Mengintip Misi Terselubung Upaya Pelemahan KPK Dibalik Pengesahan Rancangan UU KUHP

Ilustrasi, pembahasan dan rencana pengesahan RUU KUHP yang juga mengatur soal delik tipikor di tengarai berpotensi membonsai peran dan fungsi KPK dari Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Komisi Pencegahan Korupsi. (Foto : laskarkocak.com)

LINGKARPAPUA.COM, NASIONAL—Sejumlah pihak mempertanyakan dan meragukan proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki misi terselubung untuk melemahkan kinerja dan merubah KPK dari Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sekedar Komisi Pencegahan Korupsi.

Keberatan itu bukan hanya di sampaikan oleh KPK sendiri, namun sejumlah elemen masyarakat juga mulai ‘pasang kuda – kuda’ untuk memotong misi terselubung di balik pengesahan Rancangan KUHP yang tengah di godok di DPR RI, dan akan di sahkan pada Agustus 2018 mendatang.

Seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (31/5/2018), Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif menyatakan kekhawatirannya terhadap Rancangan KUHP yang kini tengah di godok pemerintah dan DPR RI, karena sejumlah point berpotensi melemahkan KPK

“Kami memandang, masih terdapat aturan yang beresiko melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi jika sejumlah pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi masih dipertahankan di RKUHP tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam konferensi pers, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/5), dikutip dari CNNIndonesia.com

Menurut Laode Muhamad Syarif yang mengaku sudah menyampaikan surat keberatan dan penolakan kepada Presiden, Ketua Panja RKUHP DPR RI dan juga Kemenkumham, seluruh tindak pidana korupsi tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP, karena kewenangan kelembagaan dan disparitas antara ketentuan UU Tipikor dan KUHP beresiko bagi pemberantasan korupsi ke depan.

RUUKUHP tak memuat tegas soal kewenangan KPK dan aturan-aturan baru yang diadopsi dari UNCAC seperti korupsi di sektor swasta. Hal ini berisiko tak dapat ditanganinya korupsi di sektor swasta oleh KPK.

Terkait disparitas ketentuan, Laode menyebut RKUHP tak mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. RKUHP juga disebut mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif pada Pasal 63. Ini membuat ancaman pidana denda turun.

“RKUHP mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat tindak pidana korupsi. Hal berbeda dengan UU Tindak Pidana Korupsi saat ini,” jelasnya, dikutip dari CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut, Laode menjelaskan bahwa beberapa tindak pidana korupsi dari UU Tipikor dimasukkan ke dalam Bab Tindak Pidana Umum RKUHP. Padahal kata dia, UU Tipikor lebih mudah diubah atau direvisi daripada KUHP.

Untuk itu, KPK merekomendasikan sejumlah poin terhadap draf RKUHP. Pertama, RKUHP diminta melihat efektivitas dan prioritas kepentingan penegakan hukum.

“Agar penyelesaian RKUHP tidak berlarut-larut maka KPK mengusulkan pemerintah mengeluarkan delik-delik khusus seperti Tipikor, Narkotik, Pelanggaran HAM, Pencucian Uang, Tindak Pidana Terorisme. Delik-delik ini diatur seluruhnya di luar RKUHP,” ujar Laode lagi.

Terkait pembahasan RKUHP tersebut juga sebuah petisi bertajuk KPK dalam Bahaya, Tarik Semua Aturan Korupsi dari RKUHP! muncul di laman change.org sebagai respons terhadap rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Revisi KUHP pada Agustus mendatang.

dalam lansiran CNNIndonesia.com, hingga Senin, pukul 09.03 WIB, petisi yang diinisiasi oleh Sahabat KPK ini sudah ditandatangani oleh 5.545 warganet.

Sahabat KPK dalam penjelasannya menyebut ada substansi dalam RKUHP yang dapat mengancam eksistensi KPK dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Pertama, Jika RKUHP disahkan maka KPK tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan,” demikian penjelasan dalam petisi.

Sahabat KPK melanjutkan dalam petisi bahwa kewenangan KPK tercantum dalam UU KPK.

Kewenangan itu memberikan wewenang KPK menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor (dan bukan dalam KUHP). Di sisi lain, jika delik korupsi dimasukkan dalam KUHP, maka hanya Kejaksaan dan Kepolisian yang dapat menangani kasus korupsi.

“Pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi,” tulis Sahabat KPK.

Aturan tersebut, menurut Sahabat KPK kontra produktif dengan kinerja KPK yang telah teruji selama ini.

“Triliunan uang Negara berhasil diselematkan; puluhan koruptor telah dijaring dalam Operasi Tangkap Tangan; seluruh terdakwa korupsi yang dijerat dan dibawa ke persidangan selalu dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim (100 percent conviction rate); pelaku korupsi yang ditangkap adalah koruptor kelas kakap mulai dari Ketua DPR, Ketua DPD, sampai Ketua Mahkamah Konstitusi,” tulis Sahabat KPK

Sahabat KPK menuturkan selama ini Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili kejahatan yang diatur dalam UU Tipikor. Sebaliknya, jika RKUHP inidisahkan kejahatan korupsi akan kembali diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri.

Poin lain, Sahabat KPK menilai sejumlah ketentuan delik korupsi dalam RKUHP menguntungkan koruptor. Dalam RKUHP, Sahabat KPK menyebut ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam RKUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor.

“Lebih ironis adalah koruptor yang diproses secara hukum dan dihukum bersalah tidak diwajibkan mengembalikan hasil korupsinya kepada negara karena RKUHP tidak mengatur hal ini. Selain itu pelaku korupsi cukup mengembalikan kerugian keuangan negara agar tidak diproses oleh penegak hukum,” ujar Sahabat KPK.

