Opini: Bersatu Padu Atasi Campak dan Gizi Buruk Asmat

Oleh Dewanto Samodro *)
WABAHcampak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua menjadi perhatian masyarakat Indonesia, apalagi sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh pemerintah.

Berbagai daya dikerahkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di salah satu wilayah di provinsi paling Timur Indonesia itu. Penanganan campak dan gizi buruk melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang ada.

Untuk mengoordinasikan penanganan campak dan gizi buruk di wilayah tersebut, pemerintah telah mengadakan rapat koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Segala upaya untuk mengatasi kejadian luar biasa campak dan gizi buruk tidak akan maksimal bila tidak ada dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, yang direpresentasikan oleh DPR.

Karena itu, pada Kamis, DPR mengundang perwakilan pemerintah dalam rapat konsultasi untuk membahas penanganan kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Asmat.

Rapat konsultasi pemerintah dengan pimpinan DPR dipimpin Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesra Fahri Hamzah dengan dihadiri Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua Komisi IX Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri, Wakil Ketua Komisi IX Ermalena dan sejumlah anggota lain.

Menteri yang hadir pada rapat konsultasi itu adalah Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ancandra Tahar.

Menteri Sosial Idrus Marham, yang memimpin perwakilan pemerintah pada rapat tersebut, mengatakan kondisi alam sangat berpengaruh pada cara hidup dan kehidupan mereka yang rentan terkena penyakit Masyarakat Asmat yang terkena campak dan gizi buruk tinggal di wilayah yang terisolasi dengan kondisi alam sebagian besar berupa rawa-rawa.

Kondisi itu membuat cara hidup dan kehidupan mereka menjadi rentan terkena penyakit. Misalnya, rumah dibangun di atas rawa dan meminum air hujan tanpa dimasak.

Karena tanahnya rawa-rawa, mereka bergantung pada tadah hujan dalam mencukup kebutuhan air. Makanan utama mereka adalah sagu, ubi dan talas.

Pola kehidupan mereka juga menyebar, tidak berkumpul, yang ada di 23 distrik. Sebagian besar dari mereka hidup berpindah-pindah.

"Mereka bekerja untuk mendapatkan makanan. Setelah ada makanan, mereka berhenti bekerja. Setelah makanan habis, baru bekerja lagi," tuturnya.

Perkembangan terakhir penanganan kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat adalah terdapat 72 orang meninggal dunia. Dari penelurusan tim di 196 kampung di 22 distrik yang ada di Kabupaten Asmat, sudah ada 12.883 anak yang terlayani.

Pemerintah sudah melakukan langkah tanggap darurat dengan membentuk tim terpadu yang terdiri atas anggota TNI/Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) setempat dan pemerintah daerah.

Pemerintah mempertimbangkan untuk merelokasi warga Asmat untuk mengumpulkan mereka yang selama ini tinggal menyebar di beberapa wilayah. Namun, relokasi menyeluruh tidak mungkin dilakukan.

Yang mungkin dilakukan adalah relokasi secara terbatas dengan membangun komunitas-komunitas adat tertentu untuk mengumpulkan mereka yang selama ini tinggal menyebar dengan memperhatikan karakter dan hak ulayat masyarakat.

"Dengan begitu, Kementerian Kesehatan akan lebih mudah memberikan layanan kesehatan saat terjadi kejadian luar biasa seperti campak dan gizi buruk, begitu pula dengan kementerian lain," kata Idrus.

Banyak Faktor Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan gizi buruk dan campak di Asmat bukan hanya masalah kesehatan tetapi permasalahan hilir yang disebabkan oleh banyak faktor.

Faktor layanan kesehatan hanya menyumbang 20 persen dari permasalahan gizi buruk dan campak di Asmat. Selebihnya adalah faktor lingkungan 40 persen, faktor sosial budaya 30 persen dan faktor genetika 10 persen.

Untuk menangani kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Asmat, dalam jangka pendek Kementerian Kesehatan telah mengirimkan personel dan bantuan logistik secara bergantian setiap 10 hari sekali.

