Pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Harus Dilakukan

JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua meminta Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan melakukan pendataan masyarakat dengan baik agar pembangunan perumahan tepat sasaran.

Hal ini diungkapkan Pj. Gubernur Papua, Soedarmo dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Politik dan Kesatuan Bangsa, Simeon Itlay pada Kegiatan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan di Papua, Kamis (26/4/2018).

“Dengan harapan kebijakan dan program pembiayaan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tepat sasaran,” terangnya.

Selain itu, Simeon Itlay menjelaskan, perlu dilakukan batasan penghasilan MBR disesuaikan dengan wilayah adat serta zona dimana MBR itu berada. Diharapkan pula struktur pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di Provinsi Papua dapat memberikan dampak yang positif bagi seluruh masyarakat asli Papua.

“Dengan adanya pembangunan terpadu yang dilaksanakan oleh kementrian pusat , dalam mendukung pembangunan di Provinsi Papua untuk mewujudkan Papua Sejahtera dengan prioritas pembangunan masyarakat asli Papua, yang berada di kampung dan distrik,” katanya.

Ia menjelaskan, pada dasarnya pemerintah sangat berkeinginan memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memiliki perumahan yang layak huni dan sehat.

“Untuk itu, dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR diharapkan dapat memfasilitasi program pembagunan perumahan bagi MBR, khususnya masyarakat asli Papua di 29 Kabupaten kota,” bebernya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Papua, Daud Ngabalin mengaku program ini sangat membantu karena ada regulasi baru yang akan dibuka, yang mana pegawai disuruh membuka rekening, kemudian kalau sudah miliki tanah akan dibantu.

Sementara mengenai pendataan, dirinya meminta masing-masing kabupaten/kota untuk segera mendata pegawainya dan menyerahkan kepada pihaknya.

“Berapapun data pegawai yang masuk kami akan proses. Untuk tipe rumah subsidi standarnya 35, tapi kami usulkan agar Papua bisa dibangun tipe 45, muda-mudahan bisa diprioritaskan,” tandasnya. (lam/dm)

Tinggalkan Balasan