Biak Berdarah, AMP: 20 Tahun Rakyat Tunggu Keadilan, Mengapa NKRI Diam?

Foto ilustrasi aksi Aliansi Mahasiswa Papua (Foto: Ist/SP).

SEMARANG, SUARAPAPUA.Com — Mahasiswa dan pemuda Papua yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) komite kota Semarang kembali melakukan demonstrasi damai hari ini, Jumat (06/7/2018) memperingati 20 tahun Tragedi Kemanusiaan Biak Berdarah. Puluhan massa aksi AMP berulang kali meneriakkan militer sebagai pembunuh rakyat Papua; imperialisme harus dihancurkan, kolonialisme Indonesia harus dilawan dan militerisme di Papua yang harus dihapuskan.

Pantauan suarapapua.com, massa aksi bergerak dari dalam kompleks Kampus Universitas Diponegoro (Undip) di Simpang Lima Semarang, tepatnya dari depan Patung Kuda, berjalan kaki melalui kantor DPRD Jawa Tengah, Kantor Gubernur Jawa Tengah, memutar Simpang Lima, hingga akhirnya balik lagi ke Patung Kuda Undip.

Koordinator Umum aksi AMP kota Semarang, Yuliminus Kum, menjelaskan, kepercayaan rakyat Papua kepda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah tidak ada. Hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya niat dari negara untuk berpihak kepada kemanusiaan, melindungi harkat dan martabat manusia, dan menegakkan hak-hak masyarakatnya, lebih khusus dalam hal ini, mengadili para pelaku pelanggar HAM rakyat Papua di Biak. Karena menurut Kum, rakyat Papua di Biak telah menungu keadilan selama 20 tahun tepatdi hari ini.

“Rakyat Papua, atas nama kemanusiaan, tidak boleh hak hidupnya dirampas. Rakat Papa mendesak atas nama kemanusiaan, para pelaku pelanggar HAM harus diseret ke pengadilan HAM. Rakyat Papua, atas nama kemanusiaan, berhak atas ras aman, berhak hidup, berhak mendapatkan keadilan,” tegas Kum.

Koordinator lapangan aksi, Janua Adii, menjelaskan, kebrutalan aparat keamanan NKRI baik angkatan arat, laut dan udara, Brimob dan Kopassus berani bertindak melanggar hak-hak asasi orang Papua karena didukung oleh kekuasaan kolonial Indonesia yang di dalamnya telah ‘kawin’ karena kesamaan motif ekonomis atas Papua dengan imperialisme global. ‘Perkawinan’ itu menghasilkan praktek-praktek mengeruk dan mengambil sebanyak-banyaknya kekayaan alam tanah Papua melalui saluran-saluran investasi dan militer Indonesia melindungi investasi-investasi tersebut atas nama NKRI harga mati dan uang keamanan.

“Hari ini, rakyat Indonesia yang tertindas dan rakyat Papua telah diajarkan oleh sejarah bahwa martabat, hak-hak manusia yang fundamental seperti hak hidup, telah dirampas atas nama pengamanan investasi, untuk mengamankan kepentingan pemodal, untuk melanggengkan kolonialisme dan imperial bercokol di Indonesia dan Papua dan terus mengambil untung dari situ,” tegas Adii.

Sementara itu, Ney Sobolim, anggota AMP Semarang lainnya menjelaskan, dalam sejarahnya, wajah Indonesia di Papua identik dengan kekerasan militer. Dan bila negara mementingkan manusia Papua dibanding sumberdaya alam Papua, maka rakyat Papua tidak perlu menanti keadilan hingga 20 tahun lamanya untuk Biak Berdarah, 15 tahun lamanya untuk Wamena Berdarah, 12 tahun untuk Uncen Berdarah, 17 tahun untuk Wasior Berdarah, 6 tahun untuk Nabire Berdarah, 4 tahun untuk Paniai Berdarah dan dua tahun untukNduga Berdarah.

“Rakyat Papua tidak perlu menutut karena NKRI harusnya bisa pro aktif menindaklanjuti laporan investigasi dari banyak lembaga di Papua terkait pelanggaran HAM untuk semua kasus itu. Tapi negara hingga 2018 ini masih sengaja biarkan semua kasus itu terkubur. NKRI sengaja tidak buka semua kasus itu. NKRI senagaja tidak pentingkan manusia Papua karena kepentingan NKRI atas alam Papua bisa terganggu,” lanjut Ney menjelaskan dalam orasinya.

Masa aksi AMP Semarang menuntut 5 hal. Pertama, diberikan dan diakuinya hak mentukan nasib sendiri bai rakyat Papua sebagai solusi demokratis.Kedua, menuntut negara bertanggungjawab atas tragedi Biak Berdarah yang menewaskan ratusan nyawa rakyat Papua dan memproses semua kasus pelanggarn HAM lainnya di Papua.

