Marinus Yaung : KPU Papua Harus Berani TMS-kan LUKMEN dan JOHSUA Kalau Tidak Ada Rekomendasi MRP

Marinus Yaung, akademisi dan pengamat masalah sosial politik di Papua. (Foto : Faizal/Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA—Sesuai dengan komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua yang tetap bersikukuh menjalankan aturan dan akan melakukan Pleno Penetapan Bakal Calon Gubernur – Wakil Gubernur Papua di Pilgub Papua 2018 pada hari ini, Senin (12/2/2018), sesuai dengan jadwal nasional yang sudah ditetapkan secara serentak seluruh Indonesia mendapat tanggapan dari salah satu akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) yang juga getol mengamati masalah – masalah social politik di Papua selama ini.

“KPU harus berani, jika berkas belum kembali dari MRP, KPU harus berani menetapkan kedua bakal pasangan calon yang ada (LUKMEN dan JOHUA-Red) Tidak Memenuhi Syarat (TMS), setelah itu buka lagi pendaftaran, tapi tentu kita berharap di sisa waktu yang ada ini, hari ini ada solusi,”, kata Marinus Yaung, di sela – sela kegiatan Deklarasi Pilkada Papua Penuh Damai di Auditorium Uncen, Kamis (8/2/2018).

Menurutnya bila KPU Papua konsekuen dengan aturan, maka harus ada keputusan berani yang di ambil oleh lembaga penyelenggara itu, tentu sudah harus siap dengan segala resiko dan konsekuensinya, karena jelas ada yang merasa di rugikan, dan sudah pasti akan melakukan gugatan.

Hingga hari ini, jadwal penetapan Bakal Pasangan Calon Gubernur – Wakil Gubernur Papua 2018 sesuai undangan yang di edarkan oleh KPU Papua kemarin, di jadwalkan KPU Papua akan melakukan Pleno Penetapan pada Senin, (12/2/2018) pukul 11.00 WIT sesuai dengan jadwal nasional, namun karena hingga lewat dari jam 11.00 WIT, tidak satupun anggota MRP yang muncul di KPU Papua, akhirnya Sidang Pleno di skors, dan di undur ke pukul 23.00 WIT malam ini.

Sebelumnya, Kamis (8/2/2018) Adam Arisoy, Ketua KPU Provinsi Papua dalam acara Seminar Pendidikan Politik dan Deklarasi Pilkada Papua Damai (Papeda) di Auditorium Universitas Cenderawasih menegaskan bahwa KPU Papua akan tetap mengikuti aturan dan ketentuan yang sudah ada dan memastikan tahapan dan jadwal nasional tetap akan dilaksanakan, dan KPU tetap melakukan penetapan bakal calon Pilgub Papua pada 12 Februari mendatang.

“kita akan tetapkan dulu, jangan sampai KPU tidak ada penetapan, kita tetap umumkan sesuai jadwal, kan masih ada 2-3 hari mudah-mudahan segera disikapi oleh MRP, kita sudah yakin itu,  ngapain juga  takut”, kata Adam Arisoy menjawab pertanyaan salah satu peserta seminar di Auditorium Uncen, Kamis (8/2/2018) kemarin.

Sedangkan Pansus Pilgub DPRP tetap bersikukuh agar adanya penundaan tahapan, khususnya di tahap penetapan calon, sepanjang tidak merubah hari pencoblosan sesuai dengan agenda nasional 27 Juni 2018 mendatang.

Dimana keinginan Pansus Pilgub Papua tersebut sebagaimana hasil pertemuan dengan Dirjen Otda Kemendagri, Kemenkopolhukam, KPU RI, Bawaslu RI, Pansus Pilgub Papua di Jakarta pada 31 Januari 2018 lalu yang menghasilkan kesepakatan bersama yang di tanda tangani semua pihak dan telah di tindak lanjuti oleh surat supervisi KPU RI kepada KPU Papua untuk memperimbangkan penjadwalan ulang di tahapan penetapan bakal calon menjadi calon, dengan melibatkan DPRP guna mengawasi dan memantau proses verifikasi ijazah semua bakal calon agar dilakukan secara tranparan.

