EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI PAPUA ( 2013-2017 ). BY : ADRIAN INDRA ( Pengamat Politik dan Pembangunan Papua )

EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI PAPUA
( 2013-2017 )
BY : ADRIAN INDRA ( Pengamat Politik dan Pembangunan Papua )

” Lain Padang Lain Ilalang, Lain Lubuk, Lain Ikannya “ itu pepatah Melayu tua yang sering kita dengar sejak kita masih di SD. Begitu juga setiap daerah di Indonesia yang mempunyai karakter dan adat budaya yang berbeda. Seorang Negarawan sejati, pasti sudah sangat menyadari hal ini. Pemimpin suatu daerah selain sebagai seorang negarawan juga adalah sebagai seorang politikus. Dan sudah menjadi suatu rahasia umum, bahwa seorang politikus adalah orang yang pintar bersandiwara. Maksudnya bersandiwara disini ialah, walaupun dia marah, dia tidak memperlihatkan kemarahannya. Provinsi Papua adalah suatu Provinsi yang diatur dengan UU Otsus, yang mana dalam implentasinya terkadang ada warna abu-abu, seorang pemimpin daerah itu ” terjebak ” antara memperjuangkan aspirasi daerah atau menjalankan tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat yang ada didaerah. Kondisi seperti ini memang tidak bisa dihindarkan, karena dalam era otonomi daerah memang seperti itulah kondisinya. Dan, dalam kondisi seperti inilah sangat diperlukan seni dan keahlian berkomunikasi serta berdiplomasi dari seorang pemimpin daerah. Dan sejarah kembali  akan mencatat, bagaimana strategi komunikasi dari seorang pemimpin Papua dalam membawa Papua menuju era kegemilangan dan kejayaan. Suatu niat yang baik, jika dilakukan dengan cara yang salah atau kurang tepat, hasilnya tidak akan bisa tercapai dengan baik. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya strategi komunikasi dan diplomasi dalam suatu tata kenegaraan.

   Keahlian dalam diplomasi dan komunikasi ini adalah salah satu bentuk perjuangan untuk membawa Papua menuju cita-cita Bangkit, Mandiri, Sejahtera. Hubungan antara Provinsi Papua dengan Pemerintah Pusat secara ketatanegaraan, diatur dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hubungan wewenang pemerintah pusat dan pe­me­rin­tahan daerah dalam satu pasal, yaitu Pa­sal 18A ayat (1) dan ayat (2) dengan rumusan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan peme­rintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan kera­gam­an daerah. Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berlandaskan atau mengacu pada bahwa:

(1) Presiden memegang kekuasaan pemerintahan.

(2)    Hubungan keuangan, pelayanan umum, peman­faatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara peme­rintah pusat dan peme­rin­tahan daerah diatur dan dilak­sanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Papua adalah sebuah provinsi khusus yang terkadang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan juga memerlukan semacam ” diplomasi ” ke Pemerintah Pusat Jakarta. Kenapa saya memakai istilah ” diplomasi ” dalam tulisan ini ? Karena saya melihat bahwa untuk menyelesaikan berbagai masalah di Papua, memang diperlukan upaya yang keras untuk menjelaskan kepada pejabat Pemerintah Pusat Jakarta mengenai permasalahan dan sekaligus solusinya. Dan juga karena cara-cara dengan pengusulan yang resmi, sepertinya tidak tercapai kesamaan sudut pandang anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua. Lazimnya, istilah diplomasi ini dilakukan antara 2 negara untuk mencapai titik temu dari berbagai hal yang ingin disepakati.

Permasalahan Papua, karena saluran pengusulannya secara jalur resmi mandek atau mentok, makanya perlu ditempuh jalan semacam “diplomasi “. Provinsi Papua dalam hal diplomasi ini, semacam mewakili  kepentingan rakyat Papua, khususnya nasib Orang Asli Papua ( OAP ).

Diplomasi secara umum diartikan sebagai seni berunding (the art of negotiation) Apa yang dibutuhkan dalam diplomasi??? Setiap perundingan menuntut kemahiran merumuskan kalimat demi kalimat secara tepat, serta pengetahuan yang mendalam tentang pokok pembicaraan perundingan. Sehingga keberhasilan diplomasi dipengaruhi oleh: kemampuan, kemahiran, kecakapan dan keahlian seorang dilomat.
Pengertian diplomasi dapat disimpulkan yaitu perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode untuk menyampaikan pesan melalui perundingan guna mencapai tujuan dan kepentingan yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional.
Inti diplomasi adalah kesediaan untuk saling memberi dan menerima guna mencapai saling pengertian antara dua negara, tiga negara, atau banyak negara. Biasanya dilakukan secara resmi antar pemerintah negara namun, bisa juga secara tidak resmi melalui antar lembaga informal atau antar penduduk atau antar komunitas dari negara yang berbeda. Idealnya, diplomasi haruslah memberikan hasil berupa pengertian lebih baik atau persetujuan tentang suatu masalah yang dirundingkan.

Revolusi komunikasi telah menggantikan posisi perwakilan negara, diplomasi dan media komunikasi memberikan dampak terhadap opini dunia dan efek yang berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh ambassador atau diplomat. Diplomasi saat ini dijalankan melalui media seperti televisi atau hal-hal yang dekat dengan publik serta sering didengar dan dibaca oleh publik. Sebagai tambahan, image negara dan image dari pemimpinnya menjadi hal yang sangat penting, karena di zaman demokratisasi setiap kebijakan luar negeri akan diperbincangkan oleh masyarakat  internasional.

