BNNK Mimika Hanya Menerima Rehabilitasi Rawat Jalan bagi Pecandu Narkoba

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mimika, Kompol Mursaling. 

SAPA (TIMIKA) – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mimika siap melakukan rehabilitasi kepada pencandu narkotika di Kabupaten Mimika. Akan tetapi rehabilitasi dilakukan masih sebatas rawat jalan.

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mimika, Kompol Mursaling mengatakan, apabila ada warga atau anggota keluarga di Kabupaten Mimika yang kecanduan narkotika agar melaporkan ke BNNK Mimika untuk dilakukan rehabilitasi, namun masih sebatas rawat jalan.

Menurut dia, perlu ada kesadaran masyarakat untuk hal tersebut dan merupakan kewajiban keluarga untuk melaporkan apabila ada anggota keluarganya yang kencanduan narkotika.

“BNNK dapat menerima warga Timika yang kecanduan narkotika untuk dilakukan rehabilitas rawat jalan saja,” kata Kompol Mursaling kepada wartawan Salam Papua di kantor BNNK Mimika jalan Cendarawasih, Kamis (5/7).

Di samping itu dia mengungkapkan, apabila dokter BNNK Mimika mendeteksi ternyata adanya narkotika yang digunakan oleh seseorang dan  mengharuskan dilakukan  rawat inap, maka pihak BNNK Mimika akan merujuk  ke tempat rehabilitas rawat inap di daerah lain.

“Kita akan berikan surat rujukan apabila seseorang itu membutuhkan rehabilitasi rawat inap,” ukapnya.

Dia pun menambahkan, saat ini BNNK Mimika belum memiliki anggaran, maka biaya untuk rehabilitasi masih akan dibebankan kepada pihak keluarga.

“Saat ini apabila ada orang yang mau direhabilitasi maka biaya akan dibebankan kepada pihak keluarga,” tambahnya.

Namun sejauh ini pihak BNNK Mimika belum menerima permintaan warga Mimika untuk dilakukan rehabilitasi narkoba.

Bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia merujuk pada Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada tahun 2014. Bantuan rehabilitasi juga merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011.

Kedua peraturan ini memastikan para pengguna narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi yang diperlukan dan tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal. (Tomy)

Tinggalkan Balasan