ASN yang Korupsi Mestinya Dipecat

Plt Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd saat bersalaman dengan Koordinator dan Supervisi Pencegahan KPK, Maruli Tua Manurung di sela-sela rapat konsolidasi dan sinkornisasi pemberantasan korupsi terintegrasi di Aula Gedung Wanita Biak, Senin (9/7) kemarin.

Dari Sosiaslisasi Pencegahan Korupsi oleh KPK di Biak

BIAK-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat tindak pidana korupsi mestinya dipecat. Khususnya lagi ASN yang telah divonis terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan kasusnya telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Aturannya sudah jelas, kalau ASN yang terlibat tindak pidana korupsi memang mestinya dipecat dari statusnya sebagai pegawai. Pemecatannya tidak main-main, kalau mengacu pada UU dan PP yang sudah ada, itu bisa dilakukan dengan tidak hormat atau PTDH, ujar Koordinator dan Supervisi Pencegahan KPK Maruli Tua Manurung disela-sela rapat konsolidasi dan sinkornisasi pemberantasan korupsi terintegrasi di Aula Gedung Wanita Biak, Senin (9/7) kemarin.
Hanya saja, lanjutnya, selama ini terkesan tidak ada keberanian dari pimpinan daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota dalam menindaktegas ASN yang terlibat kasus korupsi. Para pimpinan daerah dinilai tidak berani melakukan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) terhadap ASN yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi.
Dibutuhkan keberanian suatu pimpinan daerah, kalau memang mau menegakkan aturan. Kalau memang ada terbukti terlibat korupsi ya pecat saja. Ini penting supaya ASN lainnya tidak melakukan hal yang sama, intinya di sini harus ada keberanian,”tegasnya.
Pemecatan ASN yang terbukti terlibat kasus korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, juga tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurut Maruli, dalam UU itu sudah jelas bahwa ASN diberhentikan tidak dengan hormat jika dihukum penjara berdasar putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
Disebutkan bahwa dalam Pasal 87 ayat 4 (b) UU itu, menjelaskan bahwa nama lain dari kejahatan jabatan adalah Tipikor. “Jadi pada dasarnya bahwa berapa pun putusan dari peradilan selama sudah memiliki keputusan tetap harus dipecat,paparnya.
Hanya saja, lanjutnya lagi, selama ini penerapan UU itu di lapangan berbeda jauh, di mana banyak ASN yang terlibat Tipikor yang sudah diputus tetap oleh pengadilan justru tetap aman bahkan kembali mendapat jabatan strategis.
“Saya melihat antara normatif dengan penerapan berbeda jauh. Banyak ASN yang sudah diputus bahkan lebih dari dua tahun masih tetap menjadi ASN. Bahkan ada yang menududki jabatan lagi,”ungkapnya.
Sementara itu Plt. Bupati Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd kembali mengingatkan semua pimpinan OPD, pejabat eselon III, IV dan kepala kampung supaya memperhatikan pengelolaan dan penggunaan anggaran dengan baik. Saya minta supaya penggunaan anggaran dilakukan tepat sasaran, saya tidak mau ada program kedepan yang bermasalah. Ini penting menjadi perhatian bersama,paparnya memberikan peringatan.(itb/tho)

Tinggalkan Balasan