Perubahan ini berarti bahwa hubungan internasional dijalankan melalui public diplomacy. Konsep publik diplomacy merupakan usaha menciptakan image internsional  yang dapat meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai kesuksesan dalam berdiplomasi. Public diplomacy berkaitan dengan propaganda yang melibatkan figure politik, promosi negara yang cenderung seperti iklan, serta berbagai hubungan publik yang dimanfaatkan oleh pebisnis. Propaganda merupakan usaha untuk meraih pengaruh melalui teknik emosi daripada suatu diskusi logis dan presentasi yang menggunakan fakta empiris. Dalam jangka panjang, diplomasi publik dilakukan untuk membangun citra suatu negara. Contoh nyata dalam kasus ini adalah Jepang. Jika Jepang tidak mengglobalisasikan produk anime-manganya ke luar, mungkin tidak akan ada orang yang tertarik mempelajari bahasa Jepang yang dinilai sangat sulit, maupun ada orang yang mau mempelajari budaya Jepang karena negara tersebut secara historis pernah menjadi agressor.

   Dengan mengekspor penduduk anime-manganya, Jepang mendapatkan setidaknya dua keuntungan, pertama, membaiknya citra Jepang dimata generasi muda yang persepsi dan seleranya dibangun oleh selera kultur modern Jepang, yang kedua, Jepang menjadi stream selain dominasi budaya Amerika yang diwakili oleh MTV dan Hollywood, dan yang ketiga tentu saja hal ini menambah pemasukan industri-industri animasi dan perusahaan penerbitan manga di Jepang.

Secara garis besar, praktik diplomasi masa depan dipengaruhi oleh :

  1. Revolusi teknologi informasi

Akses informasi tidak lagi terbatas dan dimiliki oleh kelompok-kelompok eksekutif dalam pemerintahan. Kehadiran teknologi microchip kembali membawa revolusi informasi disebabkan perolehan dan transmisi  pesan yang membawa perubahan-perubahan yang lebih besar. Elemen dasar perubahan diplomasi adalah tersedianya jaringan komputer dan elektronik. Mengenai perubahan-perubahan tersebut  Barry Fulton menjabarkan lebih jauh:”…negara-negara yang sebelumnya dihubungkan oleh kementrian luar negeri dan aktivitas perdagangan, sekarang terhubung melalui aktivitas komunikasi antar individu  melalui teknologi seray optic, satelit, wireless yang merupakan bagian dari sebuah jaringan yang kompleks dan tanpa pengawasan terpusat. Teknologi transportasi dan informasi menyebabkan waktu dan tempat bukan lagi masalah yang relevan, sehingga diplomasi tradisional berjuang untuk mempertahankan relevansinya.

  1. Meningkatnya Peran Media Massa

Melalui media massa modern, masyarakat dapat berkomunikasi tanpa halangan birokratis. Media massa modern telah menegaskan  ide”diplomasi tanpa diplomat”. Perkembangan lain adalah peranan media massa dalam mengatur setting dan mekanisme diplomasi. Media sering kali dianggap baik  sebagai penunjang maupun penghambat diplomasi. Peranan mereka dalam penyiaran . Melalui satelit , sangat membantu dalam  menyediakan dan sebagai  negosiator, seperti yang digambar kan secara jelas ketika terjadi krisis penyanderaan diplomat-diplomat AS di Iran.

  1. Globalisasi bisnis dan sistem keuangan, sehingga aktivitas diplomasi ekonomi menjadi semakin signifikan.

Globalisasi bidang keuangan dan bisnis telah menghapuskan batas-batas negara dan hukum permintaan dan penawaran. Lebih dari 1 triliun dollar setiap hari dipertukarkan dipasar uang internasional dengan tanpa atau bahkan intervensi  yang sangat kecil dari pemerintah. Perdagangan internasional melalui fasilitas eletronik (e-Commerce) ini telah memperluas aktivitas perekonomian dunia. Jarak tidak lagi menjadi faktor penghambat dalam ekonomi berbasis informasi ini.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa peran pemerintah dalam bidang ekonomi dapat tergantikan oleh adanya e-Commerce.

  1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hubungan internasional (diplomasi publik)

Aktiviatas diplomasi publik dapat melengkapi upaya-upaya  diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah. Keterlibatan publik diharapkan dapat membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan wakil-wakil pemerintah selain memberi masukan dan memberikan  cara pandang yang berbeda dalam memandang suatu masalah. Dalam banyak hal first tract diplomacy memiliki keterbatasan karena bergerak dalam kerangka kekuasaan dan interaksi  yang kaku. Kekakuan ini dapat diimbangi  oleh jalur diplomasi publik melalui berbagai upaya yang fleksibel dan informal. Contohnya  adalah upaya yang dijalankan oleh Departemen Luar Negeri Indonesia dalam program Indonesia Channel selama beberapa tahun terakhir ini.

Diplomasi publik berkaitan dengan berubahnya sikap masyarakat dalam melihat persoalan-persoalan politik luar negeri yang tidak lagi dibatasi oleh interpretasi yang diberikan oleh diplomat tradisional. Diplomasi publik memungkinkan masyarakat baik secara individu maupun dalam kelompok epistemik yang dibentuk pemerintah untuk berperan dalam memberi masukkan bagi kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri.

Dalam tata krama diplomatik, adalah suatu kelaziman untuk mempergunakan bahasa yang santun sebagai bagian dari tata krama pergaulan, baik dalam forum negosiasi, konferensi, pesta diplomatik ataupun sekedar pertemuan informal. Pada kesempatan-kesempatan tersebut seorang diplomat lebih memilih menggunakan kata atau kalimat tak langsung dalam mengekspresikan pendapatnya, terutama ketika menyatakan persetujuan atau penolakan.

