Kontroversi Laporan Amnesty Internasional Indonesia, TNI/Polri : Itu Fitnah !

(ki-ka) Kapolda Papua, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar, Kependam XVII/Cen, Kolonel (Inf) M. Aidi, Research Manager Amnesty International Indonesia, Papang Hidayat. (Foto : ist/ Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA— Menanggapi Laporan Amnesty International Indonesia (AII) yang mensinyalir dalam 8 tahun (Januari 2010 – Februari 2018) sedikitnya 95 korban tewas dalam 69 kasus peristiwa dugaan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua, dimana dari 95 korban tewas tersebut, 85 diantaranya adalah etnis asli Papua menurut Kapolda Papua, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar ada puluhan anggota TNI/Polri maupun warga sipil tak berdosa yang tewas juga dalam 10 tahun terakhir, bahkan ratusan jumlahnya yang mengalami luka – luka baik TNI/Polri maupun warga sipil.

“aparat keamanan dalam mengambil tindakan, tidak serta merta datang ke suatu tempat langsung melakukan penembakan, tetapi pasti ada masalahnya, dan ada prosedurnya, jadi tidak benar kalau dikatakan kita melakukan pembunuhan di luar hukum, karena untuk mengeluarkan tembakan peringatan ataupun melumpuhkan sampai dengan mematikan sudah ada prosedurnya, kalau tidak terancam, tidak mungkin di lakukan penembakan”, tegas Kapolda Papua, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar membantah laporan AII saat acara Refleksi Semester I Tahun 2018, Kapolda Papua di Jayapura, Selasa (3/7/2018) kemarin.

Ia juga mebantah bila selama ini tidak ada pemeriksaan dan penegakan hukum dan pemberian hukuman (impunitas-Red) terhadap anggota Polisi maupun TNI yang di duga melakukan pelanggaran, karena baik anggota TNI/Polri sudah ada aturan yang mengikat dan membatasi mereka agar tidak semena – mena menggunakan kekuasaan yang di miliki, termasuk dalam penggunaan senjata.

“Banyak kan aparat kita yang disidang di Kode Etik bahkan ada yang diproses di Pengadilan, karena melakukan kesalahan”, jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa kita memberlakukan impunitas terhadap anggota yang di duga melanggar, karena setiap dugaan pelanggaran pasti dilakuka investigasi dan selalu ada tindakan sesuai aturan yang berlaku, karena tidak pernah ada anggota yang datang tiba – tiba melakukan penembakan membabi – buta, kalau ada warga tertembak karena aparat membela diri atau ada ekses lain”, kata Boy Rafli Amar.

Menurut Kapolda Papua, aparat di Papua hadir karena kepentingan negara untuk penegakan hukum, sehingga apa yang dilakukan di Papua adalah untuk penegakan hukum demi ketertiban, bukan untuk membunuh rakyat.

Dalam catatan kepolisian, sebanyak 57 anggota TNI/Polri tewas akibat aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KSKB) di Papua dalam satu dekade terakhir, tak hanya itu, aksi KSKB ini juga memakan korban mencapai 78 warga sipil dan ratusan korban luka-luka.

‘’Selama 10 tahun terakhir tercatat korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata untuk anggota Polri/TNI sebanyak 57 orang termasuk dua angota Polri yang tewas di Distrik Torere Puncak Jaya saat pengamanan Pilkada kemarin, sedangkan warga sipil sebanyak 78 orang, termasuk tiga warga sipil di Kenyam Nduga yang tewas sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara”, kata Kapolda Papua, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar saat acara Refleksi Semester I Tahun 2018, Kapolda Papua di Jayapura, Selasa (3/7/2018).
menurut Irjen (Pol) Boy Rafli Amar, ada sekitar 62 anggota TNI, 57 anggota Polri dan 117 warga sipil mengalami luka-luka lantaran aksi KKSB, dimana aksi kekerasan KKSB ini lebih banyak terjadi di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

“Kesemuanya ini, TKP nya lebih di dominasi di wilayah pegunungan Papua seperti Puncak Jaya, Nduga, Puncak, Lanny Jaya, Timika, dan daerah lainnya,” kata Kapolda Papua.

Untuk semester satu tahun 2018 saja, lanjut Kapolda, terjadi 18 kasus kekerasan oleh kelompok kriminal sipil bersenjata, di Puncak Jaya dan Mimika.

Di Mimika kekerasan yang terjadi semuanya di wilayah PT Freeport Indonesia, yakni penyerangan terhadap kendaraan milik perusahaan yang operasional dari Kota Timika ke Tembagapura dan sebaliknya.

‘’Aksi kekerasan itu juga menewaskan beberapa anggota Polisi,’’ katanya.

