Komisioner KPU Mimika Diperiksa Gakkumdu


SAPA (TIMIKA) - Para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, diantaranya Ketua KPU Theodora Ocepina Magal, Komisioner Divisi Hukum Alfrets Petupetu, Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Masyarakat (SDM) Louis Rumakewi, Divisi Teknis Derek Mote, kembali menjalani sejumlah pemeriksaan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Papua, di Kantor Polres Mimika, ruang unit II Tipiter. Senin (16/4).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Salam Papua, pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 10 pagi itu, terkait adanya aduan dari tim hukum pasangan calon bupati Eltinus Omaleng - Johanes Rettob (OMTOB) terkait pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 180 ayat 1 dan 2,  serta pasal 186 tentang pemalsuan dokumen calon bupati dan wakil bupati.

Samsul, salah satu tim penyidik saat ditemui Papua disela-sela pemeriksaan mengatakan, selain pemeriksaan terhadap empat komisioner, pihaknya juga memeriksa tim penghubung KPU  alias LO yaitu, Kerry.

"Ini lanjutan dari pemeriksaan lalu di Sekretariat Gakkumdu. Perkaranya masih tetap. Ada satu komisioner yang tidak hadir (Komisioner Divisi Keuangan, Reinhard Gobay).  Katanya sedang tidak di Timika," ujar Samsul.

Sementara itu, Ketua KPU Mimika Ocepina Magal saat dihampiri wartawan di sela-sela pemeriksaan enggan memberikan komentar terkait pemeriksaan tersebut.

Berbeda dengannya, Komisoner KPU Mimika Divisi Hukum, Alfrets Petupetu saat ditemui Salam Papua membenarkan adanya pemeriksaan terkait dua pelanggaran yang diadukan tersebut.

"Tidak tahu kapan selesai. Bisa saja sampai jam 1 malam. Ini pemeriksaan pertama yang saya jalani. Tiga komisioner lainnya sebelumnya sudah diperiksa juga di Kantor Gakkumdu. Benar terkait laporan OMTOB," ujarnya saat keluar dari ruang pemeriksaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Hukum pasangan OMTOB, Marvey Dangeubun SH saat dihubungi wartawan melalui telepon,mengatakan pemeriksaan dilakukan berdasarkan pengembangan laporan yang mereka ajukan ke Gakumdu beberapa waktu lalu.

"Benar kita laporkan mereka tentang pemalsuan dokumen dan secara sengaja menghilangkan hak orang lain untuk mengikuti pilkada. Hukuman terendah 36 bulan penjara dan tertinggi 72 bulan. OMTOB sangat memenuhi syarat tapi mereka tidak loloskan.  Begitupun dengan bakal calon wakil bupati Abdul Muis. Aturannya jelas tapi mereka loloskan," ujarnya. (Salma)

Tinggalkan Balasan