Gubernur Mandacan : MRPB dan DPR-PB Segera Siapkan Perdasus Ketenagakerjaan

Perdasus Ketenagakerjaan
Perdasus Ketenagakerjaan
Perdasus Ketenagakerjaan – Gubernur Papua Barat Dominggus mandacan saat ditemui sejumlah wartawan di halaman kantor Gubernur, Selasa (13/2/2018). (Foto: Adrian Kairupan/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Perdasus Ketenagakerjaan.  Gubernur Papua Barat Drs. Domingus Mandacan berharap Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB) segera menyiapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) ketenagakerjaan.

Dikatakan, MRPB dan DPR-PB dan Pemerintah Papua Barat dapat duduk bersama dengan para pemilik investor menyelesaiakan persoalan di Papua Barat.

Persoalan ini menurut Gubernur Mandacan, adalah terkait bagaimana segera disusunnya regulasi keberpihakan mengakomodir Orang Asli Papua (OAP) dapat bekerja dengan merata di setiap wilayah kerja perusahaan yang beroperasi di Papua Barat.

“Saya minta regulasi bisa dibuat secepatnya, regulasi tersebut bisa diserahkan di Pemerintah Pusat sehingga regulasi tersebut bisa disahkan. Ini penting supaya anak-anak kita yang OAP dapat bekerja dengan maksimal dan merata di segala aspek bidang dalam suatu perusahaan,”
ujar Gubernur mandacan, di halaman kantor Gubernur, Selasa (13/2/2018).

Dia menjelaskan, agar perusahaan yang nantinya tak menerapkan regulasi aturan tersebut, maka patut akan diberikan sanksi tegas.

“Aturan tenaga kerja pasti ada aturan-aturan turunan maupun sanksi. Karena itu sudah diatur juga dalam UUD. Sehingga jika perusahaan tak melaksanakan aturan tersebut. Dan pastinya ada sanksi yang patut diberikan kepada perusahaan jika tak terapkan aturan tersebut,” tegas Gubernur.

Menurut dia, apa yang terkandung dalam amanah UU Otsus secara tegas mewajibkan pemerintah Provinsi Papua untuk mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat orang asli Papua dapat dilaksanakan.

Selain itu tegas Gubernur Mandacan, semua perusahaan di Papua Barat memiliki kewajiban dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban dari para karyawan harus dipenuhi dengan baik.

“Karyawan nantinya ketika mereka pensiun, ada dapat masalah, dan lainnya terkait kesehatan kalau ada kartu BPJS atau JKN-KIS, para karyawan tersebut bisa dijamin serta mendapatkan satunan,” jelasnya.

Selain itu, para karyawan harus bisa memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan kartu BPJS ketenagakerjaan JKN-KIS.

“Saya berharap, perusahaan -perusahaan bisa memberikan peluang maupun kesempatan bagi para orang Asli Papua (OAP) khususnya di Manokwari,Provinsi Papua Barat benar – benar merasakan apa yang menjadi amanah dalam roh otsus itu, “Tukas Gubernur.

Penulis : Adrian Kairupan
Editor : Kris Tanjung

The post Gubernur Mandacan : MRPB dan DPR-PB Segera Siapkan Perdasus Ketenagakerjaan appeared first on PapuaBaratOKe.Com.

Tinggalkan Balasan