Adat Suarakan Sosok Cawapres Jokowi dari Timur

Gamel/Cepos

CARI CAWAPRES: Para tokoh adat dan paguyuban di Jayapura menunjukkan surat yang berisi enam tokoh yang dianggap layak untuk diusung menjadi Cawapres tahun 2019 mendatang. Pertemuan yang dilakukan di kediaman ketua LMA Port Numbay, George Awi di Tanah Hitam, Minggu (16/4) kemarin disepakati paling tidak ada nama yang diusung dari Indonesia Timur.

JAYAPURA – Bursa Bakal Calon Wakil Presiden Indonesia ternyata tak hanya ramai disuarakan di wilayah barat. Untuk wilayah timur ternyata mulai dilirik sebagai satu peluang yang bisa diperjuangkan. Paling  tidak wilayah timur ikut merespon untuk menunjukkan bahwa ada sosok yang bisa dijagokan yang lahir dari timur dan tidak selalu didominasi dari wilayah barat.

Ini disuarakan oleh Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Port Numbay bersama beberapa ondoafi kepada wartawan, Minggu (16/4) kemarin.

Dari sejumlah daftar sosok yang mencuat ternyata dari seleksi hanya 6 nama yang disebut. Keenam nama tersebut adalah Brigjen TNI (Purn) Fredy Numberi yang pernah menjabat sebagai duta besar maupun menteri, lalu dari Maluku ada Brigjend TNI (Purn) Karel Albert Ralahalu yang merupakan mantan Gubernur Maluku dan Kasdam Trikora.

Dari Kalimantan ada Drs. H. Awang Faroek Ishak yang berstatus sebagai mantan Gubernur Kalimantan Timur dan Gusti Iskanda Sukma Alamsyah yang merupakan mantan Ketua Kadin Kalimantan Selatan dan anggota DPR RI, lalu dari NTT muncul nama Drs. Frans Lebu Raya (mantan Gubernur NTT). Sementara dari Sulawesi Utara ada sosok Dr. Drs. Sinyo Harry Sarundajang (mantan Gubernur Sulut) dan Dr. Syahrul Yasin Limpo SE, M.Si, MH., mantan Gubernur Sul-Sel.

Ketua LMA Port Numbay, George Awi menyampaikan bahwa selama ini banyak sekali partai politik bericara dan mengusung kandidatnya masing-masing dan adat melihat mengapa tak ada nama dari Indonesia Timur. Dari pemilikiran simpel inilah akhirnya adat mencoba membangun koordinasi dan melahirkan beberapa nama yang dianggap memiliki kapasitas. Dari enam nama ini dikatakan sesuai dengan kebiasaan adat bahwa siapa yang datang lebih dulu dan mengetuk pintu maka disitu adat akan merespon menggandeng sosok tersebut.

Namun sosok siapapun yang nantinya akan disepakati pihak adat akan mendukung dan mengantarkan nama tersebut ke Presiden. Papua dikatakan tak mendorong untuk jabatan Presiden mengingat elektabilitas Jokowi saat ini terlalu tinggi masih dianggap paling layak meneruskan periodenya sehingga peluang yang masih bisa dimanfaatkan adalah posisi Wakil Presiden.

“Tapi sekali lagi kami tak bicara Papua saja melainkan Indonesia Timur dan ini menunjukkan bahwa negara ini milik kita bersama. Untuk siapa yang akan diusung kami pikir yang datang ketuk pintulah yang akan kami gandeng,” beber George Awi didampingi Ketua Dewan Adat Sentani, Demas Tokoro, Ketua KKSS DR H Mansyur SH MH, Ketua IKT Kota Jayapura, Dr. Eddy Patanduk, MM., dan beberapa tokoh adat lainnya saat menggelar jumpa pers di kediamannya.

Demas Tokoro menyampaikan bahwa jika dihitung dari jumlah pemilih maka Papua tak diperhitungkan karena jumlah suaranya sangat sedikit, namun Papua di dunia internasional Papua memiliki daya tawar yang cukup kuat.

Untuk mekanisme mendorong sosok yang dipilih lanjut Ketua LMA, enam kandidat ini memiliki kemampuan yang sama. Kandidat  ini akan dilempar dan menjadi konsumsi publik. Jika ada parpol yang melirik tentunya bisa menjadi saluran komunikasi untuk diteruskan.

“Tapi dari 6 ini jika ada yang datang lebih dulu maka kami akan buat surat ke Presiden dan mengantarkan nama tersebut. Soal diterima atau tidak itu nanti.  Bagi kami siapapun bisa menduduki jabatan itu dan Papua juga bisa memunculkan nama untuk dipertimbangkan, jangan justru diam melihat peluang ini,” katanya. Demas Tokoro menambahkan bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa dan enam yang kita ajukan dan akan kita perjuangkan bersama karena konteksnya adalah melihat Indonesia secara utuh.

“Ini keinginan bersama bagaimana  seorang wakil dari Jokowi adalah orang dari Timur. Ini kecemburuan logis dan kita dari Timur bisa. Untuk Papua kami ingin tokoh tersebut adalah birokrat mengingat Presiden kita bukan birokrat sehingga perlu ada keseimbangan dalam roda pemerintahan  nanti,” imbuhnya.

Namun sekalipun saat ini bermunculan pembentukan opini bahwa sosok Wapres diambil dari tokoh yang berlatar, Politikus, TNI dan agama maupun birokrat namun Papua dari pertemuan ini disepakati bahwa sosok yang diusung akan diambil dari kalangan birokrat. “Ia kami pikir ini untuk menyeimbangkan sosok Presiden Jokowi sehingga yang berlatar birokrat yang akan kami dorong,” imbuh Awi. (ade/nat)

Tinggalkan Balasan