Ketika seorang diplomat menyatakan “kami mencatat apa yang anda katakan”, maka sebenarnya sang diplomat tersebut ingin mengatakan “kami tidak sependapat dengan apa yang anda katakan”. Contoh lain, ketika dalam suatu proses negosiasi seorang diplomat mengatakan “saya tidak mengerti (isu yang disampaikan)”, maka sebenarnya yang ingin dikatakan adalah “saya mengerti (isu yang disampaikan), tapi saya tidak setuju (dengan apa yang anda sampaikan)”.

Dari kedua contoh di atas, terlihat sepertinya ada kontradiksi antara apa yang dikatakan dengan hal yang ingin disampaikan. Tapi sebenarnya apa yang dikemukakan adalah suatu pesan tersembunyi dan menghindari munculnya ketersinggungan dari lawan bicara. Harapannya, pesan dapat dipahami dan hubungan baik dapat tetap terjaga. Untuk itu diperlukan ketajaman dan sensitivitas untuk memahami apa yang dikatakan seorang diplomat dan mengaitkannya dengan konteks pembicaraan.

Dengan penggunaan bahasa yang santun dan sering kali memerlukan interpretasi yang tajam, tidak mengherankan jika terdapat ungkapan legendaris yang menyebutkan bahwa jika seorang diplomat mengatakan “ya” maka itu berarti “mungkin”, jika mengatakan “mungkin” bisa berarti “tidak” dan jika seorang diplomat mengatakan “tidak” maka berarti ia bukanlah seorang diplomat.

Pada dasarnya, diplomasi merupakan sebuah wadah untuk melakukan hubungan internasional dengan menjalin komunikasi untuk menyampaikan berbagai kepentingan setiap negara. Sebagai elemen primer yang menentukan jalannya praktik diplomasi, istilah komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi antara setiap pihak (Keyton, 2011 dalam Lunenberg, 2010: 1). Adapun pengertian lain mengenai istilah komunikasi yaitu sebuah proses yang menggunakan beberapa langkah serta melibatkan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk saling bertukar informasi (Wallace & Roberson, 2009).  Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan jika proses komunikasi dalam diplomasi merupakan hal yang penting karena setiap pihak harus mengetahui berbagai data dari pihak luar serta menyediakan informasi mengenai keadaannya sendiri pula. Hal ini kemudian juga akan berkaitan dengan beberapa unsur dari komunikasi, yakni keberadaan pengirim informasi, pengkodean atau encoding, pesan, media, penguraian kode atau decoding, penerima, dan timbal balik (Lunenberg, 2010: 3; Academia.edu, 2015).

Beberapa unsur dari komunikasi tersebut akan menjelaskan bagaimana mekanisme proses komunikasi yang dilakukan oleh pengirim sebagai pihak yang memberikan sebuah informasi. Unsur kedua yaitu pengkodean atau encoding merupakan proses pemilihan bentuk pesan secara tepat yang akan diberikan oleh pengirim dan dapat disampaikan secara verbal, nonverbal, maupun tertulis sehingga menghasilkan sebuah pesan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap bentuk penyampaian pesan baik berupa ucapan maupun gestur tubuh sangat memengaruhi persepsi, kesan, dan sikap dalam berdiplomasi. Sementara pada unsur ketiga yaitu media merupakan instrumen yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tersebut pada pihak penerima. Media dalam berkomunikasi pada saat ini telah terbagi pada banyak pilihan seperti tatap muka, pengiriman surat, maupun menggunakan media elektronik. Proses di mana pesan tersebut ditranslasi oleh penerima, melalui suara misalnya, merupakan tahap decoding yang kemudian akan memicu munculnya timbal balik dari penerima. Dalam diplomasi, komunikasi merupakan hal yang penting karena menyangkut permasalahan persepsi antaraktor dan proses translasi dari penerima. Oleh karena itu, cukup penting bagi diplomat atau agen lainnya untuk menyampaikan informasi secara dua arah dan jelas dalam proses negosiasi (Jönsson & Hall, 2002: 2).

Selain komunikasi, negosiasi merupakan aspek yang sangat krusial dalam diplomasi, karena merupakan usaha penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan dan proses tawar-menawar (Djelantik, 2008). Negosiasi sebagai pendukung dari proses komunikasi pun memiliki unsur-unsurnya tersendiri dan mampu memengaruhi hasil diplomasi yang dilakukan. Negosiasi menurut Kissinger (1969: 212 dalam Meerts, 2015: 20) merupakan proses mengombinasikan posisi-posisi dan mengambil keputusan dengan kebulatan suara. Dalam seni negosiasi ini, kedua pihak atau lebih akan berusaha berkomunikasi melalui perbedaan-perbedaan dan mempertemukan kepentingan nasionalnya demi mencapai tujuan bersama. Hal ini menyebabkan dalam negosiasi akan terdapat komunikasi persuasif, diskusi untuk memengaruhi, hubungan koersi atau konflik, dan hadiah atau kesepakatan (Snow & Taylor, 2009: 65; Academia.edu, 2015). Sebab, diplomasi pada dasarnya merupakan upaya yang mengutamakan kepentingan nasional sehingga suatu diplomat akan berusaha melakukan upaya-upaya persuasif. Namun, diplomasi sebagai sarana utuk bekerja sama tentunya perlu mengesampingkan kepentingan yang tidak menguntungkan seluruh pihak sehingga diskusi menjadi perlu dalam negosiasi. Sedangkan dalam proses negosiasi memiliki unsur-unsur berupa penentuan agenda, analisis kebijakan, formulasi, implementasi, dan evaluasi (Alfredson & Cungu’, 2008: 4).

