KPU beri Penghargaan Kepada Polda Papua

Anggota KPU saat memberikan penghargaan kepada Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar atas berjalannya Pilkada Papua dengan aman di tanah Papua.

JAYAPURA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua berikan penghargaan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Papua atas suksesnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tanah Papua.

Pemberian penghargaan tersebut diberikan langsung oleh anggota KPU kepada Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar pada acara tradisi Polri dalam rangka Hari Bhayangkara ke 72 yang dilaksanakan di Auditorium Uncen pada Rabu (11/7) kemarin.

  Tak hanya itu, dalam acara yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, Forkopimda Papua, serta komponen masyarakat. Polda Papua juga menyerahkan piagam penghargaan berupa Police Award 2018 Polda Papua yang diberikan kepada 21 tokoh masyarakat yang telah berperan aktif mendukung tugas Polri dalam Harkamtibmas yang diberikan pejabat Gubernur Papua Mayjend TNI (purn) Soedarmo didampingi Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar.

  Sebelum membacakan Sambutan Kapolri, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar mengajak semua peserta upacara dan tamu undangan hadir untuk mendoakan para personel Polri yang telah gugur dalam tugas memelihara keamanan dalam negeri. Khususnya 2 anggota Polda Papua Iptu Anumerta Jesayas Hentjie Nussy dan Bripka Anumerta Sinthon Kabarek yang gugur saat melaksanakan tugas mulia pengamanan kotak suara di Distrik Torere, Kab. Puncak Jaya, Papua, tanggal 27 Juni 2018.

Dikatakan Rafli Amar, berbagai upaya perbaikan yang dilaksanakan oleh Polri melalui Program Promoter telah memberikan dampak positif yang sangat signifikan. Sebagai tindak lanjut dari program reformasi internal yang telah dilaksanakan sebelumnya, Program Promoter dibangun melalui pendekatan profesionalisme dan modernisasi guna meraih kepercayaan publik.

“Program Promoter difokuskan pada 3 kebijakan utama yang sederhana, yaitu Peningkatan Kinerja, Perbaikan Kultur, dan Manajemen Media. Peningkatan Kinerja diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalisme dalam penegakan hukum, dan pemeliharaan stabilitas kamtibmas secara optimal,” paparnya.

Terkait dengan perbaikan Kultur diwujudkan dengan menekan budaya koruptif, menghilangkan arogansi kekuasaan, dan menekan kekerasan eksesif. Sedangkan Manajemen Media dilaksanakan pada media konvensional dan media sosial dengan mengangkat prestasi – prestasi Polri dan menetralisir berita negatif, termasuk hoax.

  Dikatakan, peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia pada tanggal 11 Juli karena Polri lebih memprioritaskan Operasi Mantap Praja Pengamanan Pilkada yang masih belum tuntas sepenuhnya.

  Menurut Rafli Amar, sepanjang tahun 2018 Polisi telah bekerja sama dengan tokoh agama untuk menggelar puasa dan doa bersama dengan tokoh agama,  dalam doa tersebut memohon agar pilkada dapat berjalan dengan aman.

“Terselanggaranya Pilkada yang aman di Papua disertai peran serta dari tokoh adat dan tokoh agama,” terangnya.

  Diakuinya bahwa pelayanan belum dilakukan secara maksimal kepada masyarakat, sehingga  itu dirinya menekankan kepada masyarakat bahwa lahan 30 hektar yang rencananya tahun 2019 akan dibangun Polda yang baru di Sentani dengan begitu bisa terwujud.

  Sementara itu,  Amanat Presiden RI yang dibacakan Pejabat Gubernur Papua Mayjend (purn) Soedarmo memberikan penghargaan kepada anggota polri yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, di wilayah terpencil, di pulau-pulau terdepan, serta yang sedang mengemban misi internasional di luar negeri.

“Apresiasi kepada anggota polri yang selalu hadir menjaga keamanan dan ketertiban sehingga umat islam bisa menjalankan ibadah di bulan suci ramadan dengan tenang,  bekerja keras agar penyelenggaraan Pilkada serentak di 171 daerah bisa berjalan secara aman dan tertib. Apa yang dilakukan anggota polri adalah wujud pengabdian terbaik kepada rakyat, bangsa dan Negara,” ucap Soedarmo dalam amant yang dibacakannya.

Soedarmo menyebutkan bahwa dunia internasional telah menempatkan indonesia ke dalam daftar 10 negara teraman di dunia berdasarkan law and order index yang dikeluarkan oleh lembaga riset internasional gallup’s law and order. Tentu ini sebuah capaian yang membanggakan, sebuah capaian yang harus dijaga dan dipertahankan.

Dimana sebuah capaian yang merupakan hasil kerja seluruh elemen bangsa yang didalamnya  peran anggota polri, kerja keras anggota polri, serta ada pengabdian dan dedikasi anggota polri. Namun diingatkan anggota polri tidak cepat berpuas diri. karena, ke depan, polri akan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks.

“Tuntutan dan harapan rakyat terhadap polri semakin meningkat. terlebih lagi saat dunia sekarang ini terus berubah, terus berkembang dan bergerak dengan kecepatan tinggi yang membawa tantangan-tantangan baru, membawa ancaman-ancaman baru terhadap situasi keamanan dalam negeri,” terangnya.

Dirinya mengingatkan agar Polri siap menghadapi kejahatan yang bersifat transnasional seperti ancaman kejahatan siber, human trafficking, drug trafficking, sampai dengan armed smuggling. selain itu, polri harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman kejahatan terorisme.

Oleh sebab itu, dirinya meminta agar seluruh anggota polri jangan pernah lengah, tetap sigap dan waspada dalam menjalankan tugas. Selalu mengembangkan diri dan melakukan terobosan-terobosan untuk terus mengatasi berbagai ancaman yang ada. Melakukan pemetaan dini atas potensi ancaman keamanan dan ketertiban yang terjadi dalam masyarakat.

“Polri perlu menjalankan perannya dalam menjaga kerukunan serta menjaga nilai-nilai kebinekaan, terus mengantisipasi dan mencegah berbagai potensi konflik horizontal dengan mengangkat sentimen primordial, seperti mempertentangkan perbedaan suku, agama, dan ras. polri harus tetap membangkitkan rasa persaudaraan, menggalang kerukunan dan persatuan antar elemen masyarakat, sehingga kita tidak masuk dan terjebak dalam lingkaran permusuhan dan kebencian,” papar Soedarmo.

Polri juga diingatkan untuk melakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada, terutama dalam penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Tekan budaya koruptif dan hindari tindakan yang berlebihan atau kekerasan eksesif karena kontra produktif dan berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan publik kepada polri. (fia)

Tinggalkan Balasan