Perusahaan Diduga Praktek Penyimpangan, Disnakertrans PB Ambil Sikap

Disnakertrans PB Ambil Sikap
Disnakertrans PB Ambil Sikap
Disnakertrans PB Ambil Sikap – Kepala Bidang Hubungan Industrial Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Papua Barat (Kabid Hubinwas Naker PB) Hj. Ermawati, SH.,MH. (Foto: Adrian Kairupan/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.comDisnakertrans PB Ambil Sikap.  Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Papua Barat (Disnakertrans PB) akan kembali mengambil sikap terkait adanya laporan dugaan praktek penyimpangan oleh perusahaan atau pemeberi kerja.

Disnakertrans PB Ambil Sikap.  Kepala Bidang Hubungan Industrial Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans PB (Kabid Hubinwas Naker PB) Hj. Ermawati, SH.,MH, mengungkapkan, akan segera melakukan sidak ke beberapa perusahaan di wilayah PB guna mengintensifkan pengawasan ketenagakerjaan dengan cara menegakkan hukum tanpa diskriminasi.

Pernyataan ini diungkapkan Ermawati kepada awak media, Selasa (3/7/2018). Dikatakan, dalam upaya penegakan hukum, perlu mengutamakan pengembangan koordinasi dan kerjasama melalui upaya atau pendekatan persuasif-edukatif dengan mengedepankan sosialisasi serta informasi tentang peraturan dan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Hal ini menyikapi adanya beberapa laporan dugaan penyelewengan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga pekerja/buruh yang tak menjalankan aturan-aturan ketenagakerjaan sesuai mekanisme berlaku.

Bahkan diduga telah terjadinya penyelewengan hak dan upah para tenagakerja. Sebagaimana yang tersiar oleh media, salah satu pihak perusahaan maskapai udara di Manokwari, yang diduga telah melakukan penyimpangan sepihak terhadap hak atau upah para staff outsourcing pihak perusahaan maskapai tersebut.

“Jadi berdasarkan adanya laporan warga seperti ini sesuai tupoksi kami siap memberdayakan para pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pembinaan dan sosialiasi kepada para pihak pengusaha ataupun perusahaan untuk merujuk dan mematuhi segala ketentuan ketenaga kerjaan tersebut sesuai dengan hak para tenaga kerja. Karena aturannya jelas pada PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Pada pasal 8 pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan,” ucap Ermawati.

Lanjut dia, upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan kinerja dan profesionalitas petugas pengawasan ketenagakerjaan, terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan.

Selain itu, pengawasan pun dilakukan terhadap sektor norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kelembagaan K3, keahlian K3 serta Sistem manajemen K3 yang ada di perusahaan-perusahaan.

Ermawati menegaskan, selain melaksanakan fungsi pembinaan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan, termasuk penerapan K3 di perusahaan-perusahaan.

Jika terjadi dugaan pelanggaran sebutnya, maka pemerintah tak segan-segan untuk memberikan sanksi tegas dan bahkan membawa perkara ini ke ranah hukum.

“Sebenarnya peran fungsi kontrol itu di tingkat Pemda Kabupaten/Kota. Hanya saja kabupaten pada saat ini tidak mempunyai mediator, sehingga terkait kasus penyelesaian perselisihan ketenagakerjaaan memang berada pada insiator Disnakertrans tingkat Provinsi. Sehingga melalui kesempatan ini, sangat diharapkan adanya dukungan semua pihak terutama para tenagakerja yang mendapatkan perlakuan semena-mena,” pungkasnya.

Penulis : Adrian Kairupan
Editor : Kris Tanjung

The post Perusahaan Diduga Praktek Penyimpangan, Disnakertrans PB Ambil Sikap appeared first on PapuaBaratOKe.Com.

Tinggalkan Balasan