Selain itu, menurut Fisher dan Ury (1981), terdapat tujuh unsur yang mampu mendukung efektivitas proses negosiasi. Yaitu pertama, melalui pendekatan integratif, negosiator harus dapat mempertahankan posisi dan berusaha mencapai kepentingannya di situasi sulit sekalipun. Kedua, dalam bernegosiasi, negosiator harus dapat memisahkan subjektivitas dan berpikir rasional, bukan emosional. Ketiga, negosiator harus mempersiapkan solusi dan cara alternatif apabila proses negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Keempat, negosiator harus mengidentifikasi opsi atau pilihan untuk pihak lain tanpa menghilangkan kepentingan pribadi. Kelima, dalam posisi over-position atau deadlock, negosiator tetap harus mempertahankan legitimasinya tanpa kesewenang-wenangan atau merasa gagal karena masih ada masalah yang harus dipikirkan keputusannya. Keenam, negosiator tidak hanya harus menjaga komitmennya sendiri, namun juga pihak lain. Ketujuh, keberhasilan negosiasi tidak terlepas dari kemampuan berkomunikasi, terutama dalam menyampaikan pesan dan memastikan pesan disampaikan telah tersampaikan.

Penentuan agenda dalam negosiasi ini menjadi bagian untuk memberikan batasan pada diplomat mengenai isu yang sedang didiskusikan. Sedangkan proses analisis, maka para negosiator akan menavigasi susunan isu yang meliputi pihak-pihak lainnya sehingga lebih rasional dalam bernegosiasi mengambil keputusan bersama. Dengan analisis ini, negosiator akan menemukan pola-pola interaksi sehingga mampu menjadi instrumen bantuan untuk mencari solusi. Unsur dari negosiasi ini disebutkan berbeda oleh Fisher dan Ury (1981 dalam Alfredson & Cungu’, 2008: 18) sebagai kepentingan nasional, pelaku, alternatif, pilihan, legitimasi, komitmen, dan komunikasi. Dapat dilihat kembali bahwa komunikasi dan negosiasi merupakan hal yang saling berkesinambungan.

Komunikasi dan negosiasi memiliki keterkaitan yang erat dimana dalam bernegosiasi dibutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi. Negosiasi yang dilakukan oleh aktor diplomasi memerlukan keahlian dalam persuasi dan menyampaikan pesan secara baik dan benar.  Negosiasi merupakan hal yang fundamental dalam diplomasi. Berridge (2001) mengartikan negosiasi sebagai kerjasama antar pihak yang bersangkutan dalam menyelesaikan dan mencegah permasalahan secara damai.

Tujuan dari negosiasi itu sendiri adalah untuk mempermudah suatu pihak untuk membuat pihak lain melakukan apa yang ia inginkan. Diplomat sebagai aktor diplomasi adalah messengers di mana diplomat membawa pesan dari negara yang diwakilinya ke negara lain (Bjola, 2013).  Pesan tersebut bisa mengenai konflik tertentu yang ingin diselesaikan atau mengenai usaha pencapaian kepentingan dari suatu negara tersebut.  Dalam bernegosiasi, seorang aktor memiliki tujuan untuk mencapai suatu titik persetujuan yang dimana menjadi hal yang rumit bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi tersebut. Hal tersebut biasa terjadi jika negosiasi melibatkan banyak aktor yang masing-masing memiliki pemikiran yang berbeda. Keadaan tersebut memerlukan kemampuan komunikasi diplomat yang mampu mengatasi situasi sulit. Kemampuan berkomunikasi kadang menjadi hal yang disepelekan namun dalam diplomasi dan negosiasi komunikasi merupakan akar dari segalanya.

Pada umumnya, negosiasi berfokus pada kepentingan dan penyelesaian masalah. Disebut demikian karena melibatkan mencari jalan keluar dari sengketa masalah bersama yang harus diselesaikan oleh pihak terlibat. Dalam menyelesaikan permasalahan antara dua pihak tidak jarang terjadi perselisihan. Perselisihan tersebut berpengaruh besar terhadap bagaimana proses negosiasi itu berjalan. Resolusi yang dicari akan lebih mudah jika perselisihan karena sengketa mereda. Maka dari itu mereka terkadang membutuhkan keterlibatan pihak ketiga yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik dan mencoba untuk memfasilitasi negosiasi (Bjola, 2013). Menurut Mitchell (dalam Bjola, 2013) tugas utama diplomasi adalah mencapai kompromi dan kesepakatan dari permasalahan antara pihak-pihak yan terlibat atau mengakhiri konflik yang ada dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator.

Ada anggapan bahwa mediator harus mewakili entitas kuat dengan banyak sumber daya. Negara yang kuat diharapkan menjadi mediator yang sukses daripada yang lemah (Greig dalam Bjola, 2013). Terdapat opini bahwa strategi mediasi harus lebih kuat dari sekedar memfasilitasi informasi. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa penyediaan informasi yang dapat dipercaya memfasilitasi mediasi (Kydd dalam Bjola, 2013). Keterkaitan antara komunikasi dan negosiasi dapat dilihat dari penerapan diplomasi dalam mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Implementasi kedua hal tersebut dalam diplomasi membawa seorang aktor hubungan internasional kedalam situasi dimana ia harus mampu mengajak pihak lawannya untuk menturuti kehendak dari pihak aktor. Komunikasi disini berperan dalam upaya penyampaian informasi dan kepentingan dalam bernegosiasi. Jika komunikasi tersebut berjalan dengan baik maka kegiatan negosiasi akan semakin terarah dan jelas. Kepentingan dari aktor akan tersampaikan dengan bahasa yang baik sehingga proses negosiasi berjalan dengan efektif. Dalam berinteraksi, terdapat hal-hal yang ingin didengar  orang, memahami dan dipahami, Begitu juga dalam menyelesaikan permasalahan, seorang aktor harus dapat mengendalikan emosi dan menyampaikan pemikirannya dengan bahasa yang baik dan benar. Karena emosi tersebut dapat berpengaruh dalam pencarian resolusi dari permasalahan itu sendiri (Lewicki, 2009).

