THR, Gaji 13, Jeratan KPK bagi Kepala Daerah, dan Strategi Dongkrak Elektabilitas Jokowi

ilustrasi. (Foto : jurnalpublik.com)

LINGKARPAPUA.COM, JAKARTA— Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan alokasi dana untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 PNS, TNI, Polri, yakni mencapai Rp 35,76 triliun atau naik sekitar 69 %.

Seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (23/5/2018), menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani pencairan THR untuk PNS ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018, kenaikan anggaran disebabkan pemberian gaji ke-13 bagi pensiunan juga, di tahun lalu pensiunan hanya menerima THR.

Ia merinci, anggaran untuk THR PNS, TNI, dan Polri pada tahun ini mencapai Rp 11,03 triliun yang terdiri dari anggaran gaji sebesar Rp 5,24 triliun dan tunjangan kinerja Rp 5,79 triliun. Kemudian anggaran THR pensiunan sebesar Rp 6,85 triliun.

“Gaji ke-13 Rp 5,24 triliun, kinerja ke-13 Rp 5,79 triliun, dan pensiun ke-13 Rp 6,85 triliun,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (23/5), dikutip dari CNNIndonesia.com.

Dan sesuai rencana, per hari ini, Rabu (6/6/2018) pencairan dana THR dan Gaji 13 sudah mulai di cairkan ke rekening para PNS di seluruh Indonesia hingga Kamis (7/6/2018) besok.

“Sebanyak 542 provinsi dan kota/kabupaten telah telah menganggarkan THR atau dalam nomenklatur daerah itu disebut gaji ke-14”, ujar Sri Mulyani di Bursa Efek Indonesia, Jakarta pada Rabu (6/6/2018), dikutip dari tirto.id, memastikan bahwa tidak mungkin daerah tidak bisa membayar dengan alasan tidak ada anggaran.

Sri Mulyani mengklaim sejak hari ini, Rabu (6/6/2018) pemerintah telah membayarkan THR untuk PNS sebesar 83,4 persen dari total anggaran yang ada. Itu berarti uang yang telah dicairkan sudah sekitar Rp. 9,19 triliun dari total anggaran THR PNS yang sebesar Rp11,02 triliun.

“Jadi seluruh dana THR untuk PNS ini sudah masuk di rekening pegawai yang bersangkutan,” ungkap Sri Mulyani di kantornya, Jakarta pada Selasa (5/6/2018), dikutip dari tirto.id.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebutkan bahwa satuan kerja yang telah menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) hingga kemarin sore ada sebanyak 14.527. Ia mengatakan angka tersebut setara dengan 95,76 persen dari keseluruhan jumlah satuan kerja yang mengurus masalah belanja pegawai, yakni sebanyak 15.071.

Sri Mulyani mengklaim bahwa pembayaran THR untuk pensiunan sudah mencapai Rp 6,27 triliun. Dengan demikian, sudah ada 94,14 persen dana THR yang disalurkan melalui PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) maupun PT Asosiasi Sosial Angkatan Bersenjata RI (Asabri) dari total anggaran sebanyak Rp6,66 triliun.

Pemerintah pun memasukkan dua kebijakan baru pada tahun ini, yakni THR Tunjangan Kinerja yang sebesar Rp 5,79 triliun maupun THR Pensiun sebesar Rp 6,85 triliun.

Meski telah memastikan semua daerah menganggarkan THR ke dalam APBD, Sri Mulyani tidak merinci komponen THR yang telah disepakati.

“Ada yang menganggarkan berdasarkan penerimaan bulan Mei, itu berarti seluruh total. Kalau daerah yang selama ini mungkin dia menganggarkan gaji pokok, maka mereka perlu melakukan penyesuaian,” ungkap Menkeu.

Sebelumnya, muncul Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang meminta agar Pemerintah Daerah melakukan tiga hal untuk menjamin tersedianya anggaran THR dan gaji ke-13, yakni (1) menggeser alokasi anggaran dan belanja tidak terduga, (2) penjadwalan ulang kegiatan, serta (3) menggunakan kas yang tersedia.

Langkah untuk menjamin ketersediaan anggaran THR itu pun diungkapkan Kementerian Dalam Negeri tak harus menunggu perubahan pada APBD 2018 yang dibicarakan bersama DPRD.

