SKPD Harus Mampu Terjemahkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati

TOLIKARA (PT) – Para pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Tolikara harus mampu memberikan dan menerjemahkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara.

Untuk itu, Wakil Bupati Tolikara, Dinus Wanimbo, SH berharap seluruh pimpinan SKPD benar-benar bisa memahami visi misi bupati dan wakil bupati di dalam kebijakan-kebijakan internal.

“Kita kan sudah punya RPJMD, jadi kebijakan daerah itu sudah diterjemahkan didalam RPJMD itu,” ungkap Wakil Bupati, Dinus Wanimbo saat memimpin apel pagi.

Hanya saja, lanjut Dinus, tugas utama Bupati dan Wakil Bupati, selain menjalankan pemerintahan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian mengkontrol SKPD masing-masing agar diterjemahkan sesuai dengan isi dari RPJMD.

“Kalau tidak kita akan kontrol itu, sampai lima tahun selesai. Jadi ini kan lanjutan dan pak bupati juga  pada periode pertama. Nah, sekarang pimpin periode kedua, dan saya baru mendampingi beliau pada periode ini, jadi sebagian program yang dianggap penting itu kami lanjutkan,” jelasnya.

Namun, kata Dinus, jika ada sebagian yang belum, maka itu menjadi program baru untuk kita dorong sama-sama.

“Jadi sebagian kita sudah masukan, misalnya seperti program seribu hari kehidupan, memberikan gizi kepada ibu-ibu hamil, kemudian kita kirim anak anak dari Tolikara untuk sekolah ke luar negeri, Jakarta dan juga ke semarang. Jadi ini program lanjutan dari periode sebelumnya.  Karena program program ini bagus maka tetap kami lanjurkan,” imbuhnya.

Untuk itu, Pemkab Tolikara berharap kepada SKPD terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Pertanian agar mereka ini tetap melakukan aktivitas juga harus ada sinkronisasi program dalam rangka mencegah kemungkinan kemungkinan buruk .

“Seperti penyakit campak dan gizi buruk yang menimpa saudara saudara kita di Asmat. Jadi kami harus mencegah jauh sebelumnya. Karena Tolikara eksis dalam hal gizi dan juga ekononi masyarakat,” ujar Wabup Dinus.

Apalagi kata Dinus, langkah pemerintah sendiri untuk membantu dinas terkait dalam sidang APBD kemarin sudah dianggarkan,.

“Kita sudah berikan dana yang cukup terutama SKPD SKPD yang bergerak di sektor ekonomi masyarakat, supaya SKPD ini mereka turun ke sasaran-sasaran untuk menjangkau itu, khususnya mencegah penyakit sosial dan lain lain.  Karena kita sudah anggarkan, jadi selain tugas kami dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah umum tapi kami tetap kontrol,” terangnya.

Dijelaskannya, dalam hal ini kontrol SKPD-SKPD yang terkait dengan tehknisi yang bergerak dalam kesejahteraan masyarakat, baik tentang perekonomian, tentang pertanian dan lain lain. Itu kita akan kontrol.

“Jka didalam pelaksanaan tugas dalam tahun APBD ini berhasil, kedepan kami akan menambah anggaran. Tapi  kalau kinerja  SKPD itu buruk, maka konsekuensinya dana akan berkurang,” tegas Wabup Dinus Wanimbo.

Namun diakuinya, meskipun anggarannya sudah disediakan, tapi nominal dari jumlah anggaran tersebut belum diketahuinya.

Yang jelas kata Dinus, sektor sektor ekonomi produktif seperti pertanian, peternakan, perikanan lalu kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga pendidikan, anggarannya sudah cukup. (ara/rm)

Tinggalkan Balasan