Emosi manusia merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi dan merupakan dinamika afektif antara aktor yang memberikan dampak pada pemilihan strategi dan pembentukan minat mereka (Bjola, 2013). Kemampuan untuk mengendalikan emosi dapat membantu keefektifan dari  interaksi yang terjadi. Persepsi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi bagaimana aktor A memandang aktor B termasuk bagaimana kekuatan dari aktor B dari pandangan aktor A. Tingkat kemampuan berkomunikasi dengan baik dan kemampuan untuk mengontrol emosi sangat berkaitan dengan tinggi atau rendahnya karisma seseorang. Karisma sendiri menurut Thompson (2012), karisma adalah sebuah social skill yang berhubungan dengan tingkat keekspresifan seseorang baik secara verbal maupun non verbal. Setiap orang sangat bervariasi dalam hal intensitas, tingkat keekspansifan, semangat, dan dinamika perilaku mereka baik verbal maupun non verbal. Perbedaan ekspresif terkait langsung dengan kasih sayang, empati, pengaruh, dan kesukses profesional, serta pengalaman interpersonal, seperti regulasi pengalaman emosional seseorang dan kesehatan fisik dan mental.

Penyampaian yang ekspresif dan spontan adalah cara mudah di mana perasaan orang lain dapat dibaca dari ekspresivitas sikap non verbal mereka ketika mereka tidak mencoba mengkomunikasikan perasaan mereka kepada orang lain. Orang yang ekspresif cenderung membuat perbedaan dalam mengatur nada interaksi sosial, meskipun itu hanya melalui sikap interpersonal yang umum seperti berjalan memasuki ruangan dan memulai pembicaraan atau sekedar menyapa orang lain yang mendekat. Orang yang ekspresif biasanya lebih berpengaruh karena, sikap yang ekspresif akan menimbulkan kesan pertama yang jauh lebih baik, dan lama kelamaan orang yang ekspresif akan jauh lebih disukai dibandingkan dengan orang yang tidak ekspresif Thompson (2012: 354).

Berdasarkan penjelasan dalam paragraf diatas dapat dilihat bahwa antara komunikasi dan negosiasi memiliki keterkaitan yang erat karena kemampuan berkomunikasi yang baik sangat diperlukan untuk dapat menjalankan negosiasi. Hal ini bertujuan agar pesan yang ingin disampaikan antar pihak-pihak yang bernegosiasi dapat tersampaikan dengan baik. Apabila pesan berhasil tersampaikan dengan baik, maka proses negosiasi dapat berlangsung dengan lancar dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya mispersepsi dalam bernegosiasi, selain itu dengan kemampuan komunikasi yang baik, tentu akan meningkatkan kemungkinan berhasilnya diplomasi itu sendiri.

Selain kemampuan berkomunikasi yang baik, seorang diplomat juga dituntut untuk memiliki kelakuan dan etika yang baik. Etika sendiri merupakan bentuk dari nilai-nilai atau norma-norma moral yang ada dalam sebuah kelompok. Etika memiliki fungsi yaitu sebagai pegangan atau pandangan seseorang dalam mengatur tingkah lakunya (Bertens, 2011). Di luar kehidupan bermasyarakat sehari-hari pada umumnya, etika juga diperlukan diterapkan pada taraf pergaulan internasional. Etika pergaulan di dunia internasional ini sangat berpengaruh pada proses dan dapat juga menentukan berhasil atau tidaknya negosiasi dan diplomasi antar negara, karena etika ini dipandang sebagai cerminan sikap suatu negara.  Selain itu, etika dalam hal ini juga berfungsi sebagai standar yang ditetapkan untuk membedakan kriteria dalam menilai dan mengevaluasi perilaku serta tindakan yang diambil oleh seorang diplomat dalam bernegosiasi (Lewicki, 2012).

Sehingga untuk dapat melakukan negosiasi yang baik, tentu juga diperlukan etika yang baik juga yang mana bentuk etika ini mampu diterima oleh pihak lain yang ikut bernegosiasi. Ada banyak bentuk etika yang perlu diperhatikan dalam proses diplomasi. Salah satu etika pergaulan internasional yang paling umum adalah etika berjabat tangan. Jabat tangan merupakan simbol keramahan atau hanya sekedar menyapa, namun jika dipahami lebih dalam, ada beberapa makna yang terkandung dalam sebuah jabat tangan. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses berjabat tangan yaitu terletak pada tekanan saat berjabat tangan, mulai dari yang erat hingga yang lemas sehingga terkesan meremehkan. Selain itu, perlu diketahui bahwa cara memberikan salam disetiap wilayah atau negara cenderung berbeda sehingga diplomat atau aktor diplomasi diharap bisa menyesuaikan dengan adat budaya negara yang dia datangi, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan budaya antar bangsa, seorang diplomat tentu harus memahami bagaimana tata cara memberi salam di berbagai negara yang berbeda karena jika terjadi kesalahan saat memberi salam, maka akan timbul kesan yang buruk dari perwakilan negara lain sehingga dapat berpotensi menggagalkan diplomasi tersebut.

