Dinas Perikanan Diminta Prioritas Maksimalkan PPI


Anggota komisi B, Kristian Viktor Kabey
SAPA (TIMIKA) – Dalam hearing (dengar pendapat, red) antara Komisi B DPRD Mimika dengan Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, diminta agar fungsi Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako dapat dimaksimalkan, sehingga bisa memberikan kontribusi kepada daerah. Pasalnya, pembangunan PPI menggunakan anggaran Negara yang nilainya mencapai milliaran rupiah.

"Kami minta kepada Dinas Perikanan, yang harus diprioritaskan tahun ini PPI. Harus ada kontribusinya. Karena selama ini kita dirugikan," kata anggota komisi B, Kristian Viktor Kabey saat ditemui Salam Papua usai hearing di Gedung DPRD Mimika, Jumat (2/2).

Menurut Viktor, pada tahun sebelumnya banyak kapal ikan yang sandar di PPI namun tidak memberikan sama sekali kontribusi kepada daerah. Oleh karena itu, ia meminta agar adanya penambahan pembangunan pelabuhan sehingga bisa memberikan kontribusi dan pemasukan pada daerah.

"Satu dua tahun lalu itu kapal-kapal sudah sandar, tetapi tidak punya distribusi parkir. Dari situ kita dirugikan," ujarnya.

Selain itu, dengan adanya permasalahan antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang yang pernah terjadi, ia juga meminta agar Dinas Perikanan dapat melakukan pengadaan peralatan nelayan yang nantinya dapat diprioritaskan dan untuk diberikan kepada nelayan lokal. Hal tersebut dimaksud agar terjadi kesetaraan antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang dalam hal memiliki peralatan nelayan yang memadai. Bahkan, hal itu juga bisa memberikan peningkatan pendapatan terhadap nelayan lokal.

"Tahun ini ada lebih banyak lagi pengadaan-pengadaan untuk nelayan lokal, agar mereka bisa bersaing dengan nelayan-nelayan yang lain. Selain itu, pengawasan dan pembinaan akan terus dilakukan. Seperti mereka demo, mereka tidak mau dikasih ketinting lagi, maunya mesin Johnson. Oke lah, saya kira dana otsus bisa digunakan untuk itu," ujarnya.

Sementara itu terkait nelayan pendatang atau nelayan dari luar Papua, kata Viktor, Dinas Perikanan agar dapat membuatkan peraturan yang kuat agar nelayan lokal bisa merasa diperhatikan. Bahkan dengan adanya aturan itu maka, nelayan dari luar pun bisa menghormati nelayan lokal dalam hal mencari hasil laut. Juga, organisasi adat yang memiliki hak ulayat agar dapat berperan aktif dalam merangkul seluruh nelayan.

"Nelayan dari luar datang mencari ikan tidak masalah, tetap ada perhatian dari Pemda setempat juga. Kan ada aturannya, dan mereka harus pamitan kepada nelayan lokal, bisa melalui Lemasko. Lemasko juga harus bantu pemerintah untuk memantau, karena itu adalah wilayah adatnya," kata Viktor. (Tomy)

Tinggalkan Balasan