Warinussy: Areal LNG Tangguh Bintuni Bisa Digugat

Areal LNG Tangguh Bintuni
Areal LNG Tangguh Bintuni
Areal LNG Tangguh Bintuni – Advokad dan Pembela HAM, Yan Christian Warinussy (Foto: Ist)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Areal LNG Tangguh Bintuni.  Kilang LNG Tangguh yang berdiri di atas tanah adat milik tiga marga (Soway, Simuna dan Wayuri) di Wilayah Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni dapat dijadikan objek gugatan.

Demikian diungkapkan Advokad dan Pembela HAM Yan Christian Warinussy dalam siaran pers yang diterima Redaksi PBOKe (papuabaratoke.com), Selasa (3/4/2018).

Kata Warinussy, tanah adat tersebut kini sudah menjadi areal proyek LNG Tangguh yang dikelola oleh BP Indonesia di bawah kerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, ini dapat dijadikan objek gugatan terhadap Bupati Manokwari.

Hal ini disebabkan karena pada saat pelepasan tanah adat tersebut dihargai murah, lebih rendah dari harga sepotong pisang goreng, yakni Rp15.

Kata Warinussy upaya hukum ini dapat ditempuh sebab, daerah Sumuri pada saat itu masih berada di bawah otoritas Pemerintah Kabupaten Manokwari.

“Berdasarkan dokumen pelepasan itulah kemudian bupati manokwari selaku ‘penguasa’ atas distrik Bintuni dan Babo ketika itu kemudian mempersiapkan proses alihfungsi tanah adat milik tiga marga,” tulis Warinussy dalam siaran pers yang diterima Redaksi PBOKe (papuabaratoke.com), Selasa (3/4/2018).

Areal LNG Tangguh Bintuni.(Foto: bp.com)

Menurut Warinussy, cela gugatan masyarakat adat tersebut dari sisi hukum perdata dapat dilakukan dengan menggunakan dasar pasal 43 Undang Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus sebagaimana dirubah dengan Undang Undang nomor 35 tahun 2008.

Baca Juga:  Warinussy: Perpanjang Run Way Bandara Rendani, Jangan Lupakan AMDAL

Serta didasarkan pada amanat pasal 40 ayat (2) dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001, juga amanat pasal 3 dari Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang hak-hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples rights).

“Diharapkan gugatan terhadap bupati Manokwari tersebut akan membuka “tabir gelap” mengenai proses pengadaan tanah saat itu, apakah sesuai dengan prosedur yang diatur dan diakui secara hukum di dalam UU nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria atau tidak,” tulis Warinussy.

“Termasuk dalam hal menjawab pertanyaan kenapa harga tanah marga Soway, Simuna dan Wayuri tersebut bisa dihargai oleh pemerintah Indonesia hanya Rp15. Ini dilakukan tahun 1999,” jelasnya.
Warinussy menambahkan, Dewan Adat Papua (DAP) harus mendorong upaya tersebut dan berada pada garis depan, untuk memberi supervisi kepada Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sumuri dan tiga marga pemilik tanah adat.

Penulis : Razid Fatahuddin

The post Warinussy: Areal LNG Tangguh Bintuni Bisa Digugat appeared first on PapuaBaratOKe.Com.

Tinggalkan Balasan