Contohnya saja negara jepang yang memberi salam dengan menundukkan kepala, atau beberapa negara eropa yang ketika berjabat tangan perlu diusahakan memberi sedikit tekanan agar tidak dianggap kurang ramah, serta negara-negara timur tengah yang saat memberi salam cenderung menolak untuk bersentuhan langsung dengan lawan jenisnya. Dilain hal, ada juga hal umum yang perlu diketahui dan dikuasai oleh seorang diplomat yaitu table manner serta etika berpakaian. Cara seseorang makan memang pada umumnya dianggap remeh dan kurang penting, namun perlu diketahui bahwa dengan melihat seseorang makan kita dapat mengetahui tingkat kesopanan, kualitas pergaulan serta tingkat intelektual seseorang. Sedangkan pada cara berpakaian, pada umumnya dalam sebuah pertemuan resmi pakaian yang digunakan berupa suit and tie untuk laki-laki dan dress simpel untuk wanita. Namun, tidak jarang kita temui beberapa diplomat yang mengenakan pakaian adat budaya negara mereka, seperti presiden Jokowi yang pernah terlihat memakai batik dalam pertemuan internasional. Perilaku ini cenderung sebagai bentuk promosi budaya negaranya ke negara lain.

Selain etika pergaulan internasional, ada satu hal lain yang juga perlu diperhatikan oleh seorang negosiator yaitu bahasa. bahasa dalam sebuah komunikasi sangatlah penting salah satunya sebagai alat untuk melakukan hubungan diplomatik antar negara. Bahasa yang digunakan dalam negosiasi internasional juga bukan merupakan bahasa sembarangan seperti bahasa daerah atau semacamnya. Inilah mengapa salah satu kompeten yang harus dimiliki oleh seorang diplomat adalah kemampuan berbahasa. Seorang negosiator yang baik setidaknya perlu mempelajari berbagai bahasa, terutama bahasa standar dalam komunikasi internasional atau disebut juga lingua franca. Bahasa yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pengantar dalam dunia internasional kontemporer adalah bahasa Inggris. Selain bahasanya yang lebih mudah dipahami, bahasa inggris juga telah dikenali hampir seluruh masyarakat dunia (Cohen, 2005).

Ada sejarah mengapa bahasa Inggris akhirnya menjadi bahasa negosiasi internasional. Ini dilatarbelakangi oleh banyaknya daerah jajahan Inggris pada abad 19an, yang mana pada masa kolonial itu inggris menerapkan kewajiban menggunakan bahasa Inggris di daerah kekuasaannya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menghindari adanya dominasi bahasa dari negara Perancis (Badri, 1993). Ini karena pada bahasa Perancis pada jaman Raja Louis XI berhasil menjadikan bahasa perancis sebagai bahasa negosiasi internasional, karena kemampuan dan keahlian bahasa Perancis mampu mengkategorikan seseorang seabgai rakyat atas atau berpendidikan (Badri, 1993). Selanjutnya perkembangan bahasa negosiasi terjadi setelah Perang Dunia II, tepatnya pasca terbentuknya PBB. Bahasa inggris saat itu digunakan sebagai working language atau bahasa utama yang dipergunakan saat pertemuan atau konferensi. Itulah akhirnya bahasa Inggris dan empat bahasa lainnya menjadi bahasa paling dikenal dan dijadikan sebagai bahasa negosiasi internasional.

Selanjutnya, selain mengerti dan paham dalam bahasa, seorang diplomat juga harus pandai dalam menggunakan bahasa tersebut. Diplomat yang pandai umumnya tidak terlalu banyak bicara atau singkat, padat dan jelas, ini adalah titik penting yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi dengan orang lain agar tidak menimbulkan pandangan buruk dari diplomat lain. Perlu juga dipahami bahwa perlunya untuk menggunakan istilah-istilah yang tidak memiliki makna ganda agar tidak menimbulkan kesalahpahaman (Bernays, 1982). Seperti yang dijelaskan tadi, seorang diplomat setidaknya adanya kemampuan penguasaan dalam salah satu bahasa antara Inggris, Arab, Perancis, Spanyol dan Mandarin.

Selain bahasa verbal, seorang diplomat juga harus memahami baasa non-verbal. Non-verbal yang dimaksud salah satunya adalah bahasa tubuh seperti tangan, kaki dan kepala. Penggunaan bahasa tubuh bisa menjadi kunci untuk membuat orang lain lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan serta lebih cepat dalam membangun sebuah relationship dengan orang lain. Menjaga perilaku, ekspresi serta kontak mata merupakan salah satu keterampilan yang penting dalam menjadi seorang komunikator. Keterampilan ini akan sangat membantu negosiator dalam berkomunikasi dan bernegosiasi (Bernays, 1982).

Komunikasi berperan besar dalam diplomasi, tanpa adanya komunikasi yang baik maka hubungan antar negara tidak dapat berjalan dengan baik. Seorang diplomat sebagai perwakilan suatu negara harus menunjukkan sikap dan cara berkomunikasi yang sopan dan memiliki wibawa. komunikasi sebagai faktor yang mendasar harus diperhatikan dari seorang diplomat. .Menurut Lasswell (1948), komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan atau proses hubungan seorang komunikator untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada komunikan, yaitu orang yang menerima pesan tersebut, melalui media tertentu dan akan menghasilkan dampak tertentu. Dapat diartikan bahwa negosiasi dan komunikasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan berkaitan erat antar satu sama lain. Apabila seorang diplomat berhasil mengkomunikasikan kepentingannya, maka dalam proses negosiasi aktor lain akan tertarik untuk menanggapi tujuan kita dalam proses tersebut. Kemampuan negosiasi seorang diplomat memiliki syarat komunikasi yang baik agar lebih mudah dalam mempengaruhi lawan bicara kita dalam pengambilan keputusan.

