Tiga Bupati Diingatkan Berperan Selesaikan Konflik Kwamki

Metro Merauke – Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, keamanan, hukum dan HAM, Emus Gwijangge mengingatkan bupati Mimika, bupati Puncak, dan bupati Nduga segera mengambil langkah penyelesaian konflik antara warga di Kwamki Narama, Kabupaten Mimika.

Ia mengatakan, selain para bupati, DPRD tiga kabupaten juga harus turun tangan. Konflik antara warga itu tak bisa dibiarkan karena mereka yang terlibat masih memiliki hubungan kekerabatan.

“Tiga bupati dan DPRD nya ini harus segera menyelesaikan konflik karena ini warga mereka yang terlibat,” kata Emus, Selasa (13/03).

Menurutnya, peran kepala daerah tiga kabupaten dalam penyelesaian konflik Kwamki yang hampir setiap tahun terjadi selama delapan tahun terakhir sangat penting.

Katanya, kembali pecahnya konflik antara warga di Kwamki diduga akibat kasus pembunuhan seseorang di daerah pasar lama, Sentani, Kabupaten Jayapura beberapa waktu lalu. Kubu korban kemudian membawa masalah ini ke Kwamki.

Informasi yang ia dapat, beberapa hari lalu ada lagi korban dari kedua kubu yang terlibat konflik di Kwamki Narama.

“Orang asli Papua jangan lagi ada konflik yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. kini jumlah orang asli Papua semakin sedikit. Jika konflik antara sesama orang Papua tidak dihentikan, yang rugi orang asli Papua sendiri,” ujarnya.

Kata Emus, pihak terkait jangan menganggap masalah Kwamki hal sepele. Penjabat gubernur Papua, Kapolda Papua, Pangdam dan berbagai pihak terkait diharapkan segera mengambil langkah penyelesaian.

Konflik Kwamki lanjut dia, harus diakhiri dan tidak boleh lagi terjadi kemudian hari, karena yang rugi adalah masyarakat sendiri. Kapolda perlu memanggil, memerintahkan menangkap otak atau pimpinan perang dari kedua kubu.

“Penjabat gubernur juga segera mengundang bupati dan DPRD tiga kabupaten membicarakan langkah penyelesaian. Kami DPR Papua siap membantu penyelesaian,” katanya.

Namun penyelesaiannya jangan hanya bergantung pada proses adat tapi hukum positif harus ditegakkan. Selain itu berbagai jenis senjata yang dipakai warga untuk saling serang juga harus disita. (Arjuna/Redaksi)

Tinggalkan Balasan