10 Tahun Mengabdi di Bank Mega, Kena PHK Tanpa Pesangon Gara – Gara Tidak Capai Target Sebagai Pimpinan KCP ?

Westry Noviar, mantan pimpinan Bank Mega KCP Fak Fak yang di PHK tanpa pesangon setelah mengabdi 10 tahun dan istrinya Linda Yosephine. (Foto : ist/ Lingkar Papua)

Sepuluh tahun sebagai karyawan tetap berkinerja bagus, April 2017 dipercaya sebagai pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Mega Fak Fak, Januari 2018, 8 bulan bertugas, di nilai tidak mencapai target perusahaan, sehingga ‘dipaksa’ tanda tangan Surat Peringatan (SP) yang isinya siap dan tidak akan menuntut Bank Mega bila di PHK tanpa pesangon.

Oleh    : Walhamri Wahid

‘Saya ikhlas dan siap menerima keputusan di PHK oleh perusahaan, yang saya perkarakan karena Bank Mega tidak memenuhi hak – hak saya sebagai karyawan yang di PHK sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan, tidak ada pesangon yang diberikan ke saya, Bank Mega tidak mempertimbangkan pengabdian saya selama 10 tahun ini”, tutur Westry Noviar, mantan pimpinan KCP Bank Mega Fak Fak, dalam sesi wawancara dengan Lingkar Papua via chatting WhatsApp, Kamis (5/7/2018).

Bahkan lelaki berusia 47 tahun, suami dari Linda Yosephine, SH yang telah dikaruniai seorang putra bernama Giodio Natahniel Mitaart itu merasa penilaian atas kinerjanya saat memimpin Bank Mega KCP Fak Fak juga tidak fair, karena manajemen hanya melihat dari satu sisi, tidak melihat bagaimana keberhasilannya menyelamatkan asset Bank Mega dari unsur fraud maupun kerugian akibat kredit macet, karena dalam 8 bulan menjabat sebagai Pimpinan KCP Fak Fak ia mengaku bersama jajaran staff telah berhasil mengurangi kredit macet Bank Mega sekitar 50% nya.

Sebagaimana di atur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara normative ada dua jenis PHK, yakni PHK secara sukarela dan PHK tidak secara sukarela, sedikitnya ada 18 alasan yang bisa dijadikan dasar bagi perusahaan yang ingin mem-PHK karyawannya, diantaranya (1) mengundurkan diri tanpa tekanan (pasal 162 ayat 1), (2) tidak lulus masa percobaan (pasal 154), (3) Selesainya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (pasal 154 huruf b).

(4) pekerja melakukan kesalahan berat (pasal 158 ayat 3), (5) pekerja melanggar Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan (pasal 161 ayat 3), (6) Pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha, (7) Pernikahan sesama pekerja, bila hal itu diatur dalam peraturan perusahaan (pasal 153), (8) PHK massal karena perusahaan merugi, force majeure (pasal 164 ayat 1), (9) PHK massal karena perusahaan lakukan efisiensi (pasal 164 ayat 3), (10) peleburan, penggabungan, perubahan status dan pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerja (pasal 163 ayat 1).

(11) Peleburan, Penggabungan, perubahan status dan Pengusaha tidak mau melanjutkan hubungan kerja (pasal 163 ayat 2), (12) perusahaan pailit (pasal 165), (13) pekerja meninggal dunia (pasal 166), (14) Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut (pasal 168 ayat 1), (15) Pekerja sakit berkepanjangan atau karena kecelakaan kerja, setelah 12 bulan (pasal 172), (16) pekerja memasuki usia pensiun (pasal 167), (17) pekerja ditahan dan tidak dapat melakukan pekerjaan, setelah 6 bulan (pasal 160 ayat 7), (18) pekerja di tahan dan di vonis bersalah (pasal 160 ayat 7).

Dari 18 alasan dibolehkannya PHK sesuai UU Ketenagakerjaan, jelas – jelas tidak ada alasan PHK karena karyawan tidak mencapai target perusahaan, karena pencapaian target bukan sepenuhnya kesalahan karyawan karena bisa jadi produk yang ditawarkan kalah bersaing (tidak kompetitif), daya beli masyarakat memang lagi menurun, atau support dari perusahaan ke karyawan untuk penetrasi pasar tidak maksimal, dan berbagai faktor lainnya.

Dan di dalam UU Ketenagakerjaan juga dengan jelas di atur, perusahaan wajib memberikan kompensasi kepada karyawan yang di PHK dalam bentuk Uang Pesangon (UP), Upah Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) yang besarannya mempertimbangkan alasan PHK dan masa kerja karyawan.

“itulah yang terjadi pak, ….. 10 tahun di Bank Mega, kerja keras dan loyal, tanpa membuat kesalahan tapi tetap di PHK, makanya saya minta bantu pengacara untuk menuntut hak – hak saya, kompensasi karena di PHK”, kata Westry lagi.

