KPUD Siapkan Alat Peraga untuk Kampanye


Alfret Petupetu
SAPA (TIMIKA) – Komisioner Divisi Hukum KPUD Mimika, Alfret Petupetu mengatakan pihaknya akan menyiapkan alat peraga kampanye bagi pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Serentak di Mimika. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 tahun 2017, tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota.

“Peraturan tersebut juga mencantumkan ukuran, tempat pemasangan dan termasuk pemasangan iklan kampanye di media massa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah pasangan calon bisa untuk membuat spanduk sendiri? Ya bisa, tapi harus ada persetujuan KPU dulu,  karena ada standar pengukuran spanduk,” katanya saat ditemui Salam Papua di kantor KPUD Mimika, Rabu (7/2).

Tidak hanya soal ukuran, di dalam satu wilayah, tata letak pemasangan alat peraga kampanye juga diatur.

“Jadi tidak boleh di setiap lorong di pasang alat kampanyenya, karena sudah ada aturannya,” ujarnya.

Nantinya, setelah penetapan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pada 12 Februari mendatang, KPUD juga akan mengadakan sosialisasi mengenai aturan kampanye dan penggunaan alat peraga kampanye tersebut.

“Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada paslon untuk berkampanye. Sebagaimana kita tahu, tidak semua pasangan calon tersebut mempunyai dana yang cukup untuk kampanye. Jadi ini biar semuanya merata,” terangnya.

Dana untuk pengadaan alat peraga kampanye, kata dia, di fasilitasi oleh KPUD Mimika yang berasal dari APBD.

Selain itu, pihak juga membolehkan penambahan pemasangan alat peraga kampanye dari paslon terkait. Kendati demikian, perlu adanya izin dari KPUD Mimika lantaran harus sesuai dengan PKPU.

Sekedar diketahui, menurut PKPU Nomor 4 Tahun 2017 yang mengatur tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, pada bagian ketiga Pasal 29 ayat 7 mengatur tentang larangan penyebaran bahan kampanye.

Selanjutnya, pemasangan alat peraga kampanye yang dilarang, tempatnya meliputi tempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitas pemerintah, dan lembaga pendidikan (termasuk gedung dan sekolah).

Pada bagian ketiga Pasal 28 ayat 2 mengenai pemasangan alat peraga kampanye, ditetapkan bahwa untuk baliho berukuran 4x7 meter hanya boleh di pasang setiap paslon sebanyak 5 buah di setiap kabupaten/kota. Untuk umbul-umbul berukuran 5,1x15 meter di pasang setiap paslon sebanyak 20 buah di setiap kecamatan. Sedangkan spanduk berukuran 1,5x7 meter sebanyak 2 buah di pasang setiap paslon di desa/kelurahan.

Sedangkan bagian ke empat mengenai iklan di media massa cetak dan elektronik, ialah penayangan di televisi paling banyak sepuluh spot dan berdurasi tidak lebih dari 30 detik. Untuk radio, juga 10 spot dengan batasan 60 detik. Sedangkan iklan media massa cetak, hanya perlu di perhatikan oleh media cetak terkait untuk memberikan tempat bagi semua paslon secara berimbang. Dan untuk materinya, sudah harus diserahkan terlebih dahulu ke KPU, setidaknya 14 hari sebelum pemuatan. Pemuatannya sendiri diberi waktu selama 14 hari sebelum masa tenang. (Salma)

Tinggalkan Balasan