Berita Klaim Menang itu Salah dan Memprovokasi?


MENJELANG pertandingan bola kaki, ada pelatih yang mengklaim kesebelasannya yang akan menang. Klaim ini disiarkan media televisi, media cetak dan media online. Apakah berita ini memprovokasi massa atau penonton fanatik dua kesebelasan ini dan terjadi kerusuhan? Rasanya di Kota Jayapura tidak pernah terjadi Persipuramania membuat keributan sebelum pertandingan atau saat pertandingan, karena dipicu berita pelatih dari tim lawan yang mengatakan timnya akan mengalahkan atau mempermalukan Persipura di Stadion Mandala.

Okelah, mungkin dalam cabang olahraga ini sudah dianggap hal yang wajar.  Berbeda bila klaim menang ini terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pertanyaannya, apakah klaim menang Pilkada sebelum hasilnya diumumkan KPU tidak dibolehkan? Apakah klaim itu tidak boleh diberitakan media massa karena dapat memicu konflik antar massa masing-masing paslon?

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, mari kita ikuti pemberitan media massa terbitan Jakarta dan daerah lain terkait hasil Pilkada 27 Juni lalu disejumlah daerah di Indonesia, biar bisa terbuka wawasan kita sehingga tidak salah berpikir dan bertindak.

Pada Pemilihan Walikota Tegal, Detikcom (28/6) memberitakan Paslon nomor urut 3 Dedy Yon-Jumadi dan nomor urut 4 Habib Ali-Tanty Prasetyaningrum sama-sama mengklaim unggul berdasarkan hitung cepat (quick count) internal paslon. Masih dari Detikcom (27/6), Dua paslon di Pilkada Kabupaten Bandung Barat (KBB) saling klaim menang juga didasarkan pada hasil quick countinternal paslon.

Sementara Liputan6 (28/6) memberitakan ada dua paslon di Pilkada Lumajang yang mengklaim menang. Bahkan aksi menggunduli kepala dari pendukung paslon ini ditayangkan di Fokus Indosiar (28/6). Liputan6 (28/6) juga memberitakan dua paslon pada Pilkada Kota Cirebon mengklaim diri sebagai pemenang. Bahkan di Pilkada Kota Bogor ada dua paslon sudah merayakan kemenangannya.

Di luar Pulau Jawa, pada Pilkada Kota Bima, Kompas.com (28/6) memberitakan ada dua paslon yang mengklaim diri sebagai pemenang. Dan pada Pilkada di Kabupaten Timor Tengah Selasa (TTS) NTT, Poskupang.com memberitakan ada dua paslon yakni Tahun-Konay dan Naitboho-Kase mengklaim diri sebagai pemenang. Sementara Vox NTT (28/6) memberitakan, ada tiga paslon pada Pilkada Nagekeo (di Pulau Flores NTT) yang mengklaim diri pemenang sesuai hasil perhitungan internal tim pemenangan.

Masih terdapat sangat banyak berita seperti ini di internet. Pertanyaannya, apakah media massa yang memberitakan berita klaim menang berdasarkan perhitungan cepat internal paslon tersebut salah dan sudah atau akan mendapat teguran dari Dewan Pers? Apakah akibat dari pemberitaan tersebut, ada massa pendukung paslon yang terprovokasi dan membuat konflik? Mungkin saja Pilkada di sejumlah daerah di Jawa bisa beralasan orang Jawa sudah cerdas sehingga tidak terprovakasi? Lalu bagaimana dengan di Bima (NTB) dan di TTS dan Nagekeo di NTT? Apakah karena masyarakat di sana juga sudah cerdas? Apakah masyarakat di Bima, TTS dan Nagekeo tergolong tidak mudah terprovokasi?

Lalu bagaimana dengan di Papua yang tidak ada quick count dari lembaga survei? Pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal (LUKMEN) dan John Wempi Wetipo dan Habel Melkias Suwae (JOSUA) semula sama-sama klaim sebagai pemenang, diberitakan baik di media cetak, online dan medsos. Kemudian Tim Lukmen menyesalkan pernyataan elit PDI-P yang mengklaim pasangan JOSUA sebagai pemenang.

Menariknya, tim Lukmen meminta perhitungan cepat yang dirilis melalui portal resmi KPU harus terus diperbaharui. Bukan meminta KPU menutup portal tersebut.

Apakah media massa tidak boleh memberitakan klaim kemenangan sepihak paslon tertentu berdasarkan quick count internal? Kalau tidak boleh apa dasar hukumnya? Mengapa di daerah lain bisa, di Papua tidak bisa? Apakah benar kalau di Papua, pemberitaan klaim kemenangan ini dapat memicu konflik? Apakah masyarakat Papua layak diklaim mudah terprovokasi?

Mari kita coba ikuti pemberitaan media massa terkait Pilkada di Papua, baik itu gubernur dan bupati.  Di media online paslon dan media sosial, ada paslon tertentu yang menyebarluaskan klaim kemenangan paslonnya berdasarkan quick count internal sejak 28 Juni. Anehnya ada orang paslon yang menganggap klaim menang paslonnya di medsos itu benar dan boleh, sementara paslon lain salah dan tidak boleh? Saling sindir menyindir pun tak terelakan. Ada yang melarang diberitakan di media cetak karena dapat memicu konflik? Lalu apakah tindakkan pendukung paslon tersebut mengklaim paslonnya menang di media sosial facebook itu boleh dan tidak dapat memicu konflik?

Faktanya sejauh ini tidak terjadi konflik. Salam Papua (28/6) memberitakan Musa Klaim Unggul Distrik Mimika Baru dan Tembagapura. Judul dan isinya jelas Musa (Welhelmus Pigai-Athanasius Allo Rafra) tidak klaim sebagai pemenang Pilkada Mimika. Bahkan Mus Pigai mengatakan hasil itu bukan keputusan final. Artinya hasil final itu dari KPU.

Informasi yang berkembang dalam masyarakat, banyak pendukung paslon yang mengatakan, kalau yang menghitung itu internal paslon, wajarlah memenangkan paslonnya. Namun hasil yang harus dipercaya itu dari KPU. Karena itu tidak perlu percaya berita atau status klaim menang dari paslon tertentu.

Fakta ini menunjukkan masyarakat Papua, terlebih khusus  massa pendukung paslon sudah cerdas menilai pemberitaan media massa dan klaim sepihak dari paslon. Karena itu jangan ada pihak yang mau mengintimidasi media massa atas nama masyarakat yang sudah cerdas tersebut.

Mungkin saja masih ada orang atau sekelompok orang yang belum terlalu paham. Itu menjadi tugas setiap kita yang sudah paham, untuk membuat orang atau kelompok tersebut paham. Bukan sebaliknya memanfaatkan kelemahan yang ada, melakukan provokasi agar orang atau kelompok tersebut melakukan tindakan anarkis. Bukankah sejauh ini, dalam setiap konflik, pasti ada provokator (orang pintar), sementara massa hanya menjadi pelaku, ditangkap dan diproses hukum alias korban dari provokator.

Jadilah orang yang pintar, cerdas dan bijak, yang tidak menjadi provokator dan biang konflik. Jangan menjadi orang yang pintar-pintar bodoh, mengorbankan masyarakat untuk mencapai keinginan pribadi atau kelompoknya. Jadilah orang pintar, cerdas, bijak dan banggalah menjadi pembawa damai. Bukan pemicu konflik. (yulius lopo)

Tinggalkan Balasan