papua saat ini disajikan

Luas Tutupan Kawasan Mangrove.

NO

KABUPATEN/KOTA

HUTAN

(Ha)

NON HUTAN (Ha)

TOTAL

1.

Kab. Asmat

276,082.52

2,288.55

278,317.07

2.

Kab. Jayapura

109.35

0.00

109.35

3.

Kota Jayapura

233.91

0.00

233.91

4.

Kab. Mimika

240,204.59

2,207.09

242,411.68

5.

Kab. Merauke

185,519.02

73,134,30

258,653.32

6.

Kab. Nabire

2,453.94

329.05

2,872.99

7.

Kab. Sarmi

16,264.14

2,668.27

18,932.41

8.

Kab. Waropen

137,798.81

40,785.93

178,584.74

9.

Kab. Yapen

2,970.52

1,026.74

3,997.26

10.

Kab. Biak Numf

4,324.34

129.29

4,453.63

11.

Kab. Mappi

50,024.91

3,054.51

53,079.42

12.

Kab. Supiori

6,816.88

710.03

7,526.91

Jumlah (Ha)

922,838.93

126,333.76

1,049,172.69

Persentase (%)

87.96

12.04

100.00

.

    Jenis-jenis mangrove yang ada di Papua tergolong kedalam 9 famili antara lain : familiAcanttaceae,Meliaceae, Palmae, Mysinaceae, Pterjdaceae, Rhizoporaceae, Soneratiaceae, Sterculiaceae, Verbenaceae. Ketersediaan mangrove yang tersebar dari pesisir Utara Papua hingga Selatan Papua dalam kondisi yang relatif sangat baik, ini merupakan salah satu potensi sumberdaya lingkungan pesisir yang sangat potensial untuk dikelolah.

  1. Ekosistem Padang Lamun (sea weeds)

     Ekosistem padang lamum (sea weeds) termasuk makro alga (rumput laut) di perairan pesisir dan laut Papua penyebarannya banyak terdapat di kawasan Teluk Cenderawasih (utara papua). Di Kepulauan Padaido (Pulau Pasi terdapat 4 jenis, P. Padaidori terdapat 5 jenis, Yendidori 3 jenis dan Sorido 7 jenis dan Ambroben 4 jenis). Karena ekosistem lamun merupakan bagian dari ekosistem pantai maka keberadaannya memiliki peran yang penting sebagai habitat beberapa ikan (beronang) dan biota laut lainnya (kuda laut dll).

Potensi pengembangan rumput laut yang sudah diketahui sampai saat ini diperkirakan sekitar 15.500 Ha yang terdiri dari jenis-jenis : Cottoni sp, Gracillarium sp, Gellidium sp, Spinosum sp sebagaimana tercantum dalam

Potensi Pengembangan Rumput Laut di Papua

NO

LOKASI PENGEMBANGAN

POTENSI LAHAN (Ha)

(Optimal)

KABUPATEN/

KECAMATAN

PULAU

I.

Biak

1.

Biak Timur/

Auki

1.000

Padaido

Wundi

1.000

Nussi

1.000

Pai

1.000

Urep

1.000

Mansurbabo

1.000

II.

Supiori

1.

Supiori Utara

Mapia

500

2.

Suoiori Selatan

Rani

1.000

Insumbawi

1.000

Airborambondi

1.000

3.

Yapen

Suandei

1.000

Sayanumfori

1.000

Meosindi/Aiwai

500

Meos Num

500

Wawaruki

1.000

Mandena

1.000

Jumlah

15.000 Ha

    Pemerintah Pronvisi Papua di tahun 2016 dan 2017 masih tetap fokus pada program budi daya rumput laut dan peningkatan operasional keramba tancap, disamping kegiatan lainnya yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Untuk mendukung suksesnya kegiatan rumput laut, dinas terus memaksimalkan penyediaan bibit untuk dibagikan kepada para petani. Sedangkan untuk program keramba, Dinas akan memaksimalkan pengelolaan keramba yang telah dibangun tahun sebelumnya. Pengelolaan keramba menjadi kewenangan penuh masyarakat yang telah dibagi dalam beberapa kelompok. Dinas sendiri terus melakukan pendampingan dan monitoring agar program ini berjalan sesuai yang direncanakan. Untuk rumput laut, kita terus dorong dengan bantuan fasilitas dan bibit. Tetapu untuk keramba lebih pada peningkatan operasional terhadap keramba-keramba yang telah dibangun tahun sebelumnya. Dua program ini sangat membantu masyarakat supaya memiliki penghasilan tetap.

    Program keramba sendiri tidak bermaksud menggeser pola penangkapan. Tujuannya untuk membantu agar masyarakat nelayan berpenghasilan tetap pada situasi apa pun. Dengan program budi daya keramba ini orang sudah bisa hitung, berapa banyak yang akan dipanen. Tapi kalau pola tangkap belum tentu pergi menjaring bisa bawa pulang ikan.

  1. Ekosistem Terumbu Karang (coral reef)

    Luas potensi Terumbu karang di Perairan pesisir Provinsi Papua diperkirakan >80.000 Ha dengan ragam jenis yang tinggi. Ekosistem terumbu karang di perairan pesisir Utara Papua tersebar mulai dari Perairan Jayapura hingga Ke Teluk Cenderawasih. Jenis-jenis terumbu karang di perairan pesisir Jayapura hingga Sarmi bertype karang tepi (fringing reefs). Di kawsasan Teluk Cenderawasih (Kab. Nabire, Yapen, Waropen Biak dan Supiori) diperkirakan terdapat 80.000 Ha ekosistem Terumbu Karang dengan ± 220 jenis karang/Ha, terdapat 480 jenis hard coral, 30 jenis karang baru dan 11 jenis karang yang belum diketahui tersebar pada pulau-pulau besar dan kecil. Sedangkan jenis ikan karangnya terdapat 718 spesie, termasuk paling tidak terdapat 7 jenis yang baru.

Diperkirakan juga bahwa terdapat sekitar 1.122 spesies ikan di kawasan Teluk Cenderawasih.

  1. Potensi Sumberdaya Ikan

    Potensi sumberdaya ikan terdiri golongan molusca, crustacea, dan pisces (ikan). Potensi sumberdaya ikan tersbut bernilai ekonomis tinggi baik ikan demersal dan ikan pelagis (besar dan kecil). Secara umum Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua dibagi 2 (dua), yaitu perairan Utara Papua tergabung dalam WPP 8 yang mencakup perairan Sulawesi dan Pasifik dengan pantai 509 mil laut (916 Km) dengan luas diperkirakan 6.110 mil laut (11.000 Km2) sebagai kawasan yang kaya akan sumberdaya perikanan pelagis besar (Tuna, paruh panjang, cakalang dan tenggiri. Sedangkan Selatan Papua masuk dalam WPP 6 yang mencakup perairan laut Arafura dengan panjang pantai 662 mil laut (1.191 Km) dengan luas perairan 7.944 mil laut (14.300) dan merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya ikan demersal (udang, kakap merah, kakap putih, bawal, pari, cucut dan juga ikan pelagis kecil lainnya (teri, tongkol, kembung). Kelompok ikan lainnya adalah ikan kerapu, napoleon, lobster dan ikan hias.

Potensi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya Perikanan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Potensi danTingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan.

NO

KEL. SUMBERDAYA

LAUT SULAWESI & PASIFIK

LAUT ARAFURA

1

2

3

4

1.

IKAN PELAGIS BESAR

a. Potensi/Tahun (ton)

175.260

50.860

b. Produksi/Tahun (ton)

19.698,80

13

c. Tingkat Pemanfaatan (%)

11%

27%

2.

IKAN PELAGIS KECIL

a. Potensi/Tahun (ton)

384.750

468.660

b. Produksi/Tahun (ton)

11.365,70

35.792

c. Tingkat Pemanfaatan (%)

3%

8%

3.

IKAN DEMERSAL

a. Potensi/Tahun (ton)

54.860

202.340

b. Produksi/Tahun (ton)

6.870,50

103.701,1

c. Tingkat Pemanfaatan (%)

7,98%

51%

4.

IKAN KARANG KONSUMSI

a. Potensi/Tahun (ton)

14.500

3.100

b. Produksi/Tahun (ton)

1.987,70

1.633

c. Tingkat Pemanfaatan (%)

14%

53%

NO

KELOMPOK SUMBERDAYA

LAUT SULAWESI & PASIFIK

LAUT ARAFURA

1

2

3

4

5.

UDANG PENAEID

a. Potensi/Tahun (ton)

2.500

43.100

b. Produksi/Tahun (ton)

424,1

7.878,6

c. Tingkat Pemanfaatan (%)

17%

18%

6.

LOBSTER

a. Potensi/Tahun (ton)

400

100

b. Produksi/Tahun (ton)

148

17,50

c. Tingkat Pemanfaatan (%)

37%

18%

7.

