Jika UU Otsus Berakhir, Kita Kembalikan kepada Pemerintah Pusat Solusi yang terbaik Untuk Papua

Jika UU Otsus Berakhir, Kita Kembalikan kepada Pemerintah Pusat Solusi yang terbaik Untuk Papua

   Dalam tahun Pilkada ini, adalah tahun yang serba kritis dan banyak hal yang bisa diplintir atau dipolitisasi untuk kepentingan salah satu pihak. Dan juga apabila tidak dijelaskan makna yang sebenarnya, masalah kata-kata seperti ini, bisa melebar kemana-mana yang bahkan bisa merusak saling kepercayaan antara Jakarta dan Papua. Seperti ketika acara Rankerda dengan para Bupati se-Provinsi Papua, pada hari Rabu tanggal 7 Febuari 2018, Gubernur Lukas Enembe menyampaikan bahwa, menurut anggapan masyarakat Papua, jika Otsus berakhir, maka kontrak Pemerintah Papua dengan Indonesia akan berakhir. Jadi dalam hal ini, Gubernur Lukas Enembe ingin mengingatkan, bahwa permasalahan akan berakhirnya UU Otsus di Papua sudah menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat Papua, dengan berbagai analisa menurut sudut pandang masing-masing masyarakat.

   Jika seseorang yang berpengetahuan luas dan berjiwa NKRI, sudah pasti mengetahui dan menyadari, bahwa antara Papua dan Pemerintah Pusat itu tidak ada kontrak apa-apa. Kebijakan pemberlakuan UU Otsus ketika Tahun 2001 yang ditanda tangani Presiden Megawati Soekarno Putri, adalah suatu solusi untuk mencarikan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah Papua. Tapi, jika yang beranggapan itu, adalah masyarakat, yang mungkin kurang memahami akan maksud dan tujuan pemberlakuan UU Otsus itu, disinilah kewajiban dari pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten untuk bisa menjelaskan yang sebenarnya kepada masyarakat Papua.

Dalam Rankerda tersebut, Gubernur Lukas Enembe juga ada menyampaikan kata-kata ” kita kembalikan barang ini ke Pemerintah Pusat Jakarta”. Kata-kata seperti ini sangat rawan untuk dipoitisir. Sebenarnya yang dimaksud oleh Gubernur Lukas Enembe, ialah kita kembalikan kepada Pemerintah Pusatm konsep atau solusi, jika UU Otsus nantinya sudah tidak berlaku lagi di Papua atau akan berakhir pada tahun 20

   Tahun 2018-2023 adalah Era Peradaban baru Papua, diperlukan kesamaan cara pandang dan keharmonisan Komunikasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Papua. Keberhasilan Kinerja Gubernur Lukas Enembe dalam meletakan Pondasi dasar untuk kebangkitan, Kemandirian serta kesejahteraan Papua, hendaknya jangan sampai terhambat oleh karena miskomunikasi atau salah interprestasi dari suatu kata-kata yang dilontarkan oleg Gubernur Lukas Enembe.

Tinggalkan Balasan