Hari Ini, Bawaslu Gelar Sidang Sengketa Paslon HAM dan KPU

Komisioner KPU Provinsi Papua, Divisi Hukum, Tarwinto 

SAPA (TIMIKA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, rencananya hari ini, Jumat (18/5) akan menggelar sidang penyelesaian sengketa pemilihan umum bupati dan wakil bupati Mimika pada Pilkada serentak 2018 yakni pasangan Hans Magal – Abdul Muis (HAM) terhadap putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 17/HK.03.Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018, tentang perubahan kedua atas keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 12 tentang penetapan pasangan calon (Paslon) HAM nomor urut 4 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Melalui surat undangan yang diterima Salam Papua, sidang tersebut akan berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura dengan agenda Musyawarah penyelesaian sengeketa, Jumat (18/5).

Sebelumnya, pasangan HAM telah mengajukan gugatan di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mimika, dan ditindak lanjuti dengan adanya nomor register perkara penyelesaian sengketa yakni nomor 05/PS/33.10/2018.

Hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti  Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi undang-undang.

Komisioner KPU Provinsi Papua, Divisi Hukum, Tarwinto saat dihubungi Salam Papua mengaku, pihaknya sudah menerima undangan untuk menghadiri sidang tersebut. Kendati demikian, kata ia, pihaknya hanya akan melakukan monitoring jalannya persidangan lantaran objek sengketa ditujukan terhadap SK KPU Mimika itu.

“Sidang sengketa di Bawaslu, KPU Mimika yang akan hadir, KPU Provinsi akan memonitor saja. Kami saat ini juga sedang mengurus tahapan Pilkada Provinsi maupun Kabupaten lainnya. Nanti kita lihat, apakah kita menjadi termohon 1 dan KPU Mimika menjadi termohon 2,” ujarnya.

Sementara itu, terkait hal tersebut, sampai saat ini Bawaslu Provinsi Papua belum dapat memberikan konfirmasi. (Salma)

Tinggalkan Balasan