Dari poin-poin tersebut, Sahabat KPK menilai mengakomodir delik korupsi masuk ke dalam RKUHP hanya akan menimbulkan citra buruk bagi pemerintahan dan parlemen saat ini.
Bagi pemerintah, Sahabat KPK menyatakan dengan mengakomodir delik korupsi masuk ke RKUHP, Presiden Jokowi akan mengingkari janji yang termaktub dalam poin keempat Nawacita yang menyatakan akan memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Sahabat KPK pun mengusung dua tuntutan, yakni mendesak Presiden Jokowi dan Ketua DPR serta ketua umum partai politik di DPR untuk segera menarik seluruh aturan atau delik korupsi dalam RKUHP untuk menyelamatkan KPK.

Tuntutan kedua yakni mendesak pemerintah dan DPR agar lebih memprioritaskan pada pembahasan regulasi atau Rancangan Undang  Undang yang mendukung upaya pemberantasan korupsi seperti Revisi UU Tipikor, RUU Pembatasan Transaksi Tunai dan RUU Perampasan Aset Hasil Kejahatan.

Hal senada di kemukakan, TM Mangunsong, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) RBA Jakarta, menurutnya, pemberantasan korupsi itu amanat reformasi, MPR kemudian melahirkan Ketetapan No XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan kemudian pemerintah dan DPR pun melahirkan UU No 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan juga UU No 30/2002 tentang KPK, sehingga KPK ini merupakan pengejawantahan Tap MPR yang merupakan amanat reformasi.

Seperti dilansir RMOL.co, TM Mangunsong meminta agar DPR tidak melemahkan KPK melalui pengesahan Rancangan KUHP, dengan ngototnya DPR RI maupun pemerintah memasukkan pasal pemberantasan korupsi dalam RKUHP mengindikasikan pemerintah dan DPR RI ingin membonsai dan meumpuhkan KPK.

Managing Partner Law Firm TM Mangunsong & Partner ini sependapat dengan KPK yang mengirim surat kepada Presiden RI dan DPR, namun pemerintah kemudian lepas tangan ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan surat KPK itu salah alamat, karena yang melakukan pembahasan RUU KUHP adalah DPR. Menurutnya, masih adanya sejumlah pasal tipikor dalam RUU KUHP akan membahayakan upaya pemberantasan korupsi.

“Pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan serius dan luar biasa atau extraordinary crimeseperti korupsi sebaiknya tidak diatur dalam RUU KUHP, karena sudah diatur dalam UU Tipikor yang merupakan lex specialis (norma khusus), yakni UU No 31/1999 yang kemudian diperbarui dengan UU No 20/2001. Kalau diatur dalam RUU KUHP, bisa overlapping (tumpang-tindih),” paparnya, dikutip dari RMOL.co

Menurutnya ada empat akibat yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan kewenangan KPK jika RUU KUHP tetap disahkan pada Agustus mendatang.

Pertama, jelas Mangunsong, memangkas kewenangan penindakan dan penuntutan KPK. Pemerintah dan DPR, katanya, kerap berdalih bahwa jika RUU KUHP disahkan tidak akan mengganggu kerja KPK, namun kenyataannya justru dapat sebaliknya.

“Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam UU KPK tidak lagi berlaku jika RUU KUHP disahkan,” terangnya.

KPK, lanjutnya, tidak lagi berwenang menangani kasus korupsi yang diatur dalam KUHP.

“Pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi, karena tidak dapat melakukan penindakan dan penuntutan,” cetusnya sambil menambahkan kewenangan KPK tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU KPK yang secara spesifik menyebutkan KPK berwenang menindak tipikor yang diatur dalam UU Tipikor.

“Jika delik korupsi dimasukkan dalam KUHP, maka kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tipikor nantinya akan beralih kepada Kejaksaan dan Kepolisian karena kedua institusi ini dapat menangani kasus korupsi yang diatur selain dalam UU Tipikor,” tambahnya.

Selain KPK, kata Mangunsong, Pengadilan Tipikor juga berpotensi mati suri jika delik korupsi masuk RUU KUHP. Pasal 6 UU No 46/2009 tentang Pengadilan Tipikor pada intinya menyebutkan Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili perkara tipikor sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

Mangunsong berpendapat, bila RUU KUHP disahkan akan menguntungkan koruptor karena ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam RUU KUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor.

Terkait sejumlah protes dan penolakan tersebut, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Enny Nurbaningsih dalam lansiran CNNIndonesia.com, menjelaskan keberatan yang disampaikan KPK mengenai konsep pemidanaan masih didiskusikan.

Namun, kata Enny, dalam konsep pidana waktu tertentu, pemerintah memilih menyesuaikan masa hukuman sebesar 15 tahun dibanding menggunakan konsep pemberatan selama 20 tahun bagi terdakwa kasus korupsi.

“Kalau di UU Tipikor itu kan langsung disebutkan 3-20 tahun. Yang ini kemudian kami ingin menyesuaikan 15 tahun jadi ramai kesannya kayak turun,” kata Enny terpisah di kompleks parlemen, dikutip dari CNNIndonesia.com

Enny menegaskan RKUHP yang tengah dirampungkan tidak merampas kewenangan KPK. “Kewenangan apa yang kami ambil? orang undang-undangnya saja masih bicara di pasal 1 bahwa UU KPK bahwa yang dimaksud tipikor adalah yang dimasukkan di UU ini, UU KPK,” katanya. (***)

Penulis            : Nugroho
Editor              : Walhamri Wahid

The post Mengintip Misi Terselubung Upaya Pelemahan KPK Dibalik Pengesahan Rancangan UU KUHP appeared first on .

Tinggalkan Balasan