“THR dan gaji ke-13 merupakan jenis belanja pegawai yang masuk kategori belanja mengikat dan harus dianggarkan dalam jumlah cukup tanpa harus menunggu perubahan APBD karena termasuk belanja yang sifatnya mendesak. Sejalan dengan Pasal 28 Undang-Undang Keuangan Negara,” jelas Tjahjo, dikutip dari tirto.id.

Itu artinya, Mendagri berkeinginan agar semua Pemerintah Daerah harus berupaya menyediakan dana untuk pembayaran THR dan Gaji 13, mau mengambil dari sumber manapun sebagaimana di sebutkan diatas, bahkan bila perlu menggeser dana kegiatan lainnya.

Hal tersebut ditegaskan Mendagri menyusul banyaknya komplain dan keberatan dari beberapa daerah yang merasa terjadi kenaikan yang cukup signifikan dalam hal besaran dana yang harus di bayarkan, dan juga tidak semua daerah memiliki ketersediaan dana untuk pembayaranya.

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil atau PNS masih menjadi perdebatan. Pemerintah daerah khususnya, keberatan dengan adanya penambahan pemberian THR yang meliputi gaji pokok dan tunjangan lainnya. Sebab, pemberian THR tahun ini bersumber dari kas pemerintah daerah.

Menjawab keluhan beberapa daerah, dalam lansiran merdeka.com, Selasa (5/6/2018) Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa pada dasarnya kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bukan kebijakan baru, karena telah ditetapkan sejak 2016. Penganggaran THR dan gaji ke-13 juga telah diatur setiap tahunnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan APBD.

“Khusus untuk 2018 diatur dalam Permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018 yang mengatur penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan dan pemberian gaji ke-13 dan 14 ini adalah nomenklatur gaji ke-14 yang dipersamakan dengan THR,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Selasa (5/6), dikutip dari merdeka.com

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan THR dan gaji ke-13 telah dimasukkan dalam formula perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) 2018. Pengalokasian DAU untuk tiap daerah telah dihitung dari alokasi dasar yang didasarkan pada belanja gaji PNS daerah dan juga celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kapasitas fiskalnya.

Meski demikian, untuk perhitungan DAU tidak memperhitungkan besaran tunjangan kinerja atau gaji tenaga honorer karena hal tersebut pada dasarnya merupakan kewenangan daerah yang pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Menanggapi kemungkinan adanya Pemerintah Daerah yang tidak sanggup membayarkan Gaji 13 dan THR sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta agar Pemda terbuka menyampaikan langsung kepada PNS bahwa tidak sanggup membayar THR.

“Kalau memang tidak bisa ya coba disampaikan kepada pegawai bahwa Pemerintah Daerah tidak sanggup. Karena pusat sudah mengalokasikan jangan lupa sudah lebih tinggi alokasi Pemda dibanding dengan alokasi pusat, alokasi kementerian atau lembaga dan lembaga pusat. Sudah lebih tinggi daerah,” kata JK di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (5/6), dikutip dari merdeka.com.

JK juga meminta agar Pemda bisa menghemat pengeluaran seperti perjalanan dinas agar bisa membayar THR para PNS. Berdasarkan Perpres 18/18 dan 19/18, pemerintah menetapkan penambahan tunjangan kinerja (tukin) pada nilai THR dan gaji ke-13 untuk PNS. Sebelumnya, PNS hanya mendapat THR serta gaji ke-13 sesuai besaran gaji pokok.

“Oleh karena itu daerah-daerah harus menghemat, jangan banyak perjalan dinas, itu bisa dihemat biaya perjalan dinas, biaya rapat atau biaya lain-lainnya. Itu sudah bisa bayar THR. kan tidak besar juga,” ungkap JK lagi.

Wapres Jusuf Kalla juga meminta agar pemerintah lebih kreatif untuk memberikan THR kepada PNS. Serta tidak meminta agar Pemda tidak mengeluh, karena semua program (daerah) di bayar oleh pusat, sehingga menurutnya kalau ada Pemda yang mengeluh, untuk apa adanya Otonomi Daerah, karena tujuan Otonomi daerah artinya Pemda harus mandiri.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin mengatakan apabila ketersediaan anggaran daerah ternyata tidak memadai maka tidak menutup kemungkinan pembayaran THR akan dilakukan pada bulan berikutnya. Hal ini telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2018.

