Wujudkan Mimika Bebas Malaria 2026, Dinkes Agar Sinergi Bersama PTFI dan Perdaki


Wakil Bupati  Mimika, Yohanis Bassang, SE,. M.Si 
SAPA (TIMIKA) – Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Yohanis Bassang, SE,. M.Si mengharapkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika bisa proaktif dalam menjalin komunikasi bersama PT Freeport Indonesia, dalam hal ini Community Public Health & Malaria Control (CPHMC) guna mewujudkan Mimika bebas malaria 2026. Selain bersama CPHMC, Dinkes juga harus bersinergi bersama Persatuan Karya Darma Kesehatan Indonesia (Perdaki).

Sebab, diakui Wabup, upaya pembasmian jentik malaria melalui pengasapan atau fogging bukanlah upaya yang bisa menuntaskan persoalan malaria di Mimika. Karena menurutnya, fogging biasanya hanya dilakukan sekali dalam sebulan dan tidak secara merata ke semua pemukiman warga.

“Beberapa waktu lalu pernah ada petugas lakukan fogging di rumah jabatan saya. Tapi saya heran, kenapa di tetangga-tetangga saya tidak dilakukan juga? Kalau begitu kan percuma. Seharusnya fogging itu dilakukan secara berkesinambungan dan mencakup semua pemukiman warga,” ungkapnya saat menghadiri launching kegiatan “Pencanangan Kelambu Malaria dan Pencanangan Vitamin A Kabupaten Mimika” di Balai Kampung Gimbi, Distrik Kuala Kencana, Jumat (2/2).

Wabup juga mengharapkan agar Dinkes Mimika mengajukan surat telaan ke pemerintah pusat, baik kementerian kesehatan atau lembaga lain yang hendak memberikan bantuan kepada masyarakat Mimika soal pemberantasan malaria. Ia mencontohkan, pembagian kelambu yang harus disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga dalam satu kampung. Kelambu yang dibagikan harus sesuai perkiraan tempat tidur satu keluarga dengan perhitungan suami, istri dan anak-anak. Selain itu, kelambu juga harus berukuran besar (lebar dan tinggi) agar semua anggota keluarga terlindungi dari gigitan nyamuk.

“Coba kita lihat saja kelambu-kelambu yang di bagi, ukurannya pendek dan tidak lebar. Juga pembagian kelambu itu harus merata ke semua rumah warga, dan bukan hanya dengan jumlah tertentu saja. Karena itu dinkes harus buatkan telaan ke pusat supaya pembagian kelambu itu tidak menjadi suatu polemik di masyarakat,” katanya.

Selain itu, terkait pencanangan vitamin A, ia mengatakan bahwa pembagian vitamin A merupakan program nasional yang pelaksanaanya tidak rutin dan tuntas. Oleh karena itu, kata dia, dinkes melalui rumah sakit umum daerah (RSUD) dan seluruh puskesmas se Mimika harus berupaya agar pencanangan vitamin A tidak dilakukan setengah-setengah, melainkan harus dilakukan secara tuntas.

“Satu contoh besar sudah terjadi di Asmat. Gerakan peduli dan pelayanan tim medis sangat serentak memberikan pelayanan. Lalu, sebelum KLB terjadi pelayanan itu bagaimana? Kenapa sudah terjadi baru semuanya pontang-panting. Jadi, lebih baik semuanya harus di antisipasi secepatnya,” katanya.

Dengan demikian, menurut Wabup, semua jenis pelayanan kesehatan termasuk pemberian vitamin A kepada bayi dan balita se Mimika harusnya dilakukan secara berkelanjutan hingga tuntas.

“Tuntas ini dalam artian sampai ke pedalaman. Untuk apa kita kerja setengah-setengah? Saya berharap setiap kerja pelayanan kita harus dilakukan pakai hati. Percuma kita hidup diatas tanah emas kalau masyarakat kita sakit-sakitan,” ujarnya. (Acik)

Tinggalkan Balasan