Galian C Kembali Marak Jadi Catatan untuk Pemkab Mimika

Proses pengerukan di Galian C sungai Kauga SP II.
SAPA (TIMIKA) Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Yohanis Bassang meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengurusan izin aktivitas penambangan pasir atau galian C untuk menghentikan semua kegiatan pengerukan material pasir kali yang saat ini kembali bermunculan di mimika.

Maraknya pengerukan pasir liar menurut Yohanis, tentunya meninggalkan kolam-kolam bekas galian yang sangat merusak lingkungan dan menjadikan penyebab volume dan kualitas air sumur milik masyarakat mimika menurun hingga kekeringan.

 “Ini sangat memprihatinkan dan merusak lingkungan, karena ketika dua sampai tiga hari tidak hujan, maka sumur-sumur masyarakat juga tidak punyai air. Saya mohon ini menjadi catatan kita semua. OPD terkait harus mencari dan menindak semua orang-orang yang melakukan penggalian di mana-mana itu dan diarahkan ke iwaka ,” kata Yohanis saat memimpin apel pagi di halaman kantor pusat pemerintahan (Puspem), SP3, Senin (16/4).

Ia juga meminta agar setiap OPD terkait harus meminta ke provinsi agar tidak bebas mengeluarkan izin penggalian, karena sangat mengganggu lingkungan di mimika.

Menanggapi hal tersebut, kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Limi Mokodompit mengatakan, persoaln pemberian izin penggalian dimulai secara pertahab, dalam hal ini dimulai dari urusan perizinan dari dinas energy sumber daya mineral (ESDM), Kehutanan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui bidang tata ruang.

“DLH akan mengurus izin UKL, UPL dan Amdal kalau para pengusaha itu telah mengantongi izin dari ESDM, Kehutanan, rekomendasi tata ruang dari Bappeda dan Pemprov. Selama mereka semua telah memiliki persyaratan-persyaratan itu, maka DLH juga tidak mempunyai hak untuk menolak,” kata Limi.

Limi juga menjelaskan, berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemkab, maka seharusnya semua aktivitas pengerukan pasir akan difokuskan di kali iwaka, bukan di tempat lainnya.

Menurut dia, pengawasan atas persoalan penggalian liar ini harus dimulai mulai dari hulu, dalam hal ini dari Bappeda, ESDM, Kehutanan dan beberapa dinas terkait lainnya.
“Memang sudah ada beberapa pengusaha yang telah melakukan permohonan ke DHL untuk izin UKL, UPL dan Amdal. Tetapi karena harus dilengkapi persyaratannya maka saya belum memberikan izin,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Bappeda, Simon Mote, SE.MMT mengatakan bahwa pemberian rekomendasi khusus galian c tersebut tetap pada patokan kesepakatan awal pemkab mimika. Dalam hal ini, pemkab telah menentukan galian c hanya dilakukan di satu tempat yaitu di kali iwaka. Karena hal itu, jika saat ini bermunculan galian-galian c di luar iwaka, maka itu merupakan penggalian illegal karena tanpa izin.

“Kami tidak mengeluarkan izin selain yang di iwaka itu. Kalau ada yang di luar kali iwaka, berarti itu illegal,” kata Simon. (Acik)

Tinggalkan Balasan