Gakkumdu Terima 7 Laporan dan 3 Temuan Pelanggaran Pilkada di Mimika

Anugrah Pata.

SAPA (TIMIKA) – Koordinator Lapangan (Korlap) Penindakan Tim Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mimika, Anugrah Pata, mengatakan pihaknya telah menerima tujuh laporan dan tiga temuan pasca-pemungutan suara 27 Juni lalu di Mimika. Di mana, tujuh laporan berasal dari masyarakat dan tim pemenangan pasangan calon (paslon), sedangkan tiga temuan berasal dari panitia pengawas pemilu tingkat distrik.

"Laporan yang masuk di Gakkumdu ada tujuh laporan yang berasal dari masyarakat dan tim pemenangan. Selain itu juga ada tiga temuan dari internal panwas terkait adanya perubahan perolehan suara dan upaya menghalangi terhadap tugas penyelenggara, dan terkait C6-KWK yang sempat beredar," ujar Anugrah Pata saat ditemui Salam Papua di Kantor Gakkumdu Mimika, Jalan Yos Sudarso, Sabtu (7/7).

Pria yang juga merupakan Komisioner Bawaslu Papua selaku Panwaslu Kabupaten Mimika divisi SDM ini mengatakan bahwa, penanganan laporan dan temuan berdasarkan bukti dan saksi yang ada. Apabila semunaya memenuhi unsur maka akan di proses sesuai prosedur yang berlaku.

"Semuanya harus dilihat, apakah itu memenuhi syarat materil atau tidak. Di mana laporan itu harus sinkron dengan saksi yang diajukan, dan bukti yang dilampirkan. Kalau itu nyambung dan terbukti maka dikategorikan pelanggaran, tinggal di lihat apakah administrasi ataupun kode etik. Sementara untuk temuannya, kita didorong sampai saat ini sedang dilakukan penyidikan," ujarnya.

Di singgung terkait batas waktu pelaporan, Anugrah menegaskan, sudah dijelaskan dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sehingga, tidak membatasi adanya laporan baru meski pelaksanaan tahapan pesta demokrasi sudah lewat dari 10 hari.

"Batas melapor itu tujuh hari sejak diketahui pelanggaran yang ditemukan. Misalkan, saksi mengetahui sendiri dan melihat kejadian itu sendiri, maka sudah terhitung satu hari. Tetapi kalau saksi menyampaikan ke orang lain dan orang itu melaporkan, baru satu hari. Jadi bukan sejak pelanggaran terjadi, tetapi sejak diketahui," jelasnya.

Selaku pengawas, Bawaslu dan Panwaslu akan bekerja sebagai wasit. Di mana, pihaknya tidak akan pandang bulu terhadap oknum yang melanggar, sebab, hal itu sekaligus untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat soal aturan.

"Kita lihat pileg lima tahun lalu, itu gawat, karena ketidaktegasan oleh KPU. Karenanya pilkada ini menjadi pembelajaran. Jika itu salah, seperti C6-KWK yang ditemukan ada tiga versi, diantaranya tanpa bar code, tulis tangan, dengan bar code lengkap dengan nama. Dan ada versi lagi, di scan, yang saat ini menjadi temuan. Karenanya kita telah memanggil pihak KPU Mimika dan diharapkan kooperatif agar menjadi terang, sehingga ke depan tidak terjadi lagi," terangnya. (Salma)

Tinggalkan Balasan