DPRD Pegubin Siap Kawal Aspirasi Lengserkan Bupati, Ini Tanggapan Costan Oktemka !

Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang dari kiri Peter Kalakmabin, Petrus Takege (tengah), dan Koswin Uropmabin (kanan pake kaos) (Foto : Titie / Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA— DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin) akan mengawal aspirasi masyarakat kabupaten Pegunungan Bintang, menyusul permintaan agar Bupati, Constan Oktemka lengser dari jabatannya sebagai Bupati.

“Kami disini hanya sebatas mengawal apa yang diinginkan masyarakat, ini riil permintaan rakyat tanpa harus dewan menambah atau mengurangi,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, Petrus Takege kepada wartawan di salah satu hotel di Kota Jayapura, Sabtu (12/5/2018)

Menurut Petrus, persoalan masyarakat Pegunungan Bintang adalah murni aspirasi masyarakat bukan kelompok, golongan atau segelintir orang, sehingga selaku representatif rakyat, DPRD membantah jika keinginan masyarakat agar Bupati turun dari jabatannya tersebut dilatarbelakangi kepentingan politik.

“kami memang tidak sependapat jika ada pihak yang menyatakan bahwa itu masalah politik, jika ingin pembuktian silahkan turun langsung dan lihat kondisi masyarakat di Pegubin,” katanya sembari mengaku sejak kejadian pembakaran 12 April lalu hingga saat ini, tidak pernah ada itikad dari Bupati untuk bertemu dengan masyarakat Pegubin.

Padahal, lanjutnya,  sangat mustahil Bupati tidak mengetahui kondisi terakhir masyarakat Pegubin sejak 30 hari terakhir ini. Dan sangat disayangkan sekali, Bupati tidak pernah berupaya untuk bertemu masyarakat.

“bahkan kami DPRP tidak ada komunikasi dan tidak tau apa maunya Bupati, malah kita tahu dari media saja, dan kami tidak tahu Bupati berada dimana,” kata Ketua DPRD berharap agar Bupati bersikap sebagai seorang bapak, kalau bisa turun dan komunikasi dengan masyarakat, jika memang ada masalah mari selesaikan bersama.

Wakil Ketua I DPRD Pagubin, Peter Kalakmabin menambahkan tiga aspirasi yang diminta masyarakat, Bupati turun dari jabatan, masyarakat mengancam akan memboikot pelaksanaan Pemilu di Papua  atau jika tidak ada respon maka masyarakat mengancam akan eksodus ke negara tetangga.

“inikan sangat disayangkan, rakyat sudah pintar melihat pemimpin mereka, 2,5 tahun pemerintahan tidak ada pembangunan bahkan 30 hari pasca pembakaran kediamannya, masyarkaat sudah menduduki Oksibil dan terus menyuarakan keinginan mereka agar Bupati turun dari jabatannya,” kata Peter

Ia mengatakan, kondisi riil di Pegubin, masyarakat sangat merasakan dampak dari kepemimpinan Bupati, tidak ada keberpihaan terhadap rakyat, bahkan tidak ada aktifitas pemerintahan berlangsung sejak kejadian 12 Maret lalu. Apalagi ada beberapa kasus dugaan penyelewengan APBD yang nyata-nyata fiktif baru diproses sekarang setelah masyarakat melakukan aksi.

“Dan banyak kebijakan yang tidak pro rakyat, jadi inti yang dituntut adalah Bupati, jadi masyarakat tidak mau DPRD tampil untuk negosiasi sehingga DPRD berharap pak Bupati turun dan temui masyarakat,” tambah Koswin Uropmabin selaku Wakil Ketua II DPRD Pegubin.

Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka yang berhasil di hubungi Lingkar Papua melalui chatting WA ketika di minta konfirmasi dan tanggapannya terkait semua tudingan yang dialamatkan kepadanya hingga berita ini di naikkan belum memberikan jawaban.

“maaf jaringan tidak bagus disini”, kata Bupati Costan Oktemka atas konfirmasi Lingkar Papua melalui WhatsApp, Minggu (13/5/2018), berulang kali Lingkar Papua mencoba menelpon di luar jangkauan.

Namun Sabtu, (12/5/2018) kepada wartaplus.com melalui saluran telepon Bupati Costan Oktemka membantah semua tudingan yang di alamatkan kepadanya.

“aksi yang dilakukan menurut saya bukan murni aspirasi masyarakat, tapi ada oknum – oknum yang masih sakit hati memanfaatkan masyarakat untuk melakukan aksi demo”, kata Costan Oktemka di kutip dari wartaplus.com, Sabtu, (12/5/2018) sore.

Dalam lansiran wartaplus.com, Costan Oktemka juga membantah soal tudingan bahwa dirinya pemimpin otoriter dalam perganatian sejumlah pejabat eselon II, III dan IV, karena apa yang ia lakukan sudah sesuai aturan.

Menurutnya selama ini sudah ada keberpihakan kepada anak asli Pegubin yang diberikan jabatan dan kepercayaan, namun tidak di manfaatkan dengan baik, ia memberikan contoh ada PNS yang terpaksa harus ia berikan sanksi karena tidak melaksanakan tugas lebih dari 6 bulan, sehingga jabatannya di copot, hal itu ia lakukan karena melaksanakan aturan kepegawaian.

Costan Oktemka juga mengatakan bahwa tuntutan para pendemo yang mengatakan akan boikot Pemilu, bahkan akan eksodus ke negara tetangga hanyalah gertakan saja, karena Pemilu adalah agenda negara dan nasional kalau ada yang coba halangi berarti akan berurusan dengan negara, sedangkan ancaman eksodus menurutnya tidak masuk akal, karena jelas lebih enak hidup dan tinggal di Indonesia (Pegubin) dari pada di negara tetangga (PNG), karena selama ini dana sudah turun ke kampung, pembangunan ada di Indonesia justru warga dari negara tetangga yang iri dengan orang Pegubin jadi menurutnya hanya omong kosong saja kalau ada yang mau eksodus.

Soal tuntutan agar dirinya turun dari jabatan dan desakan agar Mendagri mencopotnya, menurtu Costan Oktemka dirinya terpilih sesuai aturan, sehingga kalau ada upaya menjegalnya harus sesuai dengan aturan juga.

Dalam lansiran wartaplus.com, Costan Oktemka menjelaskan mengapa dirinya enggan menemui para pendemo karena tuntutan mereka adalah meminta dirinya turun, padahal jelas – jelas ia adalah pemimpin yang sah, sehingga dirinya merasa tidak ada gunanya menemui masyarakat pendemo, lain halnya bila mereka menuntut soal pembangunan dan bagaimana agar ada pembangunan, ia pasti akan bersedia menemui. (***)

Reporter          : Titie
Editor               : Walhamri Wahid

The post DPRD Pegubin Siap Kawal Aspirasi Lengserkan Bupati, Ini Tanggapan Costan Oktemka ! appeared first on .

Tinggalkan Balasan