Paslon JOSUA: Kami Dikalahkan Sistem yang Tidak Benar

Metro Merauke – Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut 2, John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae menyatakan, pihaknya dikalahkan sistem yang tidak benar dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Papua periode 2018-2023.

Meski begitu, John Wempi Wetipo (JWW) berterimakasih kepada semua masyarakat Papua yang telah memberikan hak suaranya dengan memilih dirinya dan Habel Melkias Suwae saat pemungutan suara, 27 Juni 2018.

“Saya pikir orang di tanah ini inginkan perubahan. Kami berharap masyarakat tetap tenang Kami berterimakasih kepada masyarakat Papua, karena sejak pencoblosan hingga kini, situasi Papua tetap kondusif,” kata John Wempi Wetipo dalam konferensi persnya di Kota Jayapura, Selasa (10/07).

Menurutnya, ini menandakan jika paslon JOSUA mencerdaskan orang di Papua. Hanya saja, perlu menata dan mengevaluasi apa yang kurang dari sistem ini untuk ditindaklanjuti bersama.

Terkait proses hukum terhadap hasil pleno rekapitulasi suara oleh KPU Papua kata Bupati Jayawijaya itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Koalisi Papua Cerdas yang mengusung paslon JOSUA dan kuasa hukumnya.

Hal yang sama dikatakan calon wakil gubernur Papua, Habel Melkias Suwae (HMS). Menurut HMS, pihaknya tidak akan berhenti sampai di sini. Ini merupakan gerakan moral karena dalam proses ada hal yang melanggar aturan.

Kata HMS, ini bukan pertama kalinya ia mengalami hal itu. Saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur Papua pada pilgub 2013 lalu, ada pelanggaran yang terjadi karena penggunaan sistem noken saat pemungutan suara.

“Hal yang sama saya alami kini, saat mendampingi Pak JWW. Ada kekhawatiran dalam menggunakan sistim noken ini, sehingga tidak boleh terulang lagi,” kata HMS.

Sementara Ketua Tim Koalisi Papua Cerdas, Edoardus Kaize mengatakan, pihaknya menolak hasil pleno rekapitulasi suara KPU Papua, karena pelaksanaan pilgub diwarnai berbagai kecurangan.

Pihaknya menyesalkan dan mengutuk kecurang dengan memanipulasi hak dan kehendak pemilih yang dilakukan sejumlah pihak di berbagai daerah, terutama wilayah yang menggunakan sistem noken atau ikat suara untuk memenangkan paslon tertentu.

“Ini telah memasung hak politik rakyat. Kami menerima apa pun hasil pilgub Papua jika dilaksanakan secara jujur, adil dan beradab. Kami berduka karena rakyat Papua dipaksa mendapatkan pemimpin dengan cara yang tidak adil,” kata Edoardus Kaize.

Kuasa hukum Koalisi Papua Cerdas, Paskalis Letsoin menyatakan, pihaknya telah mengumpulkan berbagai bukti pelanggaran sejak proses pencoblosan hingga perhitungan suara tingkat PPD dan KPU kabupaten.

“Kami telah mengadukan dugaan pelanggaran ke panwaslu kabupaten dan Bawaslu Papua bersama barang bukti sejak, Senin (9/07),” ucap Paskalis. (Arjuna P/Redaksi)

Tinggalkan Balasan