Kepala BP3D Mambra Dilaporkan ke Kejati Papua

Ketua DPD Lira Mambra, Ricky Kooh, dan Ketua Gerakan Solidaritas Mahasiswa Mambra, Jackson Dasna Rebo, saat memberikan keterangan pers, Rabu (6/6) lalu.

Bantah Salahgunakan Kewenangan dan Anggaran

JAYAPURA–Berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, Dewan Perwalikan Daerah (DPD) Pemuda Lumbung Informasi (Lira) bersama Gerakan Solidaritas Mahasiswa Mamberamo Raya (Mambra) melaporkan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Mambra ke Kejaksaan Tinggi Papua, Rabu (6/6).

“Kami menilai, Kepala BP3D tidak menghargai serta tidak melaksanakan SK Bupati dengan menggantikan Elimas Luter Yansemen dengan Kliopas Duwit sebagai Sekretaris BP3D serta mengganti Susan Ribka Maniagasi dengan Agusta Taidi sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan BP3D,”kata Ketua DPD Lira Mambra, Ricky Kooh dalam jumpa pers, Rabu (6/6).

Hal ini ia sampaikan, mengingat adanya laporan dari Susan Maniagasi kepada pihaknya terkait sikap dari pada Kepala BP3D tersebut. “Masyarakat Mambra dinilai masih awam, sehingga setiap kebijakan yang dibuat, diterima mentah-mentah. Artinya, jangan jadikan Mambra sebagai objek kepentingan, sebaliknya, dalam bekerja harus mengutamakan kebenaran,”sebutnya.

Hal serupa ditambahkan, Ketua Gerakan Solidaritas Mahasiswa Mambra, Jackson Dasna Rebo, yang menurutnya, dari dugaan penyalahgunaan kewenangan itu juga, terjadi penyelewenangan anggaran kegiatan monitoring TA 2018 yang tak berjalan, padahal dana sebesar Rp 1 miliar lebih sudah diberikan. Hal ini menyebabkan, tugas yang dilakukan BP3D terkesan fiktif belaka.

“Kami meminta Bupati Mambra untuk tegas  dalam mengawasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab, terjadinya hal ini diakibatkan tidak tegasnya Bupati terhadap OPD. Oleh sebab itu, Bupati harus tegas menyikapi hal ini, karena menyangkut dengan SK Bupati yang tidak diindahkan,” tambah Rebo.

selengkapnya baca di Harian Cenderawasih Pos edisi 8/6 (gra/tho)

Tinggalkan Balasan