CUMI-CUMI

a. Potensi/Tahun (ton)

450

3.340

b. Produksi/Tahun (ton)

281.80

6.588,30

c. Tingkat Pemanfaatan (%)

63%

197%

Total :

a. Potensi/Tahun (ton)

632.720

771.500

b. Produksi/Tahun (ton)

40.853,5

174.008,9

c. Tingkat Pemanfaatan (%)

6%

23%

    Data diatas menunjukan betapa besar potensi sumberdaya ikan yang ada di perairan Papua (baik di pesisir hingga ke laut), untuk beberapa kelompok sumberdaya ikan tingkat pemanfaatannya masih sangat rendah namun terdapat kelompok sumberdaya ikan yakni ikan demersal dan udang penaeid di perairan Arafura yang kini berada dalam status fully exploidted hingga over fishing.  Potensi maritim Indonesia mencapai Rp 9.300 triliun jika dikelola dengan tepat.  Versi organisasi pangan dunia (FAO), Indonesia menempati urutan ketiga dunia sebagai negara penghasil ikan setelah Cina dan India. Khusus di Provinsi Papua, beragam potensi maritim itu belum digarap secara maksimal, karena minimnya sumber daya manusia, dan anggaran.

     Sejauh ini, potensi perairan dalam, dan wisata bahari, serta industri maritim pun belum tergarap secara baik.  Potensi perikanan dalam di Laut Ara (sebelah selatan Provinsi Papua), dan Samudera Fasifik (sebelah utara Provinsi Papua), dan potensi wisata bahari di Pulau Brass.  Pulau Brass sebagai salah satu pulau terluar Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dibangun menjadi lokasi wisata bahari.Pulau Brass terletak di kepulauan Mapia, sebelah utara Kabupaten Supiori. Kepulauan Mapia terdiri dari empat pulau yaitu Pulau Brass, Pulau Fanildo, Pulau Pegun, dan Pulau Faniroto.

Pulau Brass dan Fanildo berada paling luar dan berbatasan langsung dengan perairan Republik Palau (AS) di Samudera Pasifik. Dari keempat pulau tersebut, hanya Pulau Brass yang berpenduduk, itu pun sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) dan satu pleton Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgaspam) Marinir TNI AL.

Penduduk Pulau Brass bermata pencaharian sebagai petani kopra dan nelayan. Morfologi Pulau Brass berupa karang yang berbentuk setengah lingkaran. Terdapat celah masuk berupa laguna di barat. Arus bawah laut di sekitar pulau ini cukup kencang. Pada saat surut, perahu nelayan tak bisa mendarat. Pulau Brass dan Pulau Fanildo berjarak 120 mil laut dari Biak. Perjalanan laut dari Biak ke Pulau Brass memakan waktu kurang lebih 18 jam.Pulau Brass terletak pada jalur pengembangan wisata bahari Menado-Ternate-Raja Ampat-Biak-Jayapura.

Dari segi geografis, pulau Brass menjanjikan potensi wisata alam, seperti rekreasi pantai dengan pemandangan alam yang eksotis dan olahraga air, seperti memancing, parasailing, surving, dan lainnya. Untuk membangun potensi wisata di pulau Brass tentu memerlukan keikutsertaan penduduk setempat. Kehidupan penduduk pulau Brass sebagai nelayan bisa menjadi daya tarik tersendiri.

    Sedangkan potensi industri maritim, juga belum tergarap secara baik, seperti pelabuhan yang lengkap dan modern yang didukung sumber daya manusia (SDM) di bidang maritim yang berkualitas, dan kapal berkelas mulai untuk jasa pengangkutan manusia, barang, migas, kapal penangkap ikan sampai dengan armada TNI Angkatan Laut (AL). Padahal, industri kelautan Indonesia sangat strategis, seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari bagian Atlantik ke Asia-Pasifik. Hal ini terlihat 70 persen perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Secara detail 75 persen produk dan komoditas yang diperdagangkan dikirim melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar 1.300 triliun dolar AS per tahun.

      Potensi ini dimanfaatkan Singapura, dengan membangun pelabuhan pusat pemindahan (transhipment) kapal-kapal perdagangan dunia. Negara yang luasnya hanya 692.7 kilometer persegi, dengan penduduk 4,16 juta jiwa itu telah menjadi pusat jasa transportasi laut terbesar di dunia. Bahkan ekspor barang dan komoditas Indonesia 70 persen melalui Singapura. Provinsi Papua yang menyimpan potensi sumber daya laut dalam dan pesisir merupakan target fishinggroud (daerah penangkapan ikan) Nasional di wilayah pengelolaan perikanan 717Pasifik dan 718 Arafura dan Aru.  Laut Papua merupakan target penangkapan ikan secara Nasional oleh sebab itu perizinan perikanan kewenangan provinsi juga harus di tertibkan dan diharapkan bisa berkontribusi terhadap PAD Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi juga sedang croscek kembali izin-izin kapal di 12 mil, bahwa izin-izin tersebut meliputi SIUP, SIKPI, SIPI dan pengelolaan rumpon. Sampai saat ini masih ada izin yang berlaku, jika di perpanjang atau pengurusan baru, diteliti secara teknis dulu dan pelimpahanya akan diarahkan ke PTSP atau Perizinan Terpadu Satu Pintu.

    Saat ini masih terdapat sejumlah kapal-kapal izin pusat beroperasi sampai di 12 mil (kewenangan provinsi dalam undang-undang) bahkan sampai di 4 mil, Makanya laut Papua harus diawasi juga, kita punya pengawas perikanan dan PPNS yang harus berkoordinasi dengan Polairud, TNI AL untuk mengawasinya secara bersama-sama.Selain itu, kedepannya  kewenangan Provinsi Papua akan lebih besar jika di undangkannya otonomi khusus (otsus) plus, karena dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, belum mengakomodir pengelolaan kelautan dan perikanan secara khusus di Laut Papua.

    Pada saat harmonisasi dari kementerian dan lembaga lalu draft usulan revisi UU No. 21 tentang Otsus Papua dibawa ke departemen  Hukum dan HAM, terjadi perubahan banyak, terutama pasal-pasal yang menyangkut  bidang ekonomi, PerikananPertambangan. Saya sampaikan, kami datang dengan damai menyampaikan pasal-pasal krusial yang menyangkut politik sudah kita hapus sejak awal. kenapa pasal ekonomi yang kita perjuangkan terjadi perubahan banyak, semua demi mengejar ketertinggalan pembangunan Papua dan untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Inti dari draft 14 ada 29 pasal strategis untuk pembangunan Papua, termasuk kehutanan, perikanan, dan pertambangan.

  Kita masyarakat Papua berharap dengan OTSUS plus kewenangan Provinsi Papua untuk mengelola Sumber Daya Alam bisa lebih luas, namun harus dibarengi infrastruktur perikanan yang memadai sehingga dapat mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

     Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengembangkan sejumlah Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di wilayah tersebut. Sejumlah PPI yang akan dikembangkan itu, yakni PPI Lampu Satu Merauke menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), PPI Paumako Timika menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), PPI Hamadi Jayapura menjadi PPN, dan PPN Biak menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS). Peningkatan status dan kapasitas sejumlah PPI tersebut sangat penting, agar industri perikanan di Papua bisa bangkit kembali. Selain itu, dengan akan dibangun PPS di Biak yang berlokasi di Wadibu, Kampung Anggobi, Distrik Oride, ke depan lokasi itu bisa menjadi tempat ekspor ikan dari Papua langsung ke luar negeri.

(c) yudhi_mahatma@yahoo.com

Lokasi PPI di beberapa tempat di Papua itu cukup luas, seperti Lampu Satu Merauke mencapai 74 hektare, Paumako Timika seluas 56 hektare, dan Wadibu Anggobi Biak seluas 40-an hektare. PPS Wadibu Anggobi Biak bisa menampung kapal dengan jumlah hingga 100 kapal ikan. PPI Paumako Timika sudah diresmikan sejak 2016, namun hingga kini belum berfungsi maksimal, Motte mengatakan ada sejumlah fasilitas yang perlu ditambah oleh pemerintah, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). PPI Paumako Timika sudah hampir lengkap, tinggal SPBN saja. Sudah ada sarana air bersih, pabrik es dan pendingin ikan.

BAB VI TANGGAPAN-TANGGAPAN MASYARAKAT PAPUA, ATAS KEBERHASILAN PAPUA MENDAPATKAN 10% SAHAM PT FREEPORT INDONESIA

 

Andy Gobay 

Perjuangan rakyat Papua sejak thn 1962 baru di dorong dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Papua Bpk Gubernur Papua Lukas Enembe utk dibijaki dalam keputusan Presiden RI. Hebat Lukas Enembe Hebat Pakde Jokowidodo.

Kris Mote

iman tanpa perbuatan adalah mati, demikian jg usulan tanpa perjuangan adalah sia-sia. Oleh karena itu, kita hrs apresiasi trhadap lukmen sebab keberhasikan ini trwujud atas prjuangan lukmen yg didorong oleh masyarakat papua dan Allah yg maha kuasa.

