Menagih Janji Soedarmo Non Aktifkan Djuli Mambaya, Kadinas Dengan Dua Status Tersangka

Soedarmo, Penjabat Gubernur Papua dan Djuli Mambaya, Kadinas PU Papua. (Foto : dok.Lingkar Papua)

Jadi tersangka di dua kasus berbeda, tengah menjalani proses persidangan sebagai saksi korban di PN Makale, dan sebagai Terlapor di Polres Tana Toraja. Tumpukan masalah hukum yang dihadapi Djuli Mambaya sedikit banyak akan berpengaruh pada kinerjanya sebagai Kadinas PU Papua, tentunya keputusan Soedarmo, Penjabat Gubernur Papua yang akan menonaktifkan Djuli Mambaya untuk sementara agar bisa lebih focus menghadapi proses hukum sangatlah tepat dan legal, sepanjang yang bersangkutan sudah di berstatus “tahanan” tentunya sebagaimana di atur dalam UU ASN.

Oleh : Titie, Walhamri Wahid

Hampir sebulan sejak pernyataan Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo yang mengaku telah menanda tangani Surat Keputusan (SK) penonaktifan Djuli Mambaya, Kadinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua karena di duga tersangkut kasus korupsi, namun hingga hari ini, Sabtu (7/7/2018) belum ada tanda – tanda pelaksanaan SK yang sudah di tanda tangani itu.

Apalagi pasca Idul Fitri sejumlah gelombang demo mendesak agar Gubernur tidak ‘non aktifkan’ Djuli Mambaya membuat publik bertanya – tanya soal SK yang katanya sudah ditanda tangani Penjabat Gubernur tersebut.

“Saya sudah membuat Surat Keputusan (SK) untuk menonaktifkan yang bersangkutan sejak seminggu lalu cuma tidak bisa langsung menggantikan karena penetapan sementara berarti harus ada serah terima. Nah serah terima ini karena bertepatan dengan hari libur maka setelah Idul Fitri baru hal ini bisa dilakukan,” kata Penjabat Gubernur, Soedarmo kepada wartawan, Senin (11/6/2018) di Jayapura, dikutip dari TabloidJubi.com.

Menurut Soedarmo, SK penonaktifan Djuli Mambaya sebagai Kadinas PU Papua guna memperlancar proses pemeriksaan yang dilakukan pihak Polda papua maupun Kejaksaan Tinggi terhadap yang bersangkutan.

“Kalau nanti putusan pengadilan yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah maka jabatannya akan dikembalikan. Kan namanya juga pemberhentian sementara,” ujar Soedarmo di kutip dari TabloidJubi.com.

Pasca libur Idul Fitri, Senin (25/6/2018) santer beredar bahwa akan ada pergantian Kadinas PU Provinsi Papua pada hari itu, sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi demo damai dan menyampaikan pernyataan sikap kepada Penjabat Gubernur Papua agar menunda proses menonaktifan Djuli Mambaya dari jabatan Kadinas PU Papua.

“kami khawatir akan terjadi perubahan kebijakan bila saat ini dilakukan pergantian, karena pekerjaan akan dimulai Juli, dimana kami pengusaha GEL sekitar 388 orang yang sudah terdaftar akan mendapatkan paket pekerjaan antara Rp 150 juta – Rp 500 juta, tentu proses pergantian tersebut akan merugikan kami sebagai pengusaha GEL, makanya kami mendesak agar Penjabat Gubernur tunda pergantian Kadinas PU, kalaupun mau di ganti harus ada jaminan dari Gubernur bahwa kebijakan itu tidak berubah”, kata Stanley Kaisiri, Koordinator GEL saat mendatangi kantor Gubernur Papua bersama puluhan kontraktor GEL lainnya, Senin (25/6/2018).

Selain itu menurut mereka moment pergantian Kadinas PU tersebut juga bertepatan dengan ‘minggu tenang’ Pilkada Serentak ketika itu, sehingga di khawatirkan menimbulkan gejolak social baru, sehingga Penjabat Gubernur di minta focus pada tugas menyukseskan Pilkada Serentak di Papua dulu.