Terkait alasan PHK, pihak Bank Mega yang di konfirmasi Lingkar Papua melalui Eka Fajar Rukmana, HRD Bank Mega yang juga bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam proses mediasi yang saat ini tengah di tangani Disnaker Kota Jayapura menjelaskan bahwasanya yang bersangkutan telah menandatangani Surat Peringatan (SP) I, SP II, dan SP III, dimana dalam SP tersebut ada klausul yang sudah di siapkan oleh perusahaan untuk di tanda tangani karyawan, bahwa apabila dalam range waktu yang ditentukan karyawan tidak bisa mencapai target perusahaan, maka harus bersedia mengundurkan diri dan atau akan di PHK tanpa menuntut pesangon.

“untuk alasan PHK karena performance pencapaian target mas, telah diberikan pembinaan melalui SP 1, SP 2 dan SP 3 mas”, jawab Eka Fajar Rukmana, perwakilan Bank Mega ketika di konfirmasi melalui chatting WhatsApp, Kamis (5/7/2018).

Westry Noviar, mantan pimpinan Bank Mega KCP Fak Fak juga mengakui memang ada SP III yang ia tanda tangani bunyinya seperti demikian, namun ketika itu ia dalam kondisi terpaksa harus menandatangani pernyataan bahwa dirinya bersedia mundur atas keinginan sendiri sehingga perusahaan tidak wajib memberikan pesangon.

“itu kan trik dan akal – akalan perusahaan yang tidak mau memenuhi hak – hak karyawan sehingga saya di giring sebagai kasus PHK sukarela, waktu itu saya terpaksa harus tanda tangan, saya juga berani tanda tangan SP III yang isinya seperti itu, karena saya sudah pelajari Buku Perjanjian antara Karyawan dan Management tidak ada klausul seperti itu, makanya saya berani tanda tangan karena saya tahu isi SP III itu bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, jadi sekalipun saya di PHK saya masih tetap dapat menuntut hak – hak saya, tapi rupanya pihak manajemen hingga sekarang enggan membayar hak – hak saya dengan alasan adanya SP III yang sudah saya tanda tangani itu”, jelas Westry Noviar lagi.

Ia lalu menuturkan bagaimana perjalanan karirnya selama 10 tahun bekerja di Bank Mega, yang mulai gabung sejak Januari 2008 sebagai karyawan tetap, dan akhirnya di PHK sepihak oleh manajemen Bank Mega per 25 Januari 2018 lalu.

“saya gabung ke Bank Mega tahun 2008 sebagai karyawan tetap dan ditempatkan di Merauke, sebagai Deputy Funding, dan kemudian di percayakan sebagai pimpinan Kantor Cabang (KC) Merauke sejak 2009 hingga akhir 2013 dengan kinerja baik”, tutur Westry.

Pada tahun 2013, Bank Mega membuka kantor cabang di Kota Jayapura dan dirinya di mutasi ke Jayapura dengan jabatan pimpinan KC Jayapura, namun karena adanya perubahan struktur organisasi di Bank Mega, maka jabatanya juga berubah menjadi Branch Funding Manager yang kemudian berubah lagi menjadi Branch Business Manager hingga tahun 2018.

“bulan April 2017 saya dimutasikan ke Kantor Cabang Pembantu (KCP) Fak Fak, waktu itu kinerja KCP Fak Fak memang kurang bagus dan salah satu tugas saya adalah memebnahi kinerja KCP Fak Fak, dimana NPL –nya (kredit bermasalah-Red) cukup tinggi, dana pihak ketiganya juga di dominasi oleh ‘dana mahal’ atau deposito bukan tabungan yang sudah pasti kurang sehat bagi neraca bank saat itu, jadi waktu itu sesuai arahan pimpinan pusat, ketika itu langsung oleh ‘bos besar’ Bapak Chairul Tanjung, saya di tugaskan untuk meperbaiki posisi laporan neraca akhir tahun agar menjadi lebih baik”, jelas Westry.

Menurutnya ketika itu ia langsung melakukan meeting dan mengarahkan karyawan di KCP Fak Fak untuk menjalankan sejumlah strategi untuk memenuhi harapan perusahaan, diantaranya adalah ia mencoba mempertahankan komposisi dana pihak ketiga agar tidak turun dan berusaha menaikkan dana pihak ketiga dalam bentuk “dana murah’ (tabungan-Red).

“saya dengan staff turun lapangan tanpa kenal lelah, menemui dan mencari nasabah, prime costumer dan calon nasabah potensial untuk mendukung kinerja KCP jadi lebih baik, dengan menawarkan sejumlah produk unggulan Bank Mega, sehingga masyarakat Fak Fak lebih familiar dan mau menabung di Bank Mega, terkait kredit macet juga kita lakukan pendekatan personal kepada nasabah maupun keluarganya yang kreditnya macet sehingga mereka akhirnya inisiatif dan tergerak untuk bertahap menyelesaikan kredit macet mereka”, jelas Westry menceritakan pengalamannya 8 bulan sebagai pimpinan Bank Mega KCP Fak Fak.

