Pembangunan Rumah MBR, Perintah Tidak Berjalan Sendiri

Pembukaan Musyawarah Daerah VII DPD REI Papua ditandai dengan pemukulan tifa  oleh Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua, Daud Ngabalin yang mewakili Gubernur Papua berserta beberapa    Panitia Pelaksana Musda VII DPD REI Papua, Selasa (15/5) lalu.

JAYAPURA – Pemerintah Provisi Papua menyambut baik dan mendukung program sejuta rumah yang diprogramkan pemerintah pusat bagi masyarakat Indonesia, termasuk di Papua. Hal tersebut yakni berdasarkan dengan Musda VII DPD Perusahaan Realestate Indonesia (REI) Papua dan sekaligus pelantikan Ketua DPD REI Papua di Hotel Sahid, Selasa (15/5) lalu.

  Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman  dan Pertanahan Provinsi Papua, Daud Ngabalin yang mewakili Gubernur Papua, dalam sambutannya mengatakan, manusia memiliki tiga kebutuhan pokok yakni, Sadang, Pangan dan Papan.

“Perkembangan pembangunan menuntut kita untuk dapat bergerak lebih cepat bersinergi menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada yaitu sandang, pangan dan papan, untuk kebutuhan papan inilah yang disebut dengan rumah, jika rumah itu ada maka pastinya manusia akan hidup sehat dan sejahtera didalamnya,” kata kepada Cenderawasih Pos, Selasa (15/5) lalu.

   Daud menyebutkan, untuk pembangunan rumah pastinya dibangun di atas tanah, sehingga melalui kegiatan Musda REI, semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pertanahan yang hadir pada kegiatan Musda tersebut harus saling bersinergi agar dapat mewujudkan pembangunan sejuta rumah khususnya di Papua.

“ Dengan dilaksanakanya Musda ke VII REI Papua, membuktikan bahwa pemerintah tidak berjalan sendiri dalam menjalankan regulasi atau pengembangan perumahan bagi Masyarak Berpenghasilan Rendah (MBR) di Papua,” jelasnya.

  Menurut Daud, terkait dengan pangsa pasar perumahan di Papua masih sangat besar, hanya tinggal bagaiman cara menyediakan perumahan bagi MBR pada saat ini.   

  Dijelaskannya, yang dimaksud dengan sekmen pasar yang terkait dengan MBR adalah sekmen pasar bagi pegawai negeri sipil, TNI, Polri dan para pegawai suasta yang ada.

“Memang sekmen pasar tersebut besar akan tetapi yang terjadi adalah, belum tersentuh atau belum dioptimalkan dengan baik, kedepannya saya berharap ada regulasi baru khususnya penyediaan rumah bagi pegawai negeri sipil, TNI, Polri dan pegawai suasta bisa dioptimlakan, nantinya biaya yang diperlukan akan disediakan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil,” bebernya.

selengkapnya baca di Harian Cenderawasih Pos edisi 17/5 (ana)

Tinggalkan Balasan