Ketiga, menuntut agar NKRI membuka ruang demokrasi di Tanah Papua seluas-luasnya. Keempat, menunut NKRI segera menarik militer baik organik maupun non organik dari tanah Papua karena bukan memberi jaminan keamanan, malah menjadi aktor yang membikin hidup rakyat Papua dalam duka akibat pembantaian, pembunuhan dan pemerkosaan.

Lima, menuntut negara segera menghentikan aktivitas eksploitasi SDA Papua oleh perusahaan multi nasional dan nasional milik kongkalingkong kolonial Indonesia dan imperialisme barat seperti Freeport, LNG Tanggung, Medco, Corindo, dan MIFEE.

Pantauan suarapapua.com, aksi memperingati 20 tahun Biak Berdarah tidak hanya dilakukan di Semarang. Di Yogyakarta, seratusan masa aksi AMP kota Yogyakarta berdemonstrasi damai dari Asrama Kamasan I Papua hingga titik Nol Kilometer di Malioboro dengan tuntutan yang sama.

Mahasiswa di kota-kota lain akan tetap peringati 20 Tahun Biak Berdarah. AMP kota Jakarta, Salatiga, Bali, Bandung, Surabaya dan Malang akan melakukan diskusi, mimbar bebas dan nonton bersama seputar tragedi Biak Berdarah dan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM lainnya di Tanah Papua sore hari ini, Jumat (06/07/2018) di tempat masing-masing.

Untuk diketahui, pembantaian brutal oleh aparat gabungan NKRI terhadap rakyat Papua di Biak yang dikenal dengan nama Biak Berdarah itu berawal dari sikap yang diperlihatkan rakyat Papua di Biak dalam rangka menegakkan kembali kemerdekaan West Papua yang pernah dideklarasikan pada 01 Desember 1961 di Jayapura yang disusul oleh Proklamasinya pada 1 Juli 1971 di Markas Victoria oleh Brigjen Seth Jafeth Rumkorem kala itu. Sebagai upaya memperingati 1 Juli sebagai hari proklamasi, rakyat Papua di Biak dipimpin Filep Karma berkumpul di depan Menara Air kota Biak.

Hasil investigasi Elsham Papua menyebutkan, massa rakyat Biak terus bertahan hingga tanggal 02 Juli, mereka mengibarkan bendera West Papua, Sang Bintang Kejora, di atas menara air. Selama lima hari selanjutnya terjadi negosiasi antara rakyat dan aparat keamanan Indonesia yang telah mengepung rakyat Biar dengan senjata lengkap.

Tanggal 06 Juli 1998, aparat gabungan NKRI yang ada di situ, dibantu beberapa kompi pasukan bantuan dari beberapa daerah lain di Papua dan dari Maluku itu serentak menyerbu massa rakyat Biak yang saat itu tengah berdoa dan menari mengelilingi toer air tempat Sang Bintang Kejora berkibar sejak tanggal 02 Juli.

Dalam investigasinya, Elsham Papua kesulitan mendata korban baik harta benda maupun nyawa manusia akibat rakyat Papua di Biak mengalami trauma yang begitu dalam akibat insiden tersebut. Tidak banyak saksi mata yang mau menjelaskan dengan berani perihal tragedi kemanusiaan yang mereka alami. Banyak rakyat yang setelah peristiwa itu memilih tutup mulut dan diam daripada menjadi target operasi lanjutan aparat gabungan NKRI dengan dalih menjadi anggota/simpatisan OPM.

Dari sedikit data yang diperoleh Elsham Papua, mereka menyebutkan, tiga orang rakyat Papua hilang hingga hari ini dalam Tragedi kemanusiaan Biak Berdarah 20 tahun silam itu. Delapan orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Empat orang lainnya luka berat dan dievakuasi hingga ke kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 33 orang lainnya luka-luka terkena rentetan peluru yang ditembakkan ke arah massa aksi oleh aparat gabungan NKRI. 150 orang telah didata mengalami menangkapan dan penyiksaan.

Beberapa hari setelah Tragedi Kemanusiaan Biak Berdarah, ada kurang lebih 32 mayat ditemukan mengapung di laut dekat bibir pantai Biak. Hari ini, 06 Juli 2018, tepat 20 tahun sejak tragedi kemanusiaan mengerikan itu terjadi.

Jackson Gwijangge, ketua AMP kota Semarang dalam diskusi sambut peringatan 20 tahun Biak Berdarah menjelaskan, jangankan menyeret para pelaku ke pengadilan, NKRI bahkan belum menunjukan niat untuk minimal mewacanakan semua pelanggaran HAM Papua.

Pewarta: Bastian Tebai

The post Biak Berdarah, AMP: 20 Tahun Rakyat Tunggu Keadilan, Mengapa NKRI Diam? appeared first on Suara Papua.

Tinggalkan Balasan