Pengiriman personel dan bantuan logistik telah memasuki 10 hari ketiga dengan menangani pasien-pasien di rumah sakit dan aula gereja setempat.

"Sebagian pasien sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Namun, bila tidak ada pengawasan, mereka bisa sakit lagi," tuturnya.

Terkait dengan penyakit campak, menurut Menkes, satu-satunya cara untuk mengatasi hanya dengan imunisasi. Karena itu, telah ada 13.300 orang di Asmat yang telah diimunisasi.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Asmat sangat merugikan Papua karena yang menjadi korban kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak.

"Perempuan dan anak-anak adalah pilar suatu bangsa. Papua sangat dirugikan karena banyak perempuan dan anak yang meninggal karena campak dan gizi buruk," katanya.

Karena itu, Yohana mendorong pemerintah daerah agar mendahulukan kepentingan perempuan dan anak. Ada beberapa hak anak yang tidak bisa ditinggalkan khususnya terkait dengan tumbuh kembangnya.

Begitu pula dengan para perempuan. Faktor budaya di Papua menyebabkan banyak perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang ujungnya adalah pemenuhan kesehatan dan tumbuh kembang anak.

"Karena itu kami siapkan program pemberdayaan perempuan berupa pelatihan sederhana. Yang penting perempuan bisa memasak yang baik dan sehat untuk anaknya dan bisa mencuci pakaian serta mencuci tangan agar kehidupan keluarganya sehat," tuturnya.

Selain itu juga ada program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), yaitu layanan konsultasi kepada keluarga khususnya perempuan agar wawasan mereka bisa lebih terbuka.

Bangun Fasilitas Wakil Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf meminta pemerintah membangun fasilitas untuk masyarakat di Pronvinsi Papua, terutama Kabupaten Asmat, agar kejadian kejadian luar biasa campak dan gizi buruk tidak berulang.

"Kondisi di Asmat saat ini hanya salah satu contoh dari banyak suku di Papua. Kita harus pikirkan bersama, apakah pembangunan disiapkan dari dana otonomi khusus, atau APBN dan APBD," katanya.

Dede menyatakan dukungannya bila pemerintah berencana merelokasi masyarakat Asmat yang tinggal menyebar di berbagai wilayah untuk berkumpul di suatu tempat.

Relokasi itu kemudian diikuti dengan pembentukan komunitas-komunitas, yaitu suatu kompleks yang memiliki brbagai fasilitas seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), sekolah dan pusat kebudayaan.

Selain itu, Dede juga meminta pemerintah menyiapkan failitas untuk dokter dan guru yang ditugaskan di komunitas tersebut.

Dengan bentuk seperti itu, akan terjadi peralihan edukasi dan kebudayaan tanpa meninggalkan akar masyarakat setempat sehingga bisa hidup lebih baik.

"Asmat itu adalah salah satu tujuan wisata internasional. Sudah dijual secara internasional, tetapi tidak ada fasilitas pendukungnya," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri menilai pembangunan di Papua harus diikuti dengan perubahan pola pikir masyarakat.

Menurut dia, mental masyarakat Papua perlu disiapkan untuk menerima perubahan agar kehidupannya semakin baik.

"Apakah dana otonomi khusus yang selama ini terus meningkat efektif menyentuh program-program yang diperlukan masyarakat? Perlu ada evaluasi," katanya.

Syamsul menilai kehidupan masyarakat Papua saat ini bila dibandingkan dengan saat sebelum menerima dana otonomi khusus belum semakin baik.

Itu terlihat, salah satunya, dari kejadian luar biasa campak dan gizi buruk yang terjadi.

Terkait dengan penanganan kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Asmat, Syamsul menilai pemerintah sudah mengambil langkah-langkah terbaik yang bisa dilakukan pemerintah. Yang diperlukan saat ini adalah upaya promotif dan preventif tetap ditingkatkan. (*/Amtara)

Tinggalkan Balasan