WenNebela Nasdem Tolikara 

Tolikara. Papua wajib angkat Topi dan beri hormat kpda bapak Gubernur Papua LUKAS ENEMBE, Beliau adalah #Manusia_Langka di planet Bumi Cenderawasih Papua ini. Gebrakannya dan Melawan ketidak adilan yang dilakukan oleh Penguasa, selama 50 Tahun lebih Indonesia menduduki Papua menjadikan dianak tirikan, akhirnya Penandatangan perjanjian pemerintah pusat,pemprov Papua,Pemkab Timika tentang pengambilan Saham Investasi PT. Preport Indonesia Telah terjadi tahun 2018 Ini, Lalui perjuangan keras begitu berliku liku tantangan demi tantangan hadapi oleh Pemimpin Papua ini dan Nyawa pun menjadi taruhan demi rakyatnya, salut hormat buat kk LE pemimpin Papua.
#KAR_KINIKI_BAKE_TI_KOGOBA_ALIK_KU_ALA_NEN_MUK_KEGERAK_ME_ERU_ARET_OO_NOWE_NAGAWAN_PAPUA_Wa_wa_wa

Lerry Buiney 

Siapapun saat ini belum bisa jadi gubernur di papua hanya pa lukas yg punya nyali jadi mari kitong pertahankan dia

Heribertus Semu

Ada “LUKMEN” baru Freeport bisa digoyangkan di banding Gubernur ganti Gubernur yg sebelumnya, #Salut

Wiman Aromba

Catatan penting yg tercatat sejarah pentig bagi masyarakat sipil di papua bahwa LUKME punya gigi yg kusus untuk papua.
LUKMEN HARGA MATI JILID II

Bas Weyaungga Weluk Biligir

LUKMEN PUNYA MISI YANG SANGAT LUAR BIASA KARENA PERJUANGAN PT FEREFOR DARI TAHUN 2013 SAMPAI 2018. KINI SAATNYA TELAH KEBERHASILAN UNTUK MEMBANGUN KANTOR PT. FEREFOR DI PAPUA.

BANGKIT MANDIRI DAN SEJAHTERA LANJUTKAN LUKMEN JILID II.


Bintang Evav

Lukas Enembe S IP LUAR BIASA….
Papua meiliki 10 % Saham PT. FREEPORT bukan hal yang mudah. Pembuktian LE membuat semua masyarakat Papua terutama OAP #Takjub..

LUKMEN SEKALI LAGI….

Ukago Oksibil · 173 teman yang sama

Pemimpin yang…
Mengetahui Rumahnya dan lingkungan rumahnya…
mengetahui kebutuhan rumahnya…
Pemimpin yang berjuang utk tanah dan manusia papua.
Pemimpin yang tdk menggunakn bahasa ilmiah yg tinggi2 tapi tegas dengan bahasa yg sederhana.
Pemimpin yg sadar bahwa dia anak dan orang papua.
Dialah anak koteka yg lahir dalam rahim noken dan telah layak utk memimpin papua 5 Tahun lagi. Dia adalah bung Lukas Enembe. LUKMEN FOR PAPUA 2018 – 2023.

Achmadi Roy LUKAS ENEMBE…..


Pelopor & perintis serta pendobrak
sekaligus pembuka jalan bagi hak2
sumber daya alam yg seharusx dinikmati oleh rakyat papua demi mencapai kesejahteraan OAP.

Panji Agung Mangkunegoro menambahkan 3 foto baru.

Hasil kerja Keberhasilan Satu periode Lukmen bekerja sama dengan pemerintah pusat jokowi fokus dengan komitmen membangun negri
Program holding BUMN yang akhirnya saham rio tinto 40% bisa di beli oleh indonesia..

50 persen saham freeport di miliki oleh indinesia 10% nya adalah papua.

Menjadi progres positif perjuangan Gubernur papua Lukas enembe benar2 memperjuangkan kepentingan rakyat papua..

Periode kedua bersama jokowi fokus pada pembangunan di wilayah timur indonesia
Mari kawal pemerintahan lukmen untuk dua periode.. Yang lainnya sabar dulu..

LUKMEN JILID II

Nico Dimo

Menurut saya.. Ini kerja Nyata Gubernur Lukas Enembe dan Wakilnya Klemen Tinal.. Tentu Presiden Jokowi mengetahui Bahwa Lekmen berkerja membangun Prov. Papua sesuai dengan Keinginan Pemerintahan Jokowi/Yusuf Kalla. Tentu ini Kado Presiden Jokowi.. Karena itu kita harus jujur katakan pada rakyat Papua bahwa ini adalah sebuah kerja Nyata Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal. Biarlah rakyat memahami dan menerima sehingga mereka Paham bahwa apa yg sudah dan sedang dilakukan oleh Lukmen adalah kerja nyata utk memenuhi isi hati rakyat yaitu Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera.

Eymus Weya Pan Jayapura

” Papua Sah Memiliki Saham 10 % Dari PT.FI. Sejarah Partama Dalam Negera Indonesia dan Lebih Khusus Di Tanah Papua Yang Di Buat Oleh Seorang Gubernur Provinsi Papua LUKAS ENEMBE Dan KLEMENS TINAL. Puji Tuhan Yesus, Perjuangan Yang Panjang di Akhir Masa Kepemimpinanya 5 Tahun, LUKAS ENEMBE Menandatangani Perjanjian Saham Investasi PT.Freeport Indonesia untuk Kepentingan Kesejahteraan Masyarakat Di Tanah Papua “.

Herman Dogopia

Luar biasa Pak Gubernur, sebuah perjuangan panjang yang sudah menghasilkan kita Papua juga telah menjadi pemegang saham PTFI. Kedepan kita berharap agar pemilik saham mayoritas adalah Pemprov Papua dan Kabupaten Mimika sbg kabupaten penghasil. Waa Waa Waa.


Hery Rihi

TUHAN YESUS trima kasih kami mengucap syukur atas semua keberhasilan dan kemajuan yang di kerjakan oleh Bpk Lukas Enembe dan bpk Klemen Tinal bagi saudara-saudara semua yg ada di papua dan Bpk berdua ini menjadi pemimpin yg baik, hebat dan membangkitkan generesi2 baru di atas tanah papua.

Nepetinus Junior Bahabol

Tuhan yesus orang papua memberkati pak Gubernur , dalm semua upya bhkn nyawa pun sudh taru buat org papua dan hari in sudh kita lihat tuhan jwb melalui pak Gubernur papua Bp Lukas Enembe .Lukmen Jilid II.

Fernando Simon Kambuaya

HALELUYA AMIN. sekali lgi saya ajungkan jempol bwt pa lukas enembe yg sudah berupaya keras dan sekarang sudah mendapatkan hasil yg cukup baik buat kami orang2 papua maju trusss pak lukas. kami selalu ad di sisimu.!!!

Hadi Subroto

Mantap pak Gub smg papua semakin sejahtera yg ditandai dgn adanya kebangkitan, kemandirian, dan kesejahteraan lanjut pak Gub

Roy Palunga

Ini yg namanya pemimpin yg memperjuangkan kepentingan rakyatnya..suksek pak gub..

Manius Wenda

Luar biasa Bpk Gubernur yg brani merebut hak orang papua

Samuel Gilberto

TIDAK ada duanya Bapa Lukas …Luar biasa bgni baru bilang bukti bangun Papua bangki n Mandiri ditanah Papua Lanjutkan Jilid 2 …..

Yusak Andato 

Pemuda Adat Papua telah berkontribusi buat Tanah Papua. Dan Nilai sebuah Perjuangan harus dibayar dengan nyawa sekalipun Deky Ofide Harus menghadap Pencipta dan Kawan Seperjuangan Yusak Andato, Marinus Yaung, Mathius Murib, Jhon Baransano, Yulianus Dwaa, Christian Arebo, Herman Oyaitou, Ottis Deda dll telah Membuka Jalan Negosiasi FT FREEPORD INDO BERSAMA NEGRA DAN PEMERINTAH PAPUA. Jangan dikira sebuah hasil tanpa perjuangan, kami juga berterima kasih untuk semua Rekan2 Kampus, aktivis, LSM dan Seluruh Masyrkat Papua yang tidak ada hentinya meminta dengan tegas agar ada kebijakan kongrit PT FI untuk PAPUA. Hari ini BP Lukas Enembe S IP DAN KLEMEN TINAL telah membuktikan untuk RAKYAT DITANAH PAPUA SAHAN 10% MENJADI MILIK RAKYAT PAPUA.

Frangklin Everlin Wahey menambahkan 

INILAH KEHEBATAN PERJUANGAN GUBERNUR PAPUA Lukas Enembe S IP MAKA HARI INI RESMI BELIAU DAPAT MENGAMBIL HASIL KERJA KERASNYA,HARI INI PEMDA PAPUA MENDAPATKAN SAHAM 10%,JABATAN DI PERTARUHKAN DEMI MEMPERJUANGKAN HAK RAKYAT PAPUA,AGAR RAKYAT PAPUA BISA BANGKIT MANDIRI DAN SEJAHTERA BERSAMA Lukas EnembeKlemen Tinal LANJUTKAN !!!


Eliab Ongge

LUAR BIASA 10 % DARI SAHAM FREEPOR ITU BUKTI KECERDASAN KEBERANIAN KERJA.

Saly Maskat 

FATHER OF PAPUA

Sejarah mencatat dgn tinta emas perjuangan pemimpin besar rakyat Papua Bapak Lukas Enembe S IP..