Terkait temuan Amnesty International yang merilis bahwa selama 8 tahun terakhir terjadi setidaknya 100 orang Papua yang terbunuh akibat tindakan represif aparat keamanan, menurut Kapolda Papua, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar data tersebut didapatkan karena adanya pandangan yang berbeda melihat kasus tersebut antara AI dengan aparat keamanan.

‘’AI, penyampaian informasinya tendensius, kita berbeda dalam visi,’’ tegasnya.

Amnesty : Dalam 8 Tahun Ada 69 Kasus Pelanggaran HAM, Korban 95 Orang
Amnesty Internasional Indonesia meluncurkan pelaporan setebal 72 lembar hasil riset terkait pembunuhan di luar hukum (unlawful killings) dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan di Papua.

Melalui riset tersebut, Amnesty International mencatat ada 69 kasus peristiwa dugaan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua antara Januari 2010 – Februari 2018 dengan memakan korban jiwa sebanyak 95 orang, dimana sebanyak 85 orang diantaranya adalah etnis asli Papua.

“dalam 34 kasus tersangka pelakunya berasal dari institusi kepolisian, 23 kasus pelaku dari militer, dan 11 kasus kedua aparat keamanan diduga terlibat secara bersama-sama, dan satu kasus melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)”, kata Papang Hidayat, Research Manager AII, Papang Hidayat membeberkan hasil risetnya di salah satu hotel di Jayapura, Senin (2/7/2018) kemarin.

Peluncuran laporan berjudul “Sudah,  Kasih Tinggal Dia Mati ; Pembunuhan dan Impunitas di Papua” tersebut dihadiri puluhan pemerhati masalah HAM di Papua diantaranya Perwakilan Komisi HAM Daerah Frits B. Ramandey, Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Yan C. Warinussy, Pimred Tabloid Jubi Victor Mambor, Sinode GKI Tanah Papua Pdt. Dora Balubun dan Peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat, juga terlihat hadir sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat dan aktifis mahasiswa.

“Ini peluncuran riset kami dalam 2 tahun terakhir, termasuk beberapa kunjungan kami ke beberapa kota di Papua, kami bertemu dengan saksi-saksi dan kelurga korban, data ini juga kami sinkronkan dengan data lembaga milik pemerintah seperti Komnas HAM, dokumen dari Peradilan Militer, data dari permintaan informasi publik kepada kepolisian”, kata Research Manager AII, Papang Hidayat membeberkan hasil risetnya di salah satu hotel di Jayapura, Senin (2/7/2018) kemarin.

Ia mengatakan pelucuran ini di pusatkan di Jayapura. Namun langsung di sebar melalui website beberapa jam yang lalu. Hasil ini langsung dapat diakses oleh perwakilan Amnesty Internasional yang tersebar di 70 negara.

“Laporan ini kami sudah bagi ke beberapa pihak pemerintah, parlemen dan akan kami gunakan untuk advokasi dan lobi-lobi meeting untuk memperjuangkan apa yang kami tuangkan dalam peluncuran ini.” kata Papang Hidayat.

Dari 69 kasus, kata Papang Hidayat sebanyak 12 kasus datanya yang paling lengkap dan menonjol salah satunya adalah yang terjadi di Paniai pada tanggal 8 Desember 2014.

“Telah banyak organisasi di Indonesia maupun dunia internasional sejak lama menyuarakan keprihatinan terhadap pembunuhan diluar hukum dan pelanggaran serius lainnya oleh aparat keamanan di Papua.” ucapnya.

Terkait judul laporan “Kasih Tinggal Dia Mati” terinspirasi keterangan saksi, ketika kepolisian melakukan penangkapan salah satu DPO di Wamena bernama Mabel yang tertembak dibagian lutut. Kemudian saat dalam perjalanan, salah satu rekan mengatakan ke aparat bahwa darah terus mengalir dan korban mulai lemah. Aparat menjawab “Sudah, kasih tinggal dia mati”

“kami berharap ada lembaga independent eksternal yang dibentuk untuk menangani kasus pembunuhan di luar hukum, sehingga lembaga ini nantinya melakukan investigasi pidana dan temuannya dapat dibawa ke pengadilan, kami juga ingin agar Peradilan Militer di reformasi sehingga kepolisian dapat melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh militer”, katanya lagi.

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyatakan laporan tersebut sangat bagus dan tentunya AII memiliki metode tersendiri dalam pengumpulan datanya.

“jadi pelaporan ini sangat penting, namun untuk pelaporan tahun 2000 belum mendapat pelaporan akurat, kasus yang terjadi pada tahun 2000 ke atas kita tidak ada kejadian tersebut, akan tetapi untuk kepolisian sendiri sudah sedikit terbuka dalam masalah ini, namun tentara sangat tertutup dan sulit untuk di akses”, kata Frits Ramandey.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangan pers di Jakarta menuding sebagian besar polisi dan tentara yang terlibat pembunuhan di Papua hanya diganjar sanksi administrative, dimutasi atau diberhentikan dari kesatuan, dan belum ada aparat yang di vonis bersalah di pengadilan dan mendapatkan hukuman penjara.

