Jadilah Pemenang Pilkada Bukan Pilkadal


RABU, 27 Juni 2018  akan digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia yang akan diikuti  171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Sama seperti di daerah lain di Tanah Air, di Papua termasuk Mimika, suhu dan tensi politik terasa panas. Cuaca mendung dan hujan lebat tidak cukup kuat mendinginkan suhu politik yang sudah terlanjur tinggi.

Perang syaraf  antar pendukung dan tim pemenangan bakal calon gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati tdi media sosial (medsos) terbaca jelas dan transparan. Saling lempar dan jual isu, adu argumen, uji rekam jejak, ukur dana, unjuk kekuatan massa pendukung, klaim kemenangan, dan sebagainya menjadi menu utama medsos yang  terus berganti cepat tiap detik, menit dan jam.

Para calon  pun juga tak kalah semangatnya mencitrakan dan mempromosikan diri di medsos. Visi dan misi dibarengi janji-janji, dan tekad  mengusung perubahan dengan tagline yang dikreasikan untuk branding, semuanya dibawa ke satu muara untuk meraih kemenangan.

Dengan Pilkada langsung ini, rakyat bisa bebas memilih pemimpin yang diinginkannya, yang berkompeten untuk memimpin suatu daerah dan agar kepentingan rakyat bisa diakomodir oleh pemimpin pilahannya. Tujuan akhir dari pesta Pilkada ini adalah terpilihnya satu pasangan dengan raihan suara terbanyak rakyat pemilih. Artinya pasangan gubernur/wakil gubernur atau bupati/wakil bupati itu dipilih oleh mayoritas masyarakat. Bukan dikondisikan kemenangannya oleh oknum-oknum penyelenggara pemilu dengan cara merekayasa suara rakyat.

Namun kenyataannya, selalu saja upaya dari pihak-pihak tertentu yang mengotori Pilkada ini untuk mencapai keinginannya. Hal ini melahirkan plesetan pilkada menjadi pilkadal karena ada oknum petualang politik mengadali. Mengadali adalah menipu atau memperdaya. Pilkada dijadikan sebagai sarana oleh orang-orang yang punya ambisi dan kepentingan untuk meduduki jabatan basah di daerahnya untuk mengkadali rakyat. Praktik money politic  (politik uang) di mana-mana, intimidasi, black campaign merajalela, hingga kerusuhan pasca pilkada adalah dampak dari Pilkada berubah menjadi Pilkadal.

Pilkada (l) adalah milik orang berduit, siapa yang menyiapkan dana yang lebih besar, dialah yang akan memenangkan Pilkada (l) dan menjadi orang nomor satu di daerahnya.  

Siapa yang akan dipilih pada 27 Juni mendatang mestinya lahir dari hati nurani setiap warga pemilih, tanpa dikadali dengan uang, suku, agama dan golongan. Tak hanya itu, diharapkan juga para penyelenggara Pilkada, berlaku bersih dan jujur terhadap suara rakyat yang disampaikan dengan mencoblos di bilik suara.

Jangan ada oknum penyelenggara yang mengkadali suara-suara rakyat tersebut dengan cara memindahkan suara pasangan A ke pasangan B, dengan tujuan untuk memenangkan pasangan tersebut.

Kepada para pasangan calon, jadilah orang yang berintegritas, bermoral, beretika, terhormat dan jujur. Tidak melakukan praktek politik uang dan cara-cara busuk lain untuk memenangkan Pilkada. Serahkan kepada rakyat. Biarkanlah rakyat memilih sesuai hati nurani. Jadilah pemenang Pilkada, bukan pemenang Pilkadal. Bukan pemenang karena suara rakyat dikadali. (yulius lopo)

Tinggalkan Balasan