Terkait Surat Edaran Mendagri yang ‘memaksa’ Pemda untuk menyediakan dana pembayaran THR dan Gaji 13 dari sumber manapun, termasuk menggeser dana kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan bersama DPRD, seperti dalam lansiran HarianTerbit.com, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan, keputusan pemerintah yang membebani uang THR dan gaji 13 kepada APBD, merupakan kebijakan absurd. Karena APBD yang sudah tersusun dan telah di ketok palu sebelumnya bisa terganggu dengan penyaluran THR dan gaji 13 tersebut.

“Kemungkinan bisa terjerat pidana itu ada,” kata Jajang kepada Harian Terbit, Senin (4/6/2018).

Jajang menilai, dengan adanya kebijakan absurd tersebut maka ada ambisi liar yang bersemayam dalam hati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat mengeluarkan kebijakan pemberian THR dan gaji ke 13.

Tjahjo seperti kalap dengan keputusan yang diambilnya. Bagaimana mungkin aturan sistem penganggaran daerah bisa dilabrak begitu saja hanya untuk hal yang tidak substansial dan urgen yakni pemberian THR dan gaji ke 13.

“Tjahjo begitu bernapsu untuk menggolkan THR ini, ke mana saja dia saat rakyat kecil di berbagai penjuru daerah teriak kesusahan karena BBM dan listrik naik,” tegasnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis juga mengkritik kebijakan pemerintah khususnya Kemendagri yang melimpahkan pembayaran THR dan gaji 13 kepada APBD. Karena walaupun dari segi tata negara dan hukum keuangan, gagasan memberi THR dan gaji ke 13 bukan hal aneh. Namun keanehan baru muncul bila THR dan gaji ke 13 itu tidak dianggarkan dalam APBN dan atau APBD.

“Kalau tidak ada dalam APBD, maka akibat hukumnya adalah Pemerintah terutama Pemerintah Daerah tidak punya dasar hukum melakukan pembayaran THR dan gaji ke 13 itu,” kata Margarito kepada telusur.co.id, Senin (4/6/2018).

Tak hanya itu, pembayaran THR dan gaji ke-13 juga tidak bisa dipecahkan dengan cara menggeser mata anggaran dalam APBD.

“Bila Pemda mengeser mata anggaran dalam APBD, maka tindakan itu absolut bertentangan dengan hukum. Dapat dipastikan pergeseran (anggaran) itu akan menjadi temuan BPK, dan bila Pemda memaksakan diri, maka potensi munculnya tindak pidana korupsi”, tegas Margarito.

Lebih jauh, Margarito menyarankan agar Menteri terkait mencari uang sendiri untuk membayar THR dan gaji 13 daripada menyuruh Pemda yang membayar dari APBD.

Pakar Otonomi Daerah M Ryaas Rasyid mengatakan Kepala Daerah siap-siap saja menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah pemerintah membebani uang THR dan gaji 13 kepada APBD. Sehingga diperkirakan akan banyak kepala daerah yang ditangkap.

Surat Kemendagri itu bisa menggiring banyak kepala daerah ditangkap KPK,” ungkap M Ryaas Rasyid, Senin (4/6/2018).

Menurut pakar Otonomi Daerah itu, kondisi di atas bisa terjadi karena di dalam APBD 2018 tidak ada anggaran yang dimasukan untuk membayar THR dan gaji 13. Bahkan, lanjut Ryaas, ada yang lebih monohok lagi yakni poin 6 dan 7 dalam surat edaran Kemendagri.

“Butir 6 dan 7 surat edaran itu bertentangan denga prinsip anggaran dan berpotensi dituduh sebagai tindak penyalah gunaan wewenang,” katanya.

Dalam surat yang bernomor 903/3387/SJ dan ditujukan kepada Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia itu, secara jelas jika surat itu berisikan soal pemberian THR dan gaji 13 yang bersumber dari APBD.

“THR dan gaji 13 untuk daerah dibebankan ke APBD. Pemerintah mau populer tapi daerah yang terima bebannya”, kata Ryas Rasyid menyayangkan kebijakan tersebut.