Bukan hanya para kontraktor GEL saja yang mendesak Penjabat Gubernur menunda pergantian Kadinas PU Papua, Yan Matuan sebagai aktivis anti korupsi Provinsi Papua juga mengaku telah menemui Soedarmo, di kediaman Penjabat Gubernur Papua, Senin (25/6/2018) dan dengan alasan H-2 Pilgub Papua sehingga meminta agar pergantian sementara Kadinas PU Papua di tunda, sehingga sampai hari ini belum ada kepastian kapan SK yang katanya sudah di tanda tangani Penjabat Gubernur tersebut di laksanakan.

“aduhh, …. kamu jangan tanya – tanya soal itu kah, … saya kurang tahu juga”, jawab Herry TEA. Dosinaen, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua di sela – sela pelantikan pengurus Persatuan Soft Tenis (PESTI) Provinsi Papua di Mapolda Papua, Sabtu (7/7/2018) sore.

Sekda terkesan menghindar ketika di tanyakan kapan pelaksanaan SK penonaktifan sementara Djuli Mambaya sebagai Kadinas PU Papua,  yang katanya SK-nya sudah di tanda tangani oleh Soedarmo, penjabat Gubernur Papua, bahkan ketika di kejar bahwasanya Senin (9/7/2018) besok akan dilakukan pergantian Heri TEA. Dosinaen menolak berkomentar dan menolak secara halus sambil tersenyum dan berlalu dari hadapan Lingkar Papua.

Djuli Mambaya, ketika di konfirmasi Lingkar Papua melalui chatting WhatsApp, Sabtu (7/7/2018) malam mengaku belum mengetahui soal rencana pergantiannya sebagai Kadinas PU Papua.

Bahka ketika ditanyakan apakah ia sudah menerima SK Penonaktifan sementara dirinya sebagai Kadinas PU Papua yang katanya sudah di tanda tangani oleh Soedarmo, Penjabat Gubernur Papua tersebut, Djuli Mambaya mengaku belum pernah menerima ataupun melihat SK tersebut, bahkan Djuli Mambaya mengirimkan foto undangan rapat berkop Gubernur Papua yang di tanda tangani oleh Soedarmo sebagai Penjabat Gubernur tertanggal 28 Juni 2018 lalu.

Dimana isi undangan tersebut mengundang Djuli Mambaya sebagai Kadinas PU Papua pada Jumat, 6 Juli 2018 kemarin di Ruang Rapat Gubernur Papua dengan agenda membahas masalah pembangunan Terminal Penumpang Type B di Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2016, dimana selain Djuli Mambaya, undangan tersebut juga ditujukan kepada Kepala BPK Perwakilan Papua, Kepala BPKP Perwakilan Papua, Direktur Reskrimsus Polda Papua dan Inspektorat Provinsi Papua.

“saya tidak di sampaikan soal adanya SK”, jawab Djuli Mambaya ketika ditanyakan apa hasil rapat yang di laksanakan di Ruang Rapat Gubernur, Jumat (6/7/2018) kemarin itu.

Djuli Mambaya juga mengaku hingga hari ini ia belum menerima Surat Penahanan dari Polda Papua, bahkan ia mengaku belum pernah di periksa oleh Direskrimsus Polda Papua tetapi sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“belum ada, belum juga di periksa”, jawab Djuli Mambaya melalui chat WhatsApp, Sabtu (7/7/2018) malam.

Djuli Mambaya, yang dilantik sebagai Kadinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua sejak Jumat, 17 Maret 2017 itu saat ini menyandang dua status sebagai tersangka, selain dalam kasus dugaan korupsi pembangunan terminal penumpang Type B di Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2016, saat ini ia juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui media social dengan pelapor Wakil Bupati Tana Toraja, Victor Datuan Batara.

Dimana Djuli Mambaya di duga telah mencemarkan nama baik Wakil Bupati Tana Toraja melalui kicauan dan postingannya melalui akun Facebook dengan menuding Wakil Bupati Tana Toraja sebagai Bandar Narkoba.

