Enembe : 2023 Dana Otsus Stop, Daerah Harus Mampu Kelola SDA Untuk PAD

Cagub Papua nomor urut 1, Lukas Enembe, SIP, MH di dampingi Ketua Tim Koalisi Papua Bangkit Jilid II Kabupaten Boven Digoel, Yusak Yaluwo ketika tatap muka di beberapa kabupaten di wilayah selatan Papua. (Foto : dok, Timses LUKMEN)

LINGKARPAPUA.COM, BOVEN DIGOEL— Dengan berakhirnya kucuran dana selama 25 tahun sesuai UU Otonomi Khusus (Otsus), sudah pasti akan berdampak pada komposisi struktur APBD kabupaten / kota yang ada di Provinsi Papua.

Untuk itu tiap pemimpin di daerah harus berpikir kreatif dan sudah harus mencari terobosan guna optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) masing – masing guna menambah pundi – pundi fiscal daerah, khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagaimana release yang diterima Lingkar Papua dari Timses LUKMEN, hal tersebut di utarakan Calon Gubernur Papua nomor urut 1, Lukas Enembe, SIP, MH dalam kegiatan kampanye tatap muka dengan simpatisan, dan pendukung serta kader partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Papua Bangkit (KPB) Jilid II di Kabupaten Boven Digoel, Kamis (12/4/2018) kemarin

“Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Papua harus memberi kontribusi sebesar-besarnya kepada daerah dan masyarakat, jangan lagi potensi alam Papua dibawa keluar untuk kepentingan orang diluar Papua”, tekan Lukas Enembe yang di sambut tepuk tangan simpatisan pendukungnya, sebagaimana dalam release yang diterima Lingkar Papua, Senin (16/4/2018).

Untuk menjawab semua kebutuhan pembangunan dan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua, maka fiskal APBD Papua perlu ditingkatkan, kata Lukas Enembe

“Keadilan dalam pembangunan di masing-masing daerah, keadilan dalam ekonomi, keadilan dalam pendidikan, keadilan hukum, keadilan kesehatan dan lainnya harus kita perjuangkan”, kata Lukas Enembe menambahkan bahwasanya bila dirinya kembali dipercayakan di periode kedua, maka kemungkinan besar akan ada perubahan dalam penerimaan APBD kabupaten/kota, mengingat pada tahun 2023, status Otonomi Khusus (OTSUS) Papua sudah berakhir dan penerimaan dana OTSUS pun berakhir.

Menurut Lukas Enembe, APBD saja tak cukup, sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya alam Papua agar juga dikelola secara baik oleh setiap Pemerintah Daerah untuk memberi rasa keadilan kepada seluruh rakyat Papua.

Menurut Lukas Enembe, pada periode pertama, dirinya dan Klemen Tinal sudah meletakan banyak hal didalam  visi dan misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

Visi – misi tersebutlah yang saat sudah dirasakan rakyat Papua saat ini, meskipun menurut calon petahana, Lukas Enembe, belum semuanya berhasil dilaksanakan untuk menjawab rasa keadilan masyarakat, sehingga di periode kedua ini LUKMEN mempertajam visi misi tersebut menjadi Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.

Satu hal yang menjadi pesan utama LUKMEN kepada masyarakat di Tanah Merah, Bovem Digoel, agar tidak seenaknya menebang pohon di hutan.

“Jangan menanam kelapa sawit seenaknya tanpa ada regulasi yang resmi, dan perlu di ingat bahwa Bupati / Walikota tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan izin dimaksud ”, kata Lukas Enembe menyampaikan bahwa pada kepemimpinan sebelumnya pemerintah sudah mencabut semua izin usaha penebangan dan tanam kelapa sawit yang beroperasi di Papua, terutama di wilayah selatan Papua, termasuk izin pertambangan, kehutanan, perikanan.

Menjawab pertanyaan  warga terkait kontribusi PT Freeport Indonesia untuk Papua dalam pertemuan tatap muka di Boven Digoel, Lukas Enembe mengatakan, untuk diketahui bahwa Freeport sudah banyak mengambil tambang berupa emas, tembaga dan lainnya tanpa ada kontribusi lebih.

“dalam kepemimpinan saya di periode pertama, saya berjuang habis-habisan utk membela hak-hak rakyat Papua di Freeport. Karena persoalan Freeport sudah membuat banyak orang Papua jadi korban”, kata Lukas Enembe.

Hal inilah yang membuat dirinya sudah dua kali ke Amerika untuk bertemu pemilik saham PT Freeport  guna meminta hasil tambang raksasa itu untuk memberi rasa keadilan kepada masyarakat Papua.

Menurut Lukas Enembe, usaha keras yang dilakukan telah membuahkan hasil dimana Papua mendapat kesepakatan 10% disvestasi saham PT Freeport Indonesia.

Menjawab pertanyaan warga terkait dengan kabar nantinya setiap warga Papua akan mendapat dana setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000/KK, Lukas Enembe menjawab bahwa, itu kabar tidak benar atau kabar burung.

Menurut LUKMEN, masyarakat jangan termakan dengan isu-isu murahan.

“coba dihitung saja, 2.000.000 x 4. 242.758 jiwa = Rp. 8. 485.516.000.000 (delapan triliun empat ratus delapan puluh lima miliar limaratus enam belas juta rupiah-Red), ini angka sangat besar, dan saya sebagai mantan Gubernur mengajak masyarakat untuk jangan termakan isu-isu seperti ini”, tegas Enembe lagi. (***)

Penulis                 : Titie
Editor    : Walhamri Wahid
Sumber                : Release Timses LUKMEN

The post Enembe : 2023 Dana Otsus Stop, Daerah Harus Mampu Kelola SDA Untuk PAD appeared first on .

Tinggalkan Balasan