PPDP Diminta Teliti Melakukan Pemutakhiran Data


Alfrets Petupetu
SAPA (TIMIKA) – Tahapan Pilkada Serentak untuk saat ini sudah sampai ke tahap verifikasi daftar pemilih yang di jalankan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Tujuan verifikasi tersebut untuk memastikan bahwa pemilih yang sudah wajib memberikan hak pilih telah terdaftar, sekaligus memastikan tak ada pemilih ganda.

“Ada beberapa daerah yang mengalami kesulitan karena data yang diberikan masih berasal dari data induk, padahal daerah tersebut nyatanya adalah daerah pemekaran,” kata Komisioner Bidang Hukum KPUD Mimika, Alfrets Petupetu, saat ditemui di Kantor KPUD Mimika, Jalan Yos Sudarso, Selasa (6/2).

Terkait hal tersebut, pihaknya mengimbau agar PPDP di daerah terkait membagi dua data pemilih, lalu menyortir dimana data pemilih tersebut sebenarnya tercantum. Hal ini bertujuan agar kedepannya tidak ada tumpang-tindih data.

“Hasil dari PPDP ini kan masih perlu kita olah kembali. Apabila ada kegandaan, maka kita akan panggil PPDP terkait. Kami hanya berharap data ini nantinya memang data-data yang valid,” ujarnya.

Alfret juga menjelaskan, apabila saat pemilihan umum seseorang sudah berumur 17 tahun namunbelum terdaftar dan tidak terdata saat pencocokan dan penelitian (coklit) oleh PPDP, maka akan ada formulir yang dikeluarkan oleh PPDP.

“Intinya, walaupun dia sudah memiliki hak untuk memilih dan tidak terdaftar saat itu, ia akan masuk sebagai pemilih pemula. Hal ini berlaku juga untuk orang yang tidak memiliki KTP-e tapi sudah melewati usia 17 tahun, tetapi namanya tercantum di kartu keluarga (KK),” jelasnya.

Bersama dengan formulir tersebut, akan ada tanda terima untuk pemilih pemula bahwa dirinya telah terdaftar. Sedangkan rujukan pemilih pemula nantinya akan diketahui melalui kartu keluarga bahwa memang orang tersebut berhak memilih.

“Nah, masalahnya kemudian adalah, jika yang bersangkutan tidak terdaftar di kartu keluarga. Itu otomatis tidak bisa di daftarkan,” ujar Alfrets.

Ia menambahkan, data tersebut akan dimasukkan dalam daftar pemilih sementara (DPS) yang ada di setiap kelurahan. Selain itu, data yang sudah diselesaikan akan di plenokan tingkat kabupaten pada 18 Februari mendatang.

“Jadi kalau namanya tidak ada atau ada masalah, bisa langsung ketemu sama PPDP dan RT terkait untuk koordinasi sebelum berstatus DPT,” ujarnya. (Salma)

Tinggalkan Balasan