Salah satu kinerjanya adalah berhasil mengurangi kredit macet Bank Mega KCP Fak Fak hamapir 50 persennya, namun sayangnya menurut Westry penurunan NPL tersebut tidak di catat sebagai salah satu prestasi bagi manajemen Bank Mega, hingga akhirnya dirinya di sodori harus menandatangani SP III yang isinya bersedia mengundurkan diri atau di PHK tanpa pesangon.

“di dalam kontrak kerja saya tidak ada klausul bahwa apabila karyawan tidak mencapai target bersedia di PHK, di buku Perjanjian Kerja karyawan dan manajemen juga tidak ada, apalagi di UU Ketenagakerjaan, karena pemahaman saya peraturan perusahaan yang bertentangan dengan UU kan batal demi hukum, makanya waktu itu terpaksa saya tanda tangani”, kata Westry lagi ketika di tanya Lingkar Papua apakah ada klausul karyawan siap mundur bila tidak mencapai target dalam kontrak kerjanya di awal – awal bergabung dengan Bank Mega.

Sejak di PHK Januari 2018, hingga kini hubungan industrial antara Westry Noviar dengan pihak Bank Mega belum tuntas, dan sedang di mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, dimana untuk mendampinginya Westry Noviar telah menunjuk Kantor Pengacara Yulianto SH, MH dan Rekan sebagai kuasa hukumnya.

“ iya benar, saya sebagai Kuasa Hukum pak Westry, sebenarnya sudah ada putusan atau anjuran dari Disnaker kepada Bank Mega sesuai ketentuan peraturan yang ada, berapa jumlah pesangon yang harus di bayarkan oleh Bank Mega, persoalannya adalah Bank Mega masih meminta keringanan untuk hanya membayar separuhnya dari apa yang sudah di tetapkan UU dan dianjurkan Disnaker”, kata Yulianto, SH, MH, ketika di konfirmasi Lingkar Papua, Jumat (6/7/2018) kemarin.

Yulianto, SH, MH, kuasa hukum Westry Noviar ketika menerima putusan (anjuran) dari ibu Siyamsih Adiatik Purwatmi, SE, Disnaker Kota Jayapura yang menetepkan manajemen Bank Mega harus memberikan pesangon kepada Westry Noviar sebesar Rp. 371.970.950. (Foto : ist/ Lingkar Papua)

Menurut Yulianto, SH, MH anjuran dari Disnaker sudah keluar sejak Rabu (4/7/2018) yang di serahkan oleh ibu Siyamsih Adiatik Purwatmi, SE selaku mediator yang juga diketahui oleh Djoni Naa, SE, M.Si selaku Kadisnaker Kota Jayapura.

Dimana sesuai ketentuan peraturan maka Disnaker meminta agar pihak Bank Mega memberikan pesangon sebesar Rp. 371.970.950, dimana kedua belah pihak di berikan tenggat waktu 10 hari untuk menindak lanjuti anjuran yang telah di keluarkan oleh Disnaker Kota Jayapura tersebut.

“kalau dari klien kami sudah menyetujui anjuran dari Disnaker, hanya dari pihak Bank Mega saja yang masih meminta keringanan dan bersedia membayar separuhnya saja, makanya masih alot ini mediasinya”, kata Yulianto, SH, MH.

Menurut Yulianto sesuai UU Ketenagakerjaan, alasan PHK atas kliennya tersebut tidak di benarkan, jadi semestinya klien-nya bisa saja kembali bekerja di Bank Mega karena PHK tersebut batal demi hukum, akan tetapi dengan pertimbangan sudah tidak nyaman bekerja di tempat yang sama, jadi klien nya memilih menerima PHK tersebut, dan sesuai ketentuan Bank Mega wajib membayar pesangon sebagaimana nominal dan item – itemnya sudah ditentukan oleh Disnaker.

“saya belum menerima putusan dari Disnaker mas, kalaupun sudah ada kami masih menunggu petunjuk dari manajemen mas !”, jawab Eka Fajar Rukmana, perwakilan Bank Mega yang ikut dalam proses mediasi bersama dua orang perwakilan Bank Mega lainnya, Juli dan Muhammad Rory Girindra.

Sejak di PHK sepihak oleh Bank Mega Januari 2018 lalu, Westry Novian mengaku saat ini memilih menekuni wirausaha kecil – kecilan mengisi hari – hari kosongnya sambil menanti keputusan atas perselisihan hubungan industrialnya dengan pihak Bank Mega, salah satu bank swasta besar di Indonesia milik seorang konglomerat Indonesia, Chairul Tanjung tersebut.

“yah, untuk isi kegiatan saat ini saya jadi agen supplier telur aja dulu mas ke warung dan kios Pak !”, jawab Westry Noviar tentang aktifitasnya pasca di PHK dari jabatan pimpinan KCP Fak Fak Januari 2018 lalu. (***)

The post 10 Tahun Mengabdi di Bank Mega, Kena PHK Tanpa Pesangon Gara – Gara Tidak Capai Target Sebagai Pimpinan KCP ? appeared first on .

Tinggalkan Balasan