Rakyat Papua mendapatkan 10% saham PT Freeport yg merupakan Perusahan pengelolaan konsetrat emas terbesar di dunia.

T Turius Wenda

10 Januari pukul 6:43 ·

Saya bersumpah jika Lukas Enembe S IP Kalah PilgubPapua, Saya Akan Potong #Jari
Ini Janji Saya

Alika dan 8 lainnya.

3 Januari pukul 21:28 ·

LUKAS ENEMBE PEMIMPIN AKAR RUMPUT

Selamat Papua akhirnya Berhasil mendapatkan 10 % Saham PT Freeport

Sejak zaman dahulu elitisme tak pernah luput dr pertarungan. Kain tak segan membunuh Habel demi reputasi tunggal di hadapan sang ayah, kain membuat sejarah saudaranya harus berakhir.

Kisah kisah selanjutnya sering terjadi yg mana blm ada regulasi yg baik dlm menafsirkan sistem noken sehingga nuansa pemilukada di Papua sering di akhiri dgn pertumpahan darah sehingga kasus ini tak pelak harus diselesaikan dgn cara adat ” BAYAR KEPALA”.

Terkait sistem noken inilah sering disalah artikan jendral lapangan masing masing kandidat dlm memenangkan sebuah pertarungan tak pelak saling merampas berita acara menjadi sebuah pemandangan yg tak terhindarkan bahkan harus diakhiri dgn peperangan sebut saja pemilukada yg terjadi Di Intan Jaya dan Tolikara yg menyebabkan harus kehilangan nyawa lbh dr 100 jiwa.

Melihat hal tersebut, ada komitmen yg kuat dr bapak Lukas Enembe S IP dgn mendorog regulasi melalui otsus plus yg mana pemilukada Kab/ Kota di Papua dilaksanakan melalui mekanisme dewan ( DPRP/DPRD) dgn pertimbangan keaslian OAP melalui MRP.

Satu hal yg menjadi aplaus bg kita rakyat Papua bahagia adalah terlepas dr kekurangan terkait pengangkatan 14 kursi amanah Otsus Lukas Enembe merupakan Gubernur pertama yg menjalankan sistem ini yg mana 14 kursi di dua periode sebelunya merupakan milik parpol yg diperebutkan melalui pileg.

Bagi sy pribadi, dengan pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar di Papua tgl 30 desember 2017 di Hawaii Sentani maka secara de facto dialah merupakan pemimpin akar rumput.

Pemimpin akar rumput adalah yg mengajarkan kita bahwa kehidupan layak dihargai dan dicintai, hidup itu indah dan layak untuk dipertahankan jangan rakyat dikorbankan krn perebutan kekuasaan di Pilkada maka diperlukan sebuah regulasi melalui UU Otsus Plus ini.

Tak lepas dari kekurangannya LE merupakan manusia biasa tp dia merupakan pemimpin yg menarik energi dari akar rumput dan mengembangkannya di pemerintahan sesuai amanah Otsus , pendataan OAP di seluruh Kab/ Kota di Papua merupakan contoh kecil yg dibuatnya.

Tidak heran kalau dia ( LE) dikenal dan dicintai rakyat Papua bkn sj OAP melainkan suku pendatang yg berdomisili di PAPUA salah satunya saya.

Alasannya sederhana , krn elitisme mereka berasal dr kekuatan rakyat.

Dewa Aruna

“Sejak Freeport ada di Papua, baru kali ini pemerintah beri kepercayaan kepada rakyat. Itu yang utama dan harus dibanggakan,” Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10% sesudah divestasi. 10% saham itu akan dipakai untuk kepentingan masyarakat di Papua, terutama pemilik hak kawasan adat serta mereka yang terdampak kegiatan Freeport selama ini. Perjanjian ini adalah langkah maju proses divestasi saham 51% (41% oleh PT Inalum) kepada Pemerintah Indonesia dari PT Freeport Indonesia setelah kesepakatan 27 Agustus 2017 lalu

Rumbewas Ander Anderson bersama Tendo Doto’x.

Tolong bagikan bagi semua, setelah 54 tahun baru Papua dapat saham10% dari PT. FREEPORT…
Itu keberanian LUKAS ENEMBE, dan yang lain belum tentu bisa seperti beliau.

Adrial A. Bakar

Papua mendapatkan 10 % saham PT Freeport Indonesia. Mimpi yang menjadi kenyataan setelah berpuluh tahun

Vian Ferdinand Ratulangi 

Kemarin pukul 4:30 ·

Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang menyerahkan 10 persen saham PT Freeport Indonesia setelah divestasi ke Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Penyerahan saham tersebut ditandai dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada hari ini.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, hal ini sangat membanggakan. Terlebih, sejak PTFI di Papua, baru kali ini pemerintah pusat memberikan kepercayaan pada pemerintah daerah

Yarda Feto ·

SELAMAT PAPUA, ATAS SAHAM FREEPORTNYA

Di tengah sibuknya berita “Papa Minta 40 Miliar”, ada satu berita menarik yang lewat begitu saja..

Kemarin Papua sah mendapatkan saham 10 persen untuk Freeport.

Berita ini tentu berita bahagia untuk saudara-saudara kita di Papua, karena mereka selama ini hanya menjadi penonton saja ketika tanah mereka diperkosa. Papua akhirnya mendapatkan haknya yang seharusnya bertahun-tahun menjadi milik mereka..

Kenapa tidak sejak dari dulu Papua mendapat jatah dari Freeport ?

Yah, itulah. Rakus dan bodohnya dari beberapa pejabat kita dahulu, membuat rakyatnya sendiri kelaparan dan menangis. Indonesia saja berpuluh tahun hanya punya 9,36 persen, sedangkan 80 persen lebih dimiliki PT Freeport Indonesia.

Dan kita seperti orang dikunci mulutnya dengan tangan terborgol, melihat semua kemewahan itu tanpa bisa merasakannya. Yang dari hasil 9 persen itupun jadi bancakan siapa saja yang merasa punya kepentingan disana..

Sejak era pemerintahan Jokowi, pemerintah pun mulai melawan.

Lobi-lobi terus dilakukan untuk bisa mengambil mayoritas saham diFreeport sebesar 51 persen. Dari 51 persen itulah Papua mendapat bagian 10 persen saham.

Untuk mendapatkan kembali kendali di Freeport ini tidak gratis. Indonesia harus menyiapkan ratusan triliun rupiah untuk membeli saham di bursa Internasional.

Itupun harus melobi pihak-pihak lain yang selama ini sudah bekerjasama dengan PT Freeport dalam hal pembagian sharing, seperti penambang Internasional Rio Tinto.

Alotnya perundingan di meja-meja ini, membuktikan bahwa pemerintah Indonesia sedang ingin membuat sejarah baru menjadi pemilik sesungguhnya Freeport, bukan lagi sebagai kacung yang hanya dibayar seenak udelnya.

Dengan memberikan saham 10 persen kepada Papua, pemerintah pusat merangkul masyarakat Papua untuk berjuang bersama mendapatkan kembali kendali atas Freeport. Dan ini tentu disambut gembira pemerintah daerah Papua..

Papua di masa Jokowi ini memang sedang dibangkitkan kembali ekonominya. Baru dalam sejarah berdirinya Indonesia, ratusan triliun dana dikucurkan untuk membangun infrastruktur disana menunjukkan keseriusan Jokowi untuk membangun kembali Papua.

Selamat ya, saudaraku di Papua…

Entah kenapa saya begitu yakin, dengan tanah kalian yang begitu kaya yang jika dikelola dengan baik, kalian satu waktu akan jadi lebih sejahtera dari saudara2 kalian di Jawa.

Memang sudah saatnya semua itu kalian nikmati sesudah perjalanan panjang selama ini..

Saya toast dulu dengan secangkir kopi…

Rizki Halim

Indonesa akan mencaplok 51% saham PT.freeport dan 10% saham nya untuk kesejahteraan penduduk Papua semoga
“keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesa” itu bener2 terrealisasikan secara merata bukan sekedar tertulis di naskah2 upacara sekolah yg sering kami dengar

Kris Tebai

6 Desember 2017 ·

Perjuangan Gubernur Lukas Enembe, Akhirnya Papua bisa miliki10%saham PT.Freeport.

Rakyat Sosmed

Kemarin pukul 2:29 ·

Sumpah Bikin Haru !! Pemerintah Bagikan 10 Persen Divestasi Saham PT Freeport Ke Rakyat Papua
Pemerintah pusat akhirnya sepakat untuk memberikan 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatangan perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika.

