Pembentukan Pengadilan HAM Papua Dinilai Mendesak dan Segera

Pengadilan HAM Papua
Pengadilan HAM Papua
Pengadilan HAM Papua – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy.(Foto: Adrian Kairupan/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Pengadilan HAM Papua.  Pembentukan Pengadilan HAM di Papua dinilai bersifat mendesak dan segera. Pernyataan ini diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy.

Menurut dia, pengadilan HAM tersebut dapat segera dibentuk oleh Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo di Jayapura-Provinsi Papua. Yakni berdasarkan amanat pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua serta sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

“Saya memandang pembentukan pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua semakin urgen dan mendesak sejak sekarang ini,” kata Warinussy melalui siaran pers yang diterima Papuabaratoke.com, Selasa (27/2/2018) kemarin.

Ia menuturkan, jika terbentuk, tugas pengadilan HAM di Jayapura tersebut yaitu menerima, meregistrasi (Mendaftar) dan menyidangkan sekaligus mengadili berkas perkara dugaan pelanggaran HAM yang berat, seperti kasus Wasior (2001), Wamena (2003) dan Pania (2014).

Kata dia, ketiga kasus tersebut berdasarkan fakta yang ada, dinilai jelas masuk kategori dugaan pelanggaran HAM yang berat berdasarkan amanat pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Disebutkan pula, menjelang akhir masa pemerintahannya, Presiden Jokowi semestinya mampu menunjukkan bahwa pemerintahnnya serius dan memiliki komitmen dalam mendorong penyelesaian berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat di Tanah Papua, yang sepanjang lebih dari 50 tahun terakhir ini melalui proses hukum atas ketiga kasus tersebut.

“Jika hal ini dapat dimulai maka kunci penyelesaian konflik sosial-politik di Tanah Papua sudah mulai dibuka oleh Presiden Jokowi, sekaligus memperbaiki dan memulihkan citranya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia yang jelas-jelas menjanjikan serta memiliki komitmen menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Tanah Papua,” ucapnya.

“Hal itu telah tersirat dalam sambutan (Jokowi) pada perayaan Natal Nasional tanggal 26 Desember 2014 di Stadion Mandala-Jayapura, tepat 19 hari pasca terjadinya kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat di Lapangan Zakeus-Enarotali-Kabupaten Paniai-Provinsi Papua Barat,” pungkas advokat peraih penghargaan Internasional di bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada ini.

Penulis : Kris Tanjung

The post Pembentukan Pengadilan HAM Papua Dinilai Mendesak dan Segera appeared first on PapuaBaratOKe.Com.

Tinggalkan Balasan