Kasus dugaan pelanggaran UU ITE tersebut mulai bergulir dan di laporkan Wakil Bupati Tana Toraja ke kepolisian setempat sejak Februari 2017 lalu, dalam kasus tersebut, mulai dari proses penyelidikan hingga tahap penyidikan, belasan orang saksi termasuk saksi ahli telah dimintai keterangannya oleh Tim Penyidik Polres Tator, sehingga Djuli Mambaya ditetapkan sebagai tersangka per 17 September 2017, namun hingga kini kasusnya masih tertahan di kepolisian karena belum cukup alat bukti.

“berkasnya di kembalikan oleh Jaksa, tidak cukup bukti”, jawab Djuli Mambaya melalui chatt WhatsApp, Sabtu (7/7/2018) malam, ketika di tanyakan terkait proses hukumnya dengan Wakil Bupati Tana Toraja yang hingga saat ini masih di tangani oleh Polres Tana Toraja dan statusnya sebagai Tersangka belum di cabut.

Selain dua kasus tersebut yang telah menetapkan Djuli Mambaya sebagai tersangka, jeratan masalah hukum lainnya yang tengah di hadapi Kadinas PU Papua itu juga telah di laporkan oleh John Rende Mengontan (JRM) ke Polres Tana Toraja pada 26 September 2017 lalu dengan Nomor Aduan Polisi : LPB/222/IX/2017/SPKT dengan sangkaan pelanggaran UU ITE.

Dimana Djuli Mambaya dilaporkan telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Jhon Rende Mangontang yang adalah Ketua Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Provinsi Papua, namun hingga kini statusnya masih sebagai Terlapor, belum ditetapkan sebagai Tersangka.

Sebaliknya, Djuli Mambaya juga telah melaporkan Jhon Rende Mangontang ke Polres Tana Toraja pada Senin, 25 September 2017 lalu dalam kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Jhon Rende Mengontang terhadap dirinya, dengan menempeleng Djuli Mambaya saat menghadiri pentahbisan gereja di Malakiri, Toraja Utara.

Dimana kasus tersebut tengah bergulir di PN Makale, Toraja Utara dengan terdakwa Jhon Rende Mangontang dan Djuli Mambaya sebagai saksi korban yang baru saja memberikan kesaksian di persidangan Rabu, (4/7/2018) lalu.

Dengan tumpukan masalah hukum yang tengah di hadapi oleh Djuli Mambaya yang harus bolak – balik Jayapura – Toraja untuk memenuhi panggilan sidang ataupun pemeriksaan, belum lagi jeratan dugaan kasus korupsi sebagai Kadinas PU di Mapolda Papua, apakah yang bersangkutan masih sanggup menjalankan tugasnya sebagai Kadinas PU secara maksimal, sementara di saat bersamaan juga harus menghadapi proses hukum yang tengah membelitnya ?

Namun penonaktifan sementara Kadinas PU Papua tersebut juga tidak bisa semena – mena, hanya berdasarkan tumpukan masalah hukum yang tengah di hadapi Djuli Mambaya, sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, di Pasal 276 huruf c disebutkan, PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, sedangkan hingga kini Kadinas PU Papua tersebut belum dilakukan penahanan.

“belum, belum”, jawab Kapolda Papua, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar, ketika di konfirmasi Lingkar Papua, Rabu, (27/6/2018) di Restaurant B-One, apakah Polda Papua telah mengeluarkan surat penahanan terhadap para tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan terminal Type B Kabupaten Nabire Tahun 2016.

Direskrimsus Polda Papua, Kombes (Pol) Edy Swasono yang dua kali di konfirmasi Lingkar Papua apakah sudah ada surat penahanan terhadap Djuli Mambaya dan tersangka lainnya melalui chatting WhatsApp, pada Senin, 21 Mei 2018, dan pada Selasa, 12 Juni 2018 hingga berita ini di naikkan tidak membalas konfirmasi Lingkar Papua. (***)

The post Menagih Janji Soedarmo Non Aktifkan Djuli Mambaya, Kadinas Dengan Dua Status Tersangka appeared first on .

Tinggalkan Balasan