Laporan Dana TU Bisa Jadi Temuan BPK

Kepala Inspektorat Pemkab Mimika, Yulius Sasarari. 

SAPA (TIMIKA) -  Kepala Inspektorat Pemkab Mimika, Yulius Sasarari mengatakan, keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Tambahan Uang (TU) oleh tiap OPD, bisa menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat melakukan audit. Hal itu jika pertanggungjawaban belum diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

“Bisa saja itu jadi temuan BPK kalau seandainya sampai waktunya BPK melakukan audit, dan salah satu atau semua OPD kita belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban TU. Tapi kalau seandainya laporan itu diselesaikan sebelum akhir tahun, maka tidak akan menjadi temuan,” kata Yulius saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Rabu (11/7).

Yulius menjelaskan, usia Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam proses pencairan anggaran untuk semua jenis kegiatan termasuk dana TU, hanya 30 hari. Setelah 30 hari dan bendahara OPD mencairkan uang di bank, maka selanjutnya bendahara harus menyelesaikan laporannya lalu dilimpahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sehingga untuk mendorong percepatan pelaporan dari setiap OPD, bagian pengendalian pada BPKAD harusnya selalu mendesak pasca-dikeluarkannya SP2D yang telah mencapai 30 hari. Hal itu karena merupakan bagian pengendalian yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPKAD.

“Kemarin sekda umumkan ada OPD yang sampai 50 hari belum sampaikan laporan TU itu. Itu harus diselesaikan supaya tidak tertinggal sampai lebih dari 30 hari, dan ini menjadi tanggungjawab bendahara dan pimpinan OPD,” katanya.

Keterlambatan pelimpahan semua jenis laporan pertanggungjawaban keuangan, menurut Yulius, dikembalikan kepada masing-masing bendahara dan pimpinan OPD. Jika dana TU untuk kegiatan rutin, maka itu menjadi tanggungjawab bendahara, namun jika dana TU untuk kegiatan non-fisik maka, harus ada koordinasi antara bendahara dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). (Acik)

Tinggalkan Balasan