Karena itulah sejumlah pihak menuding kebijakan pemerintah ini “berbau politik” jelang Pilpres 2019, dimana Presiden Joko Widodo dianggap sedang berupaya menaikkan popularitas dan elektailitasnya dengan membuat kebijakan menaikkan nilai THR bagi aparatur PNS, TNI, Polri dan juga ke pensiunan.

Seperti dilansir tirto.id, menurut anggota Komisi XI dari fraksi Gerindra Sumail Banyu, kebijakan THR tahun 2018 tidak tepat dan sarat unsur politis, di tengah deficit anggaran APBN yang mencapai Rp 55,1 triliun per April kemarin.

Menurutnya pemerintah seharusnya tidak menggelontorkan uang negara dalam jumlah besar untuk hal-hal di luar pembangunan dan program-program yang terkait dengan pengentasan kemiskinan.

Pemerintah beralibi kebijakan gaji ke-14 dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejahteraan aparatur negara. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan kompensasi dari tidak naiknya gaji mereka sejak 2016. Pemerintah seolah ingin mengamankan pengeluaran negara di masa depan dengan menekan jumlah gaji pokok yang harus dibayarkan karena akan berimbas pada besaran pengeluaran pensiunan aparatur negara di masa depan.

“Kenapa baru sekarang bukan dari lalu-lalu ? Ya ini karena mau Pilpres,” kata Sumail kepada Tirto, Jumat (25/5/2018).

Fadli Zon pun mengeluarkan pendapat serupa. Ia mengatakan “kenaikan ini menurut saya mungkin saja ada maksud-maksud karena ini tahun politik lah, biasa.”

Menurut Wakil Ketua DPR RI itu, bukan kali ini saja kebijakan pemerintah yang dikeluarkan jelang Pemilu dianggap mendulang popularitas. Hal yang sama terjadi pada kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan program Padat Karya Tunai di era Presiden Jokowi. Keduanya sama-sama mengandung unsur keluarnya anggaran negara.

Beberapa anggota DPR dari Fraksi PDI P menyanggah tudingan tersebut, Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi XI DPR F-PDIP, mengatakan kebijakan menaikkan nilai THR aparatur negara tak lain merupakan komitmen pemerintah “untuk menjaga modal sosial, tradisi khas umat muslim Indonesia dengan kunjungan, sungkeman, maaf-memaafkan.”

Eva mempertegasnya dengan mengatakan tak mungkin THR merupakan kebijakan yang dipaksakan hanya demi meningkatkan popularitas. Alasannya, anggaran di APBN untuk ini masih masuk akal dan sudah diperhitungkan.

“Kalau sampai jebol kan bakal fireback ke Presiden. Masak presiden mau ‘bunuh diri’?” katanya.

Direktur Institute for Development of Economis and Finance (IDEF) Enny Sri Hartati menilai kenaikan nilai THR untuk aparatur negara di 2018 bukan hal yang mesti diributkan.

Ia melihatnya dari sudut pandang relasi pekerja-pemberi kerja: bahwa THR memang sudah seharusnya diberikan pemberi kerja ke penerima kerja. Dalam hal ini pemerintah adalah pemberi kerja, dan PNS adalah penerimanya.

Menurut Enny, peningkatan jumlah tersebut dapat digunakan sebagai siasat meningkatkan daya beli masyarakat di saat nilai rupiah menurun terhadap dolar AS. Saat ini dolar sudah menembus Rp14.000 lebih.

“Nilai uang kita turun. Akibatnya secara nominal jumlahnya mengalami kenaikan,” kata Enny.

Namun, kata Enny, bukan berarti pemerintah terbebas dari masalah. Kenaikan nilai THR bagi aparatur negara mesti dibarengi dengan upaya mewujudkan stabilitas harga kebutuhan pokok. Alasannya percuma saja bila ada pemasukan tambahan misalnya untuk PNS yang totalnya mencapai 4,3 juta orang tapi harga-harga ikut tinggi.

“Itu hanya bikin APBN jebol dan kas korporat jebol tapi tidak memberi dampak apapun. Jadi yang penting harga harus terus ditekan,” katanya. (***)

Penulis            : Nugroho
Editor             : Walhamri Wahid

The post THR, Gaji 13, Jeratan KPK bagi Kepala Daerah, dan Strategi Dongkrak Elektabilitas Jokowi appeared first on .

Tinggalkan Balasan