Melampias Anggin Tolly

Kemarin pukul 20:21 ·

“Puji tuhan perjuangan yg panjang dikahir masa kepemimpinan gubernurpapua lukas enembe. Beliau sudah mendatagani perjanjian saham di vestasi PT Freeport indonesia ini tentunya untuk kepentingankesejahteraan masyarakat papua” Resmi memiliki sahamPT preeport sebesar 10 % Setelah 54 tahun perusahaan tambang emas terbesar itu beroperasi di papua

mudah-mudahan rakyat papua semakin sejahtera. Selalu berdoa buat NKRI ini yang baik-baik wahai warga papua karena selama ini kalian kurang mendapat perhatian doa kalian pasti mustajap. Hati-hati pemimpin negeri ini dekati rakyat papua bahagiakan mereka buat kehidupan mereka sejajar dengan propinsi-propinsi yang lain.
Sejarah untuk Provinsi Papua..!!Congratulations Bpk Gubernur,Bapak LE. Trus berjuang untuk masyarakat
Papua dan pembagunan di Papua.. Saya yakin dan percaya kalau dgn 10% saham diberikan berarti kedepannya Bpk Gubernur akan perjuangkan keberpihakan tenaga kerja khusus Masyarakat Papua yg sdg di phk.. Segala sesuaru ada waktux.. Tuhan pasti memberikan hikmat dan jalan yg terbaik untuk Papua Bangkit Mandiri dan sejahtera..Salut dan Hormat!!.
🙏 Doaku menyertai Bapak Gubernur, Wakil Gub dan keluarga.. LANJUTKAN JILIT:II “LUKMEN IS THE BEST FOR PAPUA”

Hormat kk besar… LE SELALU DI HATI, LE LAMBANG KEBANGKITAN EKONOMI PAPUA

 

Akhirnya Papua mendapatkan saham PT. FREEPORT Indonesia 10%..

Pemerintahan Gubernur bpk Lukas Enembe dn wagub bpk Klemen Tinal patut di apresiasi dn di berikan penghargaan yg setinggi tingginya kepada beliau brdua… lewat perjuangan yg panjang, wktu, tenaga, pikiran bahkan nyawa skalipun di pertaruhkn semata Mata hanya untk membela rakyatpapua… Apalagi lg yg hrus di ragukan dri bapak brdua ini… Hormat untk bapak brdua.

Putu Artawan

Kami sbg salah warga Bali sangat bersuka cita dgn kabar ini…terima kasih ibu menteri khususnya kepada bapak presiden Joko Widodo untuk keputusan ini dan kepada saudara saudaraku di Papua selamat ya…semoga bisa menjadikan Papua lebih sejahtera dan damai selalu….salam Nusantara dari Bali

Ichsan Tarekat

Tak terbendung air-mataku karena emosi ikut bersyukur, gembira, haru dan bangga atas perubahan yang luar biasa terjadi pada keberadaan PT Freeport dengan saudara-saudara ku warga Papua…
Allahu Akbar… Alhamdulillaah…

 KEREN, SELAMAT UNTUK PAPUA, SEMAKIN MAJU DAN BERSINAR.

BAB VII STRATEGI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDA PAPUA KEDEPAN

   Pemerintah Pusat telah membentuk Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi pembangunan ekonomi di Papua. Pembentukan tim ini dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 pada 21 Mei  2015. Pembentukan tim ini merupakan upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Papua. Pemerintah memandang perlu mengeluarkan kebijakan pembangunan yang berbasiskan pada sumber daya alam, dengan memperhatikan asek ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lingkungan di Papua.

” KEBIJAKAN PRESIDEN JOKO WIDODO INI, HARUS KITA DUKUNG, KARENA AKAN BANYAK MEMBAWA DAMPAK POSITIF BAGI PEMBANGUNAN PAPUA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT “ ( LUKAS ENEMBE )

   Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tengah melakukan kajian pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang hasilnya akan dijadikan masukkan bagi Tim Kajian Pengelolaan SDA nasional yang dipimpin oleh Kepala Bappenas RI. Pemerintah Provinsi Papua  memberi pembobotan dari pengelolaan sumber daya alam yang sudah saya ikuti subsektornya banyak sekali karena di situ ada pendidikan, kesehatan, pertanian dalam arti luas, ada Balai Jalan dan SKPD lain. Tujuannya satu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Rencana kita,  dalam pengelolaan SDA ini kita berharap bahwa kita akan gabung dengan pusat dan menjadi bagian dari pengelolaan SDA yang akan diikuti oleh semua Kementerian dan Lembaga.

      Pemprov Papua akan berupaya mendorong pengelolaan SDA Papua dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Kami kedepankan UU Otsus yang menjadi dasar utama kita, karena kalau mengikut dasar itu, hanya lima kewenangan negara yang tidak kami urus, itu sebabnya kami mau membuat konsep yang jelas dan tegas bahwa berdasarkan UU 21 tahun 2001 cara pengelolaan sumber daya alam seperti ini. Sebagai contoh, kalau ada perjanjian antara negara menyangkut SDA yang ada di Papua, maka di pasal Otsus disebut bahwa kepala daerah (gubernur) akan memberikan pertimbangan. Sedangkan hal lain dalam kerangka Otsus, diharapkan bahwa tidak ada lagi batasan-batasan atas nama UU lain yang sederajat dengan UU Otsus. Ini mengebiri wewenang UU Otsus. Hasil dari kajian ini memungkinkan untuk dijadikan skenario dalam pengelolaan SDA Papua ke depan.

Tim ini bertugas untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Papua, dalam rangka pembangunan ekonomi Papua. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan sinergi kebijakan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi Papua berbasis sumber daya alam. Pertimbangan lainnya adalah kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Papua; Peningkatan penerimaan negara; dan langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam rangka melakukan pengolahan dan pemurnian mineral terhadap hasil pembangunan mineral di Papua.

      Dalam Keppres tersebut Presiden menunjuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas untuk memimpin tim ini. Sedangkan Sekretaris tim ini diisi oleh Deputi Bidang Polhukam Kementerian PPN/Bappenas dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adapun anggotanya terdiri dari Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jaksa Agung, Kepala BKPM, Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, dan Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melibatkan, bekerjasama dengan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, badan usaha dan pihak lain yang terkait. Selain itu, Tim dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan badan usaha.Presiden meminta Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya setiap satu bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan tersebut akan dijadikan model bagi pengelolaan sumber daya alam lainnya di daerah tersebut.

     Sektor pertambangannya sudah mampu memberikan kontribusi lebih dari 50% perekonomian Papua, dengan tembaga, emas, minyak dan gas menempati posisi dapat memberikan kontribusi ekonomi itu. Di bidang pertambangan, provinsi ini memiliki potensi 2,5 miliar ton batuan biji emas dan tembaga, semuanya terdapat di wilayah konsesi Freeport. Di samping itu, masih terdapat beberapa potensi tambang lain seperti batu bara berjumlah 6,3 juta ton, batu gamping di atas areal seluas 190.000 ha, pasir kuarsa seluas 75 ha dengan potensi hasil 21,5 juta ton, lempung sebanyak 1,2 jura ton, marmer sebanyak 350 juta ton, granit sebanyak 125 juta ton dan hasil tambang lainnya seperti pasir besi, nikel dan krom.

BAB VIII PELAYANAN BIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN, UKM UNTUK MASYARAKAT TIMIKA

KONTRIBUSI PT FREEPORT INDONESIA DALAM MEMBANGUN PAPUA dan MASYARAKAT PAPUA

   PT Freeport Indonesia, saat ini sudah resmi menjadi Mitra kerja Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah Papua, yang mana secara keseluruhan, Pemerintah Indonesia adalah Pemegang saham yang dominan di PT Freeport Indonesia ( 51 % ). PT Freeport selama ini juga telah berbuat sesuatu yang baik dan positif bagi masyarakat Papua. Program seperti ini perlu terus dilanjutkan dan bahkan harus dikembangkan menjadi lebih besar dikemudian hari. Gubernur Lukas Enembe sangat mengapresiasi sekali setiap program positif yang telah maupun yang akan dilaksanakanm yang berhubungan dengan bidang Kesehatan, Pendidikan, Peningkatan Kualitas dan Keterampilan SDM Papua, serta kegiatan pengembangan UKM Masyarakat Papua. Bidang kegiatan sosial seperti ini, memang harus dipisahkan dengan permasalahan politik atau masalah dalam bidang usaha yang saat ini telah dicapai kesepakatannya antara Pemerintah Indonesia, PT Freeport dan Pemerintah Provinsi Papua.

