Ormas Harus Dukung Pembangunan di Papua

JAYAPURA (PT) A- Organisasi Masyarakat (Ormas) yang berada di Provinsi Papua adalah mitra pemerintah dalam semua proses pembangunan.

Oleh karna itu, Ormas harus ikut berpartisipasi dan mendukung segala pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Demikian disampaikan Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo pada pengukuhan kepengurusan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Provinsi Papua, di Sasana Krida Kantor Gubernur, Jumat (4/5/2018).

Menurut Gubernur, pemerintah wajib memberikan dukungan, baik dukungan moril maupun material, sehingga ormas-ormas yang ada dan tumbuh di Papua bisa berjalan dengan baik.

Dijelaskan, sesuai dengan undang-undang, pemerintah bisa melakukan kerjasama dengan ormas. Bentuk kerjasama ini bisa diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ormas.

“Jadi, ormas di Papua bisa mengajukan proposal untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan isu yang dilakukan dan kewajiban pemerintah untuk melakukan dukungan,” tegasnya.

Terkait kehadiran Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) di Papua, Soedarmo yang juga menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu berharap, FPPI benar-benar sebagai mitra yang setara dalam memberikan pikiran-pikiran yang strategis, kritis untuk kemajuan Papua.

Selain itu, FPPI juga menjadi wadah yang mampu mengorbitkan perempuan-perempuan dengan kepribadian yang berkualitas secara karakter dan memiliki integritas yang tinggi, mampu membangun wacana-wacana yang ikut mempercepat pembangunan yang responsif terhadap semua organisasi tanpa diskriminasi apapun.

“Organisasi FPPI harus mampu menampilkan diri sebagai konselor pemberdayaan yang mendatangkan perubahan. Semua pengurus dan anggota harus memiliki mentalitas pemberi daya, kekuatan yang mendatangkan perubahan hidup yang lebih baik,” ujarnya.

Pj Gubernur berharap, FPPI Papua ikut berpartisipasi dan ikut membantu pemerintah dalam berbagai hal dalam kehidupan, dan kaum perempuan bisa menduduki seluruh jabatan yang ada di pemerintahan.

“Paling tidak minimal 30 persen dari jabatan yang ada, walaupun sekarang itu belum terbukti sebagaimana diamanatkan undang-undang 30 persen jatah milik perempuan baik di legislatif maupun eksekutif,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Soedarmo, peran ormas FPPI dapat mengembangkan sumber daya manusia perempuan Papua, harus mampu menjadi motor penggerak dan agen perubahan demi perempuan Papua yang lebih baik.

Diketahui, Pengurus Daerah Provinsi (DPD) dan Pengurus Daerah Cabang (DPC) FPPI Provinsi Papua dilantik oleh Ketua DPP FPPI Dra. Hj Utari dan dihadiri Menteri PPPA RI, Yohana Yembise. (lam/dm)

Tinggalkan Balasan