Duga Suara LUKMEN ‘Dicuri’, Tim Hukum Akan Adukan KPUD Jayawijaya ke Panwas

Ketua Tim Hukum LUKMEN, Yance Salambauw, dan dua anggotanya, Christoffel Tutuarima, SH dan Maulud Buchri, SH saat memberikan keterangan pers di Sekretariat Koalisi Papua Bangkit (KPB) II, Entrop, Kamis (5/7/2018) malam. (Foto : Titie/ Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA– Tim Hukum pasangan calon nomor urut satu, Lukas Enembe – Klemen Tinal (LUKMEN) akan melaporkan dugaan tindak pidana pelanggaran Pemilu terhadap KPUD Kabupaten Jayawijaya.

Laporan itu, terkait perbedaan data hasil pleno rekapitulasi suara dari tiga distrik di Kabupaten Jayawijaya saat pleno rekapitulasi suara Pilgub Papua tingkat Kabupaten Jayawijaya pada Kamis (5/7/2018) yang berbuntut pada penundaan pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, yang diagendakan akan dilaksanakan kembali pada Jumat (6/7/2018).

“saat pleno dimulai dan ditampilkan hasil rekapitulasi tiga distrik pertama, ternyata berbeda dengan hasil rekapan pleno yang sudah di pleno di tingkat PPD, ketiga distrik tersebut, masing-masing, Distrik Wadangku, Witawaya, dan Piramid, ternyata dokumennya berbeda dengan dokumen asal yang sudah di pleno di PPD”, kata Yance Salambauw, Ketua Tim Hukum LUKMEN yang di damping dua anggotanya, Christoffel Tutuarima, SH dan Maulud Buchri, SH di Sekretariat Koalisi Papua Bangkit (KPB) II, Entrop, Kamis (5/7/2018) malam

Menurut Salambauw, dengan adanya perbedaan hasil itu, tentu menimbulkan kecurigaan bagi Tim Hukum LUKMEN bahwasanya ada upaya pencurian suara pasangan calon LUKMEN melalui manipulasi dokumen.

“bagaimana mungkin dokumen yang sifatnya tertutup bisa berbeda ketika di buka di tingkat KPUD, ini artinya sebelum pembukaan kotak suara di tingkat KPUD, telah terjadi pembukaan sebelumnya, sehingga ada perubahan mendasar terhadap dokumen surat suara itu saat pleno di tingkat kabupaten” katanya menduga hal itu sudah diskenariokan sebelumnya, mengingat interval waktu yang sangat singkat.

Yance Salambauw juga mengungkap bahwa data yang ditampilkan saat pleno di tingkat kabupaten sangat berbeda dengan salinan yang di pegang Panwas Distrik dan saksi Tim LUKMEN.

Bahkan menurutnya, saat dokumen itu disandingkan, terlihat sejumlah perbedaan dan kejanggalan, mulai dari tanda-tangan saksi yang diduga kuat di scan, bahkan nama saksi yang tadinya di tulis manual berubah menjadi hasil cetakan computer, termasuk jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 yang di tingkat TPS dan PPD berjumlah belasan ribu berubah hanya ratusan jumlahnya.

“padahal perhitungan di tingkat PPD sudah selesai dengan angka akumulasi belasan ribu, kok sampai di kabupaten berubah, dengan kondisi ini patut di duga rekapan dari distrik – distrik lainnya juga telah di manipulasi seperti tiga distrik tersebut”, kata Salambauw mempertanyakan.

Dengan adanya temuan-temuan ini, tim hukum dan Timses KPB Jilid II akan melaporkan kepada Panwaslu untuk ditindak lanjuti.

“ada dua pelanggaran yang akan kita laporkan, yakni dugaan pemalsuan dokumen, karena ada perbedaan salinan surat suara antara saksi dengan dokumen yang di tampilkan saat pleno di tingkat kabupaten serta tindak pidana pemalsuan hasil suara”, tegasnya mengatakan akan memasukkan laporan dan aduan ke Panwaslu Kabupaten Jayapura, Jumat (6/7/2018), dengan KPUD Jayawijaya sebagai pihak Terlapor, karena sebagai penyelenggara penguasan dan pengawasan dokumen hasil suara di bawah kendali KPUD.

Untuk itu ia berharap Panwaslu dan jajaran Gakkumdu tingkat Kabupaten Jayawijaya segera mengambil langkah yang dianggap perlu, sehingga pihak yang merupakan otak yang menggerakkan tindak pidana ini bisa di proses secara hukum yang berlaku.

Terkait tudingan dan rencana Tim Hukum LUKMEN mengadukan KPUD Jayawijaya tersebut, hingga berita ini di naikkan belum mendapat tanggapan dari KPUD, bahkan sejak penundaan pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten Jayawijaya oleh KPUD yang di laksanakan di kantor DPRD Jayawijaya kemarin, Ketua KPUD Adi Wetipo enggan mengomentari dugaan manipulasi data yang berbeda itu.

Lingkar Papua yang mencoba mengkonfirmasi dan meminta tanggapan dari Nelcy Sarlota, salah satu anggota KPUD Jayawijaya, Jumat (6/7/2018) dini hari hingga berita ini di naikkan belum membalas pesan konfirmasi yang di kirimkan via Whatsapp. (***)

Reporter         : Titie
Editor             : Walhamri Wahid

The post Duga Suara LUKMEN ‘Dicuri’, Tim Hukum Akan Adukan KPUD Jayawijaya ke Panwas appeared first on .

Tinggalkan Balasan