“Sinergi menjadi kunci keberlanjutan program kesehatan masyarakat Papua “

     PT Freeport Indonesia (PTFI) berkomitmen bahwa kehadiran perusahaan harus memberi manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan. Salah satu manfaat kehadiran perusahaan kepada masyarakat adalah tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Program kesehatan ini memberi manfaat bagi masyarakat asli Papua yang berasal dari Tujuh Suku di sekitar wilayah operasi kami sebagai penerima manfaat utama.  Program kesehatan ini meliputi pelayanan kesehatan dasar melalui rumah sakit dan klinik, pengendalian malaria, pengendalian HIV/AIDS, pengendalian tuberculosis, dan program sanitasi dan air bersih. Kami bermitra dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK), pemerintah daerah, dan organisasi lainnya dalam menjalankan seluruh program kesehatan tersebut.  PTFI membangun dan mengoperasikan fasilitas kesehatan di Kabupaten Mimika untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Klinik-klinik yang dibangun dan dioperasikan sejak tahun 1990-an ini melayani masyarakat yang saat itu memiliki akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan. Dengan lebih meratanya fasilitas kesehatan, PTFI melanjutkan pengelolaan klinik tersebut dan mendorong keterlibatan pemerintah termasuk melalui rencana serah terima fasilitas kepada pemerintah. Rumah Sakit Waa Banti (RSWB) merupakan fasilitas kesehatan yang dibangun PTFI untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di dataran tinggi Banti. Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) yang dibangun oleh LPMAK melalui Dana Kemitraan dari PTFI juga memberikan pelayanan  bagi  masyarakat  asal  Tujuh Suku di dataran rendah. Kedua rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit pertama di Kabupaten  Mimika. Pada tahun 2016, RSMM berhasil mempertahankan akreditasi rumah sakit tipe C dan menyelesaikan pembangunan ruang operasi baru  sebagai  salah satu bentuk peningkatan fasilitas kesehatan. Masyarakat asal Tujuh Suku mendapatkan fasilitas kesehatan cuma-cuma di kedua rumah sakit dan klinik-klinik kesehatan tersebut. Pada tahun 2016, PTFI meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam pengelolaan  klinik, salah satunya melalui penyediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan dari pemerintah. Sebagai bagian dari usaha mencapai keberlanjutan, fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut akan diintegrasikan dengan program jaminan kesehatan dari pemerintah. PTFI akan meningkatkan sinergi  dengan  pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar program yang telah dijalankan dapat terus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Pengendalian Malaria

Pusat Pengendalian Malaria Timika merupakan salah satu bentuk sinergi antara perusahaan dan pemerintah yang telah berjalan sekitar empat tahun. Melalui program ini, masyarakat mendapatkan penyuluhan pengendalian malaria, pembagian kelambu, pemeriksaan kasus malaria, dan pengobatan malaria. Pada tahun 2016, Pusat Pengendalian Malaria melakukan lebih dari 30.400 penyemprotan dan lebih dari 11.000 pembagian kelambu anti nyamuk di 5.600 rumah. Setelah berhasil menurunkan kasus malaria sebesar lebih dari 50% selama tiga tahun berturut-turut di daerah sasaran program, pada tahun 2016 program pengendalian malaria mengalami tantangan dengan adanya peningkatan kembali kasus malaria di beberapa daerah sasaran malaria. Namun demikian, Pusat Pengendalian Malaria Timika terus mendorong perubahan perilaku di Kabupaten Mimika dapat berkurang.

Klinik Terapung dan Dokter Terbang

 Program Klinik Terapung dan Dokter Terbang merupakan program yang dilakukan untuk mengatasi tantangan geografis dan persebaran penduduk yang tidak merata agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau lebih  banyak  orang.  Program  ini  dijalankan oleh LPMAK sebagai pengelola Dana Kemitraan dari PTFI. Pada tahun 2016, Klinik Terapung telah sepenuhnya beroperasi untuk memberikan layanan kesehatan bagi sekitar  6.200  orang  dari empat distrik di pesisir pantai Kabupaten Mimika yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan. Dokter  Terbang menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan layanan kesehatan di  daerah  terpencil   di  dataran tinggi.  Helikopter   menjadi  moda jadwal. Program klinik terapung dan dokter terbang ini bekerjasama dengan puskesmas dan mitra kesehatan lainnya.

Beasiswa LPMAK                                                                                                              

   Program beasiswa yang telah diberikan sejak tahun 1998 memberikan manfaat bagi generasi muda asal Tujuh Suku asli Papua untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pendidikan. Para penerima beasiswa tersebut menempuh pendidikan dari tingkat SMP hingga universitas di Papua, Jawa, Sulawesi, bahkan di luar negeri. Pada tahun 2016, program beasiswa diberikan kepada 645 siswa yang terdiri dari 333 (52%) Suku Amungme, 153 (24%) Suku Kamoro, dan 159 (24%) dari suku-suku lain di Papua. Dalam program beasiswa ini, LPMAK bermitra dengan berbagai institusi pendidikan dan melakukan pemantauan rutin bersama dengan para mitra. Pada tahun 2016, LPMAK tidak menyediakan beasiswa baru karena adanya pengurangan anggaran operasional lembaga. Namun demikian, beasiswa masih terus diberikan bagi para penerima beasiswa yang sedang menempuh pendidikan.

Asrama LPMAK

   Program sekolah asrama merupakan langkah yang dilakukan PTFI dan LPMAK dalam meningkatkan partisipasi generasi muda Papua dalam pendidikan formal. Sekolah asrama yang dibangun LPMAK melalui Dana Kemitraan dari PTFI menciptakan akses pendidikan bagi anak-anak Papua dengan akses pendidikan yang terbatas. Melalui lima kompleks asrama, 756 siswa mendapatkan fasilitas yang memadai untuk menempuh pendidikan formal pada tahun 2016. LPMAK akan mengembangkan asrama-asrama tersebut bekerjasama dengan mitra lainnya agar kehadiran asrama memberi manfaat bagi lebih banyak generasi muda Papua.

lnstitut Pertambangan Nemangkawi

   lnstitut Pertambangan Nemangkawi (IPN) dibangun oleh PTFI untuk mempersiapkan generasi muda Papua memasuki dunia kerja, khususnya di bidang pertambangan. Program Apprentice dan Diploma Administrasi Bisnis merupakan program utama di IPN. Sejak dimulainya IPN pada tahun 2003, sebanyak 3.907 siswa telah menempuh pendidikan di lembaga ini. Hingga tahun 2016, sebanyak 2.928 siswa diterima sebagai tenaga kerja PTFI atau perusahaan kontraktor. Pada tahun 2016, sebanyak 125 siswa masih menempuh pendidikan di IPN. Jumlah ini menurun signifikan dari tahun-tahun sebelumnya karena tidak ada penerimaan siswa baru selama tahun 2015-2016 sebagai penyesuaian dari kondisi perusahaan.

Asrama Tomawin

Asrama Tomawin merupakan asrama yang dibangun oleh PTFI untuk memfasilitasi siswa asal Tujuh Suku di dataran tinggi mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pada tahun 2016, sebanyak 57 siswa yang seluruhnya berasal dari Suku Amungme di dataran tinggi mendapatkan kesempatan untuk tinggal di asrama dan menempuh pendidikan. Selain mendapatkan pendidikan formal, para siswa yang tinggal di asrama ini mendapatkan program pembinaan agar mereka memiliki keterampilan dalam bidang seni, budaya, dan olahraga serta memiliki kemandirian yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

“Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi lokal Mimika “

   Kehadiran PT Freeport Indonesia (PTFI) berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika dan menjadikan Mimika menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi penting di Papua. Pertumbuhan ekonomi ini menarik migrasi penduduk dari daerah lain di Papua dan provinsi lain di Indonesia. Selain memberikan dampak ekonomi tersebut, kehadiran PTFI juga mendorong terciptanya lapangan kerja selain dari sektor tambang melalui berbagai program ekonomi berbasis kearifan dan potensi lokal. Program ini meliputi program peternakan, pertanian, usaha mikro kecil dan menengah dan dana bergulir di dataran tinggi dan dataran rendah.

Peternakan Ayam dan Babi

   Program peternakan di SP 9 dan SP 12 di wilayah dataran rendah  Kabupaten  Mimika  telah  mendorong  masyarakat  lokal untuk  mengembangkan  potensi  ekonomi  setempat.   Program ini telah menjadi salah satu program ekonomi unggulan karena kemampuannya untuk menyediakan 20% kebutuhan daging ayam dan 40% kebutuhan telur di Kabupaten Mimika. Program ini juga menciptakan lapangan kerja bagi 444 orang sebagai peternak dan karyawan. Pada tahun 2016, penjualan hasil peternakan mencapai Rp. 33,6 miliar. Selama lima tahun, pendapatan dari program ini mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar Rp. 3,5 miliar per tahun. Selain memberikan manfaat finansial program peternakan juga melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai pelatihan peternakan bagi para peternak, pelajar, masyarakat, dan pegawai pemerintah di Kabupaten Mimika. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang terampil dalam bidang peternakan, diharapkan program peternakan ini terus berkembang dan berkelanjutan di masa depan dan secara perlahan mengurangi ketergantungan terhadap subsidi dari PTFI. Program pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan LPMAK bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Mimika, khususnya bagi masyarakatTujuh Suku asli Papua. Dalam program peternakan ayam, LPMAK mendampingi 31 peternak ayam dalam mengembangkan usaha mereka. LPMAK juga merintis peternakan sapi di Agimuga dengan memberdayakan masyarakat di daerah terse but. Masyarakat Agimuga saat ini mengelola 137 ekor sapi didampingi tenaga dari Universitas Negeri Papua dan Dinas Peternakan Kabupaten Mimika. Berbagai program peternakan berbasis potensi lokal ini diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat.