Dalam bernegosiasi, semakin tingginya tingkat kompromi antara pihak-pihak yang bernegosiasi akan dapat menimbulkan penyatuan kepentingan-kepentingan yang berpuncak pada kesepakatan bersama (McGinn dan Nöth, 2012). Diplomat sebagai komunikator dan negosiator harus mampu menyesuaikan dirinya dengan aktor lain yang tidak jarang berasal dari negara asing. Sebagai representasi suatu negara, diplomat harus mengerti apa yang layak untuk disampaikan karena dengan tuntutannya untuk berinteraksi dengan pihak-pihak dari berbagai belahan dunia, ia harus mengerti subjek-subjek tertentu apa yang dapat menyinggung dan menjadi isu sensitif bagi pihak tersebut.

Diplomasi pada dasarnya adalah tentang komunikasi. Di atas segalanya, diplomat adalah komunikator. Dimana tugas seorang diplomat adalah untuk membawa pesan atau informasi untuk dikomunikasikan serta memahami dan membangkitkan konvergensi diantara berbagai macam aktor diplomatik. Komunikasi juga dapat menjadi bagian dari strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan diplomasi. Merujuk pada Lewicki (2009), dalam merancang tujuan harus dilengkapi dengan konsep-konsep yang matang dalam perumusannya. Dalam merumuskan sebuah strategi negosiasi, terdapat empat dimensi dari pembicaraan diplomatik yang dapat dipahami.  Pertama adalah cheap talk yaitu perbncangan antar aktor yang dilakukan sebelum situasi negosiasi. Perbincangan ini biasanya menjadi kesempatan bagi pihak tertentu untuk mendapatkan informasi krusial yang belum ia dapatkan di bargaining table.  Kedua adalah strategi retorikal yang mana merupakan langkah komunikatif dan kontra-bergerak melalui diplomat dengan menyampaikan orientasi substantive, dengan demikian ia mengambil sikap atas nama entitas yang mereka wakili. Dalam kata lain, sikap politik yang diplomat lakukan melalui etika yang baik sebagaimana semestiya (Bjola, 2013).

Ketiga, usaha dalam persuasi yang memberikan perbedaan besar dalam politik dunia.   Bertentangan dengan apa yang diasumsikan teori permainan dan pilihan rasional, preferensi tidak selalu berubah. Komunikasi antara para diplomat dapat mengubah preferensi. Dimana seorang diplomat dapat membujuk diplomat lainnya.  Hal ini membuktikan bahwa kemampuan dalam berbicara sangat penting dalam negosiasi. Dapat dikatakan bahwa diplomat dapat mengandalkan kekuatan kata dalam melakukan tugasnya (Bjola, 2013). Dimensi keempat adalah dialog, dimensi ini merupaan bentuk paling menuntut suatu pihak untuk berbicara. Teori dari Gadamer, Bakhtin, Bernstein dan Ricoeur berpendapat bahwa dialog adalah tentang pendekatan pertemuan komunikatif dengan pikiran terbuka (Bjola, 2013).  Titik tentang dialog tidak memenangkan argumen seseorang dan hal ini tentunya tidak mengabaikan perspektif lain sebelum waktunya.

Sebaliknya, dialog mewajibkan seseorang siap untuk meninjau kembali kepercayaan yang mereka hargai dan menggunakan dialog tersebut untuk memahami situasi tertentu. Mereka harus memiliki kemauan untuk belajar dari sudut pandang yang berbeda. Sebuah studi pemikiran pada akhir Perang Dingin menunjukkan bahwa diplomasi antar negara tingkat tinggi terkadang menghasilkan persuasi (Bjola, 2013). Risse (dalam Bjola, 2013),  berpendapat bahwa para pemimpin Soviet dibujuk dalam pembicaraan top-level, terutama oleh AS dan sisi Jerman Barat, dimana  reunifikasi Jerman dan penggabungan di North-Atlantic Treaty Organization (NATO) tidak akan menimbulkan ancaman bagi Uni Soviet. Kepemimpinan Uni Soviet terbuka akan argumen-argumen baik. Dialog dipahami dengan cara ilmiah ini adalah standar yang sangat sulit dijangkau dalam pekerjaan sehari-hari seorang diplomat.

Dapat disimpulkan bahwa diplomasi merupakan aspek yang sangat kompleks, hal ini dikarenakan dalam melakukan diplomasi, terdapat berbagai metode atau cara yang harus dipenuhi agar dapat mencapai kepentingan nasional secara maksimal.  Metode-metode yang dibahas dalam tulisan ini diantaranya adalah metode mengenai komunikasi, negosiasi, etika pergaulan internasional, dan penggunaan bahasa. Seorang diplomat bagaimanapun dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dengan sangat baik, kemampuan komunikasi yang baik tersebut akan sangat berguna dalam melancarkan suatu proses diplomasi, penggunaan kata-kata yang tepat dan tidak memiliki makna ganda juga sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman.

Selain itu tingkan ekspresivitas seorang diplomat juga sangat diperlukan karena semakin ekspresif seorang diplomat, ia akan lebih disukai oleh perwakilan negara lain. selain kemampuan berkomunikasi, etika pergaulan internasional juga harus benar-benar diperhatikan karena hal ini juga merupakan penentu keberhasilan dari diplomasi itu sendiri. Cara berpakaian, tata kerama di meja makan, dan cara memberi salam merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pergaulan internasional, karena dengan menunjukkan etika yang baik, maka itu berarti mencerminkan kebaikan dari negara yang diwakili. Selain itu penggunaan bahasa juga harus diperhatikan, karena bahasa merupakan kunci utama untuk dapat berkomunikasi dengan lancar. Meskipun bahasa utama dalam berdiplomasi adalah bahasa Inggris, akan tetapi akan jauh lebih baik jika seorang diplomat menguasai bahasa-bahasa lain yang sekiranya menjadi tempat ia ditugaskan untuk berdiplomasi, dengan hal itu kemungkinan diplomasi berhasil juga akan meningkat.

