Pertumbuhan Ekonomi Papua 2018 Tertinggi, Tiga Tahun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Masih Terbelakang

Elysa Auri, Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua. (Foto : dok. tajuktimur.com)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA–  Kuartal I 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tertinggi bila dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi Papua mencapai 28,93% di banding Triwulan I 2017.

Menurut Eko Mardiana, Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis (Nerwilis) BPS Papua kepada wartawan, Senin (7/5/2018) lalu pertumbuhan tersebut di picu produksi pertmabangan bijih logam (tembaga dan emas) yang naik signifikan, dimana izin ekspor PT. FI yang sempat terhenti di Februari dan Maret 2017 lalu, tahun ini di perpajanjang kembali sehingga produksinya juga meningkat tajam.

Menurutnya juga ada pertumbuhan produksi padi di beberapa daerah yang masuk musim tanam, juga karena adanya peningkatan barang muat yang cukup tinggi baik laut, maupun udara.

Sedangkan Kepala BPS Suhariyanto dalam lansiran TEMPO.CO di Jakarta Pusat, Senin (7/5/2018) menyebutkan bahwa secara makro pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2018 tumbuh sebesar 5,06 dengan angka Produk DOmestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 3.505,3 triliun, dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) di hampir semua wilayah menunjukkan kinerja positif.

“Wilayah Maluku dan Papua, PRDB nya meningkat tajam sebesar 18,42 persen (yoy) didukung oleh sektor pertambangan,” ujar Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 7 Mei 2018, dikutip dari TEMPO.CO.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebuah nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi, dan nilai ini biasanya dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi residen atau non-residen.

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Namun kabar baik pertumbuhan ekonomi tersebut bertolak belakang dengan status kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang tetap berada di peringkat paling terakhir (buncit-Red) dari 33 provinsi yang ada di Indonesia.

Meski agak telat informasinya bocor ke publik, sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor 100-53 Tahun 2018 tertanggal 1 Januari 2018 Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2016, Provinsi Papua menempati peringkat terakhir yakni 33 dengan skor 2.3086.

Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang ketika dikonfirmasi, kepada pers via telepon selulernya membenarkan hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2016 tersebut, dimana Provinsi Papua menjadi yang terendah.

Kendati begitu, skor yang dihasilkan sudah meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hanya saja, provinsi lain juga makin baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga Provinsi Papua belum bisa mencapai peringkat yang lebih tinggi.

“Sebab ini ibaratnya seperti orang naik kelas. Semua provinsi berlomba mencapai nilai atau skor yang tinggi. Cuma memang kami Provinsi Papua meski skor sudah tinggi, tapi masih di bawah provinsi lain dalam hal peringkat,” katanya

Padahal peringkat tersebut jelas menurun bila dibandingkan dengan peringkat Provinsi Papua di tahun 2015 yang berada di posisi 28 dengan skor 2,3956 dari 30 provinsi yang ada di seluruh Indonesia ketika itu, sedangkan di tahun 2016 posisi Papua di urutan buncit, 33 dengan skor 2.3086, atau turun 870 point.

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi kinerja oleh Kementerian Dalam Negeri dalam tiga tahun terakhir posisi status Peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Papua hanya berkutat di urutan kedua dan pertama dari belakang saja dari seluruh provinsi yang ada, bahkan kalah baik dengan ‘adik kandungnya’ Papua Barat yang terus membaik.

Sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor : 800-35 Tahun 2016 tertanggal 1 Januari 2016 Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014, Provinsi Papua berada di peringkat 32 dengan skor 1.9830, setingkat di atas Provinsi Maluku Utara dengan skor 1.8534, sedangkan Provinsi Papua Barat berada di peringkat 30 dengan skor 2.1073

Dan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 120 – 10421 Tahun 2016 tertanggal 30 Desember 2016 Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015, peringkat Provinsi Papua berada di urutan 28 dengan skor 2,3956 dari 30 provinsi, sedangkan Papua Barat meski dari segi skor naik tapi melorot ke urutan 30 dengan skor 2.2229.

Dan sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor 100-53 Tahun 2018 tertanggal 1 Januari 2018 Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2016, giliran Provinsi Papua yang melorot baik dalam hal skor maupun peringkat ke posisi 33 dari 33 provinsi dengan skor 2.3086, sedangkan Papua Barat naik ke peringkat 29 dengan skor 2.5371.

Sedangkan bagaimana pemeringkatan di tahun 2017, hingga kini Kemendagri belum mengeluarkan hasil evaluasi mereka, kemungkinan di penghujung tahun 2018 barulah akan di umumkan.

Asisten Bidang Umum Setda Papua Elysa Auri ketika dikonfirmasi pers terkait pemeringkatan itu menyatakan sedang berupaya bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di provinsi ini.

“Terkait (pemeringkatan) itu kita sedang berusaha ke lampu “hijau”. Sebenarnya ini hanya karena laporan di OPD (yang belum maksimal). Sebab laporan ini kan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi, kedepannya jika mereka (OPD-Red) bangun satu komitmen bersama, maka tentu hasilnya bagus. Tapi ini juga kembali kepada rencana strategis dan rencana kerja di OPD”, kata Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua.

Sedangkan menurut Inspektur Provinsi Papua, Anggiat Situmorang penyebab menurunya peringkat Papua disebabkan beberapa kabupaten belum siap menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan baik, termasuk mengadministrasikan sebagaimana mestinya.

“Sehingga saat penilaian jika dokumen tidak lengkap itu langsung disilang, sehingga nilai tidak ada. Sehingga provinsi agak susah menaikan peringkat karena beberapa kabupaten belum bisa buat LPPD yang baik. Padahal setiap tahun kami kumpulkan mereka untuk melihat kiat-kita sekaligus memperbaikinya. Intinya Sebab LPPD tak hanya harus disusun dengan baik, tapi harus ada dokumen pendukung dari laporan yang dibuat itu,” kata Situmorang menambahkan bahwa hasil evaluasi LPPD 2017 belum terbit.

“tapi sudah dilaporkan ke Jakarta, hanya belum dilakukan evaluasi, tentu kita harap hasilnya bisa lebih baik dari hasil evaluasi tahun 2016”, harap Situmorang lagi. (****)

Reporter         : Titie
Editor             : Walhamri Wahid

The post Pertumbuhan Ekonomi Papua 2018 Tertinggi, Tiga Tahun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Masih Terbelakang appeared first on .

Tinggalkan Balasan