Tokoh Kamoro Kecam Insiden Penembakan di Port Site

Tokoh Perempuan Kamoro yang juga menjabat Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRP Papua, Mathea Mameyao, S.Sos,
SAPA (TIMIKA) -Tokoh Perempuan Kamoro yang juga menjabat Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRP Papua, Mathea Mameyao, S.Sos, mengecam insiden penembakan oleh oknum aparat kepolisian terhadap warganya di area Port Site-Cargo Dock (Pulau Karaka), Kampung Amamapare, Distrik Mimika Timur.

Menurut Mathea, peristiwa tersebut bisa di kategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tergolong berat. Pasalnya, penembakan yang dilakukan oknum aparat kepolisian terhadap warga yang notabene tidak terlibat pada permasalahan yang terjadi diwilayah itu.

"Kami mengecam keras peristiwa ini. Kejadian ini merupakan pelanggaran HAM berat dan kasus ini harus di usut tuntas dan proses hukum pelakunya," tegas Mathea saat ditemui di bilangan Jalan Cenderawasih, Rabu (7/2).

Ia menjelaskan bahwa, ibu paruh baya yang menjadi korban penembakan dalam peristiwa itu, tidak mengetahui kejadian yang ada di wilayah itu. Korban hanya berniat membantu orang yang sedang teriak meminta pertolongan. Namun nahasnya, ia malah ditembak menggunakan alat milik Negara.

Oleh karena itu, Mathea meminta agar Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar tidak menempatkan personel kepolisian dari daerah lain yang bertugas sebagai Bawah Kendali Operasi (BKO). Alasannya, kebanyakan dari mereka tidak mengerti dengan kondisi budaya dan adat masyarakat Kamoro.

Seharusnya, kata Mathea, personel yang ada bisa melakukan pendekatan secara persuasif dengan masyarakat, bukannya malah pendekatan dengan kekerasan.

"Saya minta secara tegas kepada kapolda, supaya personel yang bertugas di Timika (Mimika) harus yang organik, bukan BKO. Kalau yang mau bertugas di Timika harus tahu adat istiadat yang ada di Timika, dan jangan melakukan pendekatan dengan kekerasan, tapi pendekatan secara persuasif,” tegasnya.

Sementara itu, terkait adanya sejumlah tuntutan dari masyarakat Kamoro, menurut Mathea, sejauh ini hanya ada pernyataan di atas kertas yang diakuinya belum ada tindak-lanjutnya. Oleh sebab ia meminta pihak kepolisian dapat menepati janji sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan dalam tuntutan itu.

"Apa yang diminta oleh masyarakat harus dilakukan selama 1 minggu. Bukan hanya pernyataan saja, tetapi harus ada tindaklanjut," ujarnya.

Terkait kasus ini, kapolda juga diminta turun tangan secara langsung dalam proses investigasi. Pasalnya, kasus ini dianggap jelas-jelas melanggar HAM dan harus diusut hingga tuntas.

"Kapolda harus turun tangan langsung selesaikan masalah ini, agar masyarakat Kamoro percaya terhadap kinerja kepolisian, terutama Polda Papua," katanya. (Tomy)

Tinggalkan Balasan