 

” Diplomasi ” yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua nantinya, bukan untuk meminta merdeka. Tetapi untuk menggoalkan suatu konsep yang akan diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Papua ke Pemerintah Pusat, contohnya : pengajuan RUU OTSUS PLUS ataupun Pengusulan program lainnya untuk membangun Papua. Pemerintah Papua sebaiknya juga harus menyiapkan team “Diplomasi” khusus, karena dalam beberapa kali pengusulan RUU OTSUS PLus contohnya, selalu mentok di DPR RI dan Juga Menkumham RI.

Tiga Kemampuan

Menurut Mabey, Gallagher & Borm (2013) dalam tulisan “Understanding Climate Diplomacy” terdapat tiga kemampuan dalam praktik diplomasi. Ketiga kemampuan tersebut dapat diterapkan dalam kepemimpinan.

Pertama, mengenal diri sendiri. Saat melakukan diplomasi, seorang pemimpin perlu untuk memiliki kemampuan mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Hal ini dibutuhkan agar seorang pemimpin menyadari apa yang akan disampaikan saat melakukan negosiasi ataupun berunding dengan orang-orang yang ada di kelompok-kelompok tertentu.

Kedua, seorang pemimpin harus mengenal juga siapa lawannya. Artinya, siapa orang atau kelompok yang akan dihadapinya dan seberapa besar kemampuan orang yang akan menjadi lawannya tersebut.

Pemahaman terhadap orang lain tersebut menjadi satu hal yang mutlak harus juga menjadi kemampuan pemimpin. Hal ini penting agar pemimpin mampu untuk mengantisipasi dan menemukan cara atau tindakan terhadap suatu permasalahan.

Ketiga, kemampuan pemimpin untuk dapat mengetahui kapasitasnya dalam memberikan pengaruh kepada orang atau kelompok lain. Kapasitas yang dimiliki pemimpin akan membantunya untuk dapat menciptakan strategi yang memberikan pengaruh pada orang lain untuk mempercayainya.

Aturan Main
Hal yang penting dalam memberi pengaruh adalah kepercayaan yang diberikan orang lain kepada sosok pemimpin. Untuk itu pemimpin harus memiliki pemahaman seberapa mampu ia dapat membuat orang lain atau kelompok lain mengikuti apa yang telah direncanakannya dan seberapa yakin dirinya bahwa rencana tersebut dapat diwujudkan. Diplomasi seorang pemimpin merupakan syarat penting untuk mengatasi masalah-masalah di institusi yang dipimpinnya. Selain komunikasi yang baik dengan berbagai kemampuan yang harus dikuasai oleh pemimpin, perlu aturan yang menjadi ‘benteng’ agar diplomasi berjalan efektif. Selain itu, terdapat beberapa aturan penting dalam berdiplomasi. Pertama, seorang pemimpin haruslah realistis dengan apa yang sedang dihadapinya. Artinya, bahwa pemimpin harus memiliki kejelian tentang persoalan-persoalannya sehingga dia dapat memilah dari sudut kepentingan berbagai pihak.

Kedua, pemimpin juga harus bijak saat menyampaikan dan menerima masukan dari lawan bicaranya. Dalam berdiplomasi dapat timbul perbedaan pendapat dan persepsi dari berbagai pihak sehingga pemimpin harus mampu menyikapinya dengan baik.

Ketiga, agar efektif, seorang pemimpin hendaknya memahami terkait dengan materi yang akan dibahas sehingga dia dan orang-orang yang akan melakukan perundingan sudah tahu duduk persoalannya. Apabila ada satu pihak yang belum memahami konteksnya maka hal tersebut dapat menghambat proses penentuan keputusan yang akan dicapai oleh kedua belah pihak atau lebih.

Keempat, pemimpin dituntut untuk memiliki kesabaran. Diplomasi adalah suatu proses yang cukup menguras atau menghabiskan energi dan tenaga untuk setiap orang.

Hal ini dikarenakan setiap orang yang terlibat dalam proses tersebut akan mencoba untuk mempertahankan apa yang memang menjadi tujuannya, sehingga pemimpin harus tetap sabar dan tenang menghadapi situasi dan perbedaan argumen satu sama lain.

Kelima, diplomasi yang efektif menuntut setiap orang, terutama pemimpin untuk memahami pemasalahan dari banyak perspektif. Pemahaman tersebut penting agar apa yang menjadi persoalan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang mungkin saja tidak terpikirkan oleh pemimpin saat itu.

Oleh karena itu, cara penting adalah ‘mendengarkan’ dengan seksama apa yang disampaikan oleh orang-orang yang terlibat dalam proses diplomasi. Diplomasi yang dilakukan pemimpin akan dapat mencapai tujuan dan meraih kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak bila pemimpin benar-benar melakukan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan bijak. Pentingnya diplomasi seorang pemimpin yang menggunakan beragam keterampilan dan keahliannya seperti kemampuan bernegosiasi, berkomunikasi, memiliki strategi-strategi agar efektif dan juga kepekaannya dalam memahami kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. ( BERSAMBUNG ) ( AI/TMP/ II/2018 )

 

 

Tinggalkan Balasan