Hentikan Candu Raskin, Selamatkan Pangan Lokal

Metro Merauke – Sejak zaman dulu, orang asli Papua hidup berburu, meramu, dan berkebun. Jauh sebelum orang asli Papua mengenal beras, pangan lokal semisal betatas (ubi jalar), sagu dan keladi, menjadi konsumsi mereka sehari-hari.

Namun seiring perkembangan zaman, perlahan pangan lokal ini dilupakan. Kehadiran beras miskin (raskin) atau kini “berganti kulit” dengan sebutan beras sejahtera (rastra), membuat masyarakat mulai melupakan pangan lokal.

Tidak hanya mereka di kota, masyarakat di kampung kini mulai enggan menanam dan mengkonsumsi betatas, keladi dan sagu. Raskin kini hadir menjadi candu.

Menyebabkan ketergantungan masyarakat, menyingkirkan pangan lokal. Meramu, berburu, dan berkebun yang menjadi tradisi hidup masyarakat asli Papua selama ini, perlahan ditinggalkan.

“Raskin ini membuat masyarakat malas lagi berkebun, menokok sagu, dan lainnya. Pola hidup masyarakat di kampung mulai mengalami pergeseran,” kata Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John Nasion Robby Gobai kepada Jubi.

Masyarakat Papua harus disadarkan

Melihat kondisi kini, perlu ada langkah berbagai pihak terkait, terutama pemerintah provinsi dan kabupaten, menyelematkan keberlangsungan pangan lokal.

Masyarakat asli Papua harus disadarkan, dibangunkan dari tidurnya, agar mereka tidak terus terlena dengan raskin. Perlahan, masyarakat harus dilepaskan dari ketergantungan kepada beras subdisi itu.

Kalau pemerintah pusat menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional untuk tanaman padi, kenapa pemerintah provinsi dan kabupaten, tidak berinisiatif memprogramkan lumbung pangan lokal di Papua.

Satu daerah dijadikan percontohan pengembangan pangan lokal, terlebih dahulu. Misalnya betatas dan keladi di wilayah pegunungan, sagu di daerah pesisir pantai.

“Makanya kami dorong Pemprov Papua membentuk satgas ketahanan pangan dan gizi. Perlu inovasi SKPD terkait. Jangan hanya ikut maunya pemerintah pusat, tanpa peduli potensi daerah dan masyarakat adat,” kata Gobai, yang juga legislator Papua dari 14 kursi pengangkatan, keterwakilan wilayah adat Meepago.

Perlu menciptakan lumbung pangan lokal

Menciptakan lumbung pangan lokal, tanpa masyarakat harus tergantung kepada raskin, salah satu solusi jangka panjang menjaga ketahanan pangan di Papua.

Perlu ada satuan tugas (satgas) pangan dan gizi, yang terdiri dari beberapa dinas dan pihak terkait, termasuk melibatkan akademisi.

Tim ini bertugas membuat peta kerawanan pangan, petunjuk teknis penanganan masalah pangan dan gizi, juga menyusun program pembangunan lumbung pangan lokal di kabupaten dan kota.

Dari sisi potensi ekonomi panganan lokal betatas, anggota Komisi II DPR Papua, yang membidangi ekonomi, Mustakim mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong pembangunan pabrik betatas di Distrik Skamto, Kabupaten Keerom.

Kehadiran pabrik ini nantinya, diharapkan dapat menampung hasil panen betatas masyarakat, untuk diolah menjadi berbagai bahan panganan.

“Selain itu ini dapat memacu masyarakat menanam betatas, yang merupakan panganan lokal,” kata Mustakim.

Tahun anggaran 2017 lalu, pembangunan pabrik betatas dianggarkan senilai Rp10 miliar. Dana Rp7 miliar untuk pembangunan pabrik, dikelola Disperindag Provinsi Papua, dan Rp3 miliar untuk pembangunan jalan menuju lokasi pabrik dikelola Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua. Proses pembangunan kini sudah mencapai kurang lebih 30 persen.

Hutan sagu berganti hutan sawit

Bukan hanya betatas dan keladi pangan lokal yang harus diperhatikan kelangsungannya. Pangan lokal lain, sagu kini mulai punah. Hutan sagu terus tergerus, berganti dengan lahan sawit.

Kehadiran sawit, terutama di wilayah pesisir Papua, mengancam keberlangsungan hutan sagu. Masyarakat adat di beberapa daerah kini mulai kehilangan hutan adat dan hutan sagunya.

Perlahan tapi pasti, investor sawit menyulap hutan sagu menjadi perkebunan sawit. Mengeruk keuntungan, tanpa memikirkan keberlangsungan hidup anak cucu masyarakat adat.

“Cukup suku Yerisiam Gua di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Papua yang kehilangan hutan sagunya. Hutan yang selama ini merupakan persediaan pangan lokal jangka panjang,” kata John Gobai

Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu mengantisipasi, suku di wilayah lain, supaya tidak bernasib seperti suku Yerisiam Gua. “Masyarakat tidak makan sawit, tapi sagu. Sagu ini tumbuh dari alam dan harus dijaga,” ujarnya.

Wilayah pesisir adalah daerah yang berpotensi digarap investor sawit. Kemungkinan ini harus diantisipasi. Pemerintah perlu memikirkan bagaimana pangan lokal dijadikan persedian pangan jangka panjang di Papua.

Anggota Komisi II DPR Papua, Mustakim mengamini apa yang dikatakan Gobai. Menurutnya, sagu merupakan salah satu makanan pokok orang asli Papua sejak zaman dulu, sebelum mereka mengenal beras.

“Pemerintah juga perlu melestarikan pohon sagu yang kini semakin menipis. Upaya mengganti pohon sagu yang hilang sangat minim. Pemerintah perlu menempatkan pohon sagu sebagai kearifan lokal di Papua,” ucap Mustakim. (*)

Sumber: tabloidjubi.com

Penulis : Arjuna Pademme

Tinggalkan Balasan