   Program pertanian kopi berfokus pada pengembangan potensi kopi Arabica di empat kampung yaitu Tsinga, Aroanop, Hoea dan Waa di dataran tinggi. Program ini memberikan pendampingan, bantuan sarana produksi, bimbingan teknis dan aksesibilitas pasar bagi 81 petani kopi. Selama tahun 2016, kami melanjutkan program pendampingan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial pengurus dan anggota Koperasi Kopi Amungme Gold dalam menjalankan program pertanian dan usaha kopi. Salah satu hasil dari pendampingan ini adalah adanya peningkatan hasil penjualan kopi dengan rata-rata  peningkatan selama tiga tahun terakhir sebesar 44%. Pada tahun 2016, hasil penjualan kopi sebesar Rp. 983,1 juta, meningkat 20% dari penjualan tahun sebelumnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah Serta Dana Bergulir

   LPMAK melakukan program usaha kecil mikro dan menengah untuk mendorong pertumbuhan pengusaha lokal dalam penyediaan barang dan jasa, meningkatkan daya saing para pengusaha binaan, dan meningkatkan penggunaan barang dan jasa lokal bagi operasi kami. Program ini memberikan pendampingan bagi pengusaha Papua yang potensial. Pada tahun 2016, kami memberikan pendampingan bagi 162 pengusaha di mana 83% diantaranya merupakan pengusaha asal Tujuh Suku asli Papua. Program ini menciptakan kesempatan kerja bagi sekitar 1.199 orang di Kota Timika pada Desember 2016. Pendapatan para pengusaha tersebut mencapai Rp. 203,6 miliar.

   LPMAK bekerjasama dengan Yayasan Bina Utama Mandiri dalam penyaluran dana bergulir bagi para pengusaha binaan. Pada tahun 2016, dana bergulir yang diberikan sebesar Rp. 2,3 miliar bagi 18 pengusaha binaan. Kamijuga menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam penyaluran dana bergulir sebagai bagian dari proses pembinaan para pengusaha untuk mencapai kelayakan dalam mendapatkan fasilitas kredit usaha perbankan. Sejak awal progam tahun 2004, total dana bergulir yang telah disalurkan bagi pengusana binaan sebesar Rp. 49,5 miliar. Kami terus mendorong para pengusaha agar lebih banyak mendapatkan mitra dan konsumen dari luar PTFI untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan usaha meskipun kelak kami telah berhenti beroperasi. Program dana bergulir LPMAK juga menyediakan fasilitas pengembangan usaha bagi lebih dari 700 pengusaha mikro asal Tujuh Suku asli Papua. Para pengusaha binaan tersebut bergerak di bidang jasa, kios/retail, dan berbagai industri rumahan. Program ini menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat sehingga mereka dapat membiayai pendidikan dan perawatan kesehatan mereka serta mengembangkan usaha mereka.

Kompleks Olahraga Mimika

   PTFI menandatangani kesepakatan dengan pemerintah daerah pada tahun 2013 untuk membangun fasilitas olahraga yang secara khusus untuk mendukung provinsi Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Pada tahun 2016, kami menyelesaikan pembangunan Kompleks Olahraga senilai US$ 33 juta di Timika. Beberapa fasilitas dalam komplek ini antara lain stadion terbuka dengan kapasitas tempat duduk 3.500; stadion tertutup untuk bulutangkis, bola voli dan bola basket dengan kapasitas tempat duduk 5.500; lapangan atletik, dua asrama atlet dan berbagai fasilitas pendukung. Pada 2016, PTFI menghabiskan lebih dari  US$ 3,2 juta untuk melengkapi kompleks olahraga. PTFI mensubkontrakkan pekerjaan konstruksi ke kontraktor lokal yang menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 300 orang, dimana lebih dari 100 orang merupakan orang asli Papua. Sebagai bagian dari kesepakatan, PTFI akan mengelola fasilitas tersebut selama satu tahun dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk   menemukan   pihak   ketiga   profesional   dalam mengelola fasilitas olahraga secara permanen

Fasilitas Air Bersih

   Ketersediaan air bersih bagi masyarakat di kota Timika menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Mimika. Pada tahun 2013, PTFI bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memperbaiki distribusi air bersih ke Kota Timika, daerah perkotaan yang berkembang dan berdekatan dengan wilayah proyek PTFI. Sebagai bagian dari proses perencanaan, PTFI mensponsori studi kelayakan dan studi dampak lingkungan untuk menentukan desain terbaik fasilitas pengolahan air untuk memenuhi kebutuhan Timika yang semakin meningkat. Sebagai hasii dari studi terse but, PTFI menyumbangkan keahlian tekniknya dan investasi senilai US$ 10 juta untuk membangun dua fasilitas pengolahan air, jaringan pipa asupan air dan tujuh sumur bor. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan dan memperluas jaringan pemipaan kota secara bertahap yang akan menghubungkan ribuan penduduk Timika ke instalasi pengolahan air. Pada 2016, PTFI menyediakan lebih dari US$ 2,4 juta untuk menyelesaikan satu instalasi pengolahan air, satu penampungan air, lima dari tujuh sumur bor, dan gedung perkantoran pendukung. Untuk membangun fasilitas ini, PTFI bermitra dengan kontraktor lokal yang menyediakan pekerjaan kepada lebih dari 70 orang dimana 20 di antaranya adalah orang asli Papua. Sejak dimulainya proyek pada tahun 2013, PTFI telah menginvestasikan lebih dari US$ 5,4 juta. Fasilitas ini ditargetkan selesai pada tahun 2017. Setelah selesai, PTFI akan mengoperasikan fasilitas ini pada tahun pertama dan akan dilanjutkan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah.

PT Freeport Indonesia (PTFI) bekerja sama dengan berbagai mitra dalam menyediakan infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat sekitar. Kemampuan kami dalam pengembangan infrastruktur dikombinasikan dengan jaringan mitra kami dan pemahaman tentang konteks lokal menjadi pendorong bagi pembangunan di sekitar wilayah operasi kami.

Proyek 3 Desa di Dataran Tinggi

   Sejak dimulainya Proyek Tiga Desa Amungme di dataran  tinggi  pada tahun 2000, kami telah menginvestasikan lebih dari US$ 81,5 juta untuk proyek infrastruktur bagi masyarakat di dataran tinggi Aroanop, Banti dan Tsinga, yang berada di sekitar wilayah operasi PTFI. Melalui proyek ini, kami menyediakan dana, peralatan, bahan, transportasi dan tenaga kerja untuk membangun jaringan infrastruktur yang mencakup lebih dari 300 rumah, tiga sekolah, 10 guru Rumah, tiga klinik, tiga pasar, 13 gereja, 20 jembatan, generator 225KW, dan dua lapangan terbang. Kontribusi dalam infrastruktur masyarakat telah memberi manfaat bagi sekitar 1.000 orang Papua yang tinggal di daerah dataran tinggi yang terpencil. Pada tahun 2016, kami menginvestasikan sekitar US$ 7 juta untuk menyelesaikan komitmen dalam Proyek Tiga Desa, termasuk: Lapangan Terbang Aroanop, fasilitas Micro Hydro Banti 120 KW, Jembatan Banti dan Opitawak. Kami juga  bermitra dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk melakukan survei dan mengembangkan rencana penyerahan dan pemeliharaan lanjutan untuk aset-aset ini.

“Melestarikan adat dan budaya di tengah kemajuan  zaman”

   PT  Freeport  Indonesia  (PTFI)  menjalankan  kegiatan  usahanya  dengan memperhatikan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan. Di lain pihak, tingginya angka migrasi di Mimika, baik dari dalam maupun luar wilayah Papua telah memberikan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi maupun budaya lokal. Budaya dari luar, sistem ekonomi maupun teknologi modern dapat mengubah cara pandang masyarakat lokal terhadap budaya asli mereka. PT FI  turut  memperhatikan  pentingnya  budaya  lokal  sebagai  identitas  asli  Papua sehingga budaya tersebut tidak hilang begitu saja oleh arus modernisasi. Oleh karena itu, kami mengambil bagian dalam usaha pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat asli. Berbagai kegiatan promosi budaya dilakukan agar masyarakat lokal khususnya kaum muda dapat tetap memahami  budayanya  meskipun hidup dan tinggal  bersama dengan orang dengan beragam budaya dari luar. Pada tahun 2016, PT FI melanjutkan komitmen dalam pelestarian budaya melalui kegiatan promosi budaya Suku Kamoro. Kami bekerjasama dengan Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe untuk mengembangkan, melestarikan, dan mempromosikan seni dan budaya Kamoro. Yayasan tersebut juga melakukan pendampingan kepada para pengukir serta pemasaran hasil ukiran dan anyaman. Promosi tersebut dilakukan melalui pameran produk seni dan tarian dan penjualan produk seni seperti ukiran dan anyaman serta tur budaya  ke beberapa  kampung  Kamoro di wilayah  pesisir. Pengembangan budaya Kamoro yang dilakukan meliputi kegiatan seleksi, pengumpulan serta penjualan hasil-hasil ukiran masyarakat Suku Kamoro untuk dapat dipromosikan melalui pameran dan galeri di Kota Timika. Hasil dari penjualan ukiran tersebut diberikan seluruhnya kepada para pengukir. Pada tahun 2016, sebanyak 692 ukiran dan anyaman Kamoro pilihan yang berasal dari sekitar 300 pengukir/ penganyam  berhasil  terjual  melalui  berbagai  pameran  di  Kabupaten Mimika maupun daerah lain di Indonesia.

 

BAB IX PENUTUP 

   Freeport Indonesia akhirnya bersedia menyerahkan 51% saham di tambang Grasberg dan membangun instalasi peleburan dalam waktu lima tahun. Kesepakatan tersebut mengakhiri perseteruan panjang seputar izin operasi.

Freeport Mine Indonesien (Getty Images/AFP/O.Rondonuwu)Tambang Grasberg di Papua

   Raksasa tambang Amerika Serikat, Freeport McMoran Inc. akhirnya menyanggupi tuntutan pemerintah Indonesia. Anak perusahaan Freport di Indonesia akan menyerahkan 51% sahamnya di tambang Grasberg dan membangun instalasi peleburan alias smelter. Sebagai gantinya pemerintah di Jakarta sepakat memperpanjang izin operasi Freeport di Papua hingga 2041. Divestasi saham adalah salah satu dari tiga kesepakatan yang dicapai, dalam perundingan antara pemerintah dan Freeport yang digelar maraton sejak Februari 2017 lalu. Klausul-klausul lainnya adalah Freeport sepakat membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama lima tahun hingga Oktober 2022. Selain itu landasan hukum PT Freeport Indonesia akan menjadi izin usaha pertambangan khusus tidak lagi berstatus kontrak karya. Disepakati juga penerimaan negara secara agregat nanti akan lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini. Jika PT Freeport Indonesia menjalankan perjanjian tersebut, mereka akan menerima perpanjangan izin operasional hingga tahun 2041 mendatang. Lalu kira-kira berapa uang yang harus disiapkan jika BUMN ingin mencaplok saham Freeport. Jika dihitung dengan model Fair Market Value berdasarkan nilai cadangan dengan masa kontrak sampai 2041, nilai 100 persen saham PT Freeport Indonesia yakni US$ 15,9 miliar atau kurang lebih Rp 211 triliun. Dengan nilai 51 persen sahamnya sekitar Rp 107 triliun.

   Sementara itu jika semua aset holding pertambangan PT Inalum digabung valuasi baru mencakup Rp 58 triliun. Begitu juga jika semua aset tersebut dijaminkan. Holding BUMN itu tetap tak akan bisa memperoleh utang sampai Rp 107 triliun karena utang tak boleh melebihi nilai seluruh aset yang dimiliki. BUMN yang sanggup mengakuisisi saham tersebut adalah BUMN sektor perbankan. Namun BUMN itu terikat aturan dilarang membeli saham perusahaan di luar bisnis intinya. Divestasi paling mungkin dilakukan menggunakan metode replacement cost seperti keinginan pemerintah. Dengan model ini 100 persen saham 100 Freeport adalah senilai US$ 5,9 miliar atau sekitar Rp 78 triliun. Maka 51 persen saham adalah Rp 40 triliun. Holding BUMN pertambangan sanggup mengumpulkan uang sebanyak itu.

   Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat  atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara  yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 10 Februari 2017. Point-point penting PP Nomor 1 Tahun 2017 diantaranya : pertama, divestasi saham sebesar 51%  pada tahun kesepuluh sejak masa produksi kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional; kedua, permohonan perpanjangan untuk izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK), paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha; ketiga,   harga patokan penjualan mineral dan batubara diatur oleh Pemerintah; keempat, pemegang kontrak karya wajib merubah izinnya menjadi perijinan pertambangan khusus operasi produksi; dan kelima, pemerintah melalui Kementerian ESDM mengatur tatacara pelaksanaan peningkatan nilai tambah dan penjualan mineral logam.

   Divestasi saham perusahaan Mineral dan Batubara dilakukan secara bertahap sesuai dengan PP Nomor 1 tahun 2017 pasal 97 ayat 2. Perusahaan pertambangan Mineral dan Batubara harus melakukan divestasi saham sebesar  20% (dua puluh persen) pada tahun keenam sejak produksi, tahun ketujuh sebesar 30% (tiga puluh persen), tahun kedelapan sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen), tahun kesembilan sebesar 44% (empat puluh empat persen) dan tahun kesepuluh sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham. Divestasi saham secara bertahap hingga sebesar 51% pada tahun kesepuluh mengikat kepada seluruh perusahaan Mineral dan Batubara termasuk PT. Freeport Indonesia Company.

   Freeport Indonesia Company, anak perusahaan dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. dari Amerika Serikat melakukan Kontrak Karya (KK) dengan Pemerintah Indonesia sebanyak dua kali yaitu KK I pada tahun 1967  dan KK II pada tahun 1991 di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. KK I berlaku selama 30 tahun untuk penambangan Erstberg yang beroperasi produksi tahun 1973, dan KK II pada 30 Desember 1991 berlaku selama 30 tahun (yang akan berakhir pada 2021) untuk penambangan Grasberg yang ijin operasi produksinya dikeluarkan tahun 1996 dengan produksi sebesar 300 ribu ton/hari. Dengan perhitungan waktu operasi produksi yang dijalankan sejak tahun 1996, maka seharusnya PT. Freeport Indonesia Company mengikuti aturan untuk melakukan divestasi saham sebesar 51%, bahkan sesuai KK II pasal 24 ayat 2 nasionalisasi saham PT. Freeport Indonesia Company harus dilakukan tahun ke-5 setelah penandatanganan KK II. Kepemilikan saham PT. Freeport Indonesia Company saat ini, sebesar 81,28% dikuasai Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. Amerika Serikat, sebesar  9,36% dikuasai Pemerintah dan sebesar 9,36% dikuasai perusahaan swasta nasional PT. Indocopper  Investama milik Bob Hasan, dengan demikian Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. Amerika Serikat harus merelakan melepas kembali sahamnya sebesar 32,28% dari total saham PT. Freeport Indonesia Company.

Konsistensi Pejabat Pemerintah Mewujudkan Divestasi Saham PT. FI

   Kewajiban divestasi PT. Freeport Indonesia Company hingga mencapai 51% telah diatur dalam  KK II tahun 1991 Pasal 24, tentunya dengan mekanisme dan periode yang berbeda dengan PP No. 1 tahun 2017. Dengan mengacu KK II tahun 1991, PT. Freeport Indonesia Company harus menasionalisasi saham sebesar 10% pada tahun kelima setelah penandatanganan perjanjian dan selambat-lambatnya 10 tahun setelah penandangan. Setelah itu, PT. Freeport Indonesia Company harus menasionalisasi saham 2,5% setiap 2 tahun setelah tahun kesepuluh selama sepuluh periode sehingga selama 30 tahun beroperasi diperkirakan hanya 35% saham yang dinasionalisasi. Namun demikian, KK II tahun 1991 menegaskan bahwa PT. Freeport Indonesia Company akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat 2, Pasal 3 ayat 2, sehingga sepanjang adanya perbedaan pendapat periode divestasi saham maka ditentukan dengan kesepakatan lain yang disetujui antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia Company.

   Freeport Indonesia Company memiliki masa operasi tersisa selama 5 tahun hingga tahun 2021, sehingga sangat penting bagi Pemerintah untuk menilai PT. Freeport Indonesia Company sebagai perusahaan yang mudah untuk bekerjasama atau tidak termasuk dalam melaksanakan kebijakan divestasi saham kepada Warga Negara Indonesia. Pemerintah tahun 2019-2024 dapat melakukan take over setelah tahun 2021 manakala PT. Freeport Indonesia Company dinilai kurang mau bekerjsama dengan Pemerintah. Dengan mempertimbangan, bahwa nilai aset Freeport saat ini (replacement cost) sebesar US$ 600 miliar atau setara Rp. 7.980.000.000.000, dengan kurs US$ 1 = Rp. 13.300 (Prioritaskan BUMN Beli Saham Freeport: Kompas, 23 Februari 2017), maka Pemerintah Indonesia dengan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika semestinya percaya diri untuk melakukan take over PT. Freeport Indonesia Company. Cadangan Devisa Indonesia yang lebih dari 1.500 triliun dan nilai APBN Indonesia yang lebih dari 1,7 triliun dan indikator ekonomi yang membaik, semestinya menjadi garansi kepercayaan diri pemerintah untuk melakukan take over. Cadangan material mentah emas dan tembaga diareal PT. Freeport Indonesia Company ditaksir masih sebesar 2,8 miliar ton yang akan habis 50 tahun ke depan (Wahyu Sunyoto, detikFinace: 14 November 2014), dengan estimasi keuntungan PT. Freeport Indonesia sepanjang tahun 2016 sekitar US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 21,3 triliun (Fana Suparman, Suara Pembahruan: 31 Agustus 2016) maka mengelola PT. Freeport Indonesia sangat menjanjikan. Komitmen Pejabat Pemerintah untuk memajukan potensi nasional dan memajukan Pemprov. Papua dan Pemkab Mimika sangat menentukan dalam melakukan nasionalisasi saham PT. Freeport Indonesia Company. Penting bagi pejabat Pemerintah saat ini atau Pemerintah tahun 2019-2024 untuk konsisten menjaga komitmen dalam menasionalisasi saham PT. Freeport Indonesia Company.

Referensi:

  1. kbr.id/editorial/08-2017
  2. annual review final PTFI 2016
  3. Wilpret Siagian – detikFinance: 15 Desember 2016
  4. www.dw.com

 

 

 

Tinggalkan Balasan