Ditanya Soal Tanah Ulayat Yang Dulu Dicaplok Untuk Transmigrasi, Ini Tanggapan Menteri Agraria

Menteri Agraria, Sofjan A Djalil di dampingi Bupati Kabupaten Jayapura, Mathias Awaitouw ketika memberikan keterangan kepada wartawan soal kompensasi tanah ulayat yang dahulu di caplok untuk lahan transmigrasi. (Foto : Faizal/ Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, SENTANI– Persoalan sengketa lahan masyarakat transmigrasi dengan masyarakat adat pemilik hak ulayat hingga saat ini belum menuai titik terang.

Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil mengatakan persoalan tersebut hingga kini masih dicarikan solusi penyelesaian terbaik.

“Harus diletakkan dulu tentang masalah hak ulayat, kemudian jika terjadi sengketa maka kita cari akar persoalannya, ini adalah masalah lama. Saya tidak bisa mengatakan secara spesifik namun kita harus tahu duduk perkaranya dulu. Dan ini bukan hanya terjadi di Papua namun ditempat lain juga ada,”kata Sofyan Djalil usai menghadiri pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi di lapangan Gunung Merah kantor Bupati Jayapura, Sentani, Rabu (11/4/2018) kemarin.

Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awaitouw turut menganggapi persoalan tersebut. Menurutnya persoalan sengketa tanah transmigrasi sudah dibicarakan dengan Kementerian dan lembaga terkait.

“Sudah dan difasilitasi dengan DPD, dan Kementrian Dalam Negeri sudah memberikan respon, proses penyelesaian itu sementara berlangsung, lokasi transmigrasi bukan hanya satu namun banyak, ini sudah dikomunikasikan,” kata Bupati Jayapura, Mathias Awaitouw.

Menurutnya jika ada persoalan terkait sengketa lahan maka perlu disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai kepanjangan tangan pusat.

“Kalau ada masalah bisa disampaikan kepada Pemerintah Daerah, selanjutnya kita carikan solusi. Dan masalah ini bukan tidak pernah diselesaikan namun sudah ada upaya dilakukan,”katanya.

Sebelumnya,  lahan garapan transmigrasi di Papua seperti halnya di Distrik Karya Bumi, dan Nimbokrang Kabupaten Jayapura serta wilayah transmigrasi lain di Papua bersengketa dengan masyarakat adat setempat.

Mengklaim belum dibayarnya lahan tersebut oleh pemerintah membuat aktifitas para petani diwilayah itu sudah bertahun-tahun tidak bisa lagi menggarap lahannya. Pemerintah diminta segera menyelesaikan persoalan ini. (***)

Reporter         : Faizal Narwawan
Editor             : Walhamri Wahid 

The post Ditanya Soal Tanah Ulayat Yang Dulu Dicaplok Untuk Transmigrasi, Ini Tanggapan Menteri Agraria appeared first on .

Tinggalkan Balasan