“Kebanyakan sanksi disiplin. Tidak ada pemenjaraan yang setimpal, padahal pembunuhan dalam hukum pidana adalah perbuatan berat. Ada disparitas keadilan,” kata Usman.

Usman Hamid menyebut sebagian pembunuhan warga sipil oleh aparat bermotif balas dendam, merujuk laporan AII, 56 dari total 95 kematian warga sipil di Papua dalam periode Januari 2010 hingga Februari 2018, tidak berkaitan dengan aktivitas politik.

Di luar itu, pembunuhan berencana terhadap aktivis pro kemerdekaan Papua juga dituduhkan kepada polisi dan tentara.

Kapendam : Kami Diserang, Kami Membela Diri, Laporan AII Itu Fitnah !
Kodam XVII/ Cenderawasih, institusi militer yang memegang kendali teritorial di Papua dan bermarkas di Jayapura, membantah hasil riset kondisi pelanggaran HAM di Papua yang di lansir  Amnesty International Indonesia (AII) tersebut, menurutnya laporan AII tersebut adalah fitnah.

Menurutnya korban jiwa yang selama ini terjadi, ekses dari penindakan terhadap kegiatan yang mengarah pada separatisme, dan bukan hanya anggota kelompok sipil bersenjata atau orang Papua saja yang meninggal, tapi juga tentara dan polisi.

“Kalau Anda mengatakan TNI menembaki orang tak berdosa di Papua tanpa sebab dan proses hukum, itu fitnah !, semua yang terjadi ada sebab, yaitu separatis yang melawan kedaulatan negara. Itu penyebab utama”, tegas Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih (Kapendam), Kolonel (Inf) Muhammad Aidi, dalam releasenya, Selasa (3/7/2018).

Kapendam menyayangkan metode yang digunakan AII yang mengaku mengumpulkan data berbasis wawancara korban luka dan keluarga korban.

“itu kan sangat tidak mendasar dan bersifat sepihak, karena selama ini baik Kodam maupun Polda Papua terbuka kok kalau ada yang minta informasi”, kata Kolonel (Inf) M. Aidi lagi.

Menurut Aidi setiap insiden yang terjadi di Papua AII hanya menyoroti akhir kejadian di mana jatuh korban, tetapi AII tidak pernah mau jujur mengungkap proses kejadiannya dan akar permasalahannya,.

Bahkan menurut Kapendam selama ini kampanye mendiskreditkan pemerintah terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua cukup kencang, dimana terkadang saat korban laka lalin, korban perang suku dan lain – lain, sering di upload ke berbagai media bahkan sampai international dengan menuding bahwa itu adalah korban kekejaman aparat TNI-Polri di Papua.

“contohnya kasus Paniai Desember 2014 yang selalu digembar-gemborkan, hanya menyoroti tentang jatuhnya korban, tapi tidak pernah dibahas bagaimana ketika ribuan massa bersenjata panah, tombak, golok bahkan ada yang membawa senjata api menyerang pos aparat keamanan, aparat keamanan berusaha membela diri bertindak tegas sehingga akhirnya harus ada yang jatuh korban”, jelas Kolonel (Inf) Aidi.

Akar persoalan yang paling hakiki di Papua karena adanya sekelompok orang yang mengangkat senjata secara ilegal merongrong kedaulatan NKRI, dan menuntut merdeka pisah dari NKRI.

“hal itu di negara hukum manapun di seluruh dunia tidak ada yang membenarkan adanya pemilikan senjata api apalagi standar militer secara illegal, dan di negara manapun di seluruh dunia tidak ada suatu pemerintahan yang mentolelir suatu tindakan makar atau pemberontakan terhadap kedaulatan negaranya, mereka mempersenjatai diri saja secara ilegal itu sudah salah, tidak dibenarkan oleh hukum manapun, termasuk kegiatan atau upaya makar melawan kedaulatan negara, tetapi apabila mereka jatuh korban mereka ingin dianggap benar dan menuntut keadilan atau pembelaan”, kata M. Aidi.

Penyebab lainnya menurut Kapendam, sekelompok orang melaksanakan demonstrasi menuntut merdeka dan pisah dari NKRI, nyata-nyata merongrong kedaulatan negara, kemudian berhadapan dengan aparat keamanan, yang pada akhirnya terjadi tindakan anarkis yang mengakibatkan jatuhnya korban.