Terkait polemik antara Pansus Pilgub Papua dengan KPU Papua berdasarkan penelusuran Lingkar Papua, Rabu (31/1/2018) telah dilakukan pertemuan koordinasi di ruang kerja Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri yang di hadiri oleh Dr. Sumarsono, MDM (Dirjen Otda Kemendagri), Soedarmo (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kenendagri), Tedi Rustendi (Asdep 3/1, Kemenko Polhukam), Hasyim Asyari (KPU RI), Fritz Edward Siregar (Bawaslu RI), Thomas Sondegau (Ketua Pansus Pilgub Papua), Jimmy Mabel (MRP) dan Yacob Pasei (Bawaslu Papua).

Dimana dalam rapat koordinasi tersebut berhasil di rumuskan tiga keputusan penting terkait polemik yang terjadi saat ini, diantaranya adalah : (1) KPU Papua melaksanakan klarifikasi dan verifikasi berkas syarat calon seperti ijazah dan lainnya kepada lembawa berwenang dengan melibatkan Pansus Pilgub Papua yang dibentuk DPRP, (2) KPU Papua menyampaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Gubernr dan Wakil Gubernur sebagai Orang Asli Papua kepada MRP melalui DPRP untuk selanjutnya dilaksanakan verifikasi keaslian Orang Asli Papua,

(3) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan kampanye visi misi dalam Rapat Paripurna DPRP. Dan (4) KPU Papua akan menata ulang jadwal dan tahapan kegiatan pencalonan Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur Papua 2018.

Hasil dari Kesepakatan Bersama tersebut di tindak lanjuti oleh KPU RI dengan mengirimkan surat ke KPU Papua Nomor : 123/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 perihal Supervisi Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 tertanggal 6 Februari 2018 yang di tanda tangani Ketua KPU RI, Arief Budiman

Ada 3 point supervisi yang direkomendasikan KPU RI kepada KPU Papua, diantaranya : (1). Mengingat KPU Papua telah menyampaikan dokumen terbatas kepada DPRP pada 12 Januari 2018 lalu, maka KPU Papua diminta menyampaikan kembali dokumen di maksud kepada DPRP dengan tembusan kepada MRP untuk dapat segera di tindaklanjuti.

(2) Pelaksanaan verifikasi (keaslian OAP-Red) tersebut pada Berita Acara Kesepakatan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan jadwal penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan pada 12 Februari 2018,

(3) Dalam hal kegiatan tersebut (verifikasi OAP-Red) memerlukan waktu yang melampaui tanggal 12 Februari 2018, maka perubahan tersebut tetap memperhatikan pelaksanaan Pemungutan Suara Serentak tanggal 27 Juni 2018.

“Secara resmi kami sudah terima, dan sekarang kita sedang berkoordinasi dengan Bawaslu”, kata Tarwinto melalui saluran teleponnya, Selasa (6/2/2018) malam tanpa menjelaskan lebih rinci bagaimana pelaksanaan teknis dari surat KPU RI dimaksud.

Sedangkan hingga hari ini, Pansus Pilgub Papua masih berpatokan pada rekomendasi dari KPU RI di angka (3) yang memberikan kelonggaran kepada KPU Papua untuk menunda dan membuat jadwal baru guna memberikan kelonggaran waktu kepada MRP melakukan tugasnya memverifikasi keaslian orang Papua para bakal calon dengan melibatkan DPRP dalam tahapan dimaksud, sehingga penetapan bakal calon tidak harus di lakukan pada hari ini, Senin (12/2/2018), tapi di jadwalkan ulang sepanjang tidak merubah tahapan pencoblosan pada 27 Juni 2018.

Namun rupanya KPU Papua tetap bersikukuh pada aturan dan jadwal nasional yang sudah di tetapkan, dan terbukti hari ini Senin (12/2/2018) KPU Papua tetap melakukan tahapan sesuai jadwal, mesti hingga jam 11.00 WIT, MRP tidak hadir dan belum memberikan rekomendasi soal keaslian orang Papua para bakal calon, sehingga akhirnya KPU Papua harus menskorsng sidang pleno tahapan hingga malam nanti di pukul 23.00 WIT, sejam sebelum batas waktu tahapan penetapan bakal calon.

Lantas apakah putusan yang akan di ambil oleh KPU Papua mala mini ??? kita nantikan saja nanti jam 23.00 WIT (***)

Penulis            : Faizal Narwawan
Editor              : Walhamri Wahid

The post Marinus Yaung : KPU Papua Harus Berani TMS-kan LUKMEN dan JOHSUA Kalau Tidak Ada Rekomendasi MRP appeared first on .

Tinggalkan Balasan