Defisit APBD 2018 Membengkak Jadi Rp600 Miliar

Anggota DPRD Mimika, Viktor Kabey
SAPA (TIMIKA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Viktor Kabey mengatakan, APBD Mimika tahun 2018 mengalami defisit sebesar Rp600 milyar. Angka defisit ini bertambah dari angka defisit sebelumnya sebesar Rp400 milyar. Ironisnya, bertambahnya angka defisit yang hampir mencapai Rp200 milyar tersebut, tidak diketahui oleh anggota DPRD.

"Angka ini sering ditanyakan oleh masyarakat kepada DPRD. Kita anggota DPRD ditanya masyarakat, apakah 600 milyar sudah dibicarakan dengan DPRD? Tentunya tidak. Kita selaku anggota DPRD malu ditanya masyarakat seperti itu," kata Viktor Kabey kepada wartawan di Gedung DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Senin (16/4).

Ia menjelaskan, penggunaan dana sebesar Rp600 milyar yang menjadi beban APBD tidak diketahui digunakan untuk apa. Bahkan, DPRD sendiri tidak mengetahui secara detail penggunaan dana tersebut yang menurutnya cukup besar. "DPRD secara detail angka defisit tersebut tidak tahu digunakan untuk apa," ujarnya.

Diakuinya selama ini DPRD hanya mengetahui angka defisit APBD 2018 sebesar Rp400 milyar. Defisit Rp400 milyar tersebut pinjaman dari bank Papua sebesar Rp200 milyar dan pembayaran utang untuk pihak ketiga sebesar Rp200 milyar. Namun, tiba-tiba muncul angka Rp600 milyar yang menjadi tanggungan APBD 2018.

"Defisit sebesar 400 milyar diketahui oleh DPRD dan sudah tertuang didalam APBD tahun 2018. Namun tiba-tiba muncul lagi angka hampir mencapai 200 milyar," katanya.

Harusnya menurut dia, DPRD sebelum menyetujui pinjaman tersebut berkordinasi dengan BPK, sehingga angka defisit tersebut bisa diketahui apakah sesuai atau tidak dengan penggunaanya. Pasalnya, kejadian di kabupaten lain pernah mengalami hal yang sama. Yang mana setelah melakukan pinjaman ke bank dan dilakukan pengecekan ternyata jumlah utang tidak sesuai. Akhirnya itu menjadi temuan yang terindikasi adanya dugaan korupsi.

"DPRD juga salah, harusnya sebelum menyetujui pinjaman harus di ‘opname’ terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar dalam melakukan pinjaman tidak ada terindikasi korupsi," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Viktor, DPRD juga harusnya mempunyai staf ahli yang dapat menilai dari setiap pinjaman yang di lakukan oleh eksekutif maupun legislatif. Apabila dilakukan pinjaman maka, akan diketahui seperti apa kebenarannya.

"DPRD harus memiliki staf ahli yang mampu menilai dari setiap anggaran yang digunakan maupun pinjaman yang dilakukan," kata Viktor. (Tomy)

Tinggalkan Balasan