Provinsi Papua Telah Bentuk PUG

JAYAPURA (PT) – Untuk mempercepat pelaksanaan Pengarusutaman Gender (PUG), Provinsi Papua sudah melakukan pelaksanaan program penguatan kelembagaan Pengarusutaman Gender melalui pembentukan kelompok kerja PUG, Bimtek PUG dan PPRG yang dilakukan pada tahun 2017.

“Memang dalam pelaksanaanya tersebut masih mengalami hambatan dan tantangan antara lain belum maksimalnya fungsi dan peran kelompok kerja PUG sebagai peran pengerak driver dan peran pelayanan service,” ungkap Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Papua, Drs. Elia I Loupatty, MM ketika membuka kegiatan Bimtek Pengarusutaman Gender (PUG) dan Perencanan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) bagi driver dan OPD di Hotel Aston, Kamis(26/5/2018).

Loupatyy berharap para perencana dan penyusun anggaran SKPD harus melaksanakan analisa gender dengan melihat dan mendengar permasalahan kebutuhan aspirasai masyarakat yang terdiri dari kaum laki-laki, perempuan, anak, lansia dan divable.

“Untuk itu, saya minta instrument penting dalam melakukan analisa adalah pentingnya ketersedian data terpilah gender dan perlunya penguatan kapasitas bagi para perencana program dan penyusun anggaran yang bertujuan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” tambah Loupatty.

Ia mengatakan, salah satu mewujudkan pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah adanya perencanaan dan penganggaran yang responsive.

“Jadi dua proses ini harus saling terkait dan terintegrasi untuk mengatasai kesenjangan akses, partisipasai, control dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki, anak laki-laki dan anak perempuan serta kelompok yang berkebutuhan khusus,”ungkap Loupatty.

Sementara itu, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadalan gender dalam pembangunan adalah melalui strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sesuai Inpres No 9 tahun 2000 dan Permendagri No 67 tahun 2011 tentang pelaksanaan PUG di daerah.

Sehingga pengarasutamaan gender melalui PPRG yang dintegrasikan kedalam pelaksanaan pembangunan Nasional dan daerah mulai dari kebijakkan, program, kegiatan, monitoring dan evaluasi. (ing/dm)

Tinggalkan Balasan