Kapolres Mimika: Penyerahan Hasil Rapat Pleno Distrik Diulur, akan Berpontensi Konflik!

Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto. 

SAPA (TIMIKA) – Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto meminta kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan tugas dan  bekerja dengan baik. Apabila terjadi penguluran waktu dalam penyerahan hasil pleno tingkat distrik, maka dikuatirkan ada kesempatan dalam merekayasa dan mengubah hasil pleno dan hal ini berpotensi konflik.

“Ini yang kita minta kepada PPD dan PPS  agar bekerja dengan baik meninggalkan kepentingan pribadi dan kelompok. Jangan sampai mengulur-ulur waktu. Dikuatirkan akan berpotensi terjadinya konflik,” kata Kapolres Mimika kepada wartawan di gedung Eme Neme Yauware, Sabtu (7/7).

Menurut dia, di tempat lain masih ada penyelenggara pemilu yang punya kepentingan tertentu, dan hal seperti ini merupakan hal yang tabu. Apabila di Mimika ada yang seperti itu, maka  Panwaslu dan atau Bawaslu harus langsung bertindak serta melaporkannya sebagai sebuah temuan.

Dia mengaku, pada setiap pelaksanaan pleno,  ada  PPD dan PPS yang selalu memberikan alasan  seperti, tidak disiapkan makanan, minuman dan sebagainya. Padahal KPU sudah membayar honor para PPD dan PPS tersebut.

“Untuk mengulur waktu, selalu saja ada PPD dan PPS yang menyampaikan berbagai alasan,” ujar Kapolres.

Bahkan dalam pleno distrik,  ungkap dia, diancam  akan dihentikan. Apabila pihak keamanan memberikan warning, maka PPD dan PPS memberikan jawaban menurut versi masing-masing, yang  intinya pihak keamanan tidak boleh masuk terlalu jauh, padahal ini adalah agenda nasional.

“Ini perlu diatasi bersama, tapi perlu harus tepat waktu sesuai dengan tahap Pemilu.  Apabila tidak tepat waktu maka akan menghambat proses tahapan yang lainnya. Kalau tidak bisa menghasilkan rapat pleno Kabupaten, maka di Provinsi juga akan terhambat,” ungkapnya.

Dia mengatakan, pleno sudah dilaksanakan secara keseluruhan dari 18 distrik. Tapi masih ada PPD yang belum menyerahkan hasil pleno tersebut.  Jangan sampai hal itu dijadikan kesempatan untuk  merekayasa dan mengubah hasil pleno. Ini berpotensi konflik.

“Ini tanggung jawab kita kepada warga, masyarakat, dan negara. Mereka bekerja tidak hanya sekedar dibayar  tapi sudah disumpah. Sumpah itu lah  yang menjadi kekuatan untuk bekerja sungguh-sungguh. Tidak berpihak itu menjadi kunci sukses kegiatan ini,” kata dia.

Dalam hal ini, dia menambahkan, aparat keamanan hanya bisa memberikan asistensi apabila dibutuhkkan KPU.  Kepolisian hanya bisa bertindak sesuai aturan yang ada.  

“Kita imbau kepada masyarakat, untuk massa pendukung, simpatisan agar jangan terhasut dengan informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya. Kepolisian tetap dalam koridor yang ada dalam penegakan hukum,” tambahnya. (Tomy)

Tinggalkan Balasan