Sudah Dipecat Dari Gerindra Sejak Januari 2018, Radius Simbolon Duga SK DPP Dipalsukan ?

Radius Simbolon, Ketua Fraksi Gerindra di DPR Papua. (Foto : dok. Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA– DPP Gerindra melalui Mahkamah Partai menghentikan Radius Simbolon dari keanggotaan Partai Gerindra, pemecatan terhadap Ketua Fraksi Gerindra di DPRP tersebut, berdasarkan SK DPP Partai Gerindra Nomor. 01-0078/Kpts/DPP-GERNDRA/2018.

Berdasarkan penelusuran Lingkar Papua, SK tertanggal 30 Januari 2018 tersebut memutuskan memberhentikam Radius Simbolon sebagai anggota Partai Gerindra, SK tersebut di tandatangani oleh Ketua Umum, H Prabowo Subianto dan Sekjen H Ahmad Muzani.

Dalam SK itu menyatakan, mempertimbangkan surat DPD Partai Gerindra Papua Nomor PA/II-181/A/DPD Gerindra/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Permohonan PAW anggota Fraksi Partai Gerindra DPRP atas nama Radius Simbolon.

Putusan sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra tanggal 24 Januari 2018 Tentang Rekomendasi Pemberhentian Keanggotaan Partai Gerindra atas nama Radius Simbolon anggota DPRP Provinsi Papua, dikarenakan melalukan tindakan yang merugikan Sdr. Victorianus Ohoiwutun, S.Sos, calon anggota DPRP Dapil 7 pada Pileg Tahun 2014 lalu.

Terkait itu, Radius Simbolon yang dikonfirmasi Lingkar Papua, Selasa (22/5/2018) empertanyakan keabsahan SK DPP Gerindra tersebut, karena ia merasa selama ini, tidak pernah diundang ataupun dipanggil resmi oleh Mahkamah Partai untuk mengikuti Sidang Etik sebagaimana yang termuat dalam SK itu.

Radius justru mempertanyakan kembali, benarkah surat itu di tanda-tangani oleh Ketua DPP dan Sekjen

“saya ini tidak pernah diberikan SK, tidak pernah diundang resmi atau mengikuti Sidang Etik dari Mahkamah Partai”, kata Radius Simbolon.

Meski demikian, Simbolon mengaku pernah dipanggil ke DPP untuk mengklarifikasi soal dugaan adanya pencurian suara pada Pileg 2014 lalu.

“Soal Sidang Etik saya tidak pernah di undang, kalau di panggil oleh Kepala Sekretariat DPP pernah, tapi itu sekedar dimintai keterangan saja, yaa seperti kumpul di ruangan saja begitu”, kata Radius Simbolon yang masih aktif menjalankan tugas – tugas sebagai anggota DPRP dari Fraksi Gerindra, saat ditemui di sela – sela Sidang Paripurna Istimewa LKPJ Gubernur Papua  Tahun 2017 di Kantor DPR Papua beberapa waktu lalu.

Ia sendiri sudah mencari informasi soal keabsahan SK tersebut, dan berdasarkan informasi dari pihak-pihak yang menurutnya bisa dipertanggung jawabkan, bahwa sejauh ini Sekjen tidak pernah menandatangani SK itu. Ia juga bahkan tidak yakin dengan tanda-tangan Ketua DPP di SK tersebut.

“Nah dengan keraguan ini, saya sudah menyambangi DPP dan saya akui sangat susah menemui Ketua DPP, sehingga saya coba temui beberapa orang terdekat di DPP, dan ternyata SK tersebut tidak pernah di keluarkan”, katanya sembari mengakui pengurus DPP juga agak heran saat dia memperlihatkan copian SK tersebut.

Ia mengatakan, pemberhentian anggota ada mekanisme tentunya, klarifikasi yang di fasilitasi Kepala Sekretariat pada 30 November by phone, dan pada 24 Januari dipanggil untuk dimintai keterangan, tapi yang menjadi pertanyaan pada 30 Januari SK pemberhentian sudah keluar.

“Ini ada apa? Seharusnya ada surat resmi donk, intinya saya cuma di panggil by phone dan by sms, karna saya kader partai sejauh ini karena panggilan DPP ya saya datang, tapi tidak ada undangan dari Mahkamah Partai”, kata Radius Simbolon, menduga ada konspirasi atau permufakatan jahat antara Ketua DPD Gerindra Papua dan dan Pimpinan DPP Gerindra.

“ini saya blak-blakan saja, karna tidak mungkin proses pemecatan secepat itu, karna kalau ikut mekanismenya tidak mungkin begitu, dan saya sayangkan kok masih ada orang-orang DPP yang mau bermufakat jahat untuk jatuhkan seseorang”, kata Radius menambahkan bahwa saat dimintai keterangan di DPP ia juga mempertanyakan soal dugaan pencurian suara yang menurutnya itu bukan kewenangannya karena dirinya hanya sebagai peserta Pileg saat itu.

Ketua DPRP Yunus Wonda yang dikonfirmasi terkait surat tembusan SK DPP Gerindra yang ditujukan kepada unsur pimpinan DPR Papua mengaku belum mengetahui soal surat tersebut.

“saya belum tau’ ada surat masuk atau tidak karna saya baru masuk kantor ini”, kata Yunus Wonda usai Sidang Paripurna di gedung DPR Papua belum lama ini.

Terkait surat tersebut Lingkar Papua yang sudah beberapa kali mencoba melakukan konfirmasi by phone kepada Yanni, SH, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, hingga berita ini di naikkan tidak menjawab pesan konfirmasi yang di kirimkan.

Pesan konfirmasi yang dikirimkan pada pukul 16.45 WIT, Selasa (22/5/2018) terlihat sudah tercentang dua alias sudah diterima dan dibaca, namun tidak ada respon balasan dari mantan Wakil Ketua III DPR Papua tersebut, hingga berita ini di naikkan. (***)

Reporter      : Titie
Editor          : Walhamri Wahid

The post Sudah Dipecat Dari Gerindra Sejak Januari 2018, Radius Simbolon Duga SK DPP Dipalsukan ? appeared first on .

Tinggalkan Balasan