“aparat keamanan yang berdiri membela kedaulatan negaranya dituding sebagai pelangggar HAM, tetapi mereka yang melakukan perlawanan terhadap kedaulatan negara yang sah tidak pernah dipersoalkan bahkan dilindungi”, kata M. Aidi mempertanyakan laporan AII tersebut.

Menurut Kapendam, AII dalam laporannya sangat tidak berimbang dan terkesan hanya mencari-cari kesalahan untuk memojokkan pihak aparat keamanan TNI/Polri.

“kenapa mereka tidak membahas juga tentang kekejaman yang dilakukan oleh pihak KKSB baik terhadap aparat negara maupun terhadap warga sipil yang tak berdosa ?”, tanya M. Aidi.

Aidi mencontohkan penembakan sekelompok orang yang di duga TPN/OPM terhadap pesawat di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, beberapa hari jelang PIlgub kemarin, dimana 3 warga sipil dilaporkan tewas, termasuk anak kecil umur 6 tahun dibacok setelah kedua ibu dan bapaknya ditembak mati di depannya.

“Pesawat itu adalah fasilitas umum dan merupakan satu-satunya sarana transportasi masyarakat di daerah  tersebut yang masih terisolasi namun mereka tembaki”, kata M. Aidi.

Kasus lainnya, sehari setelah perayaan Idul fitri yang lalu aparat TNI yang melaksanakan patroli untuk memastikan pelaksanaan Ibadah Idul Fitri berjalan hikmad dan aman juga di serang yang mengakibatkan 5 orang Prajurit TNI luka parah.

Aidi juga menyebut hilangnya dua anggota polisi di Distrik Torere, Kabupaten Puncak, saat mengawal logistik Pilkada pekan lalu, Kadistrik orang asli Papua dan seorang pendeta tidak luput mati tertembak oleh KKSB.

“Kami justru jadi korban, kami bertindak berdasarkan kaidah dan kode etik, serta UU yang berlaku sementara mereka bertindak seenaknya saja tanpa norma dan aturan, mereka tak mengenal combatan dan non combatan, warga sipil bahkan anak kecilpun dibantai tanpa ampun, tapi mengapa semua pelanggaran prosedur dianggap pelanggaran, padahal personel kami membela diri”, kata Kapendam, Kolonel (Inf) M. Aidi.

Beberapa kasus kekerasan lainnya yang dilakukan oleh KKSB sehingga memaksa aparat melakukan penegakan hukum diantaranya adalah kekerasan terhadap pekerja PT. Modern di Sinak, Kabupaten Puncak, juga ada (alm) Vicky Sondak, karyawan PT. PP di Nduga, dan sejumlah alat berat yang dibakar, padahal mereka hanya bekerja membuka isolasi Papua di daerah pedalaman.

“Kasus lainnya pada Desember tahun lalu, KKSB menyandera 1.300 warga sipil di Utikini Tembagapura, membakar fasilitas Rumah Sakit, gedung sekolah dan dan puluhan rumah warga, bukankah ini pelanggaran HAM berat ?, mereka selalu menuntut merdeka tetapi sebaliknya mereka yang merampas hak dan kemerdekaan warga lain, ketika hendak di tindak aparat keamanan, nanti kita di anggap melanggar HAM”, kata M. Aidi.

Menurutnya di kasus Utikini, TNI/Polri melaksanakan operasi pembebasan sandera dengan berusaha menghindari jatuhnya korban, kalau aparat tidak bekerja sesuai prosedur dan membabi buta, bisa saja mengerahkan kekuatan penuh untuk mengejar kelompok yang berbuat ulah tersebut.

“kami bisa saja melaksanakan operasi pengejaran secara besar-besaran dengan mengerahkan pesawat tempur, hellycopter serang dan persenjataan serta kekuatan lain, tetapi TNI tidak melakukan itu karena kami menjunjung tinggi norma dan aturan yang berlaku, jadi tidak mungkin kita membunuh tanpa dasar”, kata M. Aidi.

Menurutnya di era kepemimpinan Pangdam Mayjen (TNI) George Elnadus Supit, penanganan terhadap gangguan keamanan di Papua lebih cenderung bersifat pasif dan mengedepankan pendekatan territorial, karena Papua berstatus tertib sipil sama dengan di daerah lain di seluruh wilayah Indonesia, Papua bukan Daerah Operasi Militer (DOM).

“Kami tidak mengejar, kami diserang baru membalas, kami berupaya agar tidak muncul korban, kami tetap melaksanakan pendekatan teritorial dan kesejahteraan rakyat”, tegas Kapendam. (***)

Reporter      : Asham, Titie, Amri
Editor           : Walhamri Wahid

The post Kontroversi Laporan Amnesty Internasional Indonesia, TNI/Polri : Itu Fitnah ! appeared first on .

Tinggalkan Balasan