Pemkab Gandeng TP4D Selesaikan Persoalan Lahan PPI Poumako

PPI Poumako. 
SAPA (TIMIKA) -  Terdapat pihak ketiga mengklaim sebagai pemilik sebagian lahan pada area Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Perikanan menggandeng Tim Pengawal, Pengamaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kerjari) Timika untuk melakukan pendampingan hukum dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Menurut Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Mimika, Frits Humbore, mengatakan bahwa lahan PPI Poumako adalah merupakan aset milik Pemkab Mimika, namun benar juga ada informasi bahwa sebagian lahannya dikuasai pihak lain. Karenanya, saat ini Pemkab Mimika bersama TP4D akan menelusuri pembuktian guna mengetahui pihak mana yang mengklaim sebagai pemilik sebagian lahan, serta untuk mengetahui apakah telah dijual kepada pihak lain atau belum.

“Padahal ada program besar dari Kementerian Perikanan dan Kelautan (KPP) untuk pengembangan PPI itu, tapi karena ada persoalan lahannya maka Dinas Perikanan meminta kami untuk bekerjasama dengan TP4D supaya mengawal perosalan itu,” kata Frits Humbore saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Jumat (17/5).

Lanjut Frits, dengan adanya permasalahan ini, tentunya menghambat pemerintah dalam melakukan pembangunan di lokasi itu. Padahal, menurut Frits, seluruh lahan PPI resmi milik Pemkab Mimika.

“Jadi, sekarang dokumen kita sementara pelajari di TP4D untuk selanjutnya nanti akan identifikasi lapangan, supaya mengetahui siapa-siapa pemilik dan berapa luasannya masing-masing,” ujar Frits.

Ia juga mengakui, penyelesaian persoalan lahan di Mimika termasuk lahan PPI Poumako, tidak bisa diselesaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, harus melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal itu karena teknis persoalan pertanahan merupakan kewenangan BPN.

Khusus lahan PPI Poumako, meski telah resmi milik Pemkab Mimika, akan tetapi sertifikatnya belum bisa dikeluarkan dari Kementerian, karena terganjal dengan status kawasan hutan lindung. Namun, berdasarkan tujuannya, status hutan lindung diturunkan karena untuk pembangunan Negara.

“Memang saat ini sudah ada penurunan statusnya atau pemutihan. Jadi perlu diingat, pengusaha siapa saja yang ada dikawasan hutan lindung, maka, dia tidak bisa bikin sertifikat. Kalau dia bikin sertifikat, berarti harus di cek baik terkait kepentingannya. Apakah dia ada permohonan untuk penurunan status atau tidak? Jangan pemkab yang bermohon untuk penurunan status, baru mereka dengan seenaknya masuk di kawasan itu. Itu sama sekali tidak diperbolehkan. Jadi sekarang kami sementara berjuang bersama TP4D,” katanya. (Acik)

Tinggalkan Balasan