Tim Advokasi Paslon OMTOB Laporkan KPUD ke Panwaslu

konferensi pers tim advokasi OMTOB
SAPA (TIMIKA) – Tim Advokasi Koalisi Partai Mimika Bersatu yang merupakan gabungan partai politik pengusung pasangan calon (Paslon) Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob (OMTOB) melaporkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).  KPUD diduga melakukan pelanggaran administratif dan pelanggaran pemilihan.

Hal ini disampaikan dalam jumpa pers yang dilakukan oleh tim advokasi Mimika bersatu yakni Anselmus Serat,SH.MA, Daud Bunga, SH, H. Iwan Anwar,SH,MH, M. Fatwa, SH,MH, Paskalis Letsoin, SH,MH, Marvey J. Dangeubun,SH,MH, dan Ruben Hohakay, SH di Sekretariat Pemenangan OMTOB, Jalan Hasanuddin Mimika,  Senin (22/1).

“Hari ini kami Tim Koalisi Mimika Bersatu ke kantor Panwaslu Kabupaten Mimika untuk melaporkan pelanggaran administratif yang diduga kuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar salah satu tim advokasi, Daud Bunga kepada wartawan dalam jumpa pers.

Adapun laporan terkait pelanggaran pelanggaran administratif dan pelanggaran pemilihan terurai dalam beberapa tuntutan yakni KPUD sengaja meloloskan salah satu kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yakni Hans Magal dan Abdul Muis karena hal tersebut melanggar pasal 7 huruf o Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, juncto pasal 4 ayat (1) huruf p, peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang tentang pencalonan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,Wali kota dan Wakil Walikota yang mensyaratkan “Belum pernah menjabat sebagai bupati atau wali kota bagi calon wakil bupati atau calin wakil walikota di  daerah yang sama”.

Anggota Tim Hukum Paslon OMTOB, Ruben Hohakay mengatakan, salah satu pelanggaran yang disampaikan adalah KPU Mimika secara sengaja, terstruktur dan masif, menerima dan meloloskan ketahap selanjutnya, terhadap bakal pasangan calon Hans Magal-Abdul Muis (HAM), yang maju melalui jalur perseorangan.

Sementara itu, Iwan Anwar mengatakan, terkait dengan syarat minimun calon perseorangan dimana harus memenuhi dukungan sebanyak 22.273 namun semua calon perseorangan tidak memenuhi persyaratan, pihaknya memiliki bukti dan saksi yang dapat memberikan keterangan tentang tidak memenuhi syarat (TMS) terhadap jumlah dukungan, tidak lengkapnya berkas B1KWK perseorangan dan B-KWK perseorangan kolektif. Tidak dilaksanakannya pleno di PPD Mimika Timur terhadap hasil verifikasi faktual, dan terdapat banyak dukungan ganda, yang bisa mengarah pada unsur pidana.

 “Tindakan KPUD tersebut yang tetap saja menerima serta mengikutsertakan enam balon ke tahap berikutnya yakni tahapan pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan adalah merupakan kekeliruan yang sangat fatal karena bertentangan dengan PKPU Nomor 15 tahun 2017,” ujarnya.

Berikutnya adalah sesuai dengan keputusan KPU nomor 04/Kpts/KPU/KAB.031.434172/2017 tanggal 12 Juni 2017, tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018. Yang seharusnya dipatuhi baik oleh KPUD Mimika sebagai penyelenggara. Namun faktanya KPUD Mimika sendiri secara sengaja terstruktur dan massif melakukan pelanggaran terhadap keputusannya sendiri.

“Bisa dilihat dimana seharusnya ferivikasi faktual terhadap syarat dukungan balon perseorangan adalah tanggal 12 hingga 25 Desember 2017 namun faktanya baru dilakukan pada tanggal 3 Januari 2018, ini berarti penjadwalan sudah tidak sesuai dengan aturan,” kata Marvey Dangeubun.

Tuntutan lainnya adalah KPUD tidak terbuka dalam perekrutan PPS, dimana nama-nama anggota PPS ada yang tidak sesuai dengan domisili tempat tinggal mereka, ada pula yang secara nyata tidak mengikuti tes.

Dari laporan-laporan tersebut, Anselmus Serat mengatakan, pihaknya meminta kepada Panwaslu yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan, untuk menerima dan mengabulkan laporan yang diajukan. Dan menyatakan KPUD Mimika telah melakukan pelanggaran secara administrasi. Dan merekomendasikan kepada KPUD Mimika, untuk tidak meloloskan balon perseorangan karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal pemilih.

“Kami berharap Panwaslu bisa menyelesaikan masalah ini dan bekerja sesuai dengan hukum yang ada sehingga apa yang tidak benar bisa diluruskan menjadi lebih baik sesuai dengan aturan pilkada yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Mimika, Theodora Ocepina Magal saat dikonfirmasi oleh wartawan di Kantor KPU, Senin (22/1) mengatakan telah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi terkait dengan kandidat Hans Magal – Adul Muis dimana Abdul Muis yang saat ini mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Mimika.

“Sebelumnya kami sudah komunikasi dengan provinsi, dan dari provinsi mengatakan saat itu ia adalah PLT Bupati dimana Abdul muis menyelesaikan masa jabatan Klemen Tinal. Kemudian jika dikatakan satu periode maka minimal 2,5 tahun, sehingga KPU mengatakan bisa mendaftar,” ujar Ocepina.

Terkait dengan jadwal tahapan yang mengalami keterlambatan, Ocepiona mengatakan, setiap ada keterlambatan, pihak KPUD selalu memberikan surat pemberitahuan ke Panwaslu Mimika.

“Jika terlambat kami selalu menyurat ke Panwaslu, keterlambatan kami juga mengingat kemarin dari enam balon jumlah dukungannya sangat banyak, kemudian sempat silon dari salah satu balon yang terkunci sehingga harus koordinasi dengan pusat dan itu memakan waktu yang cukup lama,” katanya.

Ia mengatakan jika memang diadukan, maka KPUD tetap mengikuti prosesnya, karena saat ini KPUD sudah menjalankan semua tahapan sesuai dengan aturan yang ada meskipun ada keterlambatan-keterlambatan yang terjadi namun segala sesuatunya sudah dikomunikasikan dengan Panwaslu.

“Kami serahkan ke Panwaslu. Tidak apa-apa ada aduan, biarkan Panwaslu yang menilai,